Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola (BP) BUMN menyatakan penyelesaian persoalan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh telah selesai dan akan segera diumumkan kepada publik dalam waktu dekat.

Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyampaikan proses penyelesaian telah mencapai tahap final setelah dilakukan pembahasan bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Whoosh juga akan segera selesai dengan Pak Menkeu. Mungkin Insyaallah dalam minggu depan, saya dan Pak Menkeu atau minggu depan atau dua minggu lagi akan ketemu dan juga dengan teman-teman wartawan, dengan Pak Menkeu untuk menyampaikan penyelesaian dari Whoosh yang sudah selesai, sudah final ya," kata Dony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan seluruh kajian terkait restrukturisasi utang telah diselesaikan dan telah dicapai kesepakatan antara pihak terkait. Saat ini, kata dia, proses tinggal memasuki tahap formal seperti penandatanganan dokumen, yang nantinya juga akan diinformasikan secara terbuka.

"Tadi saya berdiskusi dengan Pak Menkeu juga. Dan sudah ada kesepakatannya. Sudah selesai semua kajian dan lain sebagainya. Tinggal kita akan ada proses formalnya ya. Ada signing dan sebagainya. Yang nanti teman-teman wartawan akan diundang," kata dia.

Dony menyatakan pemerintah berfokus pada penyelesaian masalah secara menyeluruh tanpa memperdebatkan penyebab masa lalu. Upaya tersebut diarahkan untuk memperbaiki kesehatan perusahaan BUMN serta memperkuat tata kelola ke depan.

Terkait operasional, dia memastikan pengelolaan kereta cepat tetap berada di PT Kereta Api Indonesia (KAI). Adapun terkait struktur kepemilikan dan pendanaan akan dijelaskan lebih lanjut saat pengumuman resmi.

"Nah ini nanti akan kita sampaikan. Kan nggak 'surprise' lagi nanti saya dan Pak Menkeu tentunya akan barengan untuk menyampaikan kepada publik mengenai proses penyelesaian ini. Tapi yang pasti buat teman-teman sekalian penyelesaiannya sudah segera akan kita tandatangani dan kita bereskan," kata Dony.

Lebih lanjut, dia juga menegaskan bahwa layanan kepada masyarakat tidak akan terganggu, bahkan diharapkan semakin baik setelah adanya kejelasan struktur pendanaan proyek kereta cepat tersebut.

"Dan yang paling penting adalah layanan kepada publik tidak terganggu dan justru akan menjadi semakin baik. Sehingga dengan kejelasan mengenai struktur pendanaan daripada kereta api cepat kita," ujar dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa keputusan terkait penyelesaian restrukturisasi utang WOOSH telah ditetapkan, namun belum dapat diumumkan secara rinci karena melibatkan berbagai pihak.

Dia memastikan seluruh keputusan sudah final dan tinggal menunggu waktu untuk disampaikan kepada publik.

"Pokoknya sudah putus, sudah selesai cuma tinggal formalitasnya tapi kan saya belum bisa umumin karena bukan saya sendiri yang terlibat nanti akan diumumkan tapi sudah clear itu seperti apa nanti pengelolaannya," kata Purbaya.

"Sudah selesai, sudah diputuskan. Nanti diumumkan begitu waktunya, pada saatnya," pungkasnya.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak khawatir mengenai penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

"Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, enggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir," kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa.

Presiden menyampaikan pemerintah telah mempelajari permasalahan terkait utang proyek tersebut dan memastikan tidak ada persoalan yang perlu dikhawatirkan.

Prabowo menegaskan tanggung jawab terhadap proyek itu berada di tangannya selaku Presiden Republik Indonesia.

"Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti utang itu Whoosh semuanya," ucapnya.

Menurut Presiden, transportasi publik seperti Whoosh tidak dapat diukur dari sisi keuntungan atau kerugian finansial semata, melainkan dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

Kepala Negara menyebut skema pembiayaan transportasi umum di berbagai negara umumnya merupakan bagian dari kewajiban pelayanan publik (public service obligation).

Presiden mencontohkan bahwa sebagian besar layanan kereta api nasional disubsidi oleh pemerintah agar dapat dijangkau masyarakat luas. Prabowo menekankan subsidi tersebut merupakan bentuk kehadiran negara yang menggunakan dana rakyat, baik dari pajak maupun kekayaan negara.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan negara.

Prabowo menegaskan uang rakyat tidak boleh disalahgunakan dan harus dikembalikan untuk pelayanan kepada masyarakat.

Presiden mengimbau agar persoalan proyek Whoosh tidak dipolitisasi dan meminta masyarakat tetap tenang. Dirinya menilai Indonesia memiliki kemampuan ekonomi yang cukup kuat untuk menanggung pembiayaan proyek strategis tersebut.

"Jadi, jangan khawatir, saya sampaikan semua, saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu ya. Jangan dipolitisasi. Jangan kita menari di gendang orang. Mungkin ada pihak-pihak dari enggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Enggak, tenang-tenang saja ya. Bangsa kita kuat, bangsa kita kaya," kata Presiden.

Kepala negara juga mengingatkan jajarannya untuk tidak lengah, tidak tertipu, dan tidak membiarkan adanya penyelewengan dalam pengelolaan kekayaan negara.

Prabowo menyatakan akan bekerja bersama timnya untuk memastikan penghematan, penyelamatan aset, serta pengelolaan sumber daya secara optimal demi kesejahteraan rakyat.

"Saya tidak akan ragu-ragu. Bersama tim saya, kita buktikan bahwa kita akan menghemat, kita akan menyelamatkan, kita akan mencari semua sumber-sumber kekayaan dan kita akan kelola dan kita akan kembalikan untuk kesejahteraan rakyat," katanya.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk pembentukan tim penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

Luhut menjelaskan, tim inilah yang nanti akan menangani persoalan utang konstruksi jumbo proyek Kereta Cepat yang dibesut oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Beberapa skema akan disiapkan agar utang jumbo Whoosh tidak menjadi bom waktu dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sekarang sedang dikerjakan dari kantor saya, Seto yang paham betul mengenai itu. Tadi pagi saya tanya, kita tinggal tunggu Keppres saja. Ada Keppres dari Presiden mengenai timnya," kata Luhut saat ditemui di sela-sela acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Luhut mengaku utang jumbo Whoosh itu akan ditangani langsung olehnya bersama dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai holding BUMN. "Karena dulu saya yang menangani (proyek kereta cepat), jadi supaya berlanjut saya sudah beritahu Pak Rosan (CEO Danantara), dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama," katanya.

Lebih lanjut Luhut menegaskan, penyelenggaraan sistem transportasi publik memang memerlukan dukungan APBN. Tujuannya agar punya harga keekonomian yang tepat dan terjangkau digunakan oleh khalayak luas.

Menurutnya, tidak ada satupun di dunia penyelenggaraan sistem transportasi publik yang menguntungkan. Sehingga, diperlukan peran pembiayaan dari negara agar konektivitas antar wilayah dan pergerakan masyarakat bisa terakomodir dengan baik.

"Ingat ya, tidak ada public transport itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah. Tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur," ujar dia.

Sebelumnya, Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Whoosh telah membengkak hingga USD7,2 miliar atau setara Rp116 triliun.

Toto mengatakan, komposisi utang tersebut sekitar 75 persen merupakan pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan suku bunga sekitar 3,5-4 persen. Hal ini membuat konsorsium PT KCIC yang mayoritas dipegang oleh PT KAI perlu membayar bunga utangnya saja sekitar Rp2 triliun per tahun.

"Kalau kita melihat total biaya investasi awal ditambah cost overrun itu kan hampir USD7,2 miliar (utang KCJB). Bahkan utang yang 75 persen dari CDB itu dengan bunga 3,5 sampai 4 persen, mereka (KCIC) harus bayar bunganya saja mungkin Rp2 triliun ya," ujarnya saat dihubungi IDXChannel, Sabtu (22/8/2025).

(Dhera Arizona)