Bisnis.com, JAKARTA — Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mendorong pemerintah, khususnya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, untuk menempatkan dananya dalam rekening giro bank syariah. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki keadaan perbankan syariah nasional ke depannya.

Permintaan tersebut disampaikan Anwar sekaligus menanggapi kritikan Purbaya terkait skema pembiayaan perbankan syariah yang lebih mahal dibandingkan bank konvensional.

“Untuk memperbaiki keadaan perbankan syariah ke depannya sesuai dengan yang diharapkan Purbaya, kita meminta kepada pihak pemerintah dan Purbaya sendiri sebagai Menteri Keuangan agar menempatkan dananya dalam rekening giro bank syariah,” kata Anwar dalam keterangannya, Senin (16/2/2026).

Permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Anwar yang juga merupakan Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan itu menilai selama ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) dan sekolah-sekolah di bawah kementerian tersebut masih banyak menempatkan dananya di bank konvensional.

Menurutnya jika harapan tersebut dapat dipenuhi oleh pemerintah, dia meyakini biaya dana atau cost of fund bank syariah jelas akan turun. Dengan begitu, pembiayaan perbankan syariah diharapkan dapat bersaing dengan bank konvensional, sesuai dengan harapan Purbaya.

“Dengan demikian pembiayaan perbankan syariah diharapkan akan bisa bersaing dengan bank konvensional seperti yang diharapkan Purbaya,” ujarnya.

Sebab Pembiayaan Perbankan Syariah Lebih Mahal

Di sisi lain, Anwar tidak menampik bahwa skema pembiayaan perbankan syariah lebih mahal dibandingkan bank konvensional. Untuk itu, penting untuk mengetahui penyebab mahalnya pembiayaan bank syariah.

Menurutnya, ada beberapa sebab yang melatarbelakanginya. Pertama, skala bisnis dan efisiensi bank syariah yang umumnya memiliki total aset yang masih lebih kecil dibandingkan bank konvensional, sehingga biaya operasional per unit produk cenderung lebih tinggi.

Kedua, biaya dana tinggi lantaran dana pihak ketiga (DPK) bank syariah lebih banyak dalam bentuk tabungan dan deposito, sehingga cost of fund di bank syariah menjadi lebih mahal.

“Berbeda dengan bank konvensional di mana DPK-nya lebih banyak di rekening giro, sehingga bank konvensional lebih banyak dana murahnya,” ungkapnya.

Ketiga, bank syariah kerap menggunakan akad murabahah (jual beli) dengan margin keuntungan tetap (fixed rate). Hal ini membuat angsuran terkesan lebih tinggi di awal dibandingkan bunga konvensional yang seringkali rendah di awal tetapi mengambang (floating) di tahun berikutnya.

Keempat, bank syariah menanggung risiko yang berbeda karena tidak menggunakan sistem bunga, dan menekankan transparansi di awal tanpa biaya tersembunyi.

Kelima, beberapa pembiayaan syariah memiliki komponen biaya administrasi atau akad yang dirasakan lebih tinggi dalam jangka waktu tertentu. Di samping itu, dia menuturkan bahwa kendati terlihat lebih mahal di awal, bank syariah menawarkan keunggulan berupa kepastian cicilan (flat) hingga masa kontrak berakhir, kehalalan akad, dan tidak ada denda keterlambatan yang berlipat-lipat.

“Dan kalau ada denda itu oleh perbankan syariah tidak dimasukkan ke dalam pendapatan perusahaan tapi kepada pendapatan non halal yang tidak boleh diambil oleh bank syariah tapi harus diperuntukkan bagi kepentingan sosial,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA—Aset perbankan syariah nasional menembus Rp975,95 triliun pada Agustus 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakanindustri keuangan syariah nasional mencatat pertumbuhan yang menggembirakan. Hingga Agustus 2025, total agregasi aset industri keuangan syariah nasional telah mencapai Rp3.030 triliun, atau tumbuh 11,4% dari total aset industri keuangan nasional.

”Pertumbuhan aset keuangan syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Aset perbankan syariah nasional saat ini mencapai Rp975,94 triliun dengan pangsa pasar 7,44%, sementara pasar modal syariah mencapai Rp1.832,3 triliun dengan pangsa pasar 19,92%. Ini adalah pencapaian penting yang menunjukkan daya tahan dan prospek besar keuangan syariah di Indonesia,” ungkap Dian, dalam keterangan resminya, Minggu (9/11/2025).

Pernyataanmnya iotu disampailam dalam Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2025 bertema “Sinergi Perbankan Syariah dalam Rangka Perluasan Akses Layanan Perbankan Syariah” di Kantor Pusat Bank Jatim, Selasa (4/11/2025),

Dian menjelaskan, di era seperti saat ini penting sekali untuk melakukan inovasi dan perluasan akses keuangan syariah bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, kesadaran publik terhadap nilai-nilai ekonomi berbasis syariah terus meningkat, namun masih dibutuhkan langkah-langkah nyata untuk memperluas pemahaman dan penggunaan produk keuangan syariah secara lebih merata.

”Permintaan terhadap layanan keuangan syariah terus tumbuh. Maka penting bagi kita untuk meresponsnya melalui inovasi, efisiensi produk, serta integrasi ekosistem. Inovasi keuangan syariah harus mampu menggabungkan nilai ekonomi dan sosial agar memberikan keberkahan bagi masyarakat,” ujarnya.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi lintas sektor, terutama antara regulator, lembaga keuangan, akademisi, dan pemerintah daerah dalam memperkuat inklusi dan literasi keuangan syariah di berbagai wilayah.

Dian juga menyoroti Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan ekosistem keuangan syariah paling aktif di Indonesia.

Menurutnya, dukungan dari ribuan pesantren, jutaan santri, serta pelaku UMKM halal menjadi kekuatan besar dalam mendorong ekonomi berbasis syariah.

”Pertumbuhan ekonomi syariah di Jawa Timur sangat kuat karena didukung oleh pondasi sosial dan pendidikan yang mapan. Tahun ini, Jawa Timur berhasil meraih 10 penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2025, yang menunjukkan kontribusi besar daerah ini terhadap penguatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujar Dian.

Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo, mengatakanpenyelenggaraan IIFS 2025 yang digelar atas kerja sama Bank Jatim dan OJK Jatim itu memiliki makna yang sangat penting karena menjadi wadah untuk memperkuat sinergi, kolaborasi, serta inovasi di sektor keuangan syariah.

Pihaknya meyakini bahwa ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat pembangunan ekonomi daerah yang terus digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Momentum kegiatan ini, kata dia, semakin istimewa karena juga sekaligus dilaksanakan seminar tematik yang menghadirkan para narasumber dengan topik-topik menarik dan seremonial penandatanganan beberapa kerja sama strategis.

Pertama, penandatanganan kerja sama layanan keuangan dengan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro sebagai wujud dukungan perbankan syariah terhadap penguatan sektor kesehatan berbasis nilai-nilai islami.

Kedua, penandatanganan kerjasama layanan keuangan syariah dengan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri sebagai langkah nyata dalam mendorong kemandirian ekonomi pesantren. Ketiga, Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) dengan Rumah Wakaf Indonesia dan Gerakan Wakaf Indonesia yang diharapkan dapat memperkuat gerakan sosial ekonomi berbasis wakaf sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan.

CWLD sendiri, dia menegaskan, merupakan sebuah instrumen inovatif dari perbankan syariah yang menggabungkan fungsi investasi dan sosial. CWLD memungkinkan nasabah berinvestasi dalam deposito, lalu keuntungan dari bagi hasilnya secara otomatis disalurkan sebagai wakaf uang untuk program sosial yang bermanfaat.

Contohnya, PKS yang telah dilakukan dengan Rumah Wakaf Indonesia. Nantinya dana wakaf yang terkumpul melalui CWLD itu akan digunakan untuk bantuan modal usaha bagi para pelaku usaha enterpreneur kopi di wilayah Kota Surabaya. Kemudian, PKS dengan Gerakan Wakaf Indonesia untuk program budidaya pisang cavendish.

”Kami meyakini bahwa kolaborasi-kolaborasi ini tidak hanya akan memperluas ekosistem keuangan syariah, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya,” tegasnya.

Sebagai Bank Pembangunan Daerah, dia meyakinkan, Bank Jatim berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dan OJK dalam memperluas akses serta memperkuat ekosistem keuangan syariah.

”Kami percaya, sinergi antara regulator, pelaku industri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi besar Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Melalui forum ini, kami berharap akan lahir berbagai gagasan, kolaborasi, dan inovasi yang dapat mempercepat transformasi dan penguatan industri keuangan syariah nasional, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas, khususnya di Jawa Timur,” terang Winardi.

Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, berharap Bank Jatim harus punya level of commitment yang tinggi untuk mengembangan produk syariah yang ada di Unit Usaha Syariah Bank Jatim.

”IIFS ini adalah satu bukti, satu momentum untuk meneguhkan komitmen Bank Jatim yang turut mengembangkan fungsinya yang harus maju, harus all out karena potensi ekonomi syariah masih sangat besar. Upaya mendorong inklusi syariah ini sebenarnya bukan hanya khusus terjadi di Jatim saja, tapi seluruh Indonesia. Melihat pemaparan data OJK, sebenarnya ada growth yang baik (perbankan syariah), tapi memang ruangnya masih besar, nah ruang yang besar itu artinya masih bisa dioptimalkan,” ucapnya.

Bisnis.com, SURABAYA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI merespons positif upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperkuat struktur industri sektor perbankan syariah yang salah satunya ditempuh melalui kebijakan spin offatau pemisahan unit usaha.

Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta menyebut kemunculan lembaga lain untuk bersaing dengan BSI justru akan memperkuat sektor perbankan syariah nasional.

"Kami ingin juga ada bank-bank syariah yang lain, sehingga kita kemudian menggarap pasarnya itu bisa berbarengan, kita punya sparring partner," kata Bob saat ditemui dalam acara Indonesia Sharia Financial Olympiad 2025 di Kantor OJK Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Rabu (5/11/2025).

Dia menuturkan sebagai bank syariah terbesar di Indonesia saat ini, BSI tengah berupaya untuk bersaing dengan bank-bank konvensional untuk meningkatkan kualitasnya sendiri.

Di sisi lain, dia juga menekankan pentingnya kompetisi antar bank syariah. Menurut Bob, semakin banyak bank syariah yang setara dari sisi aset dengan BSI, maka kompetisi di pasar akan semakin optimal. Hal tersebut, lanjutnya, akan mendorong daya saing serta inovasi pada sektor perbankan syariah nasional.

"Jadi ya kalau bank syariah dengan size setara [dengan BSI], kita happy. Kalau kemudian dibilang ada dua atau tiga bank kemudian bersaing, untuk terus memperbaiki kualitas memang harus ada kompetisi," jelas Bob.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan salah satu tantangan sektor perbankan syariah Indonesia adalah permodalan yang masih relatif kecil. Hal ini berdampak pada daya saing karena skala ekonomi yang belum cukup besar.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Dian menuturkan, kebijakan spin-off untuk sektor perbankan syariah diharapkan dapat memperkuat struktur industri. Dia mengatakan, OJK juga terus mendorong munculnya bank-bank syariah berskala besar dalam 1—2 tahun ke depan.

Dia berharap dalam jangka waktu tersebut akan ada sekitar tiga hingga empat bank syariah besar yang mungkin dapat bersaing dengan BSI.