Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha sebagai upaya memperkuat iklim investasi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan di Jawa Barat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat, Dedi Taufik, mengatakan perda tersebut menjadi instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan investasi yang berkualitas.

"Perda ini hadir untuk menciptakan iklim investasi yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada pelaku usaha lokal. Tujuannya bukan hanya meningkatkan nilai investasi, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat," katanya, Jumat (29/5/2026).

Menurut Dedi, perda tersebut mengatur berbagai aspek strategis mulai dari perencanaan investasi, pelaksanaan penanaman modal, pemberian insentif dan kemudahan investasi, hingga pelayanan perizinan terpadu berbasis elektronik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, juga menegaskan komitmen dalam menghadirkan pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investasi.

"Perda ini bukan hanya soal mempercepat izin atau menarik investor besar. Yang lebih penting, perda ini harus menjadi alat untuk pemerataan kesejahteraan, memperkuat UMKM, menyerap tenaga kerja lokal, dan mendorong hilirisasi produk daerah," ujarnya.

Menurutnya salah satu fokus utama dalam implementasi perda tersebut adalah memperkuat kemitraan antara usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, pola kemitraan yang sehat akan menciptakan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kemitraan antara usaha besar dan UMKM merupakan pintu masuk penting untuk menciptakan investasi baru yang berdampak langsung pada masyarakat. Ketika investasi tumbuh dan UMKM ikut terlibat dalam rantai pasok, maka manfaat ekonominya akan lebih merata," katanya.

Perda tersebut turut disosialisasikan melalui kegiatan yang digelar DPMPTSP Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jawa Barat, DPMPTSP Kabupaten Cirebon, DPMPTSP Kota Cirebon, dan DPMPTSP Kabupaten Kuningan. Kegiatan itu diikuti sekitar 35 pelaku usaha besar dan 100 pelaku UMKM dari wilayah Cirebon, Kota Cirebon, dan Kuningan.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai regulasi kemitraan terbaru yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha skala besar sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem investasi yang inklusif.

Sebagai bentuk dukungan nyata kepada pelaku UMKM, DPMPTSP Jawa Barat juga membuka layanan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis. NIB merupakan legalitas dasar yang wajib dimiliki setiap pelaku usaha untuk mengakses berbagai program pembinaan dan pembiayaan.

Dedi menambahkan, Pemprov Jawa Barat juga mendorong implementasi investasi hijau yang berkelanjutan serta membuka ruang kemitraan yang lebih luas bagi koperasi dan UMKM.

"Kami ingin investasi yang masuk ke Jawa Barat tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan usaha lokal," ujarnya.

Menurut Dedi, keberhasilan Perda Nomor 4 Tahun 2025 akan ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan di lapangan. Karena itu, pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi agar regulasi tersebut tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata.

Melalui perda tersebut, Pemprov Jawa Barat berharap dapat memperkuat posisi Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi nasional sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi yang tercipta mampu mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk 2026 dengan target pendapatan daerah sebesar Rp 71,45 triliun.

Penetapan APBD 2026 ditandai dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 yang diundangkan pada 23 Desember 2025. Nilai APBD untuk 2026 mencapai Rp81,32 triliun, turun dibandingkan APBD 2025 yang tercatat sebesar Rp91,86 triliun.

Adapun dari APBD itu, Pemprov DKI Jakarta menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp71,45 triliun untuk 2026. Target tersebut juga turun dari tahun sebelumnya sebesar Rp84,45 triliun.

Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya memproyeksikan pendapatan asli daerah sebesar Rp57,67 triliun, naik dari tahun sebelumnya Rp54,19 triliun.

Namun, terdapat penurunan pendapatan dari transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan Pemerintah Pusat, dari yang sebelumnya Rp26,14 triliun menjadi Rp11,16 triliun.

Adapun, dari proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp57,67 triliun tahun ini, sumbernya berasal dari pajak daerah sebesar Rp49,89 triliun, retribusi daerah Rp2,21 triliun, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan sebesar Rp876 miliar, serta lain-lain Rp4,68 triliun.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan arah kebijakan APBD difokuskan pada manfaat pembangunan yang dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk tahun lalu, program prioritas dilaksanakan melalui empat aspek utama, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat, akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif.

“Di tengah dinamika perekonomian global dan nasional, alhamdulillah perekonomian DKI Jakarta tetap terjaga dengan baik, ditopang oleh inflasi yang terkendali, aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, serta iklim investasi yang kondusif,” ujar Gubernur Pramono dalam keterangan tertulis dikutip Bisnis pada Senin (26/1/2026).

Dia menjelaskan, secara makro pertumbuhan ekonomi Jakarta pada kuartal III/2025 tercatat sebesar 4,96% secara tahunan (Year on Year/YoY).

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Desember 2025 menunjukkan optimisme yang tinggi, yakni sebesar 145,33. Sementara inflasi Jakarta pada Desember 2025 berada di angka 2,63% YoY, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen.

“Serangkaian capaian tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi Jakarta berada dalam kondisi yang solid dan stabil, serta menjadi penopang utama keberlanjutan program-program pembangunan yang telah dan akan dijalankan di Jakarta,” ujar Pramono.