JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) memastikan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh telah rampung.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, penyelesaian utang Whoosh sudah dibahas bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Solusi penyelesaian utang Whoosh yang sudah ditemukan oleh Danantara bersama pemerintah itu pun akan ditindaklanjuti dengan pihak China.

"Jadi solusinya sudah ada, dan itu akan ditindaklanjuti oleh tim untuk bicara dengan pihak Chinanya. Solusinya sudah ada, dan kemarin kita juga sudah sounding. Insya Allah ini bisa segera selesai," ujar Rosan ditemui di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Kendati begitu, ia enggan membeberkan skema restrukturisasi yang diputuskan. Rosan hanya bilang, detail skema tersebut nantinya akan disampaikan langsung oleh Menko IPK Agus Harimurti.

"Skemanya ini sedang di fine tuning (penyempurnaan), tetapi memang nanti disampaikan langsung oleh Pak Menko Infra, lebih enaknya. Tapi sudah, sudah ada ininya (solusi restrukturisasi)," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyatakan proses restrukturisasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh telah rampung. Pemerintah tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan hasilnya secara resmi.

“Sudah-sudah kelar tinggal diumumkan,” ujar Purbaya usai acara Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ia mengaku telah bertemu dengan Menteri Keuangan China. Dalam pertemuan itu, ia menegaskan keputusan restrukturisasi sudah diambil pemerintah Indonesia, sehingga China sebagai mitra proyek tidak perlu khawatir.

Menurut dia, kepercayaan internasional menjadi faktor penting, terutama untuk proyek strategis yang melibatkan investor asing.

Namun Purbaya belum bersedia mengungkap detail hasil restrukturisasi. Ia meminta penjelasan lebih lanjut ditunggu setelah pengumuman resmi.

"Nanti setelah diumumkan Pak AHY. Saya pikir saya gak berhak ngomongin sekarang ya. Nanti tanya Pak AHY begitu diumumkan nanti. Tapi yang jelas sudah putus, cuma belum saatnya diumumkan," kata Purbaya.

Untuk diketahui, Kereta Cepat Whoosh saat ini dioperasikan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Perusahaan ini merupakan joint venture antara konsorsium Indonesia dan China.

Konsorsium Indonesia diwakili PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan saham 60 persen. Sementara konsorsium China lewat Beijing Yawan HSR Co. Ltd menggenggam 40 persen.

PSBI sendiri dari empat BUMN, yaitu KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) atau PTPN VIII.

Adapun KAI jadi pemegang saham mayoritas KCIC dengan kepemilikan saham 51,37 persen.

Berdasarkan catatan terakhir, pada semester I-2025, KCIC mencatatkan kerugian Rp 1,6 triliun. Dari jumlah itu, KAI harus menanggung Rp 1,42 triliun sebagai pemegang saham terbesar di PSBI.

JAKARTA, KOMPAS.com – Skema restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh masih dalam tahap penyempurnaan. Pemerintah memastikan solusi sudah disiapkan dan tinggal menunggu pengumuman resmi.

Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Rosan Roeslani mengatakan, skema tersebut saat ini masih dalam tahap finalisasi.

“Skemanya ini sedang di fine-tuning, ya. Tetapi nanti disampaikan langsung Pak Menko Infrastruktur,” ujar Rosan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Rosan tidak menjelaskan lebih jauh terkait kemungkinan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam skema pembayaran utang tersebut.

Ia menegaskan, rincian kebijakan akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

Ia juga mengungkapkan, pembahasan restrukturisasi utang telah melibatkan pemerintah China sebagai mitra proyek.

“Waktu itu sudah meeting oleh Pak Menko Infrastruktur, Pak Menteri Keuangan, dan juga kami. Solusinya sudah ada dan itu akan ditindaklanjuti oleh tim untuk bicara dengan pihak China,” kata Rosan.

Menurut dia, pemerintah optimistis proses tersebut dapat segera diselesaikan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses restrukturisasi utang proyek Whoosh telah rampung dan tinggal diumumkan.

“Sudah kelar, tinggal diumumkan,” ujar Purbaya usai acara di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Purbaya menyampaikan, keputusan tersebut juga telah dikomunikasikan kepada pemerintah China untuk menjaga kepercayaan dan hubungan jangka panjang antara kedua negara.

Ia mengaku telah bertemu dengan Menteri Keuangan China dan menegaskan bahwa keputusan restrukturisasi sudah diambil.

Menurut Purbaya, langkah ini penting untuk menjaga kredibilitas Indonesia, khususnya dalam proyek strategis yang melibatkan investor asing.

Meski demikian, ia belum mengungkapkan rincian hasil restrukturisasi dan meminta publik menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.

“Sudah putus, cuma belum saatnya diumumkan. Nanti setelah diumumkan Pak AHY,” katanya.

Purbaya juga menyinggung pembengkakan biaya yang sempat terjadi dalam proyek tersebut. Ia menilai kondisi itu dipicu lemahnya koordinasi pada tahap awal pembangunan, sehingga tidak ada pihak yang memegang kendali penuh.

Ia bahkan mengungkapkan adanya keluhan dari mitra China terkait lambatnya progres proyek, termasuk pembebasan lahan.

“Dua tahun, lahan yang dibebaskan baru empat kilometer. Waktu itu tidak jelas siapa yang menangani proyek. Kalau kami (pihak China) mengadu ke BUMN, dipindahkan ke Kementerian PU, lalu ke pihak lain,” ujarnya.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat pelaksanaan proyek berjalan tidak efektif dan terhambat.

Ke depan, pemerintah memastikan pengawasan proyek strategis akan diperkuat dengan penetapan penanggung jawab yang jelas agar pelaksanaan lebih terarah.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Purbaya: Restrukturisasi Proyek Kereta Cepat Sudah Rampung, Tinggal DiumumkandanRosan Sebut Skema Utang Kereta Cepat Sedang Disempurnakan

KOMPAS.com - Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyebut skema restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh masih dalam tahap penyempurnaan.

“Skemanya ini sedang di fine-tuning, ya. Tetapi nanti disampaikan langsung Pak Menko Infra (Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono),“ kata Rosan di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Rosan belum menjelaskan detail skema tersebut. Pertanyaan terkait kemungkinan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juga tidak dijawab.

“Nanti nanti disampaikan langsung, ya,” ujarnya.

Pembahasan penyelesaian utang Whoosh telah dilakukan bersama pemerintah China. Pertemuan melibatkan Menteri Koordinator Infrastruktur, Menteri Keuangan, serta Danantara.

“Waktu itu sudah meeting oleh Pak Menko Infra, Pak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa), dan juga kami (Danantara). Solusinya sudah ada, dan itu akan ditindaklanjuti oleh tim untuk bicara dengan pihak China,” kata Rosan.

“Solusinya sudah ada dan kemarin kita juga sudah sounding. Insya Allah ini bisa selesai,” ujarnya.

Pernyataan Rosan sejalan dengan penjelasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya menyebut proses restrukturisasi utang telah rampung.

“Sudah kelar (restrukturisasi), tinggal diumumkan,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Hasil restrukturisasi telah disampaikan kepada pemerintah China. Langkah ini diarahkan untuk menjaga hubungan jangka panjang dan kepercayaan kedua negara.

“Kemarin saya ketemu Menteri Keuangan China. Kan ini berhubungan dengan hubungan jangka panjang antara Indonesia dengan China. Kan saya bilang ke Menteri Keuangan China sudah diputuskan, tinggal diumumkan,” kata Purbaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses restrukturisasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh telah rampung. Pemerintah tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan hasilnya secara resmi.

“Sudah-sudah kelar tinggal diumumkan,” ujar Purbaya usai acara Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Purbaya mengatakan keputusan tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah China sebagai mitra proyek. Langkah ini ditempuh untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas Indonesia di mata internasional.

Ia mengaku telah bertemu dengan Menteri Keuangan China. Dalam pertemuan itu, ia menegaskan keputusan restrukturisasi sudah diambil sehingga mitra tidak perlu khawatir.

Menurut dia, kepercayaan internasional menjadi faktor penting, terutama untuk proyek strategis yang melibatkan investor asing.

Terkait kemungkinan kehadiran perwakilan China saat pengumuman resmi, Purbaya belum memberikan kepastian. Ia menyebut keputusan tetap berada di tangan pemerintah Indonesia.

"Bisa iya bisa tidak lihat nanti ya itu," jelasnya.

Purbaya belum bersedia mengungkap detail hasil restrukturisasi. Ia meminta penjelasan lebih lanjut ditunggu setelah pengumuman resmi.

“Nanti setelah diumumkan Pak AHY. Saya pikir saya gak berhak ngomongin sekarang ya. Nanti tanya Pak AHY begitu diumumkan nanti. Tapi yang jelas sudah putus, cuma belum saatnya diumumkan,” kata Purbaya.

Ia juga menyinggung pembengkakan biaya yang sempat terjadi pada proyek tersebut. Menurut dia, kondisi itu dipicu lemahnya koordinasi pada tahap awal pembangunan.

Purbaya menilai saat itu tidak ada pihak yang memegang kendali penuh. Situasi tersebut membuat pelaksana di lapangan kebingungan.

Ia bahkan menerima keluhan langsung dari mitra China terkait lambatnya progres proyek, termasuk pembebasan lahan.

"Dua tahun? Setahun dua tahun Lahan yang dibebaskan baru empat kilometer Pada waktu itu kita ngomong jaman dulu ya Lalu saya tanya Kamu siapa yang handle projeknya? Gak ada kan Kalo kami (pihak China) ngadu ke BUMN dipimpong Ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pimpong lagi ke sana Yaudah ditarik ke maritim waktu itu," jelasnya.

Kondisi tersebut membuat penyelesaian proyek berjalan lambat dan tidak terarah. Koordinasi antarinstansi dinilai tidak berjalan efektif saat itu.

Purbaya memastikan situasi serupa tidak akan terulang. Pemerintah akan memperkuat pengawasan dan menetapkan penanggung jawab yang jelas di setiap proyek.

Ia menegaskan proyek strategis ke depan akan dipantau lebih ketat agar pelaksanaan berjalan lebih efektif dan efisien.

"Jadi pihak China gak usah khawatir Indonesia tidak pernah menyimpan atau tidak pernah melanggar janji Itu kan kredibilitas kita yang kita jaga di dunia internasional," tandasnya.

KOMPAS.com-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pembahasan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC telah selesai.

Pemerintah telah mengambil keputusan mengenai langkah penyelesaian utang proyek tersebut.

Purbaya menyebut pengumuman resmi akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto atau pejabat pemerintah yang berwenang.

“Itu rapatnya sudah putus, tapi nanti tinggal Pak Presiden atau pemerintah yang resmi yang akan mengumumkan, bukan saya. Tapi itu sudah jelas langkah ke depan seperti apa,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Pernyataan tersebut menanggapi penjelasan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

AHY sebelumnya menyampaikan pengembangan proyek kereta cepatWhoosh hingga Jawa Timur akan berjalan paralel dengan proses restrukturisasi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China.

Pemerintah juga telah melakukan pembahasan bersama Kementerian Keuangan serta Danantara Indonesia terkait rencana perluasan jalur kereta cepat hingga Banyuwangi.

AHY menyebut restrukturisasi keuangan KCIC memiliki peran penting dalam menentukan arah pengembangan proyek Whoosh ke depan.

Keputusan mengenai skema penyelesaian utang akan mempengaruhi peta jalan pengembangan kereta cepat hingga wilayah Jawa Timur.

“Sebaiknya kita pastikan dulu KCJB-nya tuntas, artinya solusinya sudah bisa diambil dengan baik, baru setelah itu kita kembangkan berikutnya,” ujar AHY.

Pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan pengelolaan serta pengembangan kereta cepat tersebut.

AHY menilai keberlanjutan proyek Whoosh hingga wilayah timur Pulau Jawa berpotensi mengubah peta pembangunan daerah yang dilalui jalur kereta cepat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memprioritaskan penyelesaian restrukturisasi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) sebelum melanjutkan rencana pengembangan jalur kereta cepat Whoosh hingga Surabaya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan saat ini pemerintah masih fokus menyelesaikan proses restrukturisasi keuangan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung sebagai langkah awal sebelum memperluas jaringan.

“Sebelum kita mengembangkan roadmap lebih serius untuk memperpanjang ke Surabaya, bahkan bisa saja sampai Banyuwangi, sebaiknya kita pastikan dulu KCJB-nya tuntas,” kata AHY dalam konferensi pers Update Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan persiapan mudik Lebaran di Situation Room, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/3/2026).

AHY menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan pembahasan terkait restrukturisasi keuangan proyek kereta cepat yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri antara lain oleh perwakilan Kementerian Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO Danantara Rosan Roeslani, serta berbagai pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan proyek kereta cepat.

Menurut AHY, penyelesaian restrukturisasi tersebut menjadi fondasi penting sebelum pemerintah menyusun rencana pengembangan jaringan kereta cepat ke wilayah lain di Pulau Jawa.

Pemerintah sebelumnya telah mengkaji kemungkinan memperpanjang jalur kereta cepat dari Jakarta menuju Surabaya, bahkan hingga Banyuwangi, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pengembangan tersebut dinilai dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar jika jalurnya semakin panjang.

Menurut AHY, kereta cepat dengan kecepatan hingga 350 kilometer per jam akan memberikan manfaat optimal apabila digunakan untuk perjalanan jarak menengah hingga jauh.

“Kalau jaraknya 600 sampai 800 kilometer, manfaat kecepatannya akan jauh lebih terasa dibandingkan dengan jarak yang lebih pendek,” ujarnya.

Waktu Tempuh Jakarta-Surabaya 3 Jam Saja

AHY menilai pengembangan jaringan kereta cepat hingga Surabaya berpotensi menjadi game changer bagi sistem transportasi nasional. Jika rencana tersebut terealisasi, perjalanan antara Jakarta dan Surabaya diperkirakan dapat ditempuh hanya dalam waktu sekitar tiga jam.

Menurutnya, hal itu tidak hanya akan mempercepat mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah yang dilintasi jalur kereta cepat.

“Jadi logikanya di sana, tetapi mengapa ini dikembangkan terus karena akan menjadi game changer. Kalau bisa dikatakan kalau Jakarta-Surabaya bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 jam saja lewat kereta, saya rasa ini akan mengubah peta pembangunan sekaligus juga pertumbuhan ekonomi baru bisa kita hadirkan di sepanjang jalur baru tersebut,” pungkas AHY.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memprioritaskan penyelesaian restrukturisasi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) sebelum melanjutkan rencana pengembangan jalur kereta cepat Whoosh hingga Surabaya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan saat ini pemerintah masih fokus menyelesaikan proses restrukturisasi keuangan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung sebagai langkah awal sebelum memperluas jaringan.

“Sebelum kita mengembangkan roadmap lebih serius untuk memperpanjang ke Surabaya, bahkan bisa saja sampai Banyuwangi, sebaiknya kita pastikan dulu KCJB-nya tuntas,” kata AHY dalam konferensi pers Update Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan persiapan mudik Lebaran di Situation Room, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/3/2026).

AHY menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan pembahasan terkait restrukturisasi keuangan proyek kereta cepat yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri antara lain oleh perwakilan Kementerian Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO Danantara Rosan Roeslani, serta berbagai pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan proyek kereta cepat.

Menurut AHY, penyelesaian restrukturisasi tersebut menjadi fondasi penting sebelum pemerintah menyusun rencana pengembangan jaringan kereta cepat ke wilayah lain di Pulau Jawa.

Pemerintah sebelumnya telah mengkaji kemungkinan memperpanjang jalur kereta cepat dari Jakarta menuju Surabaya, bahkan hingga Banyuwangi, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pengembangan tersebut dinilai dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar jika jalurnya semakin panjang.

Menurut AHY, kereta cepat dengan kecepatan hingga 350 kilometer per jam akan memberikan manfaat optimal apabila digunakan untuk perjalanan jarak menengah hingga jauh.

“Kalau jaraknya 600 sampai 800 kilometer, manfaat kecepatannya akan jauh lebih terasa dibandingkan dengan jarak yang lebih pendek,” ujarnya.

Waktu Tempuh Jakarta-Surabaya 3 Jam Saja

AHY menilai pengembangan jaringan kereta cepat hingga Surabaya berpotensi menjadi game changer bagi sistem transportasi nasional. Jika rencana tersebut terealisasi, perjalanan antara Jakarta dan Surabaya diperkirakan dapat ditempuh hanya dalam waktu sekitar tiga jam.

Menurutnya, hal itu tidak hanya akan mempercepat mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah yang dilintasi jalur kereta cepat.

“Jadi logikanya di sana, tetapi mengapa ini dikembangkan terus karena akan menjadi game changer. Kalau bisa dikatakan kalau Jakarta-Surabaya bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 jam saja lewat kereta, saya rasa ini akan mengubah peta pembangunan sekaligus juga pertumbuhan ekonomi baru bisa kita hadirkan di sepanjang jalur baru tersebut,” pungkas AHY.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bakal ikut ke China untuk melakukan negosiasi terkait dengan utang kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Sebagai Bendahara Negara, dia memastikan bakal ikut bertemu dengan pihak kreditur dari China apabila nantinya APBN ikut serta menanggung utang proyek KCJB.

"Kalau saya [APBN] yang bayar, saya akan ke China. Saya sendiri, tetapi saya belum tahu ya. Saya akan double check lagi," kata Purbaya kepada wartawan usai menghadiri acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Namun demikian, Purbaya enggan menyampaikan pendapatnya mengenai keikutsertaan APBN dalam melunasi utang Whoosh. Sebelumnya, mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi itu sempat mengutarakan penolakannya ihwal keterlibatan APBN dalam menanggung utang proyek tersebut.

Apalagi, Purbaya menyoroti bahwa dividen BUMN saat ini tidak lagi masuk ke kas negara melainkan ke Danantara Indonesia. Hal ini berkaitan karena konsorsium BUMN pemilik saham Indonesia pada PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) berada di bawah Danantara.

Pemimpin konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

"Kita lihat kondisinya dari China seperti apa. Apa persyaratan dari China," ujarnya sata ditanya mengenai apabila APBN bakal ikut menanggung utang Whoosh.

Di sisi lain, Purbaya memastikan selalu dilibatkan dalam pembicaraan soal pelunasan utang KCJB. Namun, dia mengaku belum sempat mengetahui perkembangan terbaru sebagaimana yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi beberapa hari lalu.

"Kalau yang tadi kan selalu ada perkembangan-perkembangan kan, tetapi saya enggak tahu final apa belum. Nanti kan pasti saya dikasih tahu," tuturnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Mensesneg Prasetyo mengonfirmasi bahwa APBN akan diikutsertakan sebagai sumber pelunasan utang proyek kongsi Indonesia dan China itu.

"Iya [sumber pembayaran utang Whoosh dari APBN]," kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Namun demikian, politisi Partai Gerindra itu mengatakan bahwa dalam perkembangan terbaru Danantara masih memfinalisasi keputusan ihwal penanganan utang Whoosh.

"Kemarin laporan terakhir rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi dan sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara," ujar Prasetyo.

Masalah penyelesaian utang proyek KCJB Whoosh memang menjadi sorotan publik mengingat beban utang dari proyek itu mencapai Rp116 triliun. Tahun lalu, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengungkapkan bahwa Indonesia akan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun dalam skema pelunasan utang kereta cepat itu.

"Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar [utang Whoosh] mungkin Rp1,2 triliun per tahun," kata Prabowo kepada wartawan.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia memastikan negosiasi Indonesia dengan China terkait persoalan pelunasan utang kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ata Whoosh akan rampung pada kuartal I/2026.

COO Danantara Dony Oskaria mengatakan terkait negosiasi tersebut, pihaknya juga tengah menunggu hasil diskusi dengan Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Nanti kita tunggu Pak Menko, tapi nggak usah khawatir, insha Allah kuartal I selesai [negosiasi dengan China]," kata Dony saat ditemui usai agenda Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026).

Danantara juga disebut aktif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait pelunasan utang kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh Rp1,2 triliun per tahun.

"Nanti sedang didiskusikan dengan Kementerian Keuangan, tapi insyaallah mudah-mudahan kan sudah selesai. Ya kan sudah disampaikan berkali-kali," tuturnya.

Menurut Dony, persoalan utang kereta cepat ini juga tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Dia menilai hal tersebut dapat diselesaikan dan proyek Whoosh telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Pihaknya juga menilai secara operasional proyek kereta cepat mampu berjalan secara berkelanjutan. Meskipun tak dipungkiri terdapat masalah dari sisi investasi awal Indonesia yang dinilai terlalu kecil.

"Masalahnya kan hanya di investasi kita yang kekecilan, sehingga utangnya menjadi besar waktu pembangunan. Kalau saya secara profesional hanya melihat itu kan," tuturnya.

Namun, dia meyakini pertimbangan investasi tersebut telah matang dan diambil dengan latar belakang kebutuhan yang mendasar untuk masyarakat.

"Dan tentu sekarang kita lihat kan dampak ekonominya cukup signifikan," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pelunasan utang kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh Rp1,2 triliun per tahun akan memakai dana APBN.

Hal itu disampaikan Mensesneg usai Konferensi Pers terkait Stimulus Ekonomi Triwulan 1 dan Kesiapan Angkutan IdulFitri 2026 pada Selasa (10/2/2026) di Stasiun Gambir. Ketika ditanyai wartawan terkait sumber anggaran pelunasan utang Whoosh, Prasetyo memastikan bahwa sumbernya dari APBN.

"Iya [sumber pembayaran utang Whoosh dari APBN]," kata Prasetyo.

Prasetyo juga menjelaskan bahwa dalam perkembangan terbaru, berdasarkan hasil rapat di Danantara, progres penanganan utang Whoosh masih dalam tahap finalisasi.

"Kemarin laporan terakhir rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi dan sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara," ujar Prasetyo.

Masalah penyelesaian utang proyek KCJB Whoosh memang menjadi sorotan publik mengingat beban utang dari proyek itu mencapai Rp116 triliun.

Tahun lalu, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengungkapkan bahwa Indonesia akan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun dalam skema pelunasan utang kereta cepat itu.

“Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar [utang Whoosh] mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” kata Prabowo kepada wartawan.

Menurutnya, permasalahan Kereta Cepat Whoosh semestinya tak semata-mata dipandang dari sisi utang, melainkan juga manfaat bagi masyarakat seperti mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, hingga mempercepat perjalanan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons isu soal pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh yang disebut akan menggunakan 50 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara, 50 persen sisanya akan dibayar menggunakan dividen Danantara.

Purbaya mengaku belum dapat memastikan skema pelunasan utang tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan APBN, karena hingga kini pihaknya belum dilibatkan dalam pembahasan lebih lanjut.

"Saya belum tanya tuh masalah itu. Seingat saya sih masih 50-50 tapi saya akan diskusikan," ujar Purbaya kepada wartawan di Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Kamis (12/2).

Ia juga menyatakan belum menerima undangan untuk terlibat dalam proses negosiasi penyelesaian utang Whoosh yang rencananya akan dilakukan di China.

Kewajiban pembayaran utang proyek kereta cepat tersebut mencapai sekitar Rp1,2 triliun per tahun.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan kewajiban utang pembangunan Whoosh akan dipenuhi melalui APBN.

"Iya (bayar utang Whoosh pakai APBN)," kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2) lalu.

Presiden Prabowo Subianto juga telah menyampaikan komitmen untuk menanggung pembayaran kewajiban utang proyek tersebut yang nilainya mencapai sekitar Rp1,2 triliun setiap tahun.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin menyebut polemik utang proyek Whoosh pada dasarnya telah menemukan solusi. Menurutnya, pemerintah saat ini tinggal merumuskan tata laksana atau mekanisme teknis pembayaran.

"Sudah, sudah beres kan? Waktu itu Presiden sudah bilang. Sudah, sudah beres," ujar Bobby usai Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).

Ia menegaskan substansi persoalan utang proyek tersebut tidak lagi menjadi masalah, dan pemerintah tengah membahas tata laksana penyelesaiannya.

Isu penyelesaian utang Whoosh menjadi sorotan publik karena nilai kewajiban proyek secara keseluruhan mencapai sekitar Rp116 triliun.

Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk memastikan penyelesaian utang dilakukan secara hati-hati tanpa mengganggu stabilitas fiskal.

Presiden Prabowo sebelumnya juga telah menginstruksikan jajaran menteri untuk mencari skema terbaik dalam penyelesaian kewajiban tersebut, dengan mempertimbangkan keberlanjutan proyek serta kondisi keuangan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa belum mengetahui ihwal rencana pemerintah melunasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KJCB) atau Whoosh Rp1,2 triliun per tahun menggunakan APBN.

Purbaya menyebut baru akan mendiskusikan lebih lanjut ihwal skema pelunasan utang proyek strategis nasional (PSN) tersebut.

"Saya belum tahu masalah itu, seingat saya masih 50-50. Tetapi saya akan diskusikan," ujar Purbaya kepada wartawan usai menghadiri acara Economy Outlook 2026 di Financial Club, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Mantan Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu juga mengaku belum diajak berdiskusi lagi oleh Istana Kepresidenan, usai beberapa hari lalu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut pelunasan utang Whoosh akan ditanggung APBN.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Prasetyo mengonfirmasi bahwa APBN akan diikutsertakan sebagai sumber pelunasan utang proyek kongsi Indonesia dan China itu.

"Iya [sumber pembayaran utang Whoosh dari APBN]," kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Namun demikian, politisi Partai Gerindra itu mengatakan bahwa dalam perkembangan terbaru Danantara masih memfinalisasi keputusan ihwal penanganan utang Whoosh.

"Kemarin laporan terakhir rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi dan sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara," ujar Prasetyo.

Masalah penyelesaian utang proyek KCJB Whoosh memang menjadi sorotan publik mengingat beban utang dari proyek itu mencapai Rp116 triliun.

Tahun lalu, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengungkapkan bahwa Indonesia akan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun dalam skema pelunasan utang kereta cepat itu.

"Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar [utang Whoosh] mungkin Rp1,2 triliun per tahun," kata Prabowo kepada wartawan.

Menurutnya, permasalahan Kereta Cepat Whoosh semestinya tak semata-mata dipandang dari sisi utang, melainkan juga manfaat bagi masyarakat seperti mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, hingga mempercepat perjalanan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum membahas lebih lanjut perihal penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) atau Whoosh dengan pihak Istana Negara.

“Nanti, saya belum dipanggil untuk masalah itu,” kata Purbaya kepada wartawan usai kegiatan Economic Outlook 2026 di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Menurut Purbaya, pembahasan terakhir mengenai restrukturisasi keuangan KCIC masih menggunakan skema 50:50 sehingga tidak semua beban utang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, Menkeu akan memastikan kelanjutan rencana penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung itu setelah menerima panggilan dari Istana.

“Seingat saya sih masih 50:50. Ini belum diajak ke sana,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut sumber pembayaran utang pembangunan Whoosh berasal dari APBN. Hal itu ia sampaikan usai konferensi pers terkait Stimulus Ekonomi Kuartal I dan Kesiapan Angkutan Idul Fitri 2025 di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Mensesneg menjelaskan pembahasan itu masih dalam tahap finalisasi. Proses negosiasi dan pembicaraan teknis mengenai mekanisme pembayaran dipimpin oleh CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memerintahkan jajaran menterinya untuk mencari skema terbaik menyelesaikan masalah utang kereta cepat Whoosh Jakarta–Bandung, termasuk detail terkait angka dan skenario penyelesaian utang terbaik yang dapat ditempuh pemerintah.

Perintah itu diberikan Presiden Prabowo kepada jajaran menteri saat rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (29/10/2025) malam.

Masalah penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh menjadi sorotan publik mengingat beban utang proyek tersebut mencapai Rp 116 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan upaya restrukturisasi keuangan proyek KCIC atau Whoosh masih membutuhkan proses dan waktu.

Pemerintah, kata dia, juga mengkaji pembentukan komite nasional kereta cepat untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam pengelolaan proyek tersebut.