Jakarta, CNBC Indonesia - Blokir teknologi yang dilakukan pemerintahan Amerika Serikat (AS), termasuk oleh Presiden Donald Trump, tak berdampak besar bagi China. Sebaliknya, bisnis dalam negeri China terus bertumbuh.

Salah satunya dirasakan oleh Cambricon Technologies. Selama 24 bulan, saham perusahaan melonjak lebih dari 765%.

Tren positif itu berdampak juga pada pemiliknya Chen Tianshi yang mengantongi 28% saham Cambricon. Bloomberg Billionaires Index mencatat kekayaan pria 40 tahun meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi US$22,5 miliar (Rp 377 triliun), dikutip dari Yahoo Finance, Selasa (18/11/2025).

Perusahaan mengambil keuntungan dari blokir AS yang memutus akses chip mutakhirnya ke China. Kemudian dibalas Beijing untuk mengembangkan teknologi dalam negerinya, termasuk untuk Cambricon dan Chen.

"Pertumbuhan pendapatan Cambricon yang eksplosif disebabkan titik awal yang rendah dan valuasi sekarang meningkat tanpa dukungan kebijakan berkelanjutan," jelas direktur bank investasi Chanson & Co, Shen Meng.

Kenaikan saham Cambricon dan kekayaan Chen terjadi pada Agustus. Saat itu China mendesak perusahaan lokal untuk menghindari penggunaan chip H20 milik Nvidia untuk kebutuhan pemerintah.

Meski begitu, masih sulit menentukan apakah Cambricon bisa sukses di dalam negeri seperti Nvidia. Peneliti di Jamestown Foundation, Sunny Cheung mengatakan posisi Nvidia sulit untuk ditiru.

"Terlalu dini mengatakan apakah Cambricon atau Huawei yang menjadi perancang desain AI terkemuka di China, akan jadi Nvidia-nya China, karena full stack Nvidia termasuk ekosistem CUDA sulit untuk ditiru dengan cepat," jelasnya.

Cambricon didirikan pada 2016. Sebelumnya nama itu digunakan sebagai prosesor pertama diciptakan oleh Chen dan saudaranya saat berada di lembaga komputasi Akademi Ilmu Pengetahuan China.

Huawei pernah menggunakan teknologi prosesor AI milik Cambricon pada 2017. Teknologi itu untuk meningkatkan kemampuan fotografi dan gaming pada Mare 10.

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) dan China bersaing keras dalam memenangkan perlombaan di sektor teknologi, khususnya teknologi kecerdasan buatan (AI). AS beberapa kali mengubah kebijakan pembatasan ekspor chip AI canggih ke China, karena khawatir negara kekuasaan Xi Jinping dapat mengembangkan AI untuk memperkuat militernya.

Namun, kebijakan tersebut justru membuat China makin termotivasi mengembangkan chip AI secara mandiri, tanpa tergantung teknologi AS. Pemerintah China juga mengimbau raksasa teknologi lokal untuk berhenti menggunakan chip buatan AS dan beralih ke chip buatan lokal.

Bahkan, pemerintah tak ragu memberikan diskon listrik 50% untuk raksasa teknologi yang menggunakan chip lokal di data center mereka. Terbaru, Baidu meluncurkan 2 chip terbaru untuk AI.

Perusahaan asal China itu menyatakan bahwa produk tersebut dapat menyediakan daya komputasi yang kuat, berbiaya rendah, dan sepenuhnya dikendalikan di dalam negeri. Ini bisa menjadi 'senjata' baru bagi China dalam melawan dominasi AS.

Dalam konferensi teknologi tahunan Baidu World, raksasa asal China tersebut mengatakan bahwa M100, chip yang berfokus pada tugas inferensi, akan diluncurkan pada awal 2026. Sementara itu, M300, chip yang mampu melakukan pelatihan dan inferensi, dijadwalkan hadir pada awal 2027, demikian dikutip dari Reuters, Senin (17/11/2025).

Pelatihan merupakan proses membangun model AI dengan mempelajari pola dari kumpulan data besar, sementara inferensi menggunakan model tersebut untuk membuat prediksi dan memproses permintaan pengguna.

Baidu, yang telah mengembangkan chip internal sejak 2011, juga mengumumkan dua produk "supernode". Produk seperti ini memanfaatkan kemampuan jaringan tingkat lanjut untuk menghubungkan banyak chip sekaligus, sehingga dapat menutupi keterbatasan performa dari chip individual.

Sementara perusahaan domestik lain seperti Huawei telah mengimplementasikan produk serupa bernama CloudMatrix 384, yang terdiri dari 384 chip Ascend 910C.

Para pengamat industri menilai sistem tersebut lebih bertenaga daripada Nvidia GB200 NVL72, salah satu produk sistem-level tercanggih dari perusahaan AS tersebut. Pada September lalu, Huawei juga mengumumkan rencana untuk meluncurkan produk supernode yang lebih kuat dalam beberapa tahun mendatang.

Tianchi 256 milik Baidu, yang akan terdiri dari 256 chip P800, akan tersedia pada paruh pertama tahun depan. Versi yang lebih bertenaga, menggunakan 512 chip, akan dirilis pada paruh kedua tahun depan.

Perusahaan itu juga memperkenalkan versi terbaru dari model bahasa besar Ernie, yang diklaim unggul tidak hanya dalam pemrosesan teks, tetapi juga analisis gambar dan video.

Jakarta, CNBC Indonesia - CEO Nvidia Jensen Huang telah memperingatkan bahwa China akan mengalahkan Amerika Serikat (AS) dalam perlombaan teknologi kecerdasan buatan (AI).

"China akan memang dalam perlombaan AI," kata Huang kepada Financial Times, dikutip dari Reuters, Kamis (6/11/2025).

Huang merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pengembangan AI global. Chip buatan Nvidia saat ini diketahui sebagai chip paling tangguh untuk mengembangkan AI.

Nvidia juga menjadi salah satu pusat pergesekan antara China dan AS. Pemerintah AS sejak era Joe Biden hingga Donald Trump saat ini, beberapa kali mengubah kebijakan terkait pelarangan ekspor chip AI tercanggih buatan Nvidia ke AS.

Baru-baru ini, Trump sempat memblokir akses chip Nvidia yang tak terlalu canggih ke China, namun kemudian memutuskan membukanya kembali. Masalah baru muncul ketika China menggencarkan larangan bagi perusahaan domestik untuk menggunakan chip Nvidia dan beralih ke chip lokal.

Bahkan, pemerintah China memberikan insentif biaya listrik hingga 50% bagi perusahaan yang menggunakan chip lokal pada data center mereka. Hal ini membuat bisnis Nvidia di China kian terancam. Padahal, China merupakan salah satu klien terbesar Nvidia.

Dalam beberapa kesempatan, Huang menegaskan bahwa pelarangan akses chip AS ke China akan membuat negara kekuasaan Xi Jinping makin gencar mengembangkan chip lokal. Jika sudah begitu, China akan memenangkan perlombaan AI melawan AS.

"Seperti yang sudah saya bilang dari lama, China hanya beberapa nanodetik di belakang AS dalam hal AI," kata Huang dalam pernyataan di akun X personalnya pada Rabu (5/11).

"Sangat penting bagi AS untuk memenangkan perlombaan [AI] dengan memenangkan para pengembang di seluruh dunia," ia menambahkan.

Huang merupakan sosok yang ketiban durian runtuh garta-gara perkembangan AI yang membuat pendapatan Nvidia pecah rekor berkali-kali. Sahamnya juga terus melonjak dan pernah menyalipApple sebagai perusahaan paling bernilai di dunia.

Forbes mencatat harta kekayaan Jensen Huang saat ini tengah anjlok 1,73% menjadi US$169,4 miliar atau setara Rp2.800 triliun. Ia menempati peringkat ke-8 sebagai orang terkaya di dunia.

Saham Nvidia agaknya tertekan lantaran kebijakan pelarangan ekspor chip canggih dari AS ke China. Di lain sisi, pemerintah China juga melarang penggunaan chip asing dan mendorong chip lokal.

Huang menegaskan pada Oktober lalu bahwa AS bisa memenangkan perlombaan AI jika seluruh dunia, termasuk China yang memiliki basis developer raksasa, menggunakan sistem buatan Nvidia. Namun, kenyataannya China sudah menutup pasarnya bagi Nvidia.

"Kami ingin AS memenangkan perlombaan AI. Tak ada keraguan soal itu. Kami ingin seluruh dunia membangun AI dengan teknologi AS. Namun, kita juga butuh memenangkan para developer China. Kebijakan yang membuat AS kehilangan setengah dari developer AI dunia tak akan menguntungkan di jangka panjang. Hal ini akan menghancurkan kami," Huang menuturkan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Konflik geopolitik antara China dan Amerika Serikat (AS) kian memanas. Aksi saling blokir yang dilancarkan kedua negara turut memengaruhi perekonomian global.

Sejak pemerintahan Joe Biden, AS mulai gencar melakukan pembatasan ekspor teknologi chip ke China. Kemudian, Trump memperburuk suasana dengan pemberlakuan tarif tinggi ke barang-barang impor dari China.

Tak tinggal diam, China membalas perlakuan AS dengan membatasi akses logam tanah jarang (LTJ) yang krusial untuk pengembangan senjata dan peralatan militer lainnya. AS juga balik mengancam pemblokiran lebih luas untuk barang-barang yang menggunakan software buatan AS ke China.

Menghadapi ancaman bertubi-tubi dari AS, China makin gencar mengembangkan kemandirian teknologi, agar tak lagi bergantung ke negara kekuasaan Trump.

Terbaru, media China CCTV melaporkan rencana pemerintahan Xi Jinping dalam 5 tahun ke depan untuk 'melawan' ancaman dari Trump, yakni memperkuat pasar domestik agar tak lagi tertekan oleh kebijakan AS.

Lebih spesifik, China akan meningkatkan kapasitas kekuatan domestik di sektor sains dan teknologi, menurut laporan yang disiarkan CCTV pada Kamis (23/10) waktu setempat.

Laporan itu dirilis pasca pertemuan tertutup Komite Pusat Partai Komunis China selama 4 hari. CCTV sendiri merupakan media nasional yang dibekingi pemerintah China.

Perincian awal dari proposal yang disetujui menempatkan penekanan besar pada pengembangan 'kekuatan produktif berkualitas baru' yang mengacu pada bidang-bidang maju seperti chip dan kecerdasan buatan (AI).

Rencana tersebut juga menekankan pentingnya membangun sistem industri modern dan memperkuat inovasi di teknologi-teknologi inti, dikutip dari BusinessTimes, Jumat (24/10/2025).

Hal ini menunjukkan keseriusan Beijing untuk menggenjot produktivitas dan mencapai kemandirian hakiki dalam menghadapi krisis populasi usia produktif dan ancaman pelarangan ekspor dari negara-negara Barat.

Lebih lanjut, proposal juga menegaskan kembali janji untuk memperkuat konsumsi domestik dan memperluas investasi. Secara tegas, China berkomitmen untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi pembangunan pasar nasional.

Para ekonom telah lama memandang peningkatan permintaan domestik sebagai hal yang krusial untuk menyeimbangkan kembali perekonomian China.

Fokus yang makin intensif pada teknologi ini dibangun di atas strategi yang sebelumnya telah ditetapkan pada 2020 silam. Sebagai informasi, rencana 5 tahunan dari pemerintahan Xi Jinping terakhir diumumkan setelah masa jabatan pertama Trump.

Dorongan tersebut makin mendesak, karena Washington kini mengupayakan pelarangan besar-besaran ke China, menargetkan sektor yang lebih luas, mulai dari chip hingga farmasi. Selain itu, Washington juga memberikan sanksi kepada makin banyak perusahaan China.

Tekanan Bertubi-tubi ke China

China berada di bawah tekanan untuk mengubah model pertumbuhannya. Pasalnya, negara dengan kekuatan manufaktur terbesar ini menghadapi kenaikan tarif dari AS dan penolakan dari mitra dagang lainnya atas banjir ekspor China.

Ekspor neto menyumbang porsi yang makin besar dari ekspansi ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, sementara konsumsi tercatat menurun.

Seiring meningkatnya hambatan perdagangan, China perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk membantu menyerap kelebihan kapasitas manufakturnya dan memecahkan rekor deflasi.

Para analis dan investor akan menganalisa rencana 5 tahunan Xi Jinping secara menyeluruh, yang diperkirakan akan dibahas pada pertemuan legislatif tahunan pada Maret 2026. Hal ini penting untuk mencari komitmen fiskal spesifik yang dapat mendukung rencana tersebut.

"Yang terpenting adalah seberapa tegas para pembuat kebijakan akan melaksanakan tujuan-tujuan ini," kata Michelle Lam, ekonom China di Societe Generale, dengan mencontohkan peningkatan pembayaran pensiun.

Meskipun rencana ini berfokus pada jangka panjang, pemberitahuan tersebut juga mengirimkan sinyal kuat untuk jangka pendek, dengan janji bahwa kebijakan makro akan diperkuat pada waktu yang tepat untuk mendukung perekonomian.

Para ekonom secara umum memperkirakan pertumbuhan akan melambat dalam beberapa tahun mendatang seiring Beijing mencari model ekspansi baru yang lebih stabil.

Guncangan Ekonomi China

Para pembuat kebijakan kemungkinan menargetkan pertumbuhan tahunan rata-rata di kisaran 4,5%-4,8% untuk periode 2026-2030, menurut analisis dari berbagai perusahaan, termasuk Macquarie Group dan Standard Chartered.

Perekonomian China berada di jalur yang tepat untuk tumbuh rata-rata 5,5% per tahun selama periode 5 tahun yang berakhir pada 2025, menurut perkiraan pemerintah sebelumnya.

Tantangan utama dalam mencapai tujuan tersebut adalah pengeluaran rumah tangga China yang masih lemah, hanya mencapai sekitar 40% dari PDB tahun lalu. Angka tersebut hampir tidak berubah dari level 2019, sebelum pandemi menghentikan tren peningkatan yang sebelumnya terjadi.

Robin Xing dari Morgan Stanley telah menganjurkan reformasi kesejahteraan sosial skala penuh selama beberapa tahun, dengan alasan dapat mengurangi kelebihan tabungan rumah tangga yang diperkirakan mencapai 30 triliun yuan (Rp69.000 triliun).

Xing memperkirakan langkah tersebut dapat meningkatkan porsi konsumsi swasta terhadap PDB sebesar 1,6 poin persentase pada 2030 mendatang.

Para ekonom di UBS, termasuk Ning Zhang, menyarankan agar pemerintah dapat mengambil langkah awal yang lebih sederhana, yakni menetapkan target resmi yang eksplisit untuk porsi konsumsi terhadap PDB, menurut laporan Bloomberg.

Jakarta, CNBC Indonesia - China dan Amerika Serikat (AS) diketahui kerap menuding satu sama lain melakukan serangan siber. Terbaru, Beijing mengaku jadi sasaran serangan yang bisa melumpuhkan jaringan penting di dalam negeri.

Menurut Kementerian Keamanan Negara China, operasi serangan dilakukan Badan Keamanan Nasional AS. Serangan siber itu telah dilakukan dalam waktu yang panjang dan kementerian juga telah memegang bukti berbentuk data dan kredensial yang dicuri pada 2022 silam.

Data-data tersebut digunakan untuk memata-matai perangkat seluler dan sistem jaringan staf di lembaga-lembaga China, dikutip dari Reuters, Senin (20/10/2025).

Operasi serangan dilakukan dengan mengeksploitasi kerentanan pada layanan pesan di merek smartphone asing, menurut laporan. Namun tak disebutkan merek HP yang berhasil dijebol pertahanannya.

Serangan yang dilakukan, China mengatakan bisa mengganggu jaringan komunikasi, sistem keuangan, pasokan listrik dan waktu standar internasional.

Serangan juga terjadi pada 2023 dan 2024. Saat itu AS menyerang sistem jaringan internal pusat dan pengaturan waktu berbasis darat.

Reuters menuliskan kedutaan Besar AS di Beijing tak menanggapi tuduhan itu. Namun sebaliknya menuding pelaku dari China melakukan serangan siber kepada negaranya.

Menurut mereka, korban dari serangan siber pelaku asal China itu adalah penyedia jaringan telekomunikasi baik AS dan global. Serangan dilakukan untuk kampanye spionase siber yang luas dan signifikan.

"China merupakan ancaman siber paling aktif dan terus menerus pada pemerintah AS, swasta, dan jaringan infrastruktur penting," kata juru bicara kedutaan AS.

Sebagai informasi, pusat layanan waktu adalah lembaga penelitian yang menghasilkan, memelihara dan menyiarkan waktu standar China. Lembaga itu berada di bawah Akademi Ilmu Pengetahuan China.