TEL AVIV - Israel telah mengancam akan menyerang Iran untuk ketiga kalinya meski republik Islam tersebut sedang bernegosiasi damai dengan Amerika Serikat (AS). Menteri Pertahanan Zionis, Israel Katz, mengatakan militernya bisa menyerang Teheran lagi jika perlu.

Katz mengeklaim serangan sebelumnya bersifat pre-emptive dan mengancam akan meluncurkan serangan ketiga.

Berbicara pada upacara peringatan bagi tentara Zionis yang tewas dalam Perang Lebanon 2006, Katz mengatakan Israel telah melakukan apa yang dia gambarkan sebagai dua serangan proaktif dan pre-emptive di dalam wilayah Iran.

“Kami telah menyerang dua kali dengan serangan proaktif dan pre-emptive di Iran dan, jika perlu, kami akan menyerang untuk ketiga kalinya juga,” kata Katz.

Dia juga mengatakan pasukan Israel akan tetap berada di wilayah yang dia sebut sebagai “zona keamanan” di Lebanon, Suriah, dan Jalur Gaza tanpa batas waktu, dengan alasan penempatan tersebut diperlukan untuk melindungi komunitas Israel.

Terpisah, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan konfrontasi ketiga dengan Iran mungkin terjadi jika perlu.

Ditanya dalam wawancara dengan Channel 14 berbahasa Ibrani apakah Israel dapat menghadapi putaran pertempuran lain dengan Iran, Netanyahu mengulangi janjinya bahwa Teheran tidak akan memperoleh senjata nuklir selama dirinya tetap berkuasa.

“Selama saya menjadi perdana menteri, Iran tidak akan memiliki senjata nuklir,” katanya.

Dia juga ditanya apakah janji perangnya di Gaza untuk mencapai "kemenangan total" masih berlaku. “Perang ini tidak pernah berakhir," jawab Netanyahu, yang dilansir Times of Israel, Kamis (2/7/2026).

"Apakah Anda ingin hidup di Timur Tengah atau di dunia? Anda harus sangat kuat. Dan kami sangat kuat. Israel lebih kuat dari sebelumnya, dan kami telah menangkis ancaman dan melemahkan (musuh kami) secara signifikan. Kami masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kami akan mengurus apa yang tersisa dari poros Iran,” imbuh dia.

Dia mengeklaim Israel lebih kuat dari sebelumnya dan telah melemahkan musuh-musuhnya, sambil mengakui bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

Sebaliknya, Iran menyatakan siap untuk perang lagi jika poin-poin nota kesepahaman dengan AS tidak dilaksanakan. Ketua Parlemen yang juga kepala negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengatakan Teheran akan merespons setiap pelanggaran MoU yang diteken untuk mengakhiri konflik baru-baru ini.

Mengacu pada insiden di Teluk Persia, dia mengatakan Iran memandang insiden tersebut sebagai pelanggaran gencatan senjata bahkan ketika hubungan diplomatik dengan Washington terus berlanjut.

"Kami menganggap peristiwa yang terjadi di Teluk Persia malam ini sebagai pelanggaran terhadap pemahaman untuk mengakhiri perang, dan kami pasti akan bereaksi terhadapnya, dan tentu saja, pihak lain juga akan bereaksi," ujarnya.

Dia juga menegaskan kembali bahwa diplomasi tetap menjadi pendekatan yang disukai Teheran, sekaligus menegaskan bahwa Iran siap melakukan aksi militer jika negosiasi gagal.

Berbicara kepada televisi pemerintah, dia berkata, "Kami sedang mengupayakan dialog, namun jika dialog tidak dilaksanakan, kami juga siap berperang dan akan meresponsnya dengan tepat."

TEHERAN - Sebuah helikopter MH-60S Seahawk Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) jatuh di Laut Arab pada Rabu waktu setempat. Insiden menyebabkan satu awak hilang dan tiga lainnya terluka.

Komando Pusat (CENTCOM) Amerika mengeklaim helikopter yang ditugaskan ke kapal induk kelas Nimitz; USS George H W Bush, tersebut melakukan "pendaratan darurat".

Meski Amerika sedang berkonflik dengan Iran, CENTCOM menepis dugaan bahwa jatuhnya helikopter militer tersebut akibat ditembak musuh.

"Tidak ada indikasi bahwa keadaan darurat tersebut disebabkan oleh tindakan musuh," kata CENTCOM, yang dilansir ABC News, Kamis (2/7/2026).

"Tiga dari empat awak helikopter telah ditemukan dan dalam kondisi stabil di atas kapal George H W Bush," lanjut CENTCOM.

"Aset Angkatan Laut AS di wilayah tersebut saat ini sedang mencari awak pesawat lain yang masih hilang. Penyebab insiden tersebut sedang diselidiki," imbuh CENTCOM.

Menurut CENTCOM, USS George H W Bush adalah salah satu dari dua kapal induk yang terus beroperasi di Timur Tengah.

Pendaratan helikopter di air bisa berbahaya, bahkan untuk pilot berpengalaman, mengingat kecenderungan pesawat yang berat di bagian atas untuk terbalik saat menyelam.

Pasukan Amerika di wilayah tersebut juga dalam keadaan siaga tinggi di tengah peningkatan kekerasan berkala selama gencatan senjata antara AS dan Iran.

AS dan Iran telah sepakat untuk menghentikan serangan dan kapal diizinkan untuk bergerak bebas di wilayah tersebut, setelah penandatanganan nota kesepahaman (MOU) dalam upaya untuk mengakhiri perang.

Pembicaraan tersebut mencakup pengaturan di sekitar Selat Hormuz, pencabutan blokade AS terhadap pelabuhan Iran, pencabutan sanksi terhadap Iran, dan masa depan stok uranium yang diperkaya tinggi milik Iran.

Kedua pihak memiliki waktu 60 hari sejak penandatanganan nota kesepahaman awal bulan ini untuk membahas detailnya.

Insiden ini adalah yang terbaru dalam serangkaian insiden pesawat serupa baru-baru ini yang terjadi selama operasi AS di Timur Tengah di tengah perang yang sedang berlangsung di Iran.

Presiden AS Donald Trump bulan lalu mengonfirmasi bahwa helikopter serang AH-64 Apache Angkatan Darat AS juga jatuh di dekat Selat Hormuz, tetapi pilot helikopter tersebut tidak terluka. Helikopter itu jatuh akibat serangan drone Iran.

Pada bulan April, jet tempur F-15E Strike Eagle AS ditembak jatuh pasukan Iran. Dua awaknya melontarkan diri dan memicu pasukan Amerika melakukan penyelamatan berani terhadap keduanya.

Salah satu penerbang bersembunyi di celah gunung sementara pasukan militer AS berupaya menyelamatkannya, sementara rekannya perlu dievakuasi dari belakang garis musuh di bawah kegelapan malam.

MOSKOW - Polisi di Monako dan negara tetangganya, Prancis, meluncurkan perburuan terhadap seorang tersangka yang diyakini telah meledakkan bom rakitan di pusat kerajaan Mediterania yang kaya raya itu, yang menyebabkan beberapa orang terluka parah.

Di antara mereka yang terjebak dalam ledakan, yang terjadi pada pukul 21.00 (19:00 GMT) pada hari Senin, adalah tiga warga negara Ukraina, Kementerian Luar Negeri Ukraina mengkonfirmasi pada hari Selasa.

Ketiganya adalah anggota satu keluarga, kata kementerian tersebut, mengutip informasi yang diterima dari layanan darurat setempat. Kementerian tidak menyebutkan nama mereka tetapi mengatakan Kyiv sedang memeriksa kewarganegaraan mereka.

Ketiganya diyakini sebagai oligarki kelahiran Ukraina, Vadym Yermolaiev, pasangannya, dan putranya yang berusia 13 tahun, menurut laporan media Prancis.

Dipahami bahwa wanita tersebut berada dalam kondisi kritis sementara Yermolaiev dan putranya diyakini mengalami luka yang tidak terlalu serius.

Siapa Vadym Yermolaiev? Taipan Ukraina yang Terluka dalam Ledakan di Monako

1. Dinas Keamanan Ukraina Diduga Terlibat dalam Serangan

Surat kabar Prancis Le Figaro melaporkan bahwa para penyelidik sedang mempertimbangkan teori bahwa Dinas Keamanan Ukraina mengarahkan serangan terhadap Yermolaiev, salah satu pengusaha terkaya Ukraina yang pindah ke Monako pada tahun 2021. Yermolaiev dikenai sanksi Ukraina karena urusan bisnisnya di Krimea pada tahun 2023 setelah wilayah itu dianeksasi oleh Rusia.

Menurut surat kabar tersebut, serangan itu kemungkinan lebih merupakan "peringatan" daripada upaya yang disengaja untuk membunuhnya.

2. Monako Terguncang

Pangeran Albert II dari Monako menggambarkan insiden itu sebagai "kejahatan keji" dan "kejutan bagi seluruh komunitas Monako".

Seorang ajudan Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan polisi sedang berupaya "untuk menemukan pelakunya, yang telah melarikan diri".

Kerajaan kecil ini, yang dikenal dengan kasino, kapal pesiar mewah, keamanan ketat, dan gaya hidup mewah penduduknya yang super kaya, dikelilingi oleh Laut Mediterania di satu sisi dan Prancis di sisi lain, dan tidak ada pemeriksaan perbatasan antara kedua negara.

Sebuah ledakan dahsyat terjadi di pintu masuk sebuah gedung apartemen di pusat Monaco pada Senin malam setelah seorang pria terlihat meninggalkan sebuah paket di sana, kata jaksa penuntut umum Monaco, Stephane Thibault.

Le Figaro mengatakan gambar pengawasan video menunjukkan seorang pria mengenakan jaket hitam, celana panjang berwarna terang, sepatu putih, dan topi hitam yang sebagian menutupi wajahnya menjatuhkan ransel di pintu masuk gedung sesaat sebelum ledakan. Thibault mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa bahwa tersangka bertindak sendirian sebelum melarikan diri dengan berjalan kaki dan masih buron.

Alat peledak itu berisi baut dan peluru, kata Christophe Mirmand, menteri negara untuk Monaco, kepada penyiar berita Prancis LCI pada hari Selasa.

Pada hari Selasa, polisi berjaga-jaga di lokasi kejadian, dan area tersebut dikordon sementara sebuah helikopter berputar-putar di atasnya, lapor kantor berita AFP.

“Sejauh yang saya tahu, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah tindakan seperti itu terjadi di kerajaan ini,” kata Mirmand.

Tiga orang, termasuk seorang remaja, dilaporkan terluka dalam ledakan tersebut, lapor kantor berita Reuters.

Sebuah sumber yang mengetahui penyelidikan tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa pria yang terluka dalam serangan itu adalah Yermolaiev dan wanita yang terluka dalam serangan yang sama – pasangannya – terluka parah dari pinggang ke bawah. Wanita tersebut diperkirakan dalam kondisi kritis, sementara Yermolaiev awalnya diperkirakan dalam kondisi kritis tetapi sejak itu kondisinya stabil di rumah sakit.

Ketiga korban “tampaknya sedang pulang dengan tenang” ketika bom meledak, menurut rekaman pengawasan, kata Mirmand kepada wartawan.

“Mereka terjebak dalam ledakan saat mereka melewati ambang pintu gedung apartemen mereka,” katanya.

3. Menjalankan Bisnis Alkohol di Krimea

Yermolaiev adalah seorang jutawan yang tinggal di Monako dan dikenai sanksi oleh Kyiv pada Desember 2023 karena terus menjalankan bisnis alkoholnya di Krimea yang diduduki Rusia, menurut laporan dinas keamanan Ukraina.

Pada tahun 2023, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan sanksi telah ditujukan kepada “mereka yang membantu agresi Rusia, mereka yang membantu mereka yang telah memilih jalan memalukan dengan berkolaborasi dengan negara teroris."

Yermolaiev membantah berkolaborasi dengan Rusia. “Kami mencoba untuk memulihkan investasi kami [di Krimea] tetapi tidak berhasil,” katanya kepada RBC Ukraina pada tahun 2024. “Pada akhir tahun 2015, kami telah menghentikan upaya tersebut. Manajemen perusahaan-perusahaan tersebut memberi tahu kami bahwa mereka diintimidasi dan ditekan untuk mendaftar ulang di bawah hukum negara agresor.” Ia mengklaim telah menasihati mereka untuk tidak melakukan hal itu. Bisnisnya di Krimea akhirnya disita oleh pasukan Rusia pada tahun 2023.

4. Orang Terkaya ke-45 Ukraina

Ia diyakini telah tinggal di Monaco, sebuah negara mikro dengan populasi 38.000 jiwa, sejak tahun 2021, tahun di mana ia berada di peringkat ke-45 dalam daftar orang Ukraina terkaya versi majalah Forbes dengan kekayaan bersih USD220 juta.

Pada tahun 2022, situs web Ukrainska Pravda menerbitkan investigasi tentang oligarki Ukraina yang tinggal di luar negeri yang menemukan bahwa Yermolaiev menjalani kehidupan mewah, mengendarai Bentley Flying Spur seharga USD300.000.

Yermolaiev lahir di Dnipro, Ukraina pada tahun 1968; mendirikan bisnisnya, Aleg Group, pada tahun 1995; dan memiliki kepentingan di bidang agribisnis, real estat, konstruksi, dan sektor peralatan medis, seperti yang dilaporkan surat kabar Kyiv Independent pada hari Selasa.

Ia melepaskan kewarganegaraan Ukrainanya pada tahun 2017 dan memperoleh kewarganegaraan Siprus pada tahun 2019. Menurut laporan media.

5. Melepas Kewarganegaraan Ukraina

Dalam wawancara tahun 2024 dengan Forbes Ukraina, Yermolaiev mengatakan bahwa ia telah melepaskan kewarganegaraan Ukrainanya karena menginginkan "perlindungan internasional". Monako dianggap sebagai salah satu tempat teraman di dunia dengan jaringan pengawasan yang luas yang terdiri dari ribuan kamera keamanan yang mencakup sebagian besar ruang publik.

"Sistem peradilan Ukraina, terus terang, tidak ideal, dan sistem pajaknya tidak objektif," katanya kepada majalah tersebut.

Artem Romaniukov, mantan kepala regulator Pengawasan Sipil Dnipro dan sekarang seorang pejabat Kementerian Pertahanan, mengatakan kepada Kyiv Independent minggu ini bahwa Yermolaiev dianggap sebagai "salah satu oligarki lokal".

Namun, ia tidak dianggap sebagai salah satu orang paling berpengaruh di Ukraina. Analis politik Volodymyr Fesenko mengatakan kepada Kyiv Independent bahwa Yermolaiev mencoba untuk "masuk ke panggung nasional" dan "jelas memiliki beberapa ambisi politik".

"Tetapi dia tidak pernah masuk ke jajaran oligarki teratas Ukraina," tambah Fesenko. "Saya bahkan akan mengatakan dia termasuk dalam tingkat kedua atau ketiga, bukan tingkat pertama.”

Setelah sanksi Ukraina diberlakukan terhadapnya, banyak asetnya dialihkan ke putrinya, Sofia Kononenko, menurut investigasi situs berita Ukraina Glavcom pada tahun 2025.

MOSKOW - Italia menunda komitmen bantuan NATO kepada Ukraina untuk tahun 2027 setelah blok tersebut menyetujui paket militer senilai €70 miliar (USD80 miliar atau Rp1.436 triliun) kepada Kiev tahun ini. Itu dilaporkan Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Jerman pada hari Selasa.

Meskipun para utusan NATO menyepakati persyaratan bantuan tahun ini pada hari Selasa di Brussels, Italia menolak untuk menerima klausul lanjutan yang mewajibkan blok tersebut untuk "mempertahankan setidaknya tingkat dukungan yang sebanding" di masa mendatang, menurut sumber diplomatik kepada FAZ. Mereka menambahkan bahwa bagian deklarasi ini masih dalam tanda kurung dan dapat berubah pada menit terakhir.

Putaran baru pembicaraan para duta besar dijadwalkan pada hari Kamis untuk menyelesaikan rumusan sebelum KTT NATO tahunan dibuka pada 7 Juli di Ankara.

Meskipun Italia secara konsisten memberikan dukungan untuk Kiev selama konflik dengan Rusia, Italia menolak komitmen tanpa batas waktu di tengah tekanan ekonomi internal yang terus-menerus.

Bulan lalu, Menteri Pertahanan Guido Crosetto mengatakan kepada parlemen bahwa Roma tidak akan mendukung Daftar Persyaratan Prioritas Ukraina (PURL) NATO, skema untuk mendanai pembelian senjata AS untuk Kiev. Perdana Menteri Giorgia Meloni juga mengisyaratkan bahwa Italia dapat melewatkan skema pendanaan pertahanan Uni Eropa, dengan alasan Roma harus memprioritaskan biaya energi yang melonjak menjelang pemilihan tahun depan.

Wakil Perdana Menteri Matteo Salvini, mitra koalisi utama Meloni, mengkritik bantuan ke Ukraina, dengan mengatakan bahwa ia tidak percaya pengiriman lebih banyak senjata akan menyelesaikan konflik. Selama serangkaian skandal korupsi tingkat tinggi yang mengguncang Ukraina tahun lalu, Salvini menyatakan bahwa pendanaan tambahan dapat "memicu korupsi lebih lanjut" di negara tersebut.

Angka €70 miliar bukanlah hasil dari penilaian kebutuhan militer baru, dengan sekitar €30 miliar berasal dari pinjaman Uni Eropa yang sudah ada untuk Ukraina dan sisanya €40 miliar bergantung pada kontribusi dari masing-masing negara. Politico melaporkan pekan lalu bahwa AS tidak akan berpartisipasi dalam upaya tersebut.

Beberapa anggota NATO juga telah menyampaikan kekhawatiran tentang pembagian beban di dalam blok tersebut. Menteri Luar Negeri Swedia Maria Malmer Stenergard tahun lalu mengeluh bahwa negara-negara Nordik, dengan jumlah penduduk gabungan kurang dari 30 juta jiwa, menanggung sepertiga dari dukungan militer NATO untuk Ukraina. “Ini tidak berkelanjutan. Ini sama sekali tidak masuk akal. Dan ini banyak mengungkapkan tentang apa yang dilakukan negara-negara Nordik – tetapi lebih banyak lagi mengungkapkan tentang apa yang tidak dilakukan negara-negara lain,” katanya saat itu.

Rusia secara konsisten mengecam pengiriman senjata Barat ke Ukraina, dengan mengatakan bahwa hal itu hanya memperpanjang konflik tanpa mengubah hasilnya. Rusia juga bersikeras bahwa bantuan tersebut merupakan bukti bahwa NATO sudah menjadi pihak yang terlibat langsung dalam konflik tersebut.

ANKARA - Ketika para pemimpin NATO berkumpul di Ankara pada 7-8 Juli, mereka akan melakukannya saat aliansi tersebut menghadapi salah satu transisi strategis terbesarnya sejak berakhirnya Perang Dingin.

Perang Rusia di Ukraina, tuntutan Presiden Donald Trump agar Eropa memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk keamanannya sendiri, dan fokus Washington yang semakin meningkat pada persaingan dengan China sedang membentuk kembali masa depan NATO.

Alih-alih menggantikan Amerika Serikat, sekutu-sekutu Eropa semakin bersiap untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar atas pertahanan konvensional benua tersebut, sementara Washington mengalihkan perhatiannya ke arah pencegahan strategis dan prioritas di luar Eropa.

Para analis mengatakan KTT Ankara dapat memberikan gambaran awal tentang apa yang sebagian orang sebut sebagai "NATO 3.0" – sebuah model yang berupaya mempertahankan aliansi transatlantik sambil mendefinisikan kembali keseimbangan tanggung jawab militer antara Eropa dan Amerika Serikat.

Kurangi Ketergantungan Eropa dari AS, Mampukah Turki Ingin Memperkuat NATO 3.0?

1. Terbangun setelah 40 Tahun?

Meskipun pemerintahan AS berturut-turut telah lama mendesak sekutu-sekutu Eropa untuk berinvestasi lebih banyak dalam pertahanan, para analis mengatakan masa jabatan kedua Trump telah secara fundamental mengubah perhitungan Eropa.

Karl-Heinz Kamp, rekan peneliti di Pusat Dewan Hubungan Luar Negeri Jerman, mengatakan pemerintah Eropa menghabiskan waktu puluhan tahun membahas pembagian beban tanpa mengambil tindakan yang berarti.

"Untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, Eropa terbangun," katanya kepada Anadolu. "Eropa berjanji untuk berbuat lebih banyak dan melakukan pembagian beban yang adil untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade."

Pada KTT NATO tahun lalu di Den Haag, para anggota sepakat untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan dan keamanan menjadi 5% dari PDB pada tahun 2035.

Bagi banyak pemerintah Eropa, peningkatan ini juga merupakan sinyal politik kepada Washington bahwa Eropa akhirnya siap untuk memikul beban yang lebih besar untuk pertahanan kolektif.

Pada saat yang sama, beberapa negara tetap enggan, sebagian karena mereka memandang target tersebut sebagai prioritas pemerintahan Trump daripada konsensus di seluruh NATO, kata Dimitris Tsarouhas, peneliti senior Washington di ELIAMEP, kepada Anadolu.

Menurut Jason Davidson, peneliti senior di Transatlantic Security Initiative dari Atlantic Council, persepsi negara-negara terhadap Rusia sebagian besar menjelaskan laju kemajuan yang tidak merata.

"Sejauh ini kita telah melihat kemajuan yang beragam," kata Davidson.

Meskipun setiap anggota Uni Eropa di NATO memenuhi target pengeluaran pertahanan 2% sebelumnya untuk pertama kalinya pada tahun 2025, tingkat pengeluaran masih sangat bervariasi di seluruh aliansi. Negara-negara di sayap timur NATO terus menginvestasikan sebagian besar ekonomi mereka untuk pertahanan, dengan Polandia memimpin dengan 4,48% dari PDB.

"Sekutu seperti Polandia yang merasakan ancaman intens dari Rusia dan sepenuhnya berkomitmen pada peran AS yang berkelanjutan di Eropa telah melampaui target atau sedang menuju ke sana," kata Davidson. "Yang lain, seperti Italia, yang merasakan ancaman yang lebih kecil dari Rusia, hanya membuat sedikit atau tidak ada kemajuan."

2. Mewujudkan NATO 3.0

Bagi para analis, peningkatan pengeluaran pertahanan hanyalah satu bagian dari transformasi yang jauh lebih luas.

Semakin sering, mereka menggambarkan aliansi tersebut bergerak menuju apa yang dikenal sebagai "NATO 3.0" – redistribusi tanggung jawab yang terkelola daripada pelemahan hubungan transatlantik.

Di bawah model itu, sekutu Eropa akan menyediakan sebagian besar kekuatan militer konvensional yang dibutuhkan untuk mempertahankan benua, sementara Amerika Serikat akan mempertahankan tanggung jawab untuk pencegahan nuklir dan kemampuan strategis yang belum dapat ditiru oleh Eropa.

Paul Taylor, peneliti tamu senior di Pusat Kebijakan Eropa, mengatakan ini tidak boleh dilihat sebagai Eropa menggantikan Amerika Serikat.

"Eropa terutama bertanggung jawab atas pertahanan konvensional Eropa. Amerika Serikat terus menyediakan payung nuklir dan beberapa kemampuan konvensional yang tidak ditentukan," katanya.

Kemampuan tersebut kemungkinan akan mencakup intelijen, pengawasan dan pengintaian, pengangkutan udara strategis, kemampuan serangan jarak jauh, infrastruktur satelit, logistik, dan sistem komando dan kendali.

Kekhawatiran, kata Taylor, bukanlah tujuan akhirnya, tetapi kecepatan transisinya.

Pembatalan rencana pengerahan brigade lapis baja AS ke Polandia, pengabaian rencana pengerahan rudal jarak jauh di Jerman, dan pengurangan kontribusi AS terhadap perencanaan kekuatan NATO telah memperkuat kekhawatiran bahwa Washington dapat mengurangi peran militernya lebih cepat daripada yang dapat dikompensasi oleh sekutu Eropa.

Otonomi strategis atau kematangan strategis?

Transisi telah juga menghidupkan kembali perdebatan panjang mengenai arsitektur keamanan masa depan Eropa.

Selama bertahun-tahun, sebagian besar diskusi tersebut berpusat pada konsep otonomi strategis.

Kamp berpendapat bahwa bahkan frasa tersebut sarat dengan muatan politik.

Menurut pandangannya, hal itu secara tradisional dikaitkan dengan ambisi Prancis untuk kemerdekaan yang lebih besar dari Washington, sekaligus menyiratkan kepemimpinan Eropa di bawah Paris daripada pembagian beban yang sebenarnya.

"Prancis tidak pernah menyediakan dana untuk mencapai otonomi strategis ini," katanya.

Riho Terras, wakil ketua Komite Keamanan dan Pertahanan Parlemen Eropa dan mantan komandan Angkatan Pertahanan Estonia, percaya bahwa Eropa seharusnya fokus untuk menjadi "matang secara strategis."

"Tidak mungkin lagi untuk hanya mengandalkan Amerika Serikat untuk keamanan kita, seperti yang telah kita lakukan selama beberapa dekade," katanya kepada Anadolu.

Namun ia menolak saran bahwa Eropa harus berupaya menggantikan NATO atau membentuk militernya sendiri.

"Tentara Eropa adalah ide yang buruk," katanya. "Ini adalah proyek yang berisiko memecah belah NATO daripada memperkuat keamanan Eropa."

Kamp juga menentang pembentukan struktur politik baru.

"Kita tidak membutuhkan struktur baru untuk pengambilan keputusan di Eropa," katanya. "Kita sudah memilikinya, dan itu adalah NATO."

Tsarouhas juga menolak gagasan pemutusan hubungan sepenuhnya dengan Washington.

"Ini akan menjadi proses yang panjang dan sulit, dan dilema yang sulit harus dihadapi," katanya. "Masalah terbesar Eropa bukanlah kurangnya sumber daya, tetapi kurangnya kepemimpinan politik yang berani."

Pemutusan hubungan sepenuhnya dari Amerika Serikat, tambahnya, "bukanlah hal yang mungkin karena secara praktis tidak mungkin dan akan merugikan Eropa secara permanen."

3. Turki Memainkan Peranan Penting

Para analis mengatakan bahwa Turki, negara tuan rumah, kemungkinan juga akan memainkan peran yang semakin penting dalam arsitektur pertahanan yang berkembang.

Taylor mengatakan bahwa Uni Eropa sendiri tidak dapat menyediakan kerangka kerja pengambilan keputusan yang efektif karena aturan konsensus dan karena beberapa aktor keamanan terpenting Eropa berada di luar blok tersebut.

Ia berpendapat bahwa Eropa membutuhkan struktur pertahanan permanen yang beroperasi bersama NATO dan Uni Eropa.

Kerangka kerja tersebut, katanya, harus mencakup Inggris, Prancis, Jerman, dan Polandia, bekerja sama dengan Turki, yang telah menjadi pusat manufaktur senjata utama.

"Apa yang terjadi, misalnya, jika Washington memutuskan bahwa serangan terbatas Rusia ke wilayah Baltik bukanlah 'perang Amerika'?" kata Taylor, dengan alasan Eropa harus mampu mengambil keputusan politik yang cepat dalam skenario seperti itu.

"Turki adalah mitra penting, maka jelas kita perlu menempatkan mereka di inti," tambah Taylor, juga menyoroti peran Ankara di wilayah Laut Hitam dan pentingnya bagi Ukraina.

4. AS Masih Mendominasi Militer Turki

Meskipun anggaran pertahanan dan momentum politik meningkat, para analis memperingatkan bahwa Eropa masih membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyamai kemampuan militer utama Amerika.

Pengangkutan udara strategis, pengumpulan intelijen, komunikasi satelit, pengisian bahan bakar udara, logistik, dan komando dan kendali tetap menjadi area di mana militer Eropa terus sangat bergantung pada Amerika Serikat.

“Bisakah kita menggantikan kemampuan militer AS satu lawan satu? Tidak, kita tidak bisa, atau setidaknya tidak sekarang, karena akan membutuhkan biaya yang sangat besar,” kata Kamp.

Terras setuju.

“Amerika Serikat tetap menjadi pemimpin global dalam komunikasi satelit, intelijen, dan beberapa kemampuan militer strategis. Eropa akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai tingkat yang sebanding,” katanya.

Taylor juga berpendapat bahwa otonomi strategis harus dipahami sebagai proses bertahap daripada tujuan tetap.

“Itu bukan sesuatu yang Anda capai setelah beberapa tahun peningkatan pengeluaran militer, dan saat ini – tidak, Eropa belum mencapai apa pun yang mendekati otonomi strategis,” katanya.

Terlepas dari kesenjangan kemampuan tersebut, Taylor berpendapat bahwa Eropa tidak lagi memiliki kemewahan untuk menunda upaya tersebut.

“Kita tidak punya pilihan,” katanya. “Bahkan jika itu tidak realistis, kita harus melakukannya, karena Tuan Trump telah memaksa kita.”

TEHERAN - Menteri Luar Negeri Iran , Abbas Araghchi, bereaksi keras terhadap pernyataan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang mengatakan bahwa Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, "ditargetkan untuk dibunuh".

"Syarat-syarat MoU Islamabad sangat jelas dan terbuka untuk dilihat semua orang," kata Araghchi. "[Presiden Trump] telah berkomitmen bahwa AS akan membungkam 'hewan peliharaannya' di Tel Aviv. Jika mereka mengabaikan tuan mereka, Iran akan memberi mereka pelajaran."

Dalam kutipan yang dibagikan oleh media Israel pada hari Senin, Katz menggambarkan Iran sebagai "pedagang yang baik" yang mencoba mendapatkan konsesi dalam negosiasi, dan mengatakan Israel tidak akan mengizinkan Iran untuk memproduksi senjata nuklir.

Sebagai tanggapan, Araghchi mengatakan "ancaman apa pun terhadap rakyat dan kepemimpinan kami akan menerima tanggapan yang kuat dan segera."

Kemudian, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan Israel dapat menargetkan Iran lagi "jika dianggap perlu" meskipun upaya AS yang berkelanjutan untuk mengejar diplomasi.

Berbicara pada upacara peringatan bagi mereka yang tewas dalam perang tahun 2006 di Lebanon, Katz mengatakan: “Kami telah menyerang dua kali dengan serangan proaktif dan pencegahan di Iran dan, jika perlu, kami akan menyerang untuk ketiga kalinya juga.”

Pasukan Israel akan tetap berada di wilayah yang disebutnya sebagai “zona keamanan” di Lebanon, Suriah, dan Gaza untuk melindungi komunitas Israel, tambahnya.

MOSKOW - Ukraina mengatakan bahwa mereka menghantam salah satu pusat komunikasi satelit terbesar Rusia untuk kedua kalinya dalam waktu lebih dari seminggu. Itu dilakukan saat Kyiv meningkatkan serangan drone jarak jauh untuk menekan Kremlin agar mengakhiri perang yang telah berlangsung selama empat tahun.

Pusat Komunikasi Satelit Dubna di utara Moskow, sekitar 500 km (310 mil) dari perbatasan Ukraina, digunakan untuk pengumpulan intelijen dan koordinasi pasukan bersenjata Rusia yang berperang di Ukraina, kata Presiden Volodymr Zelensky.

Rusia belum mengkonfirmasi bahwa pusat komunikasi Dubna telah diserang, tetapi gubernur wilayah Moskow, Andrey Vorobyov, mengatakan sebuah drone telah menghantam "gedung administrasi" di kota tersebut tanpa ada korban jiwa yang dilaporkan.

Vorobyov juga mengatakan seorang bayi berusia enam bulan meninggal pada hari Selasa setelah sebuah drone jatuh ke sebuah rumah di Yegoryevsk, tenggara Moskow, menjebak orang-orang di bawah reruntuhan. Petugas penyelamat mengeluarkan dua orang dewasa dan dua anak, tetapi bayi tersebut meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit, kata Vorobyov di saluran Telegram-nya.

Di tempat lain, seorang wanita berusia 61 tahun tewas di wilayah Tver barat Rusia setelah sebuah "drone musuh," yang telah ditembak jatuh, menghantam sebuah rumah liburan musim panas, kata pihak berwenang setempat.

Wali Kota Moskow Sergey Sobyanin mengatakan pertahanan udara Rusia menembak jatuh lebih dari 60 drone setelah beberapa gelombang drone diluncurkan ke arah ibu kota Rusia mulai Senin malam. Secara keseluruhan, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah mencegat atau menghancurkan 419 drone.

Ukraina telah meningkatkan tekanan pada Kremlin dengan serangan yang lebih dalam ke wilayah Rusia, terutama menargetkan kilang minyak, tetapi juga melakukan serangan drone skala besar di ibu kota Rusia dan St. Petersburg. Ketidakpuasan yang semakin meningkat telah disuarakan oleh sebagian warga Rusia karena perang perlahan-lahan merayap ke depan pintu mereka dan minggu lalu, Zelensky mengumumkan operasi 40 hari yang bertujuan untuk "memaksa" Rusia mengakhiri perang.

Militer Ukraina mengatakan pada hari Selasa bahwa serangan terhadap Moskow dan St. Petersburg dimungkinkan karena "koridor terbuka dalam sistem pertahanan udara musuh yang padat."

Operator militer Ukraina "secara sistematis menghancurkan" radar di wilayah perbatasan Rusia Bryansk yang memantau wilayah udara menuju ibu kota, tambahnya.

Ini adalah kali kedua Kyiv mengklaim serangan terhadap pusat komunikasi satelit Dubna setelah militer Ukraina mengatakan pada 22 Juni bahwa mereka telah menyerang fasilitas tersebut. Kantor berita negara Rusia TASS melaporkan bahwa mereka telah menjadi sasaran "serangan drone besar-besaran" selama insiden tersebut, tetapi mengatakan bahwa komunikasi dan siaran televisi tidak terpengaruh, dan tidak ada staf yang terluka.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengecam Kyiv atas serangan di wilayah Moskow, dan mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa bahwa "warga sipil menderita, anak-anak meninggal."

WARSAWA - Kesepakatan "MiG untuk drone" yang direncanakan antara Polandia dan Ukraina telah runtuh, dengan Menteri Pertahanan Warsawa Władysław Kosiniak-Kamysz menuduh Kyiv mundur dari janji untuk berbagi teknologi drone sebagai imbalan untuk jet tempur Polandia.

Berbicara kepada saluran TV Polandia Polsat News, Kosiniak-Kamysz mengatakan bahwa Warsawa menawarkan Kyiv "pendekatan yang sangat adil dan berbasis kemitraan: MiG sebagai imbalan untuk drone."

"Awalnya Ukraina menerimanya tetapi tidak menindaklanjutinya, jadi tidak ada MiG untuk Ukraina karena tidak ada drone atau kemampuan drone untuk Polandia," tambahnya.

Menteri Pertahanan Polandia mengakui bahwa Ukraina memiliki kemampuan drone militer canggih dan keahlian operasional yang luas untuk dibagikan dengan mitranya.

"Mereka benar-benar sangat mahir dalam hal itu. Mereka setuju untuk melakukan ini, tetapi kemudian menarik diri dari kesepakatan tersebut," kata Kosiniak-Kamysz.

Kyiv belum berkomentar tentang klaim tersebut.

Polandia sebelumnya mentransfer 14 MiG-29 ke Ukraina pada tahun 2023, menjadi negara pertama yang memasok Kyiv dengan jet tempur setelah Rusia melancarkan invasi skala penuhnya pada tahun 2022.

Polandia menyetujui transfer sembilan jet tempur MiG-29 ke Ukraina pada bulan Januari.

Ini adalah pesawat yang rencananya akan dipensiunkan oleh Polandia, karena negara tersebut secara bertahap menghentikan penggunaan pesawat era Soviet dan menggantinya dengan F-16 dan F-35 rancangan AS.

Pada bulan April, Ukraina mengumumkan bahwa mereka akhirnya membuka ekspor senjatanya ke pasar global, dengan Presiden Volodymyr Zelenskyy mengklarifikasi bahwa ini akan berlaku untuk negara-negara yang telah mendukung Ukraina.

Melansir EuroNews, Zelenskyy lebih lanjut menyatakan bahwa ekspor tersebut akan berbentuk apa yang disebut "Kesepakatan Drone" — perjanjian khusus tentang produksi dan pasokan drone Ukraina, rudal, amunisi, dan jenis persenjataan, peralatan militer, dan perangkat lunak lain yang dibutuhkan, serta "penyediaan keahlian kami dan pertukaran teknologi yang dibutuhkan oleh Ukraina."

Pada waktu yang hampir bersamaan, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk mengumumkan peluncuran proyek baru untuk membangun armada drone modern dengan keahlian teknis Ukraina.

“Armada drone Polandia akan didukung oleh keahlian teknis dan pengetahuan dari teman-teman Ukraina kami,” kata Tusk.

Tidak jelas apakah jet MiG-29 yang dihentikan penggunaannya merupakan bagian dari kesepakatan apa pun antara Kyiv dan Warsawa.

Namun, hubungan antara kedua negara tetangga tersebut telah memburuk secara signifikan sejak saat itu.

Menteri pertahanan Polandia tidak berkomentar apakah perselisihan diplomatik antara kedua negara telah memengaruhi kesepakatan "MiG ditukar dengan drone".

Namun, ia sekali lagi mengkritik Keputusan Ukraina untuk menamai sebuah unit militer untuk menghormati Tentara Pemberontak Ukraina (UPA) era Perang Dunia II.

Di Ukraina, UPA secara luas dikenang atas perannya dalam melawan kekuasaan Soviet dan memperjuangkan kemerdekaan Ukraina.

Di Polandia, kelompok ini terutama dikaitkan dengan tragedi Volyn tahun 1943–1945, di mana puluhan ribu warga Polandia tewas di wilayah yang sekarang menjadi Ukraina barat, yang saat itu berada di bawah pendudukan Nazi.

Kekerasan tersebut juga merenggut nyawa ribuan warga Ukraina dalam serangan balasan yang dilakukan oleh pasukan Polandia.

Keputusan Zelenskyy menuai kecaman luas di Polandia, sementara Presiden Karol Nawrocki mencabut penghargaan tertinggi Polandia, Orde Elang Putih, dari rekan sejawatnya di Ukraina.

Setelah keputusan ini, Zelenskyy mengembalikan penghargaan tersebut ke Warsawa dan melewatkan Konferensi Pemulihan Ukraina yang diadakan di Gdansk pekan lalu.

Mengomentari perselisihan tersebut, Kosiniak-Kamysz mengatakan bahwa Ukraina akan menghadapi kesulitan signifikan dalam bergabung dengan Uni Eropa jika menghormati kelompok-kelompok seperti UPA dan Organisasi Nasionalis Ukraina (OUN).

"Dengan (Stepan) Bandera, Ukraina tidak akan bergabung dengan Uni Eropa," kata menteri Polandia itu, merujuk pada pendiri sayap radikal OUN, OUN-B.

TEHERAN - Ketua Parlemen Iran dan kepala negosiator Mohammad Bagher Ghalibaf mengkonfirmasi bahwa ekspor minyak kembali mengalir setelah pencabutan sanksi. Menurut dia, Teheran menjual minyak mentah dengan harga 20% lebih tinggi dari sebelumnya.

"Sejak hari kami mencabut blokade, kami telah mengekspor lebih dari 40 juta barel minyak," ungkap Ghalibaf dalam wawancara televisi. Dia menepis skeptisisme sebelumnya tentang dampak pencabutan sanksi.

Pencabutan sanksi merupakan komponen kunci dari nota kesepahaman AS-Iran yang ditandatangani pada bulan Juni, yang juga mencakup pelepasan aset yang dibekukan dan pembukaan kembali Selat Hormuz.

Ghalibaf juga menolak klaim Presiden AS Donald Trump bahwa dana yang dilepaskan hanya dapat digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika.

"Bank Sentral dapat membeli barang apa pun yang dibutuhkannya, dengan harga berapa pun dan dalam mata uang apa pun di seluruh dunia," kata Ghalibaf, menegaskan kendali penuh Iran atas penggunaan asetnya.

Ketua parlemen Iran mengatakan Teheran bermaksud "meningkatkan kemakmuran Selat Hormuz dari hari ke hari," dengan rencana meningkatkan lalu lintas maritim dan menurunkan biaya asuransi untuk kapal yang melintasi jalur air tersebut.

"Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa keamanan di sini meningkat dari hari ke hari," tambahnya.

Dia menunjukkan pembukaan kembali selat tersebut akan disertai dengan upaya yang lebih luas untuk memulihkan kepercayaan pada jalur pelayaran global utama tersebut.

Pada malam tanggal 18 Juni, Iran dan Amerika Serikat menandatangani memorandum secara jarak jauh yang mengatur pengakhiran konflik militer yang dimulai pada tanggal 28 Februari.

Dokumen tersebut juga menetapkan tenggat waktu bagi AS untuk mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan Iran dan bagi Iran untuk memulihkan pelayaran di Selat Hormuz.

TEHERAN - Iran mengindikasikan bahwa mereka belum siap untuk menegosiasikan perjanjian akhir dengan Amerika Serikat. Iran menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan utama dari 14 poin Memorandum of Understanding (MoU) yang baru saja ditandatangani harus dilaksanakan sebelum pembicaraan komprehensif dapat dimulai.

Ketua Parlemen Iran dan kepala perunding, Mohammad Bagher Ghalibaf, juga memperingatkan bahwa Teheran akan menanggapi setiap “pelanggaran pemahaman” yang mengakhiri konflik baru-baru ini. Mengacu pada insiden di Teluk Persia, dia mengatakan Iran memandang insiden tersebut sebagai pelanggaran gencatan senjata bahkan ketika hubungan diplomatik dengan Washington terus berlanjut.

Menurut kantor berita ISNA, Ghalibaf mengatakan dalam sebuah wawancara yang disiarkan televisi pada hari Selasa, “Kami menganggap peristiwa yang terjadi di Teluk Persia malam ini sebagai pelanggaran terhadap pemahaman untuk mengakhiri perang, dan kami pasti akan bereaksi terhadapnya, dan tentu saja, pihak lain juga akan bereaksi.”

Ia juga menegaskan kembali bahwa diplomasi tetap menjadi pendekatan yang disukai Teheran, sekaligus menegaskan bahwa Iran siap melakukan aksi militer jika negosiasi gagal. Berbicara kepada televisi pemerintah, dia berkata, "Kami sedang mengupayakan dialog, namun jika dialog tidak dilaksanakan, kami juga siap berperang dan akan meresponsnya dengan tepat," lapor AFP.

Pernyataannya disampaikan ketika delegasi Iran dan AS dijadwalkan mengadakan diskusi terpisah di Doha untuk membahas implementasi MoU melalui mediator.

Ketua Parlemen Iran mengatakan negaranya telah meningkatkan ekspor minyak secara tajam sejak blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhannya dicabut, setelah suatu periode dimana negara tersebut tidak dapat mengekspor minyak mentah apapun.

“Sejak blokade dicabut hingga hari ini, kami telah mengekspor lebih dari 40 juta barel minyak.” Ia menambahkan, “Sebaliknya, selama 50 hingga hampir 60 hari sebelumnya, kami benar-benar tidak mampu mengekspor satu barel minyak pun,” ujarnya.

Menggambarkan pencabutan blokade sebagai sebuah keberhasilan besar, "Jenis perang yang paling parah adalah blokade laut, yang berarti bahwa orang-orang dan makanan mereka telah dikepung. Blokade ini dicabut, dan ini adalah salah satu keberhasilan besar dari memorandum ini yang terjadi setelah itu; penandatanganan digital terakhir telah dilakukan," tambahnya.

Meskipun para pejabat senior AS, termasuk utusan khusus Steve Witkoff dan menantu Presiden Donald Trump Jared Kushner, melakukan perjalanan ke Doha untuk mendorong negosiasi, para pejabat Iran menyatakan bahwa tidak ada rencana untuk melakukan pembicaraan langsung dengan delegasi AS, dan diskusi terus berlanjut melalui mediator.

Sementara itu, Perdana Menteri Qatar bertemu Witkoff dan Kushner di Doha untuk membahas negosiasi yang sedang berlangsung antara Teheran dan Washington.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan Perdana Menteri menegaskan kembali upaya mediasi negara tersebut dan menyatakan dukungan untuk semua negosiasi yang berasal dari MoU.

TEL AVIV - Israel sedang mengembangkan senjata laser berbasis ruang angkasa yang mampu menargetkan satelit. Pernyataan itu diumumkan Menteri Pertahanan Israel Katz.

Sistem yang diusulkan dimaksudkan untuk memberi Israel kemampuan yang saat ini tidak dimiliki negara lain, kata anggota kabinet tersebut kepada wartawan pada hari Senin.

“Hingga saat ini, tidak ada negara yang memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan di ruang angkasa. Kita harus menjadi negara terdepan di dunia dengan kemampuan ini,” kata Katz.

Dia menambahkan laser antariksa akan memberi Pasukan Pertahanan Israel keunggulan atas “musuh kita dengan sumber daya besar” – pernyataan yang ditafsirkan media nasional sebagai referensi kepada Iran.

Kemungkinan permusuhan langsung yang diperbarui dengan Republik Islam merupakan tema utama dari pengarahan tersebut.

AS, Rusia, dan China diyakini memiliki berbagai kemampuan anti-satelit. Sistem rudal anti-balistik Arrow 3 milik Israel sendiri dipahami mampu mengenai target di ruang angkasa.

Namun, masalah senjata semacam itu sangat sensitif. Sejak Perang Dingin, telah ada aspirasi yang dinyatakan untuk mencegah persenjataan ruang angkasa, atau setidaknya menghentikannya menjadi medan perang.

Ada juga kekhawatiran praktis tentang efek Kessler. Skenario yang dikhawatirkan menggambarkan serangan kinetik pada satelit musuh yang memicu reaksi berantai di orbit Bumi rendah yang semakin padat, berpotensi membuatnya tidak dapat digunakan selama beberapa dekade hingga puing-puing tersebut secara alami menghilang.

‘Laser Ruang Angkasa Yahudi’

Inisiatif laser ruang angkasa Israel, yang dilaporkan akan dibangun berdasarkan teknologi yang digunakan dalam proyek militer lainnya, seperti sistem pertahanan udara Iron Beam yang sedang dikembangkan, menggemakan rumor tentang apa yang disebut "laser ruang angkasa Yahudi."

Kemampuan yang diduga tersebut menarik perhatian media AS pada tahun 2021 ketika para jurnalis meneliti jejak daring beberapa anggota parlemen Partai Republik yang baru terpilih, termasuk Marjorie Taylor Greene dari Georgia.

Pada tahun 2018, Greene membagikan klaim bahwa sistem semacam itu dapat menyebabkan kebakaran hutan di AS.

Dia mengutip dugaan laporan saksi mata tentang "laser atau sinar cahaya biru" dan menyebutkan "Rothschild Inc" dalam unggahan Facebook, tampaknya merujuk pada kerajaan bisnis yang diciptakan oleh keluarga Rothschild.

Ia kemudian mengatakan pada saat itu ia tidak mengetahui bahwa keluarga Rothschild beragama Yahudi.

Greene, yang sekarang menjadi warga negara biasa, berselisih hebat dengan Presiden Donald Trump mengenai beberapa kebijakan, termasuk keputusannya untuk menyerang Iran pada akhir Februari dalam operasi gabungan dengan Israel.

Ia dan pendukung vokal pemimpin Partai Republik lainnya mengecamnya sebagai pengkhianatan terhadap agenda 'America First' Trump dan pelanggaran kepercayaan pemilih.

MUSKAT - Oman telah menawarkan kepada Amerika Serikat satu rencana pasca-perang tentang pengumpulan pembayaran untuk kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz. Tawaran itu muncul meskipun Washington secara terbuka menyerukan agar jalur air tersebut tetap bebas biaya.

Media melaporkan pada hari Selasa (30/6/2026), mengutip seorang pejabat Iran dan diplomat yang mengetahui hal tersebut.

Proposal Oman menunjukkan perusahaan pelayaran akan membayar biaya layanan untuk menggunakan selat tersebut. Gagasan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di antara para negosiator AS, yang bermaksud mengadakan diskusi lebih lanjut tentang masalah ini, kata laporan itu.

Tidak jelas dari sumber-sumber internal apakah biaya tersebut akan bersifat sukarela atau wajib, tambah laporan itu.

Pada 20 Juni, Presiden AS Donald Trump mengatakan perjalanan kapal melalui Selat Hormuz akan gratis selama gencatan senjata 60 hari dan seterusnya, tetapi tidak mengesampingkan kemungkinan Amerika Serikat dapat menuntut biaya untuk menggunakan jalur laut tersebut.

Pada malam tanggal 18 Juni, Iran dan Amerika Serikat menandatangani memorandum secara jarak jauh yang menjamin berakhirnya konflik militer yang dimulai pada 28 Februari.

Dokumen tersebut juga menetapkan tenggat waktu bagi AS untuk mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dan bagi Iran untuk memulihkan pelayaran di Selat Hormuz.