Pemerintah Amerika Serikat (AS) sepakat untuk memangkas tarif impor Bangladesh menjadi 19 persen. Hal itu dilakukan usai kedua negara resmi mengumumkan kesepakatan kerangka kerja berupa Perjanjian Perdagangan Timbal Balik.

Perjanjian untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral tersebut disepakati pada Senin (9/2).

Kesepakatan itu berlandaskan perjanjian pada US - Bangladesh Trade and Investment Cooperation Forum Agreement (TICFA) yang disepakati pada 2013.

Melansir laman resmi Gedung Putih, kesepakatan antara AS dan Bangladesh bertujuan untuk memperdalam integrasi pasar dan mendorong pertumbuhan inklusif. Nantinya, perjanjian memberikan akses kepada eksportir AS dan Bangladesh ke pasar masing-masing.

"AS akan mengurangi tarif impor sebagaimana ditetapkan dalam dalam Peraturan Eksekutif 14257 tanggal 2 April 2025, menjadi 19 persen untuk barang-barang asal Bangladesh," jelas keterangan resmi Gedung Putih, dikutip Rabu (11/2).

Selanjutnya, AS akan mengidentifikasi produk-produk dari daftar yang tercantum dalam Lampiran III (Potensi Penyesuaian Tarif untuk Mitra yang Selaras), pada peraturan Eksekutif 14346 tanggal 5 September 2025 (Mengubah Cakupan Tarif Impor dan Menetapkan Prosedur untuk Menerapkan Perjanjian Perdagangan dan Keamanan) untuk menerima tarif timbal balik nol persen.

AS berkomitmen untuk menetapkan mekanisme impor barang-barang tekstil dan pakaian tertentu dari Bangladesh dengan tarif nol persen. Mekanisme tersebut akan menetapkan volume impor pakaian dan tekstil dari Bangladesh yang bisa masuk ke AS dengan tarif yang dipangkas. Namun, volume tersebut akan ditentukan dengan kuantitas ekspor tekstil.

Kedua negara juga berkomitmen untuk mengatasi hambatan non-tarif Bangladesh yang memengaruhi perdagangan dan investasi bilateral di bidang prioritas. Itu termasuk menerima produksi kendaraan yang dibangun sesuai standar keselamatan dan emisi kendaraan bermotor Federal AS.

Selain itu, menerima sertifikat Badan Pengawas Obat dan Makanan AS dan farmasi, hingga menghapus pembatasan impor atau persyaratan perizinan pada barang-barang hasil remanufaktur AS atau bagian-bagiannya.

Bangladesh juga mengizinkan untuk transfer data bebas melintasi perbatasan, mendukung adopsi moratorium permanen untuk bea cukai pada transmisi elektronik di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). 

Negara di Asia Selatan itu juga mengikuti proses berbasis sains dan risiko yang memungkinkan negara untuk impor makanan dan barang pertanian AS yang aman.

Selain itu, disepakati juga penghapusan hambatan di pasar asuransi, mendigitalisasi prosedur bea cukai, hingga mengadopsi dan menerapkan praktik regulasi yang baik.

Di samping itu, Bangladesh juga berkomitmen melindungi hak-hak buruh yang diakui secara global. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengadopsi dan melarang impor barang yang diproduksi oleh pekerja paksa. Bangladesh juga akan mengubah undang-undang ketenagakerjaannya, untuk memastikan bahwa hak pekerja atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif dipenuhi. Begitu juga dengan memperkuat penegakan hukum ketenagakerjaan.

Ke depan, AS dan Bangladesh berkomitmen untuk memperkuat keselarasan ekonomi dan keamanan nasional, dengan meningkatkan rantai pasokan dan inovasi. Kedua negara akan memerangi aktifitas penyelewengan bea masuk, bekerja sama mengendalikan ekspor, serta berbagi informasi investasi masuk di wilayah masing-masing.

AS juga berencana mempertimbangkan dukungan pembiayaan investasi di sektor-sektor penting Bangladesh. Hal itu bekerja sama dengan mitra sektor swasta AS.

Di sisi lain, AS dan Bangladesh mencatat kesepakatan komersial baru-baru ini dan mendatang di bidang pertanian energi dan teknologi. Beberapa diantaranya seperti pengadaan pesawat terbang, pembelian produk pertanian AS senilai US$3,5 miliar, termasuk gandum, kedelai, kapas dan jagung. Ada juga pembelian produk energi dengan nilai kisaran US$15 miliar selama 15 tahun.