Puluhan hotel milik BUMN resmi disatukan di bawah naungan InJourney sebagai bagian dari transformasi BUMN di sektor pariwisata.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria mengatakan integrasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat nilai aset BUMN.

Menurutnya, penyatuan seluruh hotel BUMN akan menjadi fondasi untuk menciptakan nilai tambah, sekaligus membangun portofolio industri pariwisata yang lebih efisien dan kompetitif.

"Penyatuan seluruh hotel BUMN di bawah payung InJourney adalah lompatan besar dalam menata ulang dan memperkuat nilai aset hospitality kita agar lebih berdaya saing. Dengan proyeksi 120 hotel, InJourney akan menjadi operator hotel kedua terbesar di Indonesia," kata Dony dalam rilisnya, Jumat (26/6).

Dony mengatakan skema Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) dirancang agar proses konsolidasi berjalan secara prudent dengan mengedepankan tata kelola yang baik.

Diketahui, sebanyak 45 hotel dari sejumlah BUMN telah menandatangani CSPA sebagai bagian dari proses konsolidasi aset hotel di bawah InJourney. Dengan langkah tersebut, portofolio industri pariwisata diharapkan menjadi lebih efesien dan terintegrasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghadapi tekanan dari sejumlah anggota kongres dan kelompok pro-Israel untuk menyerahkan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terbaru dengan Iran kepada kongres sebagaimana diatur dalam Iran Nuclear Agreement Review Act atau INARA.

Desakan tersebut muncul setelah pemerintah Trump menyepakati sebuah memorandum dengan Iran yang bertujuan mengakhiri konflik antara AS, Israel, dan Iran, sekaligus membuka jalan bagi perundingan baru terkait program nuklir Teheran.

Salah satu tokoh yang pertama kali meminta agar kesepakatan itu dikaji Kongres adalah Senator Partai Republik Lindsey Graham.

"Berdasarkan undang-undang kami, setiap kesepakatan nuklir dengan Iran akan dikirim ke kongres untuk ditinjau dan dilakukan pemungutan suara. Saya berharap dapat meninjau produk akhirnya," tulis Lindsey Graham dikutip melalui Aljazeera, Sabtu (20/6/2026).

INARA, yang disahkan pada tahun 2015 saat pemerintahan Barack Obama merundingkan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), mewajibkan presiden menyerahkan setiap kesepakatan terkait program nuklir Iran kepada kongres dalam waktu 5 hari setelah disepakati.

Setelah dokumen diserahkan, kongres memiliki waktu 30 hari untuk melakukan peninjauan dan dapat mengeluarkan resolusi persetujuan.

Namun, resolusi tersebut masih dapat diveto oleh presiden sehingga memerlukan dukungan dua pertiga suara di kedua kamar Kongres untuk membatalkannya.

Perdebatan muncul karena memorandum terbaru antara AS dan Iran tidak hanya mencakup isu nuklir, tetapi juga menjanjikan penghentian konflik, pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz, pencabutan blokade pelabuhan Iran, hingga pelonggaran sanksi terhadap sektor energi Iran.

Kesepakatan itu juga menetapkan kedua negara akan mempertahankan status quo program nuklir selama proses negosiasi berlangsung, sementara Iran akan mengurangi tingkat pengayaan uranium tinggi dengan cara yang masih akan dibahas.

Meski Trump sempat menyatakan terbuka untuk menyerahkan kesepakatan tersebut ke kongres, hingga kini pemerintahannya belum mengambil langkah resmi.

"Saya menyukai gagasan itu. Maksud saya, siapa yang tidak menyetujuinya?" kata Trump kepada wartawan awal pekan ini.

Sejumlah pakar hukum menilai memorandum tersebut memenuhi kriteria yang diatur dalam INARA sehingga wajib ditinjau kongres.

Mantan penasihat hukum Gedung Putih era Obama Tess Bridgeman menilai aturan itu berlaku terhadap MoU terbaru maupun perjanjian yang mungkin dicapai pada masa mendatang.

Namun, Bridgeman juga berpendapat INARA seharusnya dicabut karena berisiko menghambat proses diplomasi.

"INARA bukanlah cara yang tepat bagi Kongres untuk terlibat dalam program nuklir Iran, dan hal tersebut bahkan lebih benar lagi saat ini," tulisnya dalam artikel di forum kebijakan Just Security.

Pandangan serupa disampaikan profesor hukum dari Harvard Law School Jack Goldsmith. Menurutnya, komitmen Trump untuk segera mencabut sanksi terhadap industri minyak Iran berpotensi bertentangan dengan ketentuan INARA.

"Saya rasa presiden tidak mempunyai wewenang berdasarkan hukum dalam negeri untuk mengeluarkan keringanan ini," tulis Goldsmith.

Meski demikian, Goldsmith mencurigai kongres maupun lembaga-lembaga hukum akan memaksa Trump untuk mematuhi ketentuan tersebut.

Perdebatan mengenai INARA juga memunculkan tudingan kemunafikan politik. Sejumlah senator Demokrat menilai Partai Republik sebelumnya tidak terlalu mempermasalahkan keterlibatan Kongres ketika Trump melancarkan operasi militer terhadap Iran tanpa persetujuan legislatif.

Senator Demokrat Chris Van Hollen menilai sikap terbaru sejumlah anggota Partai Republik menunjukkan standar ganda.

"Senator Partai Republik yang awalnya sejalan dengan tugas konstitusional mereka dalam memulai perang melawan Iran tiba-tiba menuntut agar kongres berperan dalam menghentikan perang tersebut. Banyak sekali penghasutan perang yang terjadi," ucap Van Hollen.

Kelompok pro-Israel seperti American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) dan Jewish Institute for National Security of America (JINSA) juga menjadi pihak yang paling vokal mendesak keterlibatan kongres.

Hingga kini, belum jelas apakah Trump akan mematuhi ketentuan INARA atau memilih melanjutkan pendekatan yang selama ini memperluas interpretasi kewenangan presiden dalam urusan luar negeri dan keamanan nasional.

Namun, polemik tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu isu utama dalam membahas politik AS terkait hubungan dengan Iran dalam beberapa bulan mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmen Indonesia untuk menekan emisi gas rumah kaca melalui target iklim yang telah ditetapkan dalam dokumen nasional maupun komitmen internasional.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup Laksmi Widyajayanti mengatakan Indonesia terus menjalankan komitmen yang telah disampaikan dalam Persetujuan Paris (Paris Agreement) untuk membatasi kenaikan suhu global.

"Indonesia secara nyata menegaskan komitmennya terkait dengan perubahan iklim terhadap Paris Agreement untuk menjaga kenaikan suhu global kita tetap berada sedekat mungkin pada batas 1,2 derajat Celsius," ujar Laksmi dalam keterangan pers di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, komitmen tersebut tercermin dalam target Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC) 2030. Pemerintah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% dengan upaya domestik dan hingga 42,20% melalui dukungan internasional.

Selain itu, pemerintah juga menjalankan strategi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim yang tertuang dalam dokumen Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050).

Laksmi mengatakan isu perubahan iklim menjadi salah satu fokus peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Secara global, peringatan tahun ini mengusung tema Inspired by Nature for Climate, for Our Future yang didukung kampanye Now for Climate.

Menurut dia, tema tersebut menitikberatkan pada penguatan solusi berbasis alam (nature-based solutions/NBS), peningkatan partisipasi publik, dan pemanfaatan teknologi hijau untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

"Tema ini diarahkan untuk memperkuat aksi iklim berbasis alam atau nature based solutions, memperluas partisipasi publik secara inklusif serta menampilkan inovasi teknologi hijau guna memitigasi dampak buruk perubahan iklim yang kian nyata," katanya.

Sejalan dengan tema global tersebut, Indonesia menetapkan tema Hari Lingkungan Hidup Nasional 2026 yakni "Saatnya Kita Bekerja untuk Iklim".

Laksmi mengatakan tema tersebut ditujukan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam aksi lingkungan dan iklim.

"Indonesia merespon secara progresif dan menetapkan Hari Lingkungan Hidup Nasional Tahun 2026 dengan tema Saatnya Kita Bekerja untuk Iklim. Tema nasional ini memang dirancang sebagai instrumen penggerak untuk mentransformasikan paradigma masyarakat dalam pengelolaan lingkungan," tandasnya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mempercepat upaya penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) untuk memperluas akses pasar, meningkatkan perdagangan, serta memperkuat kerja sama investasi antara Indonesia dan Uni Eropa.

Dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di sela Brussels Economic Security Forum di Brussel, Belgia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic membahas sejumlah strategi guna memastikan proses ratifikasi IEU-CEPA terselesaikan sesuai target pada semester II tahun 2026.

"Kami menargetkan proses ratifikasi IEU-CEPA dapat diselesaikan pada semester II 2026 sehingga implementasinya dapat dimulai pada awal 2027," ujar Airlangga di Brussel, Jumat (5/6).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk mendorong penyelesaian berbagai tahapan yang diperlukan agar proses ratifikasi berjalan sesuai jadwal. Pembahasan juga mencakup langkah-langkah lanjutan jelang kunjungan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic ke Jakarta.

Selain membahas IEU-CEPA, Airlangga dan Komisioner Maros juga mendiskusikan program Global Gateway Uni Eropa yang diarahkan untuk mendukung berbagai proyek strategis, termasuk investasi dan pengembangan sektor mineral kritis.

Kerja sama pada sektor tersebut memiliki prospek yang besar mengingat Indonesia tengah mempercepat program hilirisasi sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, sementara Uni Eropa membutuhkan pasokan mineral strategis untuk mendukung transisi energi dan pengembangan industri teknologi hijau.

"Kami juga membahas peluang kerja sama investasi melalui berbagai program strategis, termasuk pengembangan sektor mineral kritis yang menjadi perhatian kedua pihak," kata Airlangga.

Saat ini, IEU-CEPA disebut sebagai instrumen penting dalam memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa. Untuk itu, penyelesaian proses ratifikasi menjadi prioritas, sehingga manfaat perjanjian dapat segera dirasakan oleh pelaku usaha dari kedua negara.

Salah satu manfaat yang akan diperoleh dari implementasi IEU-CEPA, adalah penghapusan tarif perdagangan pada sekitar 98 persen pos tarif. Bagi Indonesia, kesepakatan tersebut akan membuka akses pasar yang lebih luas ke Uni Eropa melalui fasilitas tarif nol persen untuk sebagian besar produk ekspor nasional, yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar Eropa dan mendukung pertumbuhan ekspor nasional.

Pertemuan ini turut menegaskan komitmen Indonesia dan Uni Eropa untuk terus memperkuat kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan. Penyelesaian ratifikasi IEU-CEPA pada semester II tahun 2026 diharapkan menjadi tonggak penting bagi peningkatan hubungan ekonomi kedua kawasan, yang akan mendukung implementasi penuh perjanjian pada awal tahun 2027.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menutup tahun buku 2025 dengan kinerja yang mencerminkan keberlanjutan penciptaan nilai bagi pemegang saham, seiring dengan percepatan eksekusi agenda transformasi perusahaan.

Sepanjang 2025, Telkom membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp146,7 triliun. Dari capaian tersebut, perseroan mencatat laba bersih (net income) sebesar Rp17,8 triliun dengan margin laba bersih 12,1 persen. Sementara itu, laba bersih yang telah dinormalisasi (normalized net income) tercatat sebesar Rp22,7 triliun dengan margin 15,4 persen.

Kinerja operasional perusahaan juga tetap solid. EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi) konsolidasi mencapai Rp72,2 triliun dengan margin EBITDA sebesar 49,2 persen. Adapun normalized EBITDA tercatat Rp73,2 triliun dengan margin 49,9 persen.

Sejalan dengan arah transformasi dan penguatan fundamental, perseroan mencatat Total Shareholder Return (TSR) sebesar 35,7% sepanjang 2025, yang terdiri dari capital gain sebesar 28,4% dan dividend yield 7,3%.

Hal ini mencerminkan respons positif pasar terhadap eksekusi strategi transformasi Telkom, yang turut didukung oleh kebijakan pengembalian nilai kepada pemegang saham secara konsisten melalui payout ratio sebesar 89% untuk pembayaran tahun buku 2024 serta pelaksanaan program share buyback dengan nilai maksimal Rp3 triliun yang masih berlangsung hingga Mei 2026.

Akselerasi Eksekusi Strategi Transformasi TLKM 30

Di tengah tekanan kondisi makroekonomi dan tantangan yang dihadapi sektor telekomunikasi dalam beberapa tahun terakhir, Telkom terus beradaptasi dan bertransformasi baik dari sisi strategi perusahaan, model bisnis, maupun produk dan layanan.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, menegaskan bahwa eksekusi strategi transformasi telah menjadi fokus utama perseroan sejak 2025.

"Lewat strategi TLKM 30, Telkom memantapkan arah transformasi yang lebih terstruktur untuk mengakselerasi terwujudnya visi sebagai penggerak ekosistem digital nasional yang berdaya saing global, sekaligus menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan," kata Dian dikutip Senin (1/6).

Melalui strategi transformasi jangka menengah TLKM 30, Telkom fokus pada eksekusi empat pilar besar, pilar pertama yakni Operational & Service Excellence, sebagai upaya memperkuat prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Hal ini juga mendorong peningkatan disiplin organisasi yang berkelanjutan, termasuk budaya kerja unggul, proses yang efisien, serta peningkatan kualitas layanan untuk mendukung pengalaman pelanggan yang lebih baik.

Pada pilar transformasi kedua, perseroan melakukan Streamlining sebagai strategi penataan portofolio non-core business agar perseroan dapat kembali mendorong kontribusi yang lebih optimal dan efisiensi operasional, serta meningkatkan keunggulan kompetitif pada core business di sektor telekomunikasi dan digital.

Implementasi strategi tersebut tercermin melalui proses divestasi AdMedika dan anak usahanya TelkoMedika yang telah mencapai tahap Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) menuju divestasi penuh pada akhir paruh pertama 2026.

Divestasi penuh atas AdMedika dan TelkoMedika juga akan berkontribusi terhadap peningkatan arus dividen (dividend stream). Beberapa entitas dengan bisnis serupa atau tidak sesuai dengan core business di ekosistem TelkomGroup juga sedang dirampingkan.

Selanjutnya, pada pilar transformasi ketiga perseroan berfokus pada upaya peningkatan nilai tambah (Unlock Value), salah satunya melalui penguatan fondasi bisnis infrastruktur digital yaitu konektivitas fiber.

Inisiatif ini ditujukan untuk meningkatkan utilisasi aset dan memaksimalkan Return on Assets (ROA), sekaligus memperluas kontribusi Telkom dalam mendukung konektivitas nasional.

Pemisahan sebagian bisnis dan aset Wholesale Fiber Connectivity kepada InfraNexia ditandai dengan penandatanganan Conditional Spin-off Agreement (CSA) pada Desember 2025 yang merupakan fase carve-out tahap pertama.

Langkah ini juga menjadi bagian dari arah transformasi menuju strategic holding yang lebih fokus pada penguatan penciptaan nilai, pengelolaan portofolio bisnis yang lebih optimal, serta percepatan eksekusi strategi secara berkelanjutan.

Sebagai pilar transformasi keempat, Telkom tengah menjalankan Modus-operandi shift, perubahan dari operating holding menjadi strategic holding, dengan melakukan delayering untuk memperkuat fokus bisnis di empat segmen Operating Company (OpCo), yakni pada segmen B2C, B2B Infrastructure, B2B ICT, dan International.

Telkom sebagai entitas strategic holding nantinya akan berfokus pada sinergi penciptaan nilai dan penguatan tata kelola antar segmen, sementara operasional bisnis dijalankan di entitas OpCo dengan lini usaha yang terfokus.

Transformasi ini diharapkan semakin memperkuat fundamental perusahaan, mengharmonisasi lini bisnis sehingga tidak terjadi tumpang tindih, sekaligus meningkatkan penciptaan nilai yang berkelanjutan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Penyajian Laporan Keuangan

Sebagai tindak lanjut agenda total governance reset yang diamanatkan Danantara Indonesia, Telkom melakukan penyelarasan kebijakan akuntansi guna meningkatkan akurasi penyajian laporan keuangan, termasuk memastikan prinsip yang digunakan dalam menentukan satuan masa manfaat dan klasifikasi aset menjadi lebih tepat.

Hal ini menyebabkan performa laba bersih mengalami kontraksi sebesar 9,5% YoY, sebagai dampak peningkatan beban percepatan depresiasi. Seiring penerapan kebijakan tersebut, perseroan turut melakukan restatement atas laporan keuangan tahun 2023 dan 2024. Inisiatif ini sekaligus

memperkuat praktik tata kelola yang transparan, prinsip kehati-hatian, dan disiplin dalam pengelolaan aset, sejalan dengan implementasi pilar pertama TLKM 30, yakni Operational and Service Excellence.

Pemulihan Pasar di Segmen B2C

Segmen Mobile dan Fixed Broadband (B2C) masih menjadi salah satu kontributor utama pendapatan perseroan. Telkomsel sebagai OpCo yang fokus pada segmen B2C berhasil membukukan pendapatan tahun buku 2025 sebesar Rp109,2 triliun secara konsolidasian.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan digital berkualitas mendorong kenaikan signifikan trafik data sebesar 15% YoY.

Average Revenue Per User (ARPU) juga bergerak ke arah pemulihan positif yang menunjukkan kondisi pasar yang lebih stabil mulai dari paruh kedua 2025 dan diperkirakan secara bertahap akan terus meningkat, sejalan dengan kompetisi industri yang lebih sehat.

Sehingga pada 2026, Telkomsel akan terus fokus menjaga ARPU melalui penyesuaian harga yang tepat sasaran dan memastikan keunggulan kualitas jaringan guna menekan angka perpindahan pelanggan.

Langkah ini diiringi dengan penguatan ekosistem digital agar layanan Telkomsel tetap relevan bagi masyarakat.

Di sisi lain, ekspansi layanan internet rumah kini dilakukan secara lebih tajam dengan memperhatikan kemampuan belanja masyarakat serta memastikan efektivitas pemanfaatan modal untuk menjaga pertumbuhan perusahaan yang sehat secara jangka panjang.

"Sepanjang tahun 2025 Telkom telah berhasil menjaga kinerja yang stabil berkat strategi transformasi TLKM 30. Di tahun 2026, Telkom berada pada fase penting dalam mengakselerasi dan melanjutkan eksekusi transformasi," kata Dian

"Dengan disiplin operasional, kami semakin yakin dapat memperkuat daya saing dan menciptakan nilai yang berkelanjutan. Ke depan, Telkom akan terus melangkah dengan arah yang lebih terstruktur untuk menghadirkan kinerja yang semakin solid serta memberikan manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan," tutup Dian.

Bisnis.com,JAKARTA- Koalisi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (MKE) mempertanyakan dasar hukum bagi Pemerintah Indonesia pemberian pengecualian kewajiban penempatan 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di Bank Himbara bagi Amerika Serikat.

Dalam siaran pers bersama Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development (Infid), koalisi itu mempertanyakan hal itu dikarenakan perjanjian perdagangan resiprokal bilateral dengan Amerika Serikat masih belum diratifikasi oleh Indonesia.

Respons kritis ini dilakukan terkait pernyataan Menko Ekonomi Airlangga Hartarto yang mengatakan akan memberikan pengecualian bagi negara eksportir yang berasal dari negara mitra dagang yang telah memiliki perjanjian perdagangan bilateral atau free trade agreement (FTA) dengan Indonesia.

Olisias Gultom, Direktur Sahita Institute (Hints), menilai kebijakan kewajiban penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di dalam negeri, khususnya bank Himbara, adalah langkah yang sangat baik bagi pemerintah untuk memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional, khususnya di tengah tekanan ekonomi akibat melemahnya nilai tukar rupiah dan kapasitas fiskal dalam membiayai defisit APBN.

“Pengecualian yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada eksportir dari mitra dagang luar negeri yang telah memiliki FTA harus dilakukan secara hati-hati dan berpotensi kurang efektif dalam Upaya memaksimalkan ketahanan ekonomi mengingat peran signifikan Perusahaan asing di dalam kegiatan eksportir SDA. Justru, pemberian pengecualian akan kembali memberikan karpet merah bagi korporasi multinasional untuk bisa mengeruk keuntungan lebih banyak dari bisnis di sektor ekstraktif ini”, ujarnya, Senin (25/5/2026).

Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional PWYP Indonesia, menegaskan bahwa kebijakan DHE SDA pada prinsipnya adalah instrumen minimal untuk mencegah capital flight di sektor sumber daya alam.

"Selama ini eksploitasi sumber daya alam, khususnya sektor ekstraktif, telah meninggalkan jejak krisis sosial-ekologis yang masif di tapak. Menurutnya, sangat tidak adil jika kerusakan lingkungannya ditinggalkan di Indonesia, sementara keuntungan finansialnya dibiarkan terbang ke luar negeri.

“Memberikan pengecualian DHE SDA melalui kompromi perjanjian dagang seperti Indonesia-AS ART merupakan bentuk nyata ketundukan tata kelola kita terhadap tekanan aktor global, yang jelas-jelas mengkhianati kedaulatan bangsa," tegas Aryanto.

Aryanto juga menyoroti bahwa keberhasilan kebijakan DHE SDA ini sangat bergantung pada transparansi penuh dalam pelaksanaannya, pengawasan yang akuntabel, serta perlindungan agar tidak memberatkan pelaku usaha secara tidak proporsional.

Sementarai tu, Rachmi Hertanti, Peneliti Transnational Institute, menilai secara khusus pemberian pengecualian kewajiban pengalihan hasil ekspor di dalam negeri kepada AS tidak dapat dilakukan mengingat perjanjian Indonesia-AS ART belum berlaku karena ratifikasi belum dilakukan.

Apalagi status tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Trump sebagai tindakan ilegal atau tidak sah oleh Putusan Supreme Court AS menjadikan Indonesia-AS ART juga tidak memiliki dasar hukum.

“Pemerintah Indonesia telah terikat komitmen untuk meninjau kembali persyaratan kewajiban pengalihan hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri dan mendesak agar dalam waktu 12 bulan sejak Perjanjian ART berlaku kewajiban tersebut harus dihapuskan. Akan tetapi, hingga saat ini proses ratifikasi Perjanjian ART belum dilakukan. Artinya, tidak ada dasar hukum bagi pemerintah,” kata Rachmi.

Adapun koalisi MKE sebelumnya telah mendesak agar perjanjian perdagangan ini tidak menjadi instrumen barter kedaulatan sumber daya alam yang dikuasai negara dan merugikan rakyat, serta mendesak agar Perjanjian ART tidak dilanjutkan mengingat tidak ada dasar hukum yang sah di AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menilai kebijakan reciprocal tariff atau tarif timbal balik Amerika Serikat (AS) justru membawa dampak positif terhadap kinerja ekspor Indonesia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan surplus perdagangan Indonesia dengan Negeri Paman Sam meningkat sejak kebijakan tersebut diterapkan.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap perjanjian Agreement Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan AS. Dia menjelaskan Indonesia tetap menikmati surplus besar dalam perdagangan dengan AS.

“Kan surplus kita US$18,11 miliar. Surplus kita kan, berarti kan kita nggak rugi berdagang dengan Amerika,” kata Budi dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah yang disiarkan melalui YouTube Otoritas Jasa Keuangan, Senin (25/5/2026).

Budi menjelaskan pemerintah menandatangani ART dengan AS setelah menunggu proses perundingan dagang selama hampir 30 tahun. Indonesia sebenarnya telah memulai kerangka negosiasi perdagangan dengan AS sejak penandatanganan Trade Investment Framework Agreement (TIFA) pada 1 Juli 1996.

Menurutnya, TIFA menjadi fondasi awal bagi perundingan perdagangan Indonesia-AS. Namun, negosiasi tersebut selalu menemui kegagalan selama puluhan tahun karena pasar AS dinilai sangat penting bagi ekspor Indonesia.

Dia menilai terwujudnya ART tidak lepas dari dukungan dan komitmen Presiden dalam mempercepat penyelesaian berbagai perjanjian dagang strategis. Apalagi, surplus perdagangan Indonesia dengan AS menjadi yang terbesar dibanding negara lain, mencapai US$18,11 miliar pada tahun lalu. Sementara itu, nilai ekspor Indonesia ke AS tercatat sekitar US$30,6 miliar.

“Kalau misalnya kemudian tidak ada ART, mau dikemanakan yang US$30 miliar itu? Ekspornya mau dikemanakan? Apakah mau dipindahkan negara lain? Tidak mudah, karena itu 11%, surplus ekspor kita ke dunia itu 11% ke Amerika. Nah makanya justru kita harus bersyukur karena kita mempunyai ART itu,” terangnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan permintaan AS agar Indonesia meningkatkan impor sejumlah komoditas seperti gandum dan kedelai tidak merugikan industri nasional. Sebab, kedua komoditas tersebut selama ini memang dibutuhkan sebagai bahan baku industri domestik.

“Kita diminta impor gandum, diminta impor kedelai, semua bahan baku yang kita butuhkan. Justru kalau kita nggak impor gandum, nggak impor kedelai, ya kita malah industri dalam diri kita nggak jalan,” ujarnya.

Menurut Budi, keberadaan ART justru membuat akses produk Indonesia ke pasar AS menjadi lebih kompetitif karena memperoleh tarif yang lebih rendah dibanding negara lain.

Dia menyebut ekspor Indonesia ke AS terus meningkat sejak kebijakan reciprocal tariff diberlakukan. Bahkan, AS kini menjadi negara penyumbang surplus perdagangan terbesar Indonesia.

“Sejak resiprokal tarif itu ekspor kita meningkat, bahkan surplus kita nomor satu itu justru sejak diberlakukan resiprokal tarif. Tadinya yang nomor satu itu selalu India. Tetapi begitu resiprokal tarif diterapkan, justru Amerika jadi nomor satu,” ujarnya.

Selain itu, Indonesia juga memperoleh kemudahan akses pasar terhadap 1.918 pos tarif harmonized system (HS), termasuk sejumlah produk dengan tarif masuk 0%.

Di sisi lain, Budi menuturkan kondisi perdagangan global saat ini menghadapi tekanan besar akibat kebijakan reciprocal tariff hingga konflik geopolitik yang mengganggu arus perdagangan dunia. Meski demikian, kinerja ekspor Indonesia dinilai masih relatif positif dibandingkan sejumlah negara di kawasan ASEAN.

Budi menjelaskan, secara bulanan ekspor Indonesia pada periode Januari–Februari 2026 masih tumbuh 0,05%. Sementara itu, secara tahunan, ekspor nonmigas Indonesia pada Januari–Maret 2026 juga tercatat meningkat 0,98% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurutnya, capaian tersebut lebih baik dibandingkan sejumlah negara ASEAN lainnya yang justru mengalami kontraksi ekspor. Mengacu data Trade Map, ekspor kawasan ASEAN tercatat turun hingga 12%, sementara Singapura mengalami penurunan 21%, Malaysia -8%, dan Thailand -6%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menandatangani 2 Perjanjian Jual Beli LNG dan 2 Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) seiring dengan upaya perusahaan memperkuat ketahanan energi nasional dan memberi pasokan gas jangka panjang bagi Grup PLN.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan pada acara Indonesian Petroleum Association Convention & Exhibition (IPA Convex) 2026 yang berlangsung di Hall Nusantara, ICE BSD City, Tangerang Selatan.

PLN EPI menandatangani Heads of Agreement (HoA) dengan South Hub LNG. Pasokan LNG berasal dari wilayah kerja Muara Bakau, East Sepinggan, Ganal, dan West Ganal untuk periode 2027–2037 dengan total volume yang disepakati mencapai 11 MT atau sekitar 190 kargo LNG.

Selain itu, PLN EPI juga menandatangani HoA LNG dengan Masela PSC Contractor Parties untuk kontrak berdurasi 15 tahun sejak proyek mencapai Commercial Operation Date (COD) sekitar 2032 dengan total volume 37,5 MT atau setara 640 kargo LNG.

Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia, Rakhmad Dewanto, mengatakan penandatanganan kontrak jangka panjang LNG ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memastikan keandalan pasokan energi primer bagi pembangkit listrik sekaligus mendukung transisi energi berbasis gas.

"Penandatanganan kedua kontrak jual beli LNG jangka panjang ini memastikan adanya tambahan 48,5 juta ton atau sekitar 840 kargo LNG untuk periode 2027 - 2047 dalam mendukung transisi dan ketahanan energi nasional," kata Rakhmad dikutip dari keterangan resminya, Jumat (22/5/2026).

Dia menambahkan, sejalan dengan peran strategis PLN sebagai orkestrator energi nasional, kesepakatan ini akan mendukung pengembangan produksi gas nasional sebagai bagian dari ketahanan energi nasional.

Dengan perkiraan nilai transaksi sebesar Rp360 triliun, Rakhmad menuturkan kesepakatan ini akan menjadi salah satu pembuka jalan pengembangan lapangan gas baru baik di Masela yang ada di Maluku maupun lapangan gas Muara Bakau, East Sepinggan, Ganal dan West Ganal di Kalimantan Timur.

"Kolaborasi PLN EPI dan produsen gas merupakan langkah nyata untuk memperkuat ketahanan energi nasional," tambah Rakhmad

Selain kedua kontrak LNG, PLN EPI juga menandatangani PJBG dengan Saka Indonesia Pangkah Limited (SIPL) untuk memasok gas ke PLTGU Gresik sebesar 7-10 MMSCFD untuk periode 2026–2029.

Kemudian, PLN EPI juga menandatangani amendemen PJBG dengan PT Pertamina (Persero) untuk kebutuhan pembangkit listrik di Tanjung Batu dan Bontang. Amendemen PJBG ini dilakukan untuk mengakomodasi penetapan alokasi gas dari Kementerian ESDM tanpa mengubah volume maupun harga.

“PLN EPI terus memperkuat sumber pasokan energi primer yang andal dan kompetitif agar kebutuhan pembangkit dapat terpenuhi secara berkelanjutan sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan energi nasional,” kata Rakhmad.

Melalui penguatan kerja sama gas domestik dan LNG global, PLN EPI terus memperkuat keandalan pasokan energi primer bagi pembangkit listrik nasional sekaligus mendukung transisi menuju sistem energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo menyampaikan PLN tidak lagi hanya menjual listrik, tetapi bertransformasi menjadi perusahaan energi berbasis digital melalui orkestrasi ekosistem energi primer, pembangkitan, hingga pelayanan pelanggan.

“PLN terus mendukung pengembangan lapangan gas dengan menjadi pembeli jangka panjang untuk memastikan keekonomian hulu migas terpenuhi. Keberlangsungan industri gas menjadi sangat penting dalam memastikan penyediaan listrik yang andal, efisien dan lebih hijau,” kata Darmawan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) melalui anak usahanya PT Raharja Energi Negeri (REN) resmi mengakuisisi 5% hak partisipasi atau participating interest (PI) di Wilayah Kerja Kasuri dengan nilai transaksi mencapai US$9,647 juta.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), REN yang dimiliki langsung sebesar 99% oleh RATU telah memenuhi kesepakatan dalam Farm-Out Agreement (FOA) dan Joint Operating Agreement (JOA) dengan Genting Oil Kasuri Pte. Ltd. (GOKPL).

Transaksi tersebut dilakukan melalui pembayaran deposit terkait pengalihan 5% participating interest pada Wilayah Kerja Kasuri dari GOKPL kepada REN.

Adapun, GOKPL merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dan bertindak sebagai operator sekaligus kontraktor pada Wilayah Kerja Kasuri berdasarkan Production Sharing Contract (PSC) bersama SKK Migas.

Corporate Secretary RATU Supriyanti Priandini mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang perseroan dalam memperkuat bisnis hulu migas.

“Pelaksanaan kesepakatan sehubungan dengan rencana merupakan bagian dari strategi jangka panjang Perseroan untuk memperkuat portofolio usaha di sektor hulu minyak dan gas bumi melalui anak perusahaannya, PT REN,” ujar Supriyanti dalam keterbukaan informasi, Senin (11/5/2026).

Nilai transaksi sebesar US$9,64 juta tersebut setara sekitar 17,05% dari total ekuitas perseroan per 31 Desember 2025. Sehubungan dengan transaksi tersebut, RATU juga memberikan jaminan korporasi atau parent company guarantee kepada GOKPL atas seluruh kewajiban pembayaran REN.

Meski demikian, perseroan menegaskan transaksi tersebut belum masuk kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No.17/POJK.04/2020 lantaran nilainya masih di bawah ambang batas 20% dari ekuitas perseroan. Dengan demikian, aksi korporasi ini tidak memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) maupun penunjukan penilai independen.

Supriyanti menambahkan hingga saat ini transaksi akuisisi participating interest di Blok Kasuri tersebut belum memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional maupun kondisi keuangan perseroan.

“Pada saat keterbukaan informasi ini disampaikan, transaksi tersebut tidak menimbulkan dampak material terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha Perseroan,” ujarnya.

Perseroan menyebut akan menyampaikan keterbukaan informasi lanjutan apabila terdapat perkembangan material lebih lanjut terkait transaksi tersebut.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mendorong percepatan penyelesaian berbagai perjanjian perdagangan mulai dengan kawasan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) hingga dengan pemerintah Amerika Serikat (AS).

Pada acara Bisnis Indonesia Forum yang digelar Kamis (30/4/2026), Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut Menko Airlangga Hartarto akan segera bertemu dengan pihak EAEU maupun pemerintah AS, yakni Utusan Perdagangan (USTR) dalam satu bulan ke depan.

"Ini momentum open market kita makin terbuka FTA [Free Trade Agreement] dan CEPA [Comprehensive Economic Partnership Agreement] kita banyak sekali. Minggu depan Pak Menko [Airlangga Hartarto] akan ke EAEU Rusia dan kawan-kawan, itu market-nya besar juga," kata Susiwijono di forum yang diselenggarakan Bisnis Indonesia itu, dikutip Minggu (3/5/2026).

Susi, sapaannya, menyebut bahwa Indonesia kini memiliki potensi untuk memperluas pasar ekspor dengan berbagai perjanjian perdagangan maupun kerja sama ekonomi komprehensif dengan sejumlah negara lain. Termasuk di antaranya adalah dengan Kanada dan Uni Eropa.

Menurut Susi, pemerintah menargetkan perjanjian dagang bebas dengan 27 negara di Uni Eropa dapat berlaku pada 1 Januari 2027. Saat ini, kedua pihak masih melaksanakan tahap legal drafting maupun scrubbing.

Pada Mei 2026 ini, pihaknya juga akan terbang ke AS untuk bertemu USTR guna membahas tindak lanjut penyelidikan berbasis pasal 301 UU Perdagangan AS 1974.

Indonesia menjadi salah satu dari 16 negara yang diinvestigasi oleh AS terkait dugaan pelanggaran perdagangan.

Dalam hal ini, Indonesia diselidiki terkait dengan dugaan excess capacity maupun forced labor (kerja paksa). Namun, Susi mengeklaim yang dijalani Indonesia sebenarnya bukan investigasi.

"Mereka sebenarnya tujuan utamanya jangan sampai industri di Indonesia dipakai transhipment dari musuh dia lah. Misalkan ya sebut aja China. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada ekses produksi, yang enggak seperti itu ekspor ke Amerika. Padahal barangnya dari China," ujar mantan pejabat Bea Cukai Kemenkeu itu.

Di sisi lain, saat ini tarif impor yang berlaku adalah tarif global 15% selama 150 hari sampai Juli 2026. Susi menyebut nantinya Presiden AS Donald Trump kemungkinan akan mengenakan tarif impor berbasis pasal 301 setelah tarif impor global 15% selesai masa berlakunya.

Untuk itu, pemerintah Indonesia disebut akan bertemu dengan pihak USTR guna mengklarifikasi soal dugaan excess capacity dan forced labor.

"Nanti kami ketemu fisik kalau nggak salah 12 Mei, tetapi itu sebenernya lebih ke mekanisme yang harus kami lalui. Enggak ada yang substantif. Indonesia sudah comply. Mereka sudah pegang datanya, hanya konfirmasi saja ke kami," terang Susi.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah ketidakpastian global dan tarif impor Amerika Serikat (AS), pemerintah mendorong perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa untuk segera berlaku. RI berharap agar free trade agreement (FTA) yang sudah ditandatangani ini bakal mulai entry into force pada 1 Januari 2027.

Jalan panjang menuju pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) sebagaimana diketahui bukan lagi rahasia. Prosesnya memakan waktu selama satu dekade, dan melewati 19 sampai 20 kali perundingan.

Perjanjian dagang bebas dua negara anggota G20 ini bisa dibilang mengalami kemajuan signifikan tahun lalu. Pada Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan perundingan IEU-CEPA rampung, di Brussel, Belgia.

Selang dua bulan setelahnya, pemerintahan kedua negara resmi menandatangani IEU CEPA di Bali tepatnya pada September 2025. Kini, perjanjian itu tinggal diratifikasi menjadi undang-undang oleh parlemen masing-masing negara.

Pada acara Bisnis Indonesia Forum, Kamis (30/4/2026), Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso optimistis bahwa proses ratifikasi oleh DPR di Indonesia tidaklah lama. Dia menyebut perjanjian dagang ini bisa mulai berlaku awal tahun depan.

"Ratifikasi saya optimistis setahun selanjutnya, 1 Januari 2027 kalau enggak ada yang extreme mestinya entry force langsung berlaku," terangnya di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Saat ini, terang pria yang akrab disapa Susi itu, kedua pihak masih melangsungkan proses penyusunan (legal drafting) maupun pemeriksaan final (legal scrubbing) dokumen hukum.

Tantangannya untuk di Uni Eropa khususnya terkait dengan penerjemahan dokumen hukum tersebut. Apalagi, parlemen Uni Eropa tidak seperti DPR RI yang memiliki satu bahasa nasional. Parlemen yang bermarkas di Brussel itu beranggotakan 27 negara.

"Kalau enggak salah harus translate ke 24 bahasa, tetapi itu ya proses yang tidak terlalu lama. Teknologi sekarang, walaupun legal akan beda tetapi intinya kami optimis, proses ini selesai setahun," ujar Susi.

Untuk diketahui, perjanjian dagang ini pada intinya membuka pasar yang lebih luas bagi masing-masing ekspor kedua negara. Apabila sudah berlaku, maka Indonesia dan Uni Eropa akan saling membebaskan bea masuk untuk produk impor satu sama lain.

Uni Eropa akan memiliki akses pasar lebih luas yakni sekitar 287 penduduk Indonesia, serta sebaliknya Indonesia bisa memperluas pangsa ekspor ke 27 negara-negara anggota Uni Eropa.

"Selain domestik kan ada global demand dengan FTA, CEPA, semuanya itu kita buka open market dan kita jauh lebih kompetitif," tutur mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu itu.

Prospek di Tengah Ketidakpastian

Uni Eropa merupakan salah satu negara tujuan utama ekspor Indonesia, meski masih dikalahkan oleh China, Amerika Serikat (AS) dan India. Namun, dari sisi nilainya, ekspor Indonesia ke Uni Eropa melebihi nilai yang dikirim ke Jepang, Korea Selatan dan Australia.

Pada Januari-Februari 2026, nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa sebesar US$2,85 miliar atau berkontribusi 6,73% dari total ekspor nonmigas pada dua bulan pertama tahun ini. Kontribusinya hanya dikalahkan oleh India (7,35%), AS (11,81%) dan China (24,69%).

Nilainya juga meningkat 1,88% (yoy) dari Januari-Februari 2025 yaitu US$2,79 miliar. Ekspor ke Jepang juga mengalami peningkatan sepanjang 2025 yaitu US$19,2 miliar dari US$17,2 miliar atau tumbuh 11,57% (yoy).

Susi mengatakan beberapa produk industri yang khususnya akan diuntungkan dengan IEU-CEPA adalah alas kaki hingga tekstil. Dia menceritakan, alasan pemerintahan Presiden Prabowo mempercepat perundingan IEU-CEPA adalah fenomena migrasi sejumlah pabrikan ke Vietnam.

Negara tetangga sekawasan Asean Indonesia ini sudah lebih dulu memiliki FTA dengan Uni Eropa. Perjanjian dagang bebas ini sudah entry into force sejak 1 Agustus 2020, atau di tengah dunia sedang dilanda pandemi Covid-19.

Di kala Vietnam dan Uni Eropa saling membebaskan bea masuk untuk 99% produk impor, bea masuk sejumlah barang dari Indonesia ke Uni Eropa masih 9% sampai 20%.

"Bahkan ada yang di atas 30%. Di dalam struktur biaya, let's say [bea impor] rata-rata 15% [kontribusinya], wah itu tinggi sekali," ujarnya.

Di sisi lain, Indonesia juga pun mengejar berbagai perjanjian dagang bebas dan kemitraan ekonomi dengan negara-negara lain. Tidak hanya dengan AS, Indonesia turut mengejar perjanjian dagang dengan Kanada maupun blok ekonomi EAEU (Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan dan Kyrgyzstan).

"Minggu depan Pak Menko akan ke Rusia, itu marketnya besar juga. Kanada kita kan ada FTA juga," tutur Susi.

Diversifikasi tujuan ekspor dilakukan sejak tahun lalu bukan hanya untuk mengejar ketertinggalan daya saing dengan Vietnam. Presiden Prabowo tercatat mempercepat berbagai perdagangan bebas usai pemerintahan AS mengganjar tarif impor atau bea masuk April 2025 lalu.

Tantangan tarif AS ini juga memiliki tantangan tersendiri. Kendati sudah memiliki Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Indonesia, ketidakpastian masih tinggi usai Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan Presiden Donald Trump untuk mengenakan tarif resiprokal berdasarkan Undang-Undang (UU) Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional 1977.

Presiden Trump kemudian mengenakan tarif global 15% pada Maret 2026 untuk seluruh negara secara sama rata, tidak terkecuali bagi Indonesia usai putusan Mahkamah Agung. Sejalan dengan itu, dia turut meluncurkan investigasi kepada Indonesia dan sejumlah negara lain berlandaskan pasal 301 UU Perdagangan AS 1974.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda turut berharap agar IEU-CEPA untuk segera disahkan. Sebab, dia membandingkan proses perundingan CEPA antara Vietnam dan Uni Eropa yang berlangsung lebih cepat.

"Vietnam perundingannya tiga tahun, ratifikasinya lima tahun, Indonesia perundingannya 10 tahun. Ratifikasinya kita dijanjikan satu tahun atau dua tahun lebih, di kuartal I/2027," ujarnya pada kesempatan yang sama.

Harapan pengusahan terhadap IEU-CEPA menjadi semakin besar usai aral yang dihadapi usai drama bea masuk yang diterapkan AS. Sebab, Yoseph mengakui bahwa pasar eskpor alas kaki Indonesia saat ini masih dipegang oleh AS sekitar 30%.

Besarnya pasar di AS ini tidak lepas dari tren kepemilikan sepatu oleh masyarakat Negara Paman Sam.

"Amerika itu, konsumsi sepatunya per orang itu setahun tujuh pasang. Beda sama kita, setahun mungkin dua pasang. Kalau dia buat olahraga, buat ekskul [ekstra kurikuler] semua bisa beda-beda jadi memang pasar 30% di AS," ujarnya.

Perlunya diversifikasi pasar ekspor turut diamini oleh Guru Besar dan Direktur International Trade Analysis and Policy Studies FEM IPB University, Sahara. Diversifikasi ini menjadi strategi untuk menghadapi berbagai dampak penerapan ART dengan AS.

Pada acara Quarterly Economic Review Q1-2026, Rabu (29/4/2026), Sahara menyebut pemerintah perlu segera memanfaatkan berbagai perjanjian dagang yang sudah dimiliki Indonesia dengan negara lain. Bahkan, diversifikasi dinilai perlu turut dilakukan ke pasar-pasar nontradisional seperti Asean non-utama, Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah yang tidak terdampak konflik perang AS-Israel dan Iran.

Sahara juga mengingatkan pemerintah perlu segera menindaklanjuti ART yang sudah diteken dengan AS. Sebab, sebagaimana dokumen pakta dagang itu, tarif impor 19% yang dikenakan terhadap barang-barang dari Indonesia akan berlaku 90 hari sejak penandatanganan pada 19 Februari 2026.

Berdasarkan hitungan tersebut, maka dokumen yang juga mewajibkan sebaliknya pemberlakuan tarif 0% terhadap mayoritas barang-barang dari AS harus berlaku pada sekitar pertengahan Mei 2026.

"Kami melihat bahwa perjanjian ART ini melampaui FTA dan CEPA, mengingat ART juga mencakup aspek ekonomi dan keamanan nasional serta memuat komitmen pembelian di mana Indonesia diwajibkan membeli sejumlah komoditas dari Amerika Serikat," terangnya pada webinar yang disiarkan melalui YouTube CORE Indonesia.

PT PLN (Persero) bersinergi dengan United Nations Office for Project Services (UNOPS) melalui penyerahan dokumen partnership agreement di sela kegiatan PLN Sustainability Day 2026 bertajuk "Empowering Climate Resilience" di Jakarta, Selasa (28/4).

Perjanjian kemitraan tentang kajian dan dukungan kegiatan transisi energi ini akan mendorong berbagai inisiatif, termasuk kajian terkait strategi transisi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), pengembangan smart grid dan Energy Storage System (ESS), serta studi yang mendukung pengembangan energi terbarukan.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan, kerja sama ini mencerminkan komitmen berkelanjutan PLN dalam memperkuat kemitraan global guna menghadirkan solusi nyata menghadapi perubahan iklim.

Menurutnya, kolaborasi strategis dan dukungan antarpihak dalam transisi energi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional dan membangun ketahanan ekonomi yang berkelanjutan.

"PLN terus memperkuat kemitraan global untuk menghadirkan solusi nyata dan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan iklim, termasuk melalui kolaborasi dengan UNOPS. Kemitraan ini mencerminkan aliansi visioner untuk mempercepat transisi energi Indonesia melalui inisiatif konkret yang berdampak tinggi," tutur Darmawan.

Ia menambahkan, dukungan global adalah elemen vital bagi Indonesia dalam menjalankan transisi energi. Darmawan menyatakan, krisis iklim merupakan tantangan lintas batas yang dampaknya dirasakan oleh seluruh dunia.

"Perubahan iklim adalah tantangan global yang tidak mengenal batas negara. Emisi gas rumah kaca di satu wilayah di bumi akan berdampak pada wilayah lainnya. Karena itu, transisi energi menjadi perjuangan bersama untuk menjaga masa depan peradaban manusia," kata Darmawan.

Senada, Deputy Director of the Southeast Asia Energy Transition Partnership (ETP) UNOPS, John Cotton menilai bahwa kolaborasi ini penting untuk menyelaraskan transformasi sektor energi Indonesia melalui dukungan internasional.

Ia berharap agar keterlibatan ini mampu mempercepat implementasi berbagai program prioritas melalui pendekatan berbasis kajian, inovasi teknologi, serta penguatan kapasitas korporasi.

"Perjanjian ini mencerminkan komitmen berkelanjutan ETP dalam mendukung agenda transisi energi Indonesia yang ambisius. PLN merupakan penggerak utama dalam transformasi ini. Melalui kemitraan ini kami bertujuan untuk memberikan dukungan strategis, teknis, dan praktis yang memungkinkan percepatan pengembangan energi bersih serta kesiapan jaringan listrik. Bersama-sama, kami berharap dapat menciptakan dampak jangka panjang bagi perekonomian, masyarakat, dan lingkungan Indonesia," ucap John.

Sementara itu, Head of the United Nations Resident Coordinator's Office, Matthew David Johnson-Idan, menyampaikan apresiasi atas langkah progresif PLN dalam menerjemahkan komitmen Indonesia pada Paris Agreement, baik melalui Nationally Determined Contribution (NDC) 2030 maupun target Net Zero Emissions (NZE) 2060.

Menurutnya, transisi ke EBT bukan hanya soal menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang, tetapi juga strategi utama dalam menjaga ketahanan energi dan daya saing ekonomi nasional.

"Dalam peta jalan transisi energi nasional, peran PLN sangat krusial. PLN bukan sekadar penyedia listrik, melainkan institusi garda terdepan yang menerjemahkan ambisi iklim Indonesia menjadi aksi nyata melalui ekspansi energi terbarukan, modernisasi jaringan (smart grid), dan penguatan efisiensi energi secara masif," ujar Matthew.

Matthew menambahkan, transformasi sistem energi dunia saat ini adalah sebuah keniscayaan. Ia menegaskan bahwa United Nations siap mendukung PLN melalui berbagai kolaborasi strategis dan skema pembiayaan inovatif untuk mempercepat investasi transisi energi yang berdampak luas.

"Dalam konteks ini, United Nations siap mendukung PLN dalam memobilisasi pasar modal, termasuk melalui instrumen seperti penerbitan obligasi korporasi, pembiayaan campuran (blended finance), dan mekanisme berbagi risiko yang dapat mendorong investasi swasta jangka panjang sekaligus menjaga nilai publik," kata Matthew.

PLN Sustainability Day 2026 merupakan wadah yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri untuk menyatukan visi dalam mempercepat dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan nasional. Pada tahun kelima ini, PLN menegaskan bahwa sinergi internasional menjadi fondasi penting dalam menjalankan transisi energi nasional.

Kolaborasi PLN dengan berbagai mitra global diyakini akan memperkuat langkah perseroan dalam memperluas pemanfaatan energi bersih, serta membangun sistem ketenagalistrikan yang lebih tangguh, inklusif, berdaya saing global, dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau nasional.