PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengungkapkan waktu terbaik untuk membeli emas di tengah fluktuasi harga.

Direktur Komersial PT Antam Handi Sutanto menegaskan bahwa emas bukan instrumen investasi jangka pendek, melainkan untuk jangka menengah hingga panjang. Karenanya, konsumen tidak perlu buru-buru saat membeli atau merasa fear of missing out (FOMO).

"Antam selama mengedukasi masyarakat, emas itu tidak pernah jangka pendek. Emas itu jangka menengah dan jangka panjang. Jadi kalau kepentingan untuk trading, spekulan lebih baik jangan," ujar Handi dalam News Hour CNN TV, Jumat (10/4).

Menurut Handi, tidak ada waktu spesifik yang harus ditunggu untuk membeli emas. Waktu terbaik justru ditentukan oleh kesiapan dana yang dimiliki masing-masing individu.

"Makanya sering sekali ditanya, kapan waktu yang terbaik untuk membeli emas, menurut kami adalah saat Anda memiliki uang," ujar Handi.

Ia juga menekankan pentingnya strategi pembelian secara bertahap untuk mengurangi risiko. Pembelian dalam jumlah besar sekaligus dinilai berisiko tinggi, terutama di tengah volatilitas harga.

"Berapapun harganya Anda beli, tapi cicil, jangan all in. Ketika all in, tentunya risiko menjadi terpapar begitu dahsyat. Lebih baik kita cicil tiap bulan," jelasnya.

Selain itu, Antam mengingatkan masyarakat agar tidak membeli emas dengan harga yang jauh di atas harga resmi. Kondisi tersebut dinilai sebagai indikasi adanya praktik percaloan di pasar.

Ia juga menyoroti FOMO yang mendorong masyarakat tetap membeli meski harga tidak wajar. Padahal, selisih harga yang terlalu tinggi dari harga resmi menjadi sinyal adanya praktik yang merugikan konsumen.

"Cuma yang kita lihat dan kita selalu edukasi kepada masyarakat, janganlah FOMO. Ketika harga resmi Antam dibandingkan harga tempat Anda mau beli, itu terpaut 10 persen, 20 persen, 30 persen. Lebih baik tidak usah beli. Lebih baik kita tunggu harga yang benar, karena itu adalah clear bagi kami praktik percaloan, yang kita mesti perangi bersama," terangnya.

Menurutnya, perilaku tersebut justru membuat praktik percaloan terus bertahan di pasar. Karena itu, masyarakat diminta lebih bijak dengan menahan diri hingga menemukan harga yang sesuai.

"Banyak orang yang memang kemudian FOMO, mereka tetap beli, sehingga praktik percaloan ini tetap hidup. Itu yang kita harus gawangi sama-sama. Lebih baik tidak usah beli, tahan dulu kalau Anda tidak ketemu dengan harga yang wajar," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto menyoroti ancaman narkotika sintesis. Hal itu disampaikan Suyudi saat menghadiri persidangan ke-68 The Commission on Narcotic Drugs (CND) yang berlangsung pada 4–5 Desember 2025 di United Nations Headquarters, Wina.

Dalam kegiatan ini, Suyudi didampingi Direktur Kerja Sama R.M. Aria Teguh Mahendra Wibisono, Direktur Narkotika Ruddi Setiawan, Plt Direktur Intelijen Adri Irniadi, serta Plt Kepala Biro Humas dan Protokol Didik Hariyanto.

Sidang ini membahas perkembangan implementasi tiga Konvensi Internasional Pengendalian Narkotika, tren global narkotika sintetis, rekomendasi teknis WHO, serta dinamika geopolitik yang memengaruhi arah kebijakan narkotika internasional.

Dalam agenda pembahasan implementasi konvensi, UNODC memaparkan lonjakan signifikan jumlah New Psychoactive Substances (NPS) secara global, dari 254 jenis menjadi lebih dari 1.400 jenis dalam satu dekade terakhir, termasuk 168 opioid sintetis yang telah terdeteksi.

Tren ini selaras dengan meningkatnya peredaran designer precursors dan kelompok zat sintetis baru seperti nitazenes, yang kini menjadi perhatian utama negara-negara anggota.

Dalam laporan yang dipresentasikan, WHO melalui Expert Committee on Drug Dependence (ECDD) merekomendasikan dua jenis nitazenes untuk dimasukkan ke Schedule I Konvensi 1961, serta MDMB-Fubinaca ke Schedule II Konvensi 1971.

Sementara itu, perdebatan juga mengemuka terkait status daun koka, dengan rekomendasi WHO agar tetap berada di Schedule I, posisi yang didukung Indonesia. Suyudi menegaskan pentingnya kesiapan nasional dalam menghadapi ancaman narkotika sintetis.

"Indonesia memerlukan penguatan kapasitas laboratorium, sistem deteksi dini, dan standar toksikologi yang memadai guna mengantisipasi masuknya narkotika jenis baru, serta mendukung model class-based scheduling bagi zat sintetis berisiko tinggi," ujarnya, Senin (8/12/2025).

Dalam sidang juga membahas perkembangan implementasi Resolusi 68/6 mengenai pembentukan Panel Ahli Independen beranggotakan 19 pakar internasional. Hingga sesi ini, 15 kandidat ahli telah mendapatkan persetujuan, sementara beberapa kelompok regional masih berproses untuk mencapai konsensus.

Panel ini akan berperan penting dalam menyusun analisis ilmiah yang menentukan arah kebijakan global terkait narkotika dan prekursor. Dinamika geopolitik turut memengaruhi jalannya persidangan, mulai dari perdebatan mengenai operasi anti-narkotika, keberatan negara terhadap kandidat panel dari kawasan tertentu, hingga sorotan negara-negara Asia dan Afrika terkait penanganan opioid sintetis.

Delegasi Indonesia, dalam hal ini BNN mendapatkan apresiasi atas posisi yang tegas, konsisten, dan konstruktif dalam mendukung rekomendasi WHO, serta komitmen pada peningkatan kapasitas laboratorium nasional.

Suyudi menyampaikan Indonesia akan terus berperan aktif dalam forum internasional untuk memastikan setiap kebijakan global berbasis ilmiah, berimbang, dan memperhitungkan kepentingan keamanan kesehatan publik. “Indonesia juga menegaskan perlunya respons nasional yang lebih adaptif terhadap ancaman sintetis, khususnya nitazenes dan prekursor desainer yang berkembang sangat cepat di berbagai kawasan dunia,” katanya.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Hasbiallah Ilyas mengapresiasi kinerja Polri yang mengungkap 38 ribu kasus lebih kasus narkoba sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Dalam pengungkapan ini, Polri juga menyita barang bukti 197 ton narkoba berbagai jenis dan 51 ribu lebih tersangka.

"Saya sebagai mitra kerja Polri di Komisi 3 tentu sangat apresiasi terhadap kinerja Polri yang sangat positif tahun ini," kata Ilyas kepada wartawan, Sabtu (25/10/2025).

Prestasi ini, kata Ilyas, merupakan bukti komitmen Polri mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo memberantas peredaran narkoba yang sangat merusak bangsa. Ia pun mencermati ada ada peningkatan jumlah kasus narkoba dibanding tahun lalu.

Sepanjang 2024, ada 36 ribu kasus narkoba yang berhasil diungkap Polri. Sementara 2025 yang masih Oktober sudah 38 ribu lebih kasus narkoba berhasil diungkap.

"Padahal masih ada 3 bulan menjelang tahun baru yang biasanya ada tren peningkatan kasus narkoba. Ini yang menurut saya harus diwaspadai Polri karena ada tren peningkatan kasus narkoba tahun ini dibanding tahun lalu," ujarnya.

Selain itu, ia juga meminta jajaran Kepolisian mewaspadai banyaknya narkoba yang beredar diproduksi di dalam negeri. Artinya, Indonesia dikhawatirkan tidak hanya menjadi pasar atau transit narkoba, tapi bahkan sudah menjadi produsen narkoba.

"Ini tentu mengerikan. Jadi saya minta Polri terus meningkatkan prestasi dan jangan pandang bulu dalam memberantas narkoba. Masa depan anak bangsa jangan sampai hancur oleh narkoba," katanya.

Sebelumnya, sepanjang Januari hingga Oktober 2025, Polri berhasil menyita 197,71 ton barang haram berbagai jenis dan menangkap lebih dari 51 ribu pelaku di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Polisi Syahardiantono menyebut hasil ini sebagai bentuk nyata komitmen Polri menjalankan amanat Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo–Gibran, yaitu memberantas narkoba hingga ke akar.

“Pemberantasan dan pencegahan narkoba harus dilakukan terus-menerus. Pak Kapolri sudah menegaskan, perang melawan narkoba dari hulu ke hilir tidak boleh berhenti,” kata Syahar dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 22 Oktober 2025.

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) menggandeng Sahabat Polisi Indonesia dalam sosialisasi dan edukasi antinarkoba di kalangan pelajar dalam event bertajuk Generasi Teladan di SMAN 101 Jakarta, Kamis (23/10/2025). Dalam program yang dihadiri ribuan pelajar tersebut, BNN menyebut Sahabat Polisi Indonesia sebagai supporting system yang akan membantu

“Perang melawan narkoba adalah perjuangan kolektif yang tidak bisa dilakukan sendirian,” ujar Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ario Seto.

Menurut Sahabat Polisi Indonesia, capaian kinerja Kepala BNN Komjen Suyudi selama 30 hari terakhir sangat luar biasa. Pasalnya, selama sebulan terakhir, Kepala BNN berhasil melumpuhkan sekitar 11 jaringan narkoba di seluruh wilayah Indonesia. Secara statistik, pemberantasan narkoba itu menyelamatkan 1,1 juta jiwa anak bangsa dan mencegah kerugian ekonomi Rp130 miliar.

“Memberantas narkoba tanpa pandang bulu. Beliau tidak pernah main-main dengan agenda pemberantasan narkoba,” kata Ketua Umum Sahabat Polisi Indonesia Fonda Tangguh.

Fokus BNN di segmentasi kelompok generasi Z dan Y memang pada upaya pencegahan. Karena itu, Fonda mendukung langkah BNN yang ingin berfokus pada inovasi pencegahan masif melalui pendekatan digital.

Menurut dia, setelah belajar di sekolah, hampir separuh waktu generasi muda memang dihabiskan di ruang digital. “Generasi muda Indonesia adalah masa depan bangsa Indonesia. Mereka harus diselamatkan dari bahaya narkoba. Pencegahan akan jadi fokus BNN di segmentasi kelompok gen Z dan gen Y. Salah satu caranya memenuhi ruang-ruang digital dengan konten informasi, literasi dan edukasi soal bahaya narkoba,” ungkapnya.

Selain muatan edukasi dan sosialisasi, agenda Generasi Teladan di SMAN 101 Jakarta juga diisi dengan penampilan band-band ibu kota seperti SANS, Electric Punch dan penyanyi muda Ecy Almira. Termasuk juga penampilan luar biasa dari musisi sekaligus pendakwah Habib Hadad Alwi.

Mayoritas siswa SMAN 101 Jakarta mengaku senang dengan pendekatan baru BNN dalam menyosialisasikan bahaya narkoba di kalangan pelajar.