TEL AVIV - Israel sedang mengembangkan senjata laser berbasis ruang angkasa yang mampu menargetkan satelit. Pernyataan itu diumumkan Menteri Pertahanan Israel Katz.

Sistem yang diusulkan dimaksudkan untuk memberi Israel kemampuan yang saat ini tidak dimiliki negara lain, kata anggota kabinet tersebut kepada wartawan pada hari Senin.

“Hingga saat ini, tidak ada negara yang memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan di ruang angkasa. Kita harus menjadi negara terdepan di dunia dengan kemampuan ini,” kata Katz.

Dia menambahkan laser antariksa akan memberi Pasukan Pertahanan Israel keunggulan atas “musuh kita dengan sumber daya besar” – pernyataan yang ditafsirkan media nasional sebagai referensi kepada Iran.

Kemungkinan permusuhan langsung yang diperbarui dengan Republik Islam merupakan tema utama dari pengarahan tersebut.

AS, Rusia, dan China diyakini memiliki berbagai kemampuan anti-satelit. Sistem rudal anti-balistik Arrow 3 milik Israel sendiri dipahami mampu mengenai target di ruang angkasa.

Namun, masalah senjata semacam itu sangat sensitif. Sejak Perang Dingin, telah ada aspirasi yang dinyatakan untuk mencegah persenjataan ruang angkasa, atau setidaknya menghentikannya menjadi medan perang.

Ada juga kekhawatiran praktis tentang efek Kessler. Skenario yang dikhawatirkan menggambarkan serangan kinetik pada satelit musuh yang memicu reaksi berantai di orbit Bumi rendah yang semakin padat, berpotensi membuatnya tidak dapat digunakan selama beberapa dekade hingga puing-puing tersebut secara alami menghilang.

‘Laser Ruang Angkasa Yahudi’

Inisiatif laser ruang angkasa Israel, yang dilaporkan akan dibangun berdasarkan teknologi yang digunakan dalam proyek militer lainnya, seperti sistem pertahanan udara Iron Beam yang sedang dikembangkan, menggemakan rumor tentang apa yang disebut "laser ruang angkasa Yahudi."

Kemampuan yang diduga tersebut menarik perhatian media AS pada tahun 2021 ketika para jurnalis meneliti jejak daring beberapa anggota parlemen Partai Republik yang baru terpilih, termasuk Marjorie Taylor Greene dari Georgia.

Pada tahun 2018, Greene membagikan klaim bahwa sistem semacam itu dapat menyebabkan kebakaran hutan di AS.

Dia mengutip dugaan laporan saksi mata tentang "laser atau sinar cahaya biru" dan menyebutkan "Rothschild Inc" dalam unggahan Facebook, tampaknya merujuk pada kerajaan bisnis yang diciptakan oleh keluarga Rothschild.

Ia kemudian mengatakan pada saat itu ia tidak mengetahui bahwa keluarga Rothschild beragama Yahudi.

Greene, yang sekarang menjadi warga negara biasa, berselisih hebat dengan Presiden Donald Trump mengenai beberapa kebijakan, termasuk keputusannya untuk menyerang Iran pada akhir Februari dalam operasi gabungan dengan Israel.

Ia dan pendukung vokal pemimpin Partai Republik lainnya mengecamnya sebagai pengkhianatan terhadap agenda 'America First' Trump dan pelanggaran kepercayaan pemilih.

Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa dirgantara dan pertahanan global, Airbus, menilai pemanfaatan akses satelit komersial orbit bumi rendah (LEO) seperti Starlink belum cukup memadai untuk menopang operasi keselamatan publik secara mandiri.

Untuk mengantisipasi risiko kegagalan komunikasi di wilayah rawan bencana seperti Indonesia, diperlukan arsitektur sistem komunikasi hibrida khusus misi kritikal yang mampu menjamin kedaulatan data nasional sekaligus mengintegrasikan jaringan terestrial dengan konektivitas satelit secara end-to-end.

Head of APAC Sales & Programme Delivery for Public Safety and Security Airbus Defence and Space Alain Ruinet memaparkan konstelasi satelit LEO menyediakan jaringan pengaman ber-bandwidth tinggi yang berharga untuk menjembatani celah konektivitas. Kendati demikian, karakteristik infrastruktur komersial memiliki keterbatasan besar dalam skenario darurat.

“Konektivitas komersial standar tidak memiliki fitur misi kritikal khusus seperti prioritas panggilan darurat, manajemen alur kerja otomatis, dan interoperabilitas bawaan dengan pusat kendali (dispatch centres),” ujar Alain kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Sistem hibrida yang sesungguhnya, jelas Alain, memerlukan platform khusus seperti Tactilon Agnet untuk menjembatani tautan satelit dengan jaringan di darat dan lalu lintas seluler komersial, sembari memanfaatkan perangkat keras tangguh yang dapat dipindahkan di lingkungan bencana.

Agnet Airbus sendiri merupakan platform komunikasi digital berbasis pita lebar (broadband) misi kritis yang dikembangkan Airbus Secure Land Communications untuk instansi militer, kepolisian, pemadam kebakaran, serta industri skala besar seperti bandara, pertambangan, dan energi yang membutuhkan komunikasi tim sangat aman, instan, dan anti-gagal.

Dalam implementasinya, Alain mengingatkan sistem hibrida dapat menjadi ancaman bagi Indonesia jika sepenuhnya bergantung pada komputasi awan (cloud) publik yang di-host di luar negeri atau jaringan komersial tanpa proteksi. Ketergantungan ini membuat data sensitif negara rentan terhadap intersepsi atau penyalahgunaan pihak asing di ruang siber.

Guna memitigasi risiko tersebut, Airbus mengintegrasikan protokol keamanan secara langsung ke dalam fase desain teknologi. Kontrol penuh atas arus informasi strategis menjadi prioritas yang tidak dapat ditawar oleh otoritas pertahanan dan keamanan Indonesia.

“Untuk menjamin kedaulatan data, sistem harus menawarkan opsi penerapan di lokasi (on-premises) yang memungkinkan pemerintah Indonesia untuk menghosting inti komunikasinya sendiri,” kata Alain.

Tata kelola lokal ini diperkuat oleh enkripsi, deteksi ancaman aktif, dan manajemen identitas ketat yang memblokir perangkat yang terkompromi. Langkah strategis ini memastikan seluruh data sensitif milik negara tetap berada di dalam batas yurisdiksi nasional.

Urgensi keandalan komunikasi ini berkaca pada aktivitas vulkanik seperti Gunung Dukono yang menjadi pengingat posisi Indonesia di Cincin Api (Ring of Fire).

Saat bencana atau aksi sabotase melumpuhkan jaringan seluler tradisional, berbagai lembaga penyelamat kerap terpaksa beroperasi secara terisolasi (in silos) justru di saat koordinasi antartim sangat krusial.

Kegagalan ini memicu celah informasi, menghambat keputusan, serta mengancam keamanan nasional akibat minimnya kesadaran situasional bersama. Bagi perusahaan pengelola infrastruktur kritikal di sektor transportasi dan energi, dampaknya berupa penghentian operasional berkepanjangan serta kerugian ekonomi masif.

Alain mengatakan guna membangun sistem yang tangguh, Indonesia perlu berinvestasi pada gateway komunikasi kritikal yang menjembatani jaringan pita sempit (narrowband) warisan dengan pita lebar modern, pusat data lokal yang aman untuk hosting on-premises, serta aset taktis bergerak seperti nodus satelit di kendaraan.

Tantangan operasional utama terletak pada upaya meruntuhkan sekat-sekat institusional karena penggunaan sistem kepemilikan (proprietary) yang tidak kompatibel antarlembaga.

Selain itu, kondisi geografis kepulauan dengan cakupan 5G yang terfragmentasi menuntut kesiapan operasional yang tinggi melalui pengujian alat sejak dini dan pelatihan bersama sebelum krisis terjadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memacu transformasi dan pertumbuhan ekonomi digital dinilai perlu diimbangi dengan pemerataan akses internet.

Adopsi ekosistem digital nasional belum berjalan tanpa optimal apabila ketimpangan infrastruktur konektivitas antarwilayah di Indonesia gagal dijembatani.

Ketua Umum Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), Risdianto Yuli Hermansyah, menilai pemerintah hakikatnya dalam jalur yang baik dalam mendorong digitalisasi melalui Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026. Namun, inisiatif yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan pelaku usaha untuk membangun ekosistem digital yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan ini membutukah dukungan infrastruktur.

Menurutnya, salah satu elemen penting dalam keberhasilan transformasi digital nasional adalah tersedianya infrastruktur konektivitas yang andal, aman, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Dalam konteks tersebut, industri satelit memiliki peran strategis sebagai enabler yang mendukung pemerataan akses digital sekaligus memperkuat kedaulatan digital nasional.

“Selain menyediakan konektivitas hingga wilayah yang sulit dijangkau, satelit juga mendukung keamanan jaringan, ketahanan infrastruktur nasional, serta mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,” ujar Risdianto dalam forum DEAL 2026, Selasa (23/6/2026).

Dia menjelaskan dukungan ASSI terhadap DEAL 2026 sejalan dengan upaya mendorong penyehatan ekosistem digital nasional melalui kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan industri.

Penguatan ekosistem digital tidak hanya membutuhkan regulasi yang tepat, tetapi juga perlu didukung oleh investasi, inovasi, dan pengembangan kapabilitas industri dalam negeri.

Sebagai bagian dari kontribusi industri, ASSI terus mendorong hadirnya berbagai showcase teknologi satelit dan layanan digital nasional untuk menunjukkan kesiapan ekosistem satelit Indonesia dalam mendukung agenda transformasi digital.

Peningkatan kapabilitas ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan transmisi data yang lebih masif ke depan.

“Ekosistem satelit Indonesia telah siap mendukung layanan broadband, Internet of Things, layanan pemerintahan digital, sektor maritim, kebencanaan, hingga integrasi dengan kecerdasan artifisial yang menjadi bagian dari ekonomi digital masa depan,” katanya.

Lebih lanjut, ASSI mengapresiasi peran Menteri Komunikasi dan Digital beserta jajaran Komdigi yang secara konsisten menjadi penggerak kolaborasi dan fasilitator pengembangan ekosistem digital nasional.

Forum seperti DEAL menjadi contoh bagaimana pemerintah mampu menghadirkan ruang dialog dan kesepahaman bersama untuk mempercepat implementasi program-program strategis nasional.

“Melalui DEAL, pemerintah berhasil mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam satu visi yang sama, yaitu membangun ekosistem digital Indonesia yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Pada akhirnya, pelaku industri satelit meyakini kolaborasi yang terbangun melalui DEAL 2026 akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat investasi, inovasi, dan pengembangan teknologi nasional.

Tanpa adanya jaminan jaringan yang merata hingga wilayah terluar, seluruh cetak biru transformasi digital yang dirancang pemerintah tidak akan memberikan dampak optimal bagi pertumbuhan domestik. Ekosistem satelit akan semakin mengambil peran sentral sebagai tulang punggung konektivitas dan layanan digital Indonesia di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memacu transformasi dan pertumbuhan ekonomi digital dinilai perlu diimbangi dengan pemerataan akses internet.

Adopsi ekosistem digital nasional belum berjalan tanpa optimal apabila ketimpangan infrastruktur konektivitas antarwilayah di Indonesia gagal dijembatani.

Ketua Umum Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), Risdianto Yuli Hermansyah, menilai pemerintah hakikatnya dalam jalur yang baik dalam mendorong digitalisasi melalui Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026. Namun, inisiatif yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan pelaku usaha untuk membangun ekosistem digital yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan ini membutukah dukungan infrastruktur.

Menurutnya, salah satu elemen penting dalam keberhasilan transformasi digital nasional adalah tersedianya infrastruktur konektivitas yang andal, aman, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Dalam konteks tersebut, industri satelit memiliki peran strategis sebagai enabler yang mendukung pemerataan akses digital sekaligus memperkuat kedaulatan digital nasional.

“Selain menyediakan konektivitas hingga wilayah yang sulit dijangkau, satelit juga mendukung keamanan jaringan, ketahanan infrastruktur nasional, serta mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,” ujar Risdianto dalam forum DEAL 2026, Selasa (23/6/2026).

Dia menjelaskan dukungan ASSI terhadap DEAL 2026 sejalan dengan upaya mendorong penyehatan ekosistem digital nasional melalui kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan industri.

Penguatan ekosistem digital tidak hanya membutuhkan regulasi yang tepat, tetapi juga perlu didukung oleh investasi, inovasi, dan pengembangan kapabilitas industri dalam negeri.

Sebagai bagian dari kontribusi industri, ASSI terus mendorong hadirnya berbagai showcase teknologi satelit dan layanan digital nasional untuk menunjukkan kesiapan ekosistem satelit Indonesia dalam mendukung agenda transformasi digital.

Peningkatan kapabilitas ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan transmisi data yang lebih masif ke depan.

“Ekosistem satelit Indonesia telah siap mendukung layanan broadband, Internet of Things, layanan pemerintahan digital, sektor maritim, kebencanaan, hingga integrasi dengan kecerdasan artifisial yang menjadi bagian dari ekonomi digital masa depan,” katanya.

Lebih lanjut, ASSI mengapresiasi peran Menteri Komunikasi dan Digital beserta jajaran Komdigi yang secara konsisten menjadi penggerak kolaborasi dan fasilitator pengembangan ekosistem digital nasional.

Forum seperti DEAL menjadi contoh bagaimana pemerintah mampu menghadirkan ruang dialog dan kesepahaman bersama untuk mempercepat implementasi program-program strategis nasional.

“Melalui DEAL, pemerintah berhasil mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam satu visi yang sama, yaitu membangun ekosistem digital Indonesia yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Pada akhirnya, pelaku industri satelit meyakini kolaborasi yang terbangun melalui DEAL 2026 akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat investasi, inovasi, dan pengembangan teknologi nasional.

Tanpa adanya jaminan jaringan yang merata hingga wilayah terluar, seluruh cetak biru transformasi digital yang dirancang pemerintah tidak akan memberikan dampak optimal bagi pertumbuhan domestik. Ekosistem satelit akan semakin mengambil peran sentral sebagai tulang punggung konektivitas dan layanan digital Indonesia di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) menjadikan bisnis satelit sebagai prioritas strategis infrastruktur digital perusahaan, sehingga tidak berencana memasukkannya ke dalam program perampingan (streamlining).

Program Streamlining Telkom adalah inisiatif strategis PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk untuk menata ulang, menyederhanakan, dan merampingkan portofolio bisnis serta entitas anak usahanya.

Program ini merupakan pilar penting dalam kerangka transformasi jangka menengah TLKM 3.0. Tujuannya agar Telkom bertransformasi dari sekadar perusahaan operasional (operating holding) menjadi induk perusahaan strategis (strategic holding digital) yang lebih lincah (agile), kompetitif, dan efisien.

Adapun performa PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) pada kuartal I/2026 cukup positif pertumbuhan pendapatan sekitar 6,75% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp534 miliar, naik dari posisi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp500 miliar.

SVP Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Ahmad Reza menjelaskan pertumbuhan ini justru ikut didorong oleh meningkatnya pendapatan dari layanan Starlink yang dikerjasamakan, kontribusi proyek on-the-counter (OTC) dan data center, serta kinerja bisnis downstream yang tetap solid.

“Pencapaian tersebut mencerminkan ketahanan bisnis Telkomsat dalam mengoptimalkan berbagai sumber pertumbuhan di tengah dinamika industri yang terus berkembang,” ujar Ahmad Reza kepada Bisnis, Senin (22/6/2026).

Sebagai gambaran komparasi di ceruk pasar korporasi, Telkom membukukan total pendapatan sebesar Rp2,4 triliun untuk segmen B2B infrastruktur pada kuartal I/2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp2,3 triliun disumbangkan oleh PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel, sementara NeutraDC menyumbang Rp399 miliar. Kontribusi Telkomsat yang berada di kisaran setengah triliun rupiah mempertegas posisi penting lini bisnis ini dalam menyokong portofolio konsolidasi induk usaha.

Mengenai kelanjutan bisnis satelit, Ahmad Reza menerangkan Telkom saat ini tengah menjalankan program streamlining untuk memperjelas fokus bisnis dan meningkatkan sinergi antaraset infrastruktur.

Melalui penataan ini, manajemen berupaya agar seluruh lini dapat dikelola lebih efisien, menciptakan nilai yang lebih besar, dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Namun, bisnis satelit dipastikan memiliki ruang tersendiri yang tidak diganggu gugat.

Strategi raksasa telekomunikasi ini adalah memperkuat peran bisnis satelit sebagai bagian dari solusi konektivitas end-to-end yang terintegrasi dengan jaringan kabel serat optik (fiber), jaringan terestrial (terrestrial network), pusat data (data center), hingga komputasi awan (cloud).

Fokus integrasi tersebut memungkinkan Telkomsat untuk melayani kebutuhan konektivitas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sektor maritim, industri energi, instansi pemerintahan, serta berbagai sektor yang memerlukan cakupan jaringan luas dan andal.

“Sehingga, bisnis satelit tetap menjadi bagian penting dari portofolio Digital Infrastructure Telkom,” kata Ahmad Reza.

Melihat lanskap kompetisi dan peluang yang ada hingga akhir tahun, perusahaan optimistis lini bisnis ini mampu mempertahankan trajektorinya. Transformasi portofolio diproyeksikan berjalan beriringan dengan ekspansi kapasitas layanan digital.

“Ke depan, Telkomsat akan terus memperkuat portofolio layanan konektivitas dan solusi digital untuk menangkap peluang pasar yang semakin meningkat.,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) siap mengoptimalkan konektivitas Satelit Satria-1 di lebih dari 31.000 titik layanan untuk mendukung program prioritas pemerintah pusat seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Tersebar di 31.000 titik, konektivitas Satria-1 disebut dapat melayani Sekolah Rakyat dan KDPM hingga di lokasi terpencil, termasuk di area tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini belum memiliki akses internet memadai.

Direktur Utama BAKTI Kemkomdigi, Fadhillah Mathar, menjelaskan beragam infrastruktur yang dikelola instansinya untuk daerah 3T kini dalam posisi siap menyokong agenda strategis nasional tersebut.

Kehadiran jaringan Satria-1 dinilai krusial untuk membangun fondasi konektivitas di sektor pendidikan dan ekonomi kawasan pelosok.

"Infrastruktur SATRIA 1 yang saat ini telah menjangkau lebih dari 31.000 titik layanan memberikan fondasi yang kuat untuk mendukung pengembangan Sekolah Rakyat, digitalisasi layanan pendidikan, serta penguatan ekosistem ekonomi desa termasuk Koperasi Desa Merah Putih," ujar Fadhillah dilansir dari Antara, Sabtu (20/6/2026).

Berdasarkan data terkini 5 Juni 2026, Bakti mencatat akumulasi jangkauan Satria-1 telah menyentuh 31.803 lokasi. Sektor pendidikan mendominasi pemanfaatan dengan total 21.718 lokasi terhubung, disusul oleh kantor pemerintahan sebanyak 6.353 lokasi, layanan kesehatan 1.880 lokasi, serta fasilitas pertahanan dan keamanan mencapai 528 lokasi.

Infrastruktur satelit ini juga telah menjangkau 488 pusat kegiatan masyarakat dan 437 tempat ibadah. Sisa cakupan lainnya sebanyak 399 titik dialokasikan untuk memfasilitasi sektor pariwisata, pelayanan usaha, hingga penunjang transportasi publik di berbagai daerah operasional.

Adapun untuk wilayah di luar kategori 3T yang telah didukung oleh infrastruktur komersial dari penyelenggara telekomunikasi swasta, penyediaan konektivitas digital program prioritas akan ditangani khusus oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi. Langkah ini diambil untuk memastikan pembagian kerja yang efisien dalam pemerataan sinyal.

Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan salah satu agenda strategis yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upaya membangun fondasi ekonomi nasional yang kuat langsung dari tingkat pedesaan. Melalui integrasi jaringan Satria-1, implementasi digitalisasi koperasi dan sekolah di garis depan tanah air diharapkan dapat berjalan lebih cepat.

Bisnis.com, JAKARTA — Google Earth menghadirkan cara baru untuk menikmati peta digital. Mulai 12 Juni 2026, platform besutan Google tersebut resmi meluncurkan fitur Flight Simulator yang dapat diakses secara gratis langsung melalui browser.

Fitur ini memungkinkan pengguna menjelajahi berbagai belahan dunia dari sudut pandang udara dengan pengalaman yang lebih imersif. Selama "terbang", pengguna dapat menikmati tampilan bangunan tiga dimensi, kontur permukaan bumi, hingga citra satelit beresolusi tinggi saat berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

Berbeda dengan simulator penerbangan profesional yang berfokus pada pelatihan pilot, Flight Simulator di Google Earth dirancang untuk penggunaan kasual. Pengguna cukup mengendalikan pesawat virtual untuk menikmati sensasi menjelajahi berbagai kota dan lanskap dunia secara interaktif.

Kehadiran fitur ini juga menjadi perluasan dari simulator penerbangan yang sebelumnya hanya tersedia pada Google Earth versi desktop. Kini, pengalaman serupa bisa dinikmati lebih mudah tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan, cukup melalui peramban internet.

Melalui akun resmi Google Earth di platform X, Google mengumumkan bahwa fitur tersebut telah tersedia secara global untuk seluruh pengguna web. Dalam unggahannya, Google menyebut Flight Simulator menjadi salah satu fitur yang paling banyak diminta hadir di versi browser setelah sebelumnya menghadirkan berbagai fitur profesional lainnya.

Selain menjadi sarana hiburan, fitur ini juga menawarkan pengalaman eksplorasi geografis yang lebih menarik. Pengguna dapat melihat berbagai landmark dunia dari perspektif udara sekaligus memanfaatkan visualisasi 3D yang selama ini menjadi salah satu keunggulan Google Earth.

Pengguna dapat mencoba fitur flight simulator gratis di Google Earth langsung melalui browser tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan. Caranya, buka Google Earth versi web melalui komputer atau laptop, kemudian pilih lokasi yang ingin dijelajahi dari udara.

Setelah masuk ke tampilan peta, pengguna dapat mengaktifkan mode Flight Simulator melalui menu Tools. Fitur ini memungkinkan pengguna menerbangkan pesawat virtual dan menjelajahi berbagai wilayah di dunia dengan tampilan citra satelit serta model 3D yang tersedia di Google Earth.

Meski tidak menawarkan simulasi sedetail gim penerbangan profesional, Flight Simulator di Google Earth dapat menjadi alternatif gratis untuk menikmati pengalaman terbang virtual sambil mengeksplorasi berbagai destinasi di seluruh dunia langsung dari browser.

Bisnis.com, SAMARINDA — BTS USO (Universal Service Obligation) di Desa Bohesilian di Pulau Maratua, Kabupaten Berau membuktikan diri sebagai napas digital bagi ratusan warga.

Sejak beroperasi pada 2018, infrastruktur berkapasitas 8 Mbps yang disediakan Badan Akses dan Informasi Transformasi Digital (BAKTI) Komdigi ini secara konsisten melayani lebih dari 200 pengguna setiap bulannya.

Berbeda dengan layanan internet pada umumnya, BTS ini memancarkan sinyal seluler yang terkoneksi langsung ke ponsel masyarakat.

Tak hanya itu, catatan performa periode Februari hingga Mei menunjukkan keandalan pasokan daya di atas 99,99%, berkat dukungan baterai cadangan di lokasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Infrastruktur BAKTI Komdigi, Darien Aldiano menyatakan keberadaan BTS ini merupakan wujud kehadiran negara di tengah keterbatasan pasar.

"Dari sudut pandang bisnis, perusahaan telekomunikasi swasta tidak memiliki ketertarikan komersial untuk masuk ke daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Faktor utamanya adalah populasi yang terbatas, seperti di wilayah ini yang tercatat memiliki kurang dari 250 pengguna. Karena potensi pasarnya kecil, pemerintah hadir mengintervensi melalui dana USO agar masyarakat tetap mendapatkan akses komunikasi," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (14/6/2026).

Lain ladang lain belalang, Darien menyebutkan BTS Bohesilian masih bertumpu pada koneksi satelit, berbeda dengan layanan fiber optic berkecepatan 30—100 Mbps yang dikomersialkan investor reguler.

Secara teknis, kapasitas satelit tidak bisa dipaksakan terlalu besar mengingat beban biaya operasional (Opex) yang tinggi, sehingga layanan ini dirancang sebatas pemenuhan kebutuhan komunikasi dasar.

Adapun pendanaannya bersumber dari Dana USO yang dihimpun BAKTI dari kontribusi seluruh operator seluler, seperti Telkom dan Telkomsel berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 1,25% dari pendapatan tahunan masing-masing operator.

Sebagaimana diketahui, mekanisme ini bukan barang baru, kondisi ini telah berjalan sejak 2006–2007, kala BAKTI masih bernama BPPTI (Badan Penyedia dan Pengelola Pendanaan Telekomunikasi dan Informatika).

Tak pelak, model kerja sama yang diterapkan pemerintah dirancang untuk meminimalkan beban APBN.

Dia mengungkapkan bahwa pembangunan, pengoperasian, hingga pemeliharaan diserahkan sepenuhnya kepada mitra swasta seperti Mitratel, dengan skema pembayaran berbasis capaian kinerja (performance-based payment).

Alhasil, jika terjadi kerusakan di lapangan, risiko dan biaya perbaikan menjadi tanggung jawab pihak ketiga, bukan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) mendongkrak kapasitas penerima layanan satelit Republik Indonesia (Satria-1) hingga 5 kali lipat dari 4 Mbps menjadi 20 Mbps demi mengimbangi lonjakan penggunaan layanan internet masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Langkah pembenahan kualitas jaringan ini menjadi prioritas seiring dengan pergeseran kebutuhan digital yang kian tinggi di berbagai titik layanan publik pedalaman nasional.

Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar menjelaskan pemanfaatan kapasitas satelit multifungsi milik pemerintah tersebut kini sudah berjalan sangat optimal. Berdasarkan data operasional terbaru, tingkat okupansi slot satelit buatan Thales Alenia Space itu telah mendekati kapasitas maksimumnya di ruang angkasa.

"Satria-1 sekarang sudah terpakai hampir sekitar 70% sampai 80%. Dan kita maksimalkan penggunanya yang awalnya satu wilayah itu mendapat [kapasitas rendah], sekarang sudah minimal 20 Mbps untuk yang akses internet," ujar Fadhilah kepada Bisnis, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Peningkatan kapasitas pancar dari semula berkisar 4 Mbps menjadi minimal 20 Mbps di setiap titik merupakan sebagai upaya Bakti untuk menjaga kestabilan koneksi. Strategi ini difokuskan penuh untuk mendorong kualitas pemanfaatan internet, terutama pada fasilitas sektor pendidikan, kesehatan, dan kantor pemerintahan di daerah pelosok.

Selain penguatan pada sektor pemancar akses internet mandiri, Bakti secara paralel mengupayakan pembenahan pada jaringan pemancar telekomunikasi base transceiver station (BTS) bertenaga satelit.

Target minimal kecepatan transmisi data untuk infrastruktur pendukung BTS tersebut terus dinaikkan guna memastikan jaringan seluler di daerah 3T tetap kompetitif.

Sebagai upaya menjaga kesinambungan kedaulatan data dan pasokan internet nasional, Bakti saat ini juga tengah melakukan pemetaan komprehensif terhadap potensi pemanfaatan satelit geo terbaru lainnya di pasar domestik, seperti kehadiran Satelit Nusantara lima (N5).

Satelit berkekuatan 160 Gbps tersebut dinilai dapat saling mengisi cakupan wilayah (coverage) dengan Satria-1.

Desain operasional kedua satelit ini nantinya diproyeksikan membagi beban kerja secara merata di wilayah Indonesia.

Jika Satria-1 memiliki keunggulan fokus jangkauan pada area barat seperti Sumatra, karakteristik satelit N5 yang memiliki posisi orbit di atas Kalimantan dinilai sangat ideal untuk memperkuat penetrasi sinyal di wilayah timur, mencakup Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

Melalui uji coba konsep operasional (proof of concept) yang matang serta kolaborasi kapasitas satelit nasional, Bakti optimistis perluasan transformasi digital dapat terdistribusi secara inklusif tanpa mengorbankan aspek keamanan data nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan dirgantara SpaceX sukses meluncurkan 29 satelit internet pita lebar (broadband) Starlink baru ke orbit rendah bumi, sekaligus menggenapkan jumlah satelit aktif dalam konstelasi meganya menjadi lebih dari 10.400 unit.

Penambahan armada satelit terbaru ini dirancang untuk memperluas akses internet di wilayah terpencil, memperkuat konektivitas Wi-Fi dalam penerbangan, serta mendukung layanan langsung ke seluler (direct-to-cell) pada sejumlah operator mitra.

Roket Falcon 9 yang membawa konstelasi satelit tersebut lepas landas dari Space Launch Complex 40 di Cape Canaveral Space Force Station, Florida. Pihak SpaceX memverifikasi proses pelepasan armada satelit berkode Group 10-53 tersebut berjalan mulus sekitar satu jam setelah meluncur.

Dilansir dari Space, Sabtu (30/5/2026), keberhasilan misi penempatan unit baru ini memperkokoh dominasi infrastruktur luar angkasa milik Elon Musk.

Data pelacak satelit independen Jonathan McDowell menunjukkan akumulasi satelit aktif konstelasi tersebut kini resmi melewati angka psikologis 10.400 unit, memantapkan cakupan layanan internet globalnya.

Peluncuran berkala ini krusial bagi lini bisnis konstelasi satelit tersebut. Pasalnya, infrastruktur ini menjadi tumpuan utama dalam membuka pintu komunikasi digital bagi populasi di wilayah-wilayah yang minim jaringan kabel konvensional, sekaligus memenuhi permintaan pasar korporasi untuk konektivitas udara dan seluler.

Misi ini sekaligus menandai peluncuran ke-61 bagi roket Falcon 9 sepanjang tahun berjalan 2026, serta menjadi catatan penerbangan ke-644 secara total sejak roket andalan tersebut pertama kali diperkenalkan ke publik pada 2010.

Aksi lepas landas ini terlaksana hanya berselang 12 jam setelah insiden ledakan mengguncang landasan peluncuran lain di Cape Canaveral. Pada malam sebelumnya, roket New Glenn milik pesaingnya, Blue Origin, meledak saat uji coba pembakaran statis (static fire test) di Launch Complex 36 dan menciptakan bola api besar yang terlihat hingga radius 160 kilometer.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) SpaceX mendapat suntikan sentimen positif menyusul perolehan kontrak masif dari Angkatan Luar Angkasa Amerika Serikat (U.S. Space Force) senilai total US$6,45 miliar atau sekitar Rp114,9 triliun menjelang melantai di bursa bulan depan.

Dilansir dari Techcruch, Sabtu (30/5/2026) Space Force mengumumkan alokasi dana jumbo itu kepada perusahaan milik Elon Musk tersebut.

Pendanaan ini merupakan bagian dari proyek pembangunan satelit untuk sistem pertahanan udara dan rudal yang diinisiasi Presiden Donald Trump dengan nama "Golden Dome".

Suntikan dana segar ini melengkapi raihan kontrak terpisah senilai US$2,29 miliar yang diraih SpaceX awal pekan ini guna membangun jaringan komunikasi di orbit rendah bumi (low Earth orbit/LEO).

Ketergantungan terhadap proyek negara sejalan dengan prospektus IPO SpaceX yang dirilis pekan lalu. Dokumen tersebut mengungkap satu per lima dari total pendapatan perusahaan sepanjang 2025 disumbang oleh lembaga pemerintah.

Dominasi SpaceX di pasar peluncuran roket selama satu dekade terakhir dinilai menjadi alasan utama pemerintah federal terus mempercayakan proyek strategisnya kepada perusahaan ini.

Di sisi lain, kedekatan personal juga menjadi sorotan. Musk diketahui menggelontorkan dana sekitar US$300 juta untuk mendukung kampanye pemilihan Trump dan tetap menjaga hubungan dekat dengan sang presiden hingga kini.

Meski mendapatkan angin segar dari pemerintah, SpaceX tetap memberikan catatan khusus bagi para calon investor terkait risiko lini bisnis ini dalam dokumen keterbukaan informasi terbarunya.

"Bisnis kami dengan entitas pemerintah tunduk pada perubahan kebijakan, prioritas, regulasi, mandat, dan tingkat pendanaan," tulis manajemen SpaceX dalam prospektus IPO tersebut.

Aksi korporasi SpaceX bulan depan diprediksi menjadi salah satu IPO terbesar sepanjang sejarah pasar modal global, di mana stabilitas kontrak jangka panjang dengan pemerintah AS akan menjadi salah satu faktor kunci penilaian valuasi oleh para investor.

BANJARBARU - Izin Jaringan Tetap Tertutup Berbasis Satelit (JARTUPSAT) dan Very Small Aperture Terminal (VSAT) dari Kementerian Komunikasi dan Digital telah dikantongi Satelit Nusantara Lima (Satelit N5) setelah berhasil melewati rangkaian Uji Laik Operasi (ULO) yang dilaksanakan di Gateway Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada 23-24 April 2026. Keberhasilan ini menandai selangkah lagi bagi Satelit N5 untuk memberikan layanan komersial kepada masyarakat.

Dengan kapasitas 160 Gbps, Satelit N5 akan menjadi pemain utama dalam meningkatkan kapasitas satelit nasional. Satelit N5 memenuhi standar keamanan serta fungsionalitas sesuai Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Pengujian ini mencakup validasi terhadap infrastruktur Jaringan Tetap Tertutup (Jartup) berbasis satelit dan VSAT (Very Small Aperture Terminal) guna menjamin kualitas layanan, keandalan sistem, serta kepatuhan terhadap regulasi spektrum frekuensi yang berlaku di Indonesia.

Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Adi Rahman Adiwoso, mengatakan kelulusan ULO ini merupakan salah satu fase krusial sebelum Satelit N5 secara komersial melayani masyarakat secara luas, khususnya yang berada di daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T) yang selama ini belum menikmati layanan internet berkualitas tinggi.

Pencapaian tersebut juga menandakan keberhasilan PSN dalam mengimplementasikan program kerja dan melakukan integrasi seluruh jaringan satelit dan ruas bumi di seluruh wilayah Indonesia yang presisi sehingga berjalan sesuai rencana yang ditetapkan internal.

“Kami bersyukur Satelit Nusantara Lima telah berhasil melewati tahapan Uji Laik Operasi oleh tim evaluator dan kini telah mendapatkan izin JARTUPSAT serta VSAT dari Komdigi,” kata Adi dalam siaran persnya, Jumat (15/5/2026).

Adi menegaskan akselerasi ini, bukti komitmen pihaknya menghadirkan infrastruktur satelit yang tidak hanya tercanggih secara teknologi, tetapi juga sepenuhnya patuh pada standar regulasi nasional. “Kami siap menjalankan misi besar selanjutnya sekaligus mendukung terwujudnya program Asta Cita untuk mengakselerasi pemerataan konektivitas dan mengeliminasi kesenjangan akses internet di pelosok Nusantara,” kata Adi.

Pelaksanaan ULO di Gateway Banjarbaru ini turut ditinjau langsung Direktur Jenderal (Dirjen) Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah, JF Penata dan Penyelenggara Pos dan Informatika Ahli Utama Ir. Geryantika Kurnia, serta Ketua Kelompok Kerja Layanan Telekomunikasi Falatehan. Pemilihan lokasi di Gateway Banjarbaru dinilai strategis mengingat peran penting stasiun bumi ini dalam mendukung distribusi kapasitas bandwidth ke wilayah Indonesia Tengah dan Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, mengapresiasi langkah progresif yang dilakukan PT Satelit Nusantara Lima dalam mendukung pemerintah mengentaskan kesenjangan akses internet. Edwin menekankan bahwa kehadiran Satelit N5 merupakan aset strategis bagi penguatan ekosistem digital nasional, di mana Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan kecepatan internet di Indonesia rata-rata menjadi 100 Mbps pada 2029.

“Pemerintah terus mendorong percepatan pemerataan konektivitas di seluruh Indonesia. Kelulusan ULO Satelit N5 ini membuktikan infrastruktur ini telah siap secara teknis untuk mendukung agenda besar transformasi digital nasional,” ucapnya.

Karenanya, pihaknya berharap kehadiran kapasitas sebesar 160 Gbps ini dapat segera dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat layanan publik di daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses digital.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Tim Kelompok Kerja Layanan Telekomunikasi, Falatehan, yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan teknis pengujian di lapangan, menyatakan bahwa seluruh rangkaian uji telah dilakukan secara komprehensif, transparan dan ketat, dengan mengacu pada standar dan ketentuan yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

ULO ini untuk memvalidasi bahwa sistem Satelit N5 dapat dioperasikan secara efektif, aman, dan sesuai regulasi. “Hasilnya menunjukkan bahwa sistem Satelit N5 memiliki performa yang laik untuk dioperasikan secara komersial. Kepastian kelayakan ini sangat penting demi melindungi hak-hak pengguna jasa telekomunikasi di masa depan agar mendapatkan layanan yang berkualitas dan andal,” pungkasnya.