Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut industri perbankan syariah tumbuh solid, resilien, dan berkelanjutan seiring meningkatnya fungsi intermediasi serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, hingga Maret 2026 pembiayaan perbankan syariah tumbuh sebesar 9,82% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp716,40 triliun.

“...lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional,” kata Dian dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/5/2026).

Dian menyebut, capaian tersebut didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 11,14% menjadi Rp811,76 triliun. Dari sisi aset, industri ini turut mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,49% YoY menjadi Rp1.061,61 triliun hingga akhir Maret 2026.

Di sisi lain, rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) terus mengalami peningkatan. Dalam beberapa tahun terakhir, FDR tumbuh mencapai 87,65% seiring menguatnya kontribusi perbankan syariah terhadap sektor riil.

Kinerja industri juga tetap terjaga dengan kualitas pembiayaan yang baik, tercermin dari rasio Non-performing Financing (NPF) Gross sebesar 2,28% dan NPF Net 0,87%.

“Momentum pertumbuhan tersebut menjadi milestone penting dari upaya transformasi dan penguatan industri perbankan syariah nasional yang mengacu pada Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027,” tutur Dian.

Sejak diterbitkan pada 2023, RP3SI 2023-2027 telah mendorong perkembangan perbankan syariah nasional.

OJK pun terus mengawal implementasi roadmap tersebut melalui berbagai langkah strategis bersama para pemangku kepentingan untuk memperkuat transformasi dan daya saing perbankan syariah nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.4/2026 yang mengatur penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah menjadi langkah penting untuk menegaskan pemisahan yang jelas antara produk simpanan dan investasi di bank syariah.

Untuk diketahui, OJK melalui beleid ini mendefinisikan produk investasi perbankan syariah sebagai dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, yang risikonya ditanggung oleh nasabah investor.

Melalui pengaturan dimaksud, produk investasi perbankan syariah secara konsisten menerapkan prinsip bagi hasil dan risiko yang mencerminkan karakteristik investasi sesungguhnya dengan menggunakan akad seperti mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Adapun, peraturan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni pada 29 April 2026. Bank syariah yang sudah memiliki produk investasi syariah sebelum POJK ini berlaku wajib menyesuaikan produknya dengan aturan baru paling lambat dua tahun sejak POJK diberlakukan atau hingga masa akad berakhir.

Sementara itu, OJK akan memroses permohonan izin produk investasi perbankan syariah yang diajukan sebelum aturan ini berlaku sesuai ketentuan dalam POJK terbaru.

Pengamat Keuangan Syariah Sutan Emir Hidayat mengatakan, kebijakan ini menjadi langkah penting guna menegaskan amanat Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dipisahkan sesuai karakter akad masing-masing.

Aturan tersebut juga dinilai mengembalikan fungsi akad syariah, yakni simpanan untuk keamanan dan likuiditas, sedangkan investasi ditujukan untuk bagi hasil dengan risiko yang disadari nasabah. Dengan pemisahan itu, potensi gharar dan sengketa dapat ditekan.

“Dari sisi syariah, kebijakan ini meluruskan kembali nature akad — simpanan untuk keamanan dan likuiditas, investasi untuk bagi hasil dan risiko yang disadari, sehingga mengurangi gharar dan potensi sengketa,” kata Sutan kepada Bisnis, Jumat (8/5/2026).

Dampak ke Bank Syariah

Dari sisi model bisnis, Sutan menilai bahwa aturan baru ini mendorong bank syariah kembali fokus pada dua lini utama, yakni penghimpunan dana simpanan dan pengelolaan produk investasi.

Strategi penghimpunan dana pun diperkirakan menjadi lebih tersegmentasi. Nasabah yang mengutamakan keamanan dan likuiditas akan diarahkan ke produk simpanan, sedangkan nasabah yang siap menanggung risiko demi memperoleh imbal hasil lebih tinggi akan ditawarkan produk investasi dengan penjelasan risiko dan sektor usaha yang dibiayai.

Lebih lanjut, Sutan memandang bahwa bank syariah perlu memperkuat narasi investasi syariah dengan mengaitkan dana nasabah langsung ke sektor riil seperti UMKM, rantai nilai halal, dan energi terbarukan.

“...sehingga nasabah merasa betul‑betul menjadi mitra usaha, bukan sekadar penabung,” ujar Sutan.

Selain itu, edukasi melalui petugas layanan dan kanal digital menjadi faktor penting agar masyarakat memahami perbedaan produk simpanan dan investasi secara sederhana sehingga perubahan produk tidak menimbulkan kebingungan di kalangan nasabah.

Di sisi lain, dalam satu hingga dua tahun ke depan, Sutan memperkirakan bank syariah akan menghadapi tambahan beban operasional dan kepatuhan, mulai dari penyesuaian kebijakan internal, SOP, desain produk, sistem IT dan core banking, hingga format pelaporan.

Kendati dalam jangka pendek tampak menambah biaya operasional dan kepatuhan, secara jangka menengah–panjang, Sutan menyebut bahwa langkah ini merupakan investasi yang akan mengurangi risiko sengketa serta memperbaiki transparansi.

“Pada akhirnya membuat bisnis bank syariah lebih berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (Persero) Tbk. (BRIS) masih berkoordinasi dengan regulator mengenai kebijakan tersebut.

Meski demikian, Corporate Secretary Wisnu Sunandar mengatakan, hadirnya regulasi ini membuat perbedaan antara produk simpanan dan investasi menjadi semakin tegas.

“Pendekatan kepada nasabah akan menjadi lebih segmented sesuai profil kebutuhan, risk appetite, dan tujuan keuangan masing-masing nasabah,” jelas Wisnu kepada Bisnis, Jumat (8/5/2026).

Bagi BSI, Wisnu menyebut bahwa regulasi ini menjadi momentum untuk memperkuat positioning sebagai bank syariah modern yang tidak hanya fokus pada penghimpunan dana, tetapi juga pengembangan solusi investasi syariah yang lebih beragam dan sesuai kebutuhan nasabah.

Selain itu, kebijakan ini turut menjadi peluang bagi bank syariah terbesar di Indonesia untuk menggenjot kualitas advisory dan financial planning kepada nasabah. Dengan demikian, hubungan bank dengan nasabah tidak hanya bersifat transactional, tetapi juga menjadi partner pengelolaan keuangan syariah jangka panjang.

Sejalan dengan itu, perseroan berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi keuangan syariah yang lengkap, kompetitif dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah nasional.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, SURABAYA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI merespons positif upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperkuat struktur industri sektor perbankan syariah yang salah satunya ditempuh melalui kebijakan spin offatau pemisahan unit usaha.

Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta menyebut kemunculan lembaga lain untuk bersaing dengan BSI justru akan memperkuat sektor perbankan syariah nasional.

"Kami ingin juga ada bank-bank syariah yang lain, sehingga kita kemudian menggarap pasarnya itu bisa berbarengan, kita punya sparring partner," kata Bob saat ditemui dalam acara Indonesia Sharia Financial Olympiad 2025 di Kantor OJK Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Rabu (5/11/2025).

Dia menuturkan sebagai bank syariah terbesar di Indonesia saat ini, BSI tengah berupaya untuk bersaing dengan bank-bank konvensional untuk meningkatkan kualitasnya sendiri.

Di sisi lain, dia juga menekankan pentingnya kompetisi antar bank syariah. Menurut Bob, semakin banyak bank syariah yang setara dari sisi aset dengan BSI, maka kompetisi di pasar akan semakin optimal. Hal tersebut, lanjutnya, akan mendorong daya saing serta inovasi pada sektor perbankan syariah nasional.

"Jadi ya kalau bank syariah dengan size setara [dengan BSI], kita happy. Kalau kemudian dibilang ada dua atau tiga bank kemudian bersaing, untuk terus memperbaiki kualitas memang harus ada kompetisi," jelas Bob.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan salah satu tantangan sektor perbankan syariah Indonesia adalah permodalan yang masih relatif kecil. Hal ini berdampak pada daya saing karena skala ekonomi yang belum cukup besar.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Dian menuturkan, kebijakan spin-off untuk sektor perbankan syariah diharapkan dapat memperkuat struktur industri. Dia mengatakan, OJK juga terus mendorong munculnya bank-bank syariah berskala besar dalam 1—2 tahun ke depan.

Dia berharap dalam jangka waktu tersebut akan ada sekitar tiga hingga empat bank syariah besar yang mungkin dapat bersaing dengan BSI.

Bisnis.com, SURABAYA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan jumlah aset sektor perbankan syariah dapat menembus Rp1.000 triliun pada tahun ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan perbankan syariah mampu tumbuh dan berkontribusi positif terhadap perbankan nasional. Hal tersebut salah satunya terlihat dari pertumbuhan aset industri perbankan syariah.

Dia mengatakan hingga Agustus 2025, jumlah aset industri perbankan syariah mencapai 8,15% year on year (yoy) menjadi Rp975,9 triliun. Seiring dengan hal tersebut, Dian pun optimistis jumlah aset perbankan syariah akan menembus Rp1.000 triliun pada tahun ini.

"Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, saya optimis bahwa aset perbankan syariah pada akhir September 2025, untuk pertama kalinya akan menembus Rp1.000 triliun," jelas Dian dalam acara Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah Tahun 2025 di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).

Lebih lanjut, Dian menyebut pertumbuhan pembiayaan pada sektor perbankan syariah tercatat mencapai 8,13% (yoy) menjadi Rp 670,8 triliun. Kemudian, dana pihak ketiga (DPK) tercatat meningkat 7,37% menjadi Rp 757,2 triliun.

Dian menyebut salah satu faktor pendukung pertumbuhan aset sektor ini adalah ekspansi kredit pembiayaan dari perbankan syariah yang lebih tinggi dari sektor konvensional.

Selain itu, dia juga menilai sektor perbankan syariah juga tengah gencar membuka atau mencoba lini bisnis baru, sehingga turut berpotensi menarik lebih banyak nasabah baru.

"Mereka kelihatannya sekarang melakukan scale up usahanya. Jadi, ini saya lihat sedang ada revitalisasi semangat dari sektor perbankan syariah," ujarnya.