Bisnis.com, DENPASAR - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Bali mencapai 3,27% (yoy) atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,71 pada Juni 2025 menjadi 113,30 pada Juni 2026.

Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan inflasi tahunan (yoy) terjadi karena naiknya harga komoditas-komoditas amatan yang ditunjukkan oleh meningkatnya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 4,03%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,28% kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,43%.

Kemudian kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,40%, kelompok kesehatan sebesar 1,54%, kelompok transportasi sebesar 5,87%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,56%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,43%, kelompok pendidikan sebesar 3,09%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,97%.

Pada Juni 2026, seluruh kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan inflasi yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,28%, kelompok pakaiandan alas kaki sebesar 0,06%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,33%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,06%, kelompok kesehatan sebesar 0,04%, kelompok transportasi sebesar 0,63%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,08%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,01%, kelompok pendidikan sebesar 0,21%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,29%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,28%.

"Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi padaJuni 2026 antara lain bensin, bawang merah, cabai rawit, beras, emas perhiasan, minyak goreng, sigaret putih mesin (SPM), pemeliharaan, biaya Sekolah Menengah Atas (SMA), sewa rumah, angkutan udara, cabai merah, Sigaret Kretek Mesin (SKM), daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga, kue basah, tarif air minum PAM, pepes, tarif parkir, dan nasi dengan lauk." Jelas Hendrayana, Rabu (1/7/2026).

Sementara itu, komoditas yang memberikan sumbangan deflasi, antara lain komoditas yang memberikan sumbangan deflasi, antara lain tomat, sawi hijau, daging babi, buncis, kacang panjang, sabun cair/cuci piring, ketimun, pembalut wanita, sabun detergen bubuk, buku tulis bergaris, bawang bombay, kelapa, labu siam/jipang, celana pendek pria, sandal karet wanita, pakcoy/pokcoy/bokcoy, dan ayam hidup.

Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi (mtm) pada Juni 2026 antara lain bensin, bawang merah, bawang putih, canang sari, wortel, buncis, daging babi, beras, pisang, minyak goreng, kangkung, Sigaret Putih Mesin (SPM), sewa rumah, mie kering instan, tongkol diawetkan, dan telepon seluler.

Sementara itu, komoditas yang memberikan sumbangan deflasi antara lain daging ayam ras, sawi hijau, cabai rawit, angkutan udara, telur ayam ras, sandal karet wanita, pasta gigi, jagung manis, nangka muda, dan ayam hidup.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Juni sebesar 0,44 persen (month to month/mtm). Pendorongnya adalah kenaikan harga oli hingga bensin yang terjadi sepanjang bulan lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan inflasi tertinggi terjadi di kelompok transportasi sebesar 2,29 persen dengan andil 0,28 persen.

"Inflasi kelompok ini disumbang oleh kenaikan harga bensin, tarif angkutan udara dan juga pelumas atau oli mesin," ujar Ateng dalam konferensi pers, Rabu (1/7).

PT Pertamina memang memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax sebesar Rp3.950 dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi menjadi Rp16.250 per liter yang baru efektif per 10 Juni 2026.

"Komoditas bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM nonsubsidi," kata Ateng.

Senada, untuk kenaikan harga oli disampaikan oleh konsumen. Ganti pelumas yang biasanya Rp50 ribu saja menjadi Rp70 ribu saat ini.

[Gambas:Youtube]

"Saya biasanya ganti oli Rp50 ribu sudah sama jasa. Sekarang kata abang bengkelnya oli aja yang Rp50 ribu, sama jasa jadi Rp70 ribu," kata Marcel seorang pekerja di Jakarta kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/7).

Sementara itu, kenaikan tarif angkutan udara disebabkan oleh tingginya permintaan karena bertepatan dengan libur anak sekolah.

Di sisi lain, inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau terutama disebabkan oleh kenaikan harga bawang merah, bawang putih, dan beras.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja tertekan Indeks harga saham gabungan (IHSG) sepanjang semester I/2026, tecermin dari amblesnya kinerja seluruh sektor di pasar saham RI. Tidak tanggung-tanggung, sejumlah sektor bahkan terkoreksi hingga 40% sepanjang 6 bulan 2026.

Melansir data Bursa Efek Indonesia per 30 Juni 2026, sektor energi menjadi yang terkoreksi paling dalam, dengan tekanan mencapai 42,17% year-to-date (YtD). Mengekor di belakangnya, sektor properti dan real estate tertekan 40,15% pada periode yang sama.

Tekanan juga dialami oleh sektor infrastruktur yang melemah 37%, teknologi tertekan sebesar 34,39%, industrial melemah sebesar 34,10%, basic materials sebesar 32,24%, kesehatan tertekan 32,08%, dan konsumer siklikal tertekan sebesar 31,50% sepanjang periode Januari—Juni 2026.

Kinerja paling baik dialami oleh sektor finansial yang hanya tertekan 17,53%, sektor transportasi dan logistik tertekan 18,69%, dan sektor konsumer non siklikal sebesar 19,48% sepanjang tahun berjalan.

Tekanan kinerja seluruh sektor saham di pasar saham RI, sejalan dengan kinerja IHSG yang pada periode yang sama telah terkoreksi 34,74% year-to-date (YtD) ke level 5.643,2 pada perdagangan kemarin. Dana asing juga telah menguap Rp72,56 triliun sepanjang tahun ini.

Tekanan terhadap pasar saham RI, datang dari berbagai sentimen, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, ketegangan geopolitik antara Iran dan AS, hingga sorotan penyedia indeks global MSCI Inc. terhadap aksesibilitas pasar modal.

Meskipun begitu, Head of Research RHB Sekuritas Indonesia Andrey Wijaya menilai peluang pemulihan IHSG pada semester II masih terbuka, kendati volatilitas pasar diprediksi masih tinggi.

Menurutnya, koreksi pada semester I telah membuat valuasi saham menjadi lebih menarik saat ini, walaupun pasar masih membutuhkan katalis yang lebih kuat untuk mendorong kinerja.

”Sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian global dan domestik, kami juga berencana merevisi target IHSG akhir 2026 dengan menggunakan asumsi market risk premium yang lebih tinggi,” katanya kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Andrey menerangkan, pihaknya mempertahankan sikap overweight terhadap sektor perbankan lantaran dukungan fundamental yang kuat, pertumbuhan kredit yang solid, kualitas aset yang terjaga, hingga valuasi yang semakin menarik selepas koreksi pasar.

Selain itu, RHB juga tertarik pada sektor konsumer staples, telekomunikasi, dan kesehatan lantaran karakter defensif dan prospek pendapatan yang relatif stabil.

Sementara itu, Managing Director Research & Digital Production Samuel Sekuritas Indonesia Harry Su memprediksi sektor yang memiliki potensi menjadi motor penggerak IHSG di paruh kedua 2026 adalah komoditas.

”Sektor yang berpotensi menjadi motor penguatan adalah selektif komoditas yang mendapat dukungan dari perbaikan kebijakan serta potensi peningkatan RKAB,” katanya.

Di satu sisi, Head of Research/Chief Economist of PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto, menilai terdapat beberapa sektor yang cenderung resilient pada paruh kedua 2026, antara lain poultry dan emas.

Sektor poultry dinilai dapat memanfaatkan ambisi pemerintah dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Sementara itu, sektor komoditas dinilai secara fundamental memiliki prospek yang menjanjikan lantaran ekspor yang dilakukan.

”Dan khususnya emas. Gold menurut kami juga masih solid. Kalau prospek jangka panjang ini demand gold masih besar. Bank sentral kemungkinan di seluruh dunia juga, dengan kondisi geopolitik masih sulit untuk diprediksi, mungkin ke depan mereka lebih bisa lihat gold,” katanya.

Kinerja Sektor Saham Sepanjang 2026

Index	Akhir Juni	YTD
Energy	2,575.241	-42.17%
Basic Materials	1,394.510	-32.24%
Industrials	1,420.145	-34.10%
Consumer Non-Cyclicals	644.020	-19.48%
Consumer Cyclicals	840.079	-31.50%
Healthcare	1,402.061	-32.08%
Financials	1,278.306	-17.53%
Properties & Real Estate	702.010	-40.15%
Technology	6,251.476	-34.39%
Infrastructures	1,682.835	-37.00%
Transportation & Logistic	1,598.533	-18.69%

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta: Kondisi ekonomi global yang semakin dinamis membuat investor perlu lebih cermat menyusun strategi investhttps://www.medcom.id/tag/1476/investasiasi.

Memasuki kuartal III 2026, Chief Investment Office DBS menilai berbagai perubahan geopolitik, tekanan inflasi, hingga perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI) menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam membangun portofolio investasi.

Dalam kajian terbarunya, Chief Investment Officer DBS Hou Wey Fook melihat sejumlah asumsi lama yang selama ini menjadi acuan investor mulai bergeser.

Perubahan kebijakan fiskal, meningkatnya ketegangan geopolitik, hingga risiko inflasi yang lebih tinggi dinilai akan memengaruhi arah pasar ke depan.

"Perkembangan ini mengarah pada rezim makro yang lebih rentan terhadap inflasi dibandingkan dengan yang saat ini diperhitungkan oleh pasar," katanya dalam konferensi pers, Selasa, 30 Juni 2026.

Geopolitik Timur Tengah jadi faktor utama

Dia menjelaskan, ketegangan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah memiliki konsekuensi makro yang signifikan. Konflik berkepanjangan ini telah meningkatkan risiko harga energi bertahan lebih tinggi dalam jangka waktu lebih lama, dengan kerentanan pasokan minyak semakin terlihat di tengah penurunan persediaan.

Pada saat sama, ekspansi fiskal yang berkaitan dengan pertahanan dan kebijakan industri turut memperkuat risiko inflasi yang bersifat ekstrem.

"Dengan latar belakang ini, sikap investor yang terlalu tenang terhadap inflasi tampak kurang tepat," ungkapnya.

Lonjakan investasi AI

Di luar energi, lanjutnya, lonjakan investasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) juga mulai muncul sebagai faktor pendorong inflasi dalam jangka pendek.

Meskipun AI menjanjikan peningkatan produktivitas, hal tersebut kemungkinan hanya berlaku untuk perspektif jangka panjang. Fase saat ini masih padat belanja modal dan terkendala pasokan.

Dalam jangka pendek, investasi besar-besaran di AI berpotensi mendorong inflasi lebih tinggi, mengingat pembangunan infrastruktur masif meningkatkan permintaan terhadap berbagai kebutuhan, mulai dari perangkat lunak dan komponen elektronik hingga konsumsi listrik.

Selain itu, keluarnya Tiongkok secara bertahap dari deflasi juga menjadi faktor lain yang mendorong inflasi, seiring stabilnya tekanan harga, yang didukung oleh kebijakan anti-involusi dan kenaikan biaya input komoditas akibat krisis Iran.

Perkembangan ini telah mendorong bank-bank sentral untuk mengadopsi pandangan lebih hawkish (kecenderungan menaikkan suku bunga).

Sinyal terbaru dari bank-bank sentral utama mencerminkan pergeseran ini, dengan the Fed, ECB, dan BOE berganti haluan dan bersikap lebih hawkish atau netral. Strategi penetapan harga berbasis pasar juga semakin mengarah pada kemungkinan kenaikan suku bunga pada akhir tahun ini.

"Kerangka kerja tradisional 60/40 semakin tertantang karena korelasi antara saham dan obligasi tetap tinggi dalam rezim inflasi, sehingga memperkuat alasan untuk mencari instrumen aman baru," tuturnya.

Menurutnya, obligasi yang tidak lagi memberikan perlindungan andal untuk penurunan nilai, investor jadi membutuhkan diversifikasi investasi alternatif.

"Emas telah memainkan peran ini secara efektif, namun eksposur selektif terhadap komoditas dan saham domestik Tiongkok juga menawarkan manfaat diversifikasi, mengingat korelasinya yang lebih rendah dengan ekuitas global," ujarnya.

Ekspansi belanja modal AI dan energi

Pada saat sama, lanjut dia, perekonomian global sedang memasuki siklus super belanja modal baru, didorong oleh fase ekspansi ganda belanja modal AI dan energi.

Para penyedia layanan awan berskala besar (hyperscaler) terus meningkatkan pengeluaran secara agresif karena permintaan komputasi melampaui pasokan sementara inisiatif kendali atas infrastruktur AI (sovereign AI) menambah lapisan strategis pada investasi infrastruktur.

Di sektor energi, investasi lebih rendah dari yang diharapkan selama bertahun-tahun serta meningkatnya kekhawatiran akan ketahanan energi juga sedang mengkatalisasi pemulihan belanja modal di seluruh rantai nilai.

"Dalam lingkungan seperti ini, kami lebih memilih penerima manfaat tipe penyedia sarana penunjang ("pick-and-shovel") yang diposisikan untuk menangkap peningkatan intensitas belanja modal, khususnya ekosistem semikonduktor, jaringan dan perangkat keras khusus, serta penyedia layanan dan peralatan minyak," ucapnya.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dinilai mulai menunjukkan gejala kutukan sumber daya alam (SDA) di tengah melimpahnya cadangan komoditas strategis.

Ekonom senior The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini menilai deindustrialisasi, ketergantungan terhadap komoditas, serta praktik perburuan rente menjadi sinyal bahwa pengelolaan sumber daya alam nasional masih menghadapi persoalan mendasar.

Didik mengatakan Indonesia saat ini berada di persimpangan antara menjadikan kekayaan sumber daya alam sebagai berkah atau justru berubah menjadi kutukan ekonomi. Menurutnya, arah tersebut akan ditentukan oleh kualitas institusi, tata kelola, dan sistem politik dalam mengelola kekayaan alam.

"Indonesia ini ada di simpang jalan antara berkah dan kutukan. Tidak tahu nanti bagaimana nasibnya," katanya dalam diskusi publik bertajukSumber Daya Alam: Berkah atau Kutukan?, Senin (29/6/2026).

Menurut Didik, sumber daya alam tidak secara inheren menjadi berkah maupun kutukan. Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bergantung pada kualitas institusi dan tingkat pembangunan ekonomi suatu negara. Kesimpulan tersebut, kata dia, sejalan dengan berbagai literatur ekonomi politik modern.

Dia mencontohkan Norwegia, Australia, dan Kanada sebagai negara yang berhasil memanfaatkan kekayaan sumber daya alam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkat dukungan kelembagaan dan kebijakan yang kuat. Sebaliknya, Venezuela dan Nigeria menjadi contoh kegagalan pengelolaan sumber daya alam yang berujung pada kemiskinan, lemahnya diversifikasi ekonomi, hingga rapuhnya institusi negara.

Didik mengutip hasil riset ekonom Indef Nailul Farih yang menunjukkan hubungan antara sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi bersifat kondisional. Berdasarkan riset tersebut, sumber daya alam memberikan dampak positif terhadap negara berpendapatan tinggi dan menengah, tetapi justru berdampak negatif bagi negara berpendapatan rendah yang memiliki kualitas institusi lemah.

Dia menjelaskan teori New Institutional Economics menempatkan institusi sebagai faktor penentu keberhasilan pengelolaan SDA. Perlindungan hak kepemilikan, institusi politik yang mendukung dunia usaha, kualitas tata kelola, serta birokrasi yang efektif menjadi fondasi agar kekayaan alam mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

"Masalah yang harus dibenahi bukan sumber daya alamnya, yaitu kebijakannya dan sistem ekonomi politiknya," ujarnya.

Dalam paparannya, Didik menilai Indonesia telah memperlihatkan sejumlah gejalapartial resource curseatau kutukan sumber daya sebagian. Gejala tersebut tercermin dari terus menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto selama beberapa dekade terakhir, meningkatnya ketergantungan ekonomi terhadap komoditas seperti batu bara, nikel, dan minyak sawit, serta masih kuatnya praktik perburuan rente di sektor sumber daya alam.

Menurut dia, praktik perburuan rente muncul melalui berbagai persoalan, mulai dari perizinan, penangkapan kepentingan oleh oligarki, hingga ketidakpastian regulasi. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi manfaat ekonomi dari kekayaan sumber daya alam apabila tidak diikuti perbaikan tata kelola.

Didik menambahkan teori kutukan sumber daya alam menjelaskan bahwa melimpahnya penerimaan dari sektor komoditas dapat memicu korupsi, memperkuat oligarki politik, menurunkan produktivitas sektor nonkomoditas, serta memunculkan konflik perebutan rente apabila institusi negara tidak berfungsi secara efektif.

Sebaliknya, negara yang berhasil mengelola kekayaan alam umumnya ditopang demokrasi yang kuat, kelembagaan yang transparan, pengelolaan dana kekayaan negara yang akuntabel, investasi pada pendidikan, dan struktur ekonomi yang terdiversifikasi.

Oleh karena itu, Didik menilai agenda utama Indonesia bukan sekadar meningkatkan produksi atau hilirisasi komoditas, melainkan memperkuat kualitas institusi agar kekayaan sumber daya alam benar-benar menjadi mesin pembangunan jangka panjang.

"Indonesia memerlukan kualitas politik yang baik, ada check and balance, penggunaan anggaran yang transparan," katanya.

Didik menegaskan sumber daya alam bukan takdir yang secara otomatis membawa kemakmuran. Menurutnya, keberhasilan suatu negara lebih ditentukan oleh kualitas institusi daripada besarnya cadangan sumber daya alam yang dimiliki.

"Kalau Anda datang ke Korea, kanan kirinya batu-batu, tidak ada sumber daya alam. Tetapi sekarang pendapatan per kapitanya jauh lebih tinggi. Jadi institusinya yang menjadi penting," ujarnya.

IDXChannel - Juru bicara Dana Moneter Internasional (IMF), Julie Kozack, mengatakan bahwa harga komoditas turun, setelah kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) meningkatkan harapan perdamaian.

Dilansir dari Anadolu Agency pada Minggu (28/6/2026), dia mengatakan bahwa perang di kawasan itu menguji ketahanan ekonomi global.

Agresi Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran menyebabkan penutupan Selat Hormuz, jalur maritim penting bagi berbagai komoditas.

AS dan Iran baru-baru ini menandatangani nota kesepahaman (MoU) perdamaian, yang antara lain mencakup penghentian pertempurn selama 60 hari dan pembukaan Selat Hormuz.

Mengenai harga komoditas, Kozack mencatat bahwa harga minyak telah turun dari puncaknya yang dicapai selama perang.

Dia menambahkan bahwa harga gas alam, logam dasar, urea, dan beberapa jenis pupuk lainnya juga menurun.

Mengenai inflasi dan ekspektasi inflasi, Kozack mengatakan beberapa bank sentral menaikkan suku bunga sementara yang lain tetap mempertahankan suku bunga.

Dia mencatat bahwa IMF secara umum melihat ekspektasi inflasi tetap stabil, tetapi terus menyarankan bank sentral untuk tetap waspada terhadap memburuknya ekspektasi tersebut. (Wahyu Dwi Anggoro)

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten batu bara PT Sumber Global Energy Tbk. (SGER) telah menyiapkan dana senilai RP90 miliar untuk melunasi surat utang yang akan jatuh tempo pada 10 Juli 2026.

Sekretaris Perusahaan SGER Michael Harold menyampaikan perseroan telah menyiapkan dana untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan I PT Sumber Global Energy Tbk. Tahap I Tahun 2024 Seri B.

"Jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan I PT Sumber Global Energy, Tbk Tahap I Tahun 2024 Seri B sebesar Rp90 miliar siap untuk dilunasi sesuai dengan tanggal jatuh tempo," tulis Michael lewat keterbukaan informasi, dikutip Minggu (28/6/2026).

Adapun, Obligasi Berkelanjutan I PT Sumber Global Energy Tbk Tahap I Tahun 2024 Seri B tersebut akan jatuh tempo pada 10 Juli 2026.

Dalam perkembangan terbaru, SGER juga mengantongi kontrak pengiriman batu bara ke Vietnam bernilai jumbo sebesar US$154,68 juta, atau setara Rp2,68 triliun (kurs Rp17.300 per dolar AS).

Kontrak pasokan batu bara tersebut untuk mendukung operasi komersial Pembangkit Listrik Tenaga Panas Song Hau 1 di Vietnam untuk periode 2026 hingga 2027.

"Kontrak ini menandakan kembalinya SGER secara kuat ke Vietnam, salah satu pasar energi dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara," kata Direktur Utama SGER Welly Thoma.

Welly menilai raihan kontrak jumbo tersebut menjadi kesuksesan perseroan di tengah kondisi pasar komoditas yang kompleks. Sebelum Vietnam, SGER juga telah meraih kontrak batu bara di pasar negara-negara Asia lainnya seperti Filipina dan Bangladesh.

Melansir laporan keuangan kuartal I/2026 yang tidak diaudit, SGER meraup pendapatan bersih sebesar Rp2,50 triliun atau meningkat 1,6% secara year on year (YoY). Sebesar 75% atau Rp1,87 triliun pendapatan perseroan didapatkan dari segmen batu bara, kemudian kontribusi kedua dengan pangsa 18% didapat dari kokas minyak bumi senilai Rp450,87 miliar.

Selain itu, ada pula segmen nikel yang menyumbang pendapatan Rp147,10 miliar, pasir dan kapur Rp25,61 miliar, solar senilai Rp2,15 miliar, serta produk kelapa sawit yang berkontribusi sebesar Rp1,50 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dipastikan hanya menjadi instrumen pengawas untuk mencegah transfer pricing dan under invoicing serta menjaga nilai komoditas strategis alih-alih memicu risiko monopoli yang dapat merusak harga

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menepis kekhawatiran mengenai risiko monopoli terhadap kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy. Adapun, kontrak yang telah disepakati oleh pelaku usaha sebelumnya akan tetap berlaku sepenuhnya.

"Kita menyesuaikan dengan situasi. Tidak ada satu negara, apalagi negara kita tentu tidak ingin dengan membuat ini kemudian pendapatannya jadi turun, ekosistemnya jadi hancur. Kita tidak mungkin melakukan itu," kata Dony dalam keterangannya, dikutip Jumat (26/6/2026).

Dia menuturkan DSI dibentuk sebagai respons atas kebocoran devisa hasil ekspor (DHE) yang selama ini menekan potensi penerimaan secara signifikan. Pemerintah meyakini bahwa optimalisasi kas negara hanya dapat dicapai melalui pengawasan terhadap seluruh transaksi perdagangan komoditas utama di pasar internasional.

Dony menyatakan, terdapat fakta yang harus diakui mengenai aktivitas perdagangan yang menghambat optimalisasi kontribusi sektor industri terhadap kas negara, terutama melalui praktik-praktik manipulasi harga jual ke perusahaan afiliasi serta pelaporan transaksi di bawah nilai aktual yang seharusnya dibayarkan kepada otoritas pajak nasional.

“Yang penting idenya kita sepakat dulu bahwa selama ini ada fakta yang terjadi terkait transfer pricing dan under invoicing," ujar Dony.

Presiden Prabowo Subianto menyebut under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor mencapai US$343 miliar selama 22 tahun terakhir. DSI ditargetkan mampu menutup kebocoran penerimaan negara dan menyelamatkan potensi devisa.

Badan tersebut, kata Dony, secara resmi ditunjuk untuk menjadi perantara tunggal perdagangan komoditas nasional yang strategis. Dalam menjalankan mandat tersebut, manajemen DSI menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekosistem usaha yang telah berjalan selama ini di Indonesia.

Dia menjelaskan, kebijakan itu diterapkan secara terukur dan penuh kehati-hatian demi menjamin stabilitas perekonomian. Dengan begitu masa transisi pun dilakukan dalam berbagai tahap.

Dari awal Juni hingga Desember 2026, fokus utama DSI diarahkan sepenuhnya pada penegakan kepatuhan transaksi tanpa mengubah struktur kemitraan yang sudah berjalan sah secara hukum.

Dony mengatakan untuk menjaga akuntabilitas program kerja, DSI telah menjadwalkan proses evaluasi operasional secara berkala setiap tiga bulan sekali. Langkah peninjauan ini dirancang untuk memantau efektivitas kebijakan serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan target peningkatan pendapatan negara.

Pelaku usaha juga tetap memegang kendali atas operasional pengiriman barang ke luar negeri. Namun, eksportir kini diwajibkan untuk melakukan pelaporan aktivitas perdagangan mereka kepada PT DSI melalui integrasi sistem layanan ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

DSI dapat membantu menekan under invoicing melalui integrasi data dan analitik risiko, tanpa menambah layer perizinan

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dapat memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis tanpa menambah beban baru bagi dunia usaha.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Chandra Wahjudi mengatakan DSI dapat membantu pengawasan ekspor melalui integrasi data dan analitik risiko, terutama untuk menekan praktik under invoicing.

​​​​​​​"DSI dapat membantu menekan under invoicing melalui integrasi data dan analitik risiko, tanpa menambah layer perizinan," kata Chandra dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, penguatan tata kelola ekspor perlu tetap disertai kepastian prosedur dan ruang klarifikasi bagi eksportir agar iklim investasi tetap terjaga.

Chandra menilai seluruh mandat operasional DSI harus berlandaskan hukum yang jelas, akuntabel dan dijalankan tanpa menambah beban administratif bagi pelaku usaha.

Ia juga memandang positif komitmen DSI merekrut talenta profesional dari pasar untuk memperkuat kapasitas teknis lembaga tersebut.

"Komitmen DSI untuk merekrut profesional terbaik yang ada di market adalah sinyal positif. Hal ini juga menunjukkan bahwa DSI ingin bekerja secara profesional serta responsif menghadapi dinamika geopolitik global," ujarnya.

Menurut Chandra, pelaku pasar masih menunggu realisasi proses rekrutmen tersebut, termasuk keterbukaan seleksi, profil manajemen yang kredibel, serta kebijakan benturan kepentingan yang jelas.

Ia menjelaskan DSI dapat mendukung penegakan tata kelola niaga apabila sistem pengawasannya terhubung dengan sektor perbankan, otoritas pelabuhan, bea cukai dan pihak terkait lainnya.

Integrasi data lintas sektor tersebut diharapkan mampu menutup celah yang kerap dimanfaatkan eksportir tidak patuh tanpa menambah proses manual bagi pelaku usaha yang patuh.

Apindo juga memandang positif masa transisi kebijakan hingga 1 Januari 2027 karena memberikan waktu adaptasi bagi pelaku usaha.

Chandra menambahkan kewajiban yang saat ini dinilai berfokus pada pelaporan ekspor tanpa mengubah jalur perdagangan dapat mengurangi risiko guncangan regulasi.

Namun demikian, ia menyebut konsultasi aktif dengan eksportir dan asosiasi perlu terus dilakukan agar masukan dunia usaha tercermin dalam pelaksanaan kebijakan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan DSI akan berperan memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor.

"Tujuannya untuk mencegah praktik under invoicing, transfer pricing dan terkait dengan pelarian devisa hasil ekspor," kata Airlangga.

Pada tahap awal, terdapat tiga komoditas utama yang akan diatur DSI, yakni batu bara, kelapa sawit dan ferro alloy.

Ketiga komoditas tersebut pada 2025 memiliki nilai ekspor mencapai 66,13 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.187 triliun, setara 23,4 persen dari total ekspor nasional.

Pemerintah memastikan implementasi DSI tetap mengedepankan kepastian berusaha, menjaga kelancaran arus barang, menghormati kontrak berjalan serta memperhatikan kepentingan mitra dagang.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Upaya memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas global terus menjadi perhatian berbagai pemangku kepentingan. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah penerapan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas strategis, yang dinilai dapat meningkatkan daya tawar Indonesia di pasar internasional sekaligus memperbaiki tata kelola perdagangan nasional.

Sebagai salah satu negara penghasil sumber daya alam terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam pasokan berbagai komoditas utama seperti minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya, batu bara, serta produk logam. Namun, besarnya kapasitas produksi tersebut dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan pengaruh Indonesia dalam menentukan arah perdagangan maupun pembentukan harga di pasar global.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung, dalam keteranganya mengatakan Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam memperkuat pengaruhnya terhadap mekanisme harga komoditas sawit dunia. Padahal, Indonesia merupakan produsen terbesar minyak sawit global.

Menurut Tungkot, sistem ekspor yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi berpotensi meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai perdagangan internasional. "Dengan pengelolaan ekspor yang lebih terkonsolidasi, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk memainkan peran strategis dalam pembentukan harga komoditas global," kata dia dalam keteranganya.

Pandangan serupa disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan yang menilai perbaikan tata kelola ekspor merupakan bagian penting dari upaya membangun sistem perdagangan yang lebih efisien, transparan, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara.

Selain itu, penguatan tata niaga ekspor juga dinilai dapat mendukung agenda industrialisasi dan hilirisasi yang tengah didorong pemerintah. Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah, menegaskan kebijakan perdagangan komoditas harus mampu memperkuat daya saing industri nasional, khususnya pada sektor-sektor yang menjadi prioritas pengembangan.

Menurut Arif, pengendalian yang lebih baik terhadap rantai pasok dan distribusi komoditas strategis dapat membantu Indonesia memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari sumber daya alam yang dimiliki.

Meski demikian, implementasi kebijakan tersebut perlu dilakukan secara cermat. Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, M.E., mengingatkan setiap perubahan kebijakan harus tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepastian usaha, dan keberlanjutan iklim investasi.

Ia menilai keberhasilan reformasi tata kelola ekspor akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menciptakan regulasi yang jelas dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Di saat yang sama, kebijakan tersebut juga harus mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat perannya dalam perdagangan komoditas dunia. Namun, pencapaian tersebut memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, pelaku industri, lembaga keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekosistem ekspor nasional.

Melalui tata kelola ekspor yang lebih terintegrasi, Indonesia tidak hanya berpeluang mempertahankan status sebagai produsen utama berbagai komoditas strategis, tetapi juga meningkatkan pengaruh dalam pembentukan harga global, memperbesar nilai tambah dalam negeri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

JAKARTA, KOMPAS.com – Kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai berpotensi menjadi instrumen negara untuk memperkuat tata kelola sekaligus meningkatkan nilai tambah ekspor sumber daya alam (SDA), sepanjang memiliki dasar regulasi yang jelas dan tidak menambah beban birokrasi.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengatakan, legitimasi mandat DSI sebagai badan usaha milik negara yang menangani ekspor SDA cukup kuat apabila pemerintah memberikan landasan hukum serta penugasan yang jelas.

Menurut dia, DSI perlu memosisikan diri sebagai operator bisnis dan bukan regulator baru agar tidak memunculkan tumpang tindih kewenangan.

Selain itu, Bisman menilai keberadaan DSI juga dapat membantu mengatasi berbagai tantangan dalam industri ekspor komoditas, termasuk praktik under invoicing yang selama ini dinilai merugikan keuangan negara.

Melalui transparansi data dan integrasi informasi perdagangan, peluang untuk menekan manipulasi nilai ekspor dinilai akan semakin besar.

"Asal ini mekanismenya bagus, transparan dan tidak menambah beban birokrasi, maka tidak akan berdampak buruk terhadap investasi," ujar Bisman dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Sistem terintegrasi dinilai perkuat pengawasan ekspor

Bisman mengatakan implementasi sistem pelacakan transaksi yang terintegrasi akan berdampak positif terhadap efektivitas pengawasan volume maupun harga komoditas ekspor di lapangan.

Menurut dia, selama prinsip transparansi dijalankan secara konsisten dan didukung penegakan hukum, sistem tersebut dapat memperkuat tata kelola perdagangan komoditas.

Pemerintah sendiri menerapkan masa transisi pelaksanaan kebijakan mulai Juni hingga Desember 2026. Dalam periode tersebut, kewajiban yang diterapkan baru sebatas pelaporan ekspor.

Bisman menilai langkah tersebut merupakan pendekatan yang bijak dan dilakukan secara hati-hati karena memberikan ruang adaptasi yang memadai bagi pelaku usaha.

Dengan adanya masa transisi, risiko operasional yang berkaitan dengan potensi gangguan kontrak dagang diharapkan dapat diantisipasi dan diminimalkan sejak awal.

Ia juga mengapresiasi adanya proses diskusi selama masa transisi untuk menyusun regulasi operasional yang mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.

Menurut Bisman, masukan dari pelaku usaha perlu menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan.

"Suara dan aspirasi pelaku usaha harus benar-benar didengar, agar kualitas kebijakan mempertimbangkan kondisi lapangan. Walaupun keputusan akhir tetap harus yang terbaik untuk kepentingan nasional," ujarnya.

Danantara siapkan diskusi dengan pelaku usaha

Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan pihaknya akan lebih dahulu melakukan diskusi dengan para pelaku usaha untuk memantapkan posisi DSI sebagai penjaga devisa hasil ekspor (DHE).

Salah satu pembahasan dalam masa transisi tersebut adalah penyusunan patokan harga komoditas bersama pemerintah dan pelaku usaha.

“Dalam tahapan transisi selama enam bulan, akan banyak diskusi yang dilakukan termasuk penentuan patokan harga bersama pemerintah dan pelaku usaha,” kata Dony.

Ia menjelaskan, proses diskusi dilakukan agar kebijakan baru tersebut tidak merugikan pelaku usaha ekspor.

Dengan demikian, keberadaan DSI diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan eksportir.

Dony menambahkan, masa transisi akan dievaluasi pada tiga bulan pertama pelaksanaan.

Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan implementasi kebijakan pada tahap berikutnya, dengan target penerapan penuh mekanisme ekspor melalui DSI mulai 1 Januari 2027.

DSI dinilai perlu bangun kredibilitas di pasar global

Lebih lanjut, Bisman mengatakan persaingan bebas di pasar global menuntut DSI segera membangun kredibilitas, tata kelola perusahaan yang kuat, serta jaringan akses pasar yang luas.

Menurut dia, pembeli internasional umumnya memberikan perhatian besar terhadap kepastian pasokan barang, kualitas komoditas yang konsisten, kepatuhan terhadap kontrak, hingga kemampuan dukungan pembiayaan.

Karena itu, komitmen menjaga integritas operasional dan profesionalisme di seluruh lini dinilai penting untuk membangun reputasi DSI di pasar internasional.

Selain itu, pengawasan juga diperlukan untuk menutup berbagai celah penyimpangan dalam tata niaga ekspor komoditas.

"DSI perlu fokus meningkatkan transparansi dan nilai tambah ekspor nasional. Tata kelola yang profesional dan fair harus menjadi prioritas agar mendapat kepercayaan pasar global. Tata kelola harus bersih dan hindari rente," kata Bisman.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, MEDAN - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatra Utara (Sumut) meyakini ekonomi regional Sumut tetap bisa tumbuh di atas 5% (year-on-year/yoy) pada tahun 2026 meski kondisi global penuh gejolak.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Ameriza M Moesa mengatakan optimisme pertumbuhan ekonomi Sumut di atas 5% tahun 2026 didasari oleh sejumlah pertimbangan, terutama dari sisi ekspor yang disebutnya terdampak peningkatan harga komoditas walaupun dari sisi konsumsi tertekan.

"Sumatra Utara ini masih resource-based economy (berbasis sumber daya). Situasi global mengakibatkan harga komoditas meningkat sehingga ekspor kita juga nilainya meningkat. Jadi, kami perkirakan nanti di akhir tahun net ekspor kita ada sedikit peningkatan meskipun di sektor konsumsi agak sedikit melambat," ujar Ameriza dalam Forum North Sumatra Economic Xceleration Talk (NEXT) Triwulan II di Medan, Kamis (25/6/2026).

Dia mengatakan kondisi geopolitik global memberi tekanan pada ekonomi Indonesia termasuk Sumatra Utara. Kenaikan harga barang yang belakangan terjadi akibat akumulasi berbagai faktor berpotensi besar menekan sisi konsumsi.

Ameriza bahkan menyebut sebagian masyarakat telah menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Namun, perlambatan itu disebutnya akan terselamatkan oleh ekspor, khususnya untuk bahan-bahan tambang dan komoditas pertanian.

Sementara dari sisi inflasi, KPw BI Sumut juga meyakini angka inflasi wilayah ini di tahun 2026 akan kembali ke dalam rentang sasaran 2,5% plus minus 1% seiring membaiknya produksi pertanian Sumut di tengah kabar terpaan El Nino.

Begitu pula dengan dampak bencana Sumatra yang disebut Ameriza sudah semakin menurun sehingga membuat aktivitas ekonomi masyarakat semakin lancar.

Pertimbangan-pertimbangan itu yang menjadi landasan optimisme BI akan pertumbuhan ekonomi Sumut tahun ini di tengah kondisi yang serba tidak pasti.

Ameriza mengatakan Bank Indonesia berkomitmen kuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi, khususnya terkait dengan stabilitas nilai tukar rupiah dan stabilitas inflasi.

Sinergi, inovasi, dan kolaborasi menurutnya menjadi kunci untuk menjawab tantangan dinamika ekonomi di Sumatra Utara.

"Kami perkirakan Sumut ini bisa tumbuh lebih tinggi ekonominya di tahun 2026. Kalau tahun 2025 sebesar 4,98%, tahun ini kami perkirakan angkanya berada di atas 5%. Dukungan seluruh pemangku kepentingan penting untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus mempercepat transformasi ekonomi di daerah," tandasnya.