Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) terus memacu digitalisasi transaksi keuangan daerah sebagai strategi utama untuk mendongkrak realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga menembus target optimistis sebesar Rp2,7 triliun.

Pada APBD 2026, target PAD Kota Makassar sejatinya ditetapkan sebesar Rp2,32 triliun. Namun, lewat Rapat Koordinasi PAD 2026, jajaran pemerintah kota sepakat mendorong seluruh potensi pendapatan dan inovasi digitalisasi guna mengejar tambahan potensi hingga menyentuh angka Rp2,7 triliun.

Untuk mengeksplorasi potensi tersebut, Pemkot Makassar menggandeng sektor perbankan guna merumuskan kerja sama strategis, khususnya dalam digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah demi meningkatkan efektivitas layanan publik.

Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly menegaskan komitmen kuat pemkot dalam memperkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Menurutnya, Makassar sejauh ini konsisten berada di jalur progresif dalam implementasi sistem pembayaran digital.

“Makassar sangat giat mendorong digitalisasi. Dalam evaluasi transaksi P2DD oleh Bank Indonesia, Pemkot Makassar termasuk yang paling aktif menggunakan sistem pembayaran digital,” ujar Andi Zulkifly kepada Bisnis belum lama ini.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Makassar kini tengah mengembangkan Lontara+, sebuah aplikasi integrasi layanan publik yang diproyeksikan menjadi pusat seluruh layanan dan transaksi digital Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Ke depan, semua layanan akan terdigitalisasi, mulai dari perumda, pasar, parkir, hingga sektor lainnya. Lontara+ menjadi integrasi berbagai aplikasi OPD agar pelayanan lebih efektif dan terpusat,” jelas Andi Zulkifly.

Meskipun menunjukkan tren positif pada sektor pajak, dia mengakui masih ada ruang evaluasi dalam optimalisasi pendapatan daerah, terutama pada pos retribusi. Sektor seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan retribusi kebersihan dinilai masih memerlukan penetrasi digital yang lebih kuat untuk meminimalkan kebocoran dan menggenjot capaian.

Langkah digitalisasi ini mendapat respons positif dari pelaku industri perbankan. Regional Funding & Transaction Head Region 15 Makassar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dodi M. Reza menyatakan kesiapan perseroan untuk mendukung penuh ekosistem digital Pemkot Makassar.

Salah satu langkah awal yang diakselerasi adalah integrasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Pembayaran PBB kini bisa dilakukan langsung melalui aplikasi BRImo. Ini menjadi salah satu bentuk konkret kerja sama antara Pemkot Makassar dan BRI,” kata Dodi.

Dodi optimistis perluasan digitalisasi ini akan berjalan mulus mengingat tingkat literasi digital masyarakat ibu kota Sulawesi Selatan ini tergolong tinggi.

“Masyarakat Makassar sudah sangat adaptif terhadap ekosistem digital, termasuk dalam penggunaan QRIS. Kami juga siap melakukan sosialisasi secara intensif agar kolaborasi ini berjalan optimal,” imbuhnya.

Ke depan, BRI telah menyiapkan sejumlah skema kerja sama lanjutan, termasuk integrasi sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah secara elektronik yang lebih komprehensif, guna mendukung target fiskal Pemkot Makassar tahun ini.

Bisnis.com, MEDAN – PT Bank Sumut (Perseroda) terus memperluas jangkauan implementasi QRESTO (Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization) untuk kemudahan pembayaran pajak hotel, restoran, dan kafe (horeka) di Sumatra Utara.

Setelah Medan, pada Jumat (28/6/2026) pemisahan pembayaran pajak horeka dengan QRESTO yang digagas Bank Sumut resmi diimplementasikan di Kabupaten Deli Serdang.

Direktur Teknologi Informasi dan Operasional Bank Sumut Sandhy Sofian mengatakan Deli Serdang menjadi kabupaten pertama yang menerapkan QRESTO di Indonesia. Memanfaatkan perluasan penggunaan QRIS, pembayaran tagihan makanan dan pajak restoran dengan QRESTO pun terpisah otomatis. Pajak restoran langsung masuk ke kas daerah dan menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD) saat transaksi dilakukan pelanggan.

“Agenda ini bukan sekadar peluncuran sebuah sistem pembayaran digital. Kita sedang meluncurkan cara baru dalam mengelola pendapatan asli daerah melalui proses yang lebih modern, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Sandhy, dikutip Minggu (28/6/2026).

Dijelaskan Sandhy, kehadiran QRESTO yang dibidani Bank Sumut berawal dari kebutuhan untuk menjawab tantangan yang selama ini dihadapi oleh pemerintah daerah (pemda) dan pelaku usaha.

Sebagaimana diketahui, peningkatan PAD terutama dari sektor pajak menjadi salah satu tugas utama pemda agar pembangunan daerah terus berlanjut, di samping juga berupaya meningkatkan kepatuhan pajak pelaku usaha tanpa menambah beban administrasi maupun mengubah kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi menggunakan QRIS.

Sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dimiliki oleh pemerintah daerah di Sumatra Utara, lanjutnya, Bank Sumut berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi digital yang memberi manfaat nyata bagi pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat. Dengan menggunakan QRESTO, proses yang sebelumnya mengandalkan pencatatan dan pelaporan manual dari sisi pelaku usaha kini berjalan secara otomatis.

“Sebelumnya, pelaku usaha harus menghitung secara manual dulu baru disetorkan. Sehingga paling tidak hari ke-10 setelah pelaporan pajak usahanya masuk ke kas daerah. QRESTO menjadi solusi dengan sistem pemisahan otomatis. Ini juga bisa mencegah kekurangan maupun kelebihan pembayaran pajak secara operasional,” jelas Shandy.

Adapun cara kerja QRESTO, seluruh nilai transaksi yang dibayarkan pelanggan ke merchant melalui QRIS Bank Sumut akan masuk terlebih dahulu ke rekening pelaku usaha.

Selanjutnya, sistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Bank Sumut secara otomatis autodebet dan menyetorkan bagian pajak yang menjadi hak pemerintah daerah. Seluruh proses yang berlangsung secara real time diklaim dapat meminimalkan kesalahan pencatatan sekaligus meningkatkan transparansi.

Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menyambut baik kolaborasi antara Bank Indonesia, Bank Sumut, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha untuk mengoptimalkan PAD.

Asri mengatakan selain memberikan kemudahan kepada masyarakat, digitalisasi transaksi pemerintah ini berpotensi menekan kebocoran penerimaan daerah khususnya dari sektor pajak dan retribusi.

"Sistem ini membantu pemerintah memastikan penerimaan pajak menjadi lebih optimal dan transparan karena pajak merupakan sumber utama pembangunan daerah. Pajak horeka sendiri share nya terbesar, mencapai 6,46% dari penerimaan pajak jenis lainnya di Deli Serdang sehingga pengelolaannya harus semakin akuntabel," ujar Asri.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Utara Ameriza M Moesa mengapresiasi sinergi yang dibangun Bank Sumut bersama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menghadirkan QRESTO.

Menurutnya, inovasi tersebut menjadi salah satu contoh implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang mampu memperkuat ekosistem pembayaran digital sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak.

“Kami tentu berharap digitalisasi pembayaran di lingkungan pemda akan meningkatkan pendapatan asli daerah karena tata kelolanya akan semakin baik. Dan kami terus mendorong penerapannya diperluas ke sektor penerimaan daerah lain. Mudah-mudahan seluruh pihak mendapatkan manfaat dari digitalisasi ini,” ujar Ameriza.

(240)

Bisnis.com, MEDAN — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatra Utara mengapresiasi inovasi PT Bank Sumut (Perseroda) menghadirkan QRESTO (Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization) yang mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah.

Kepala OJK Sumut Triyoga Laksito mengatakan OJK sebagai pengawas Bank Sumut mengapresiasi peran aktif bank pembangunan daerah (BPD) tersebut dalam pengembangan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Dia menyebut Bank Sumut telah ikut berperan membangun ekosistem keuangan di daerah sebagaimana peta jalan yang dicanangkan OJK.

“OJK telah membuatkan roadmap yang salah satunya menegaskan peran aktif BPD dalam membangun ekosistem keuangan di daerah. Bank Sumut telah mengimplementasikan roadmap pengembangan BPD tersebut melalui inovasi QRESTO dan kolaborasi aktif dengan pemerintah daerah,” ujar Triyoga, dikutip Minggu (28/6/2026).

Disampaikan Triyoga, kehadiran QRESTO lebih dari sekadar sebuah inovasi teknologi. QRESTO merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat ekosistem keuangan formal di daerah, serta menjadi awal yang baik bagi penguatan tata kelola penerimaan daerah, peningkatan kepercayaan masyarakat, perluasan inklusi keuangan, dan pengembangan ekonomi daerah yang semakin inklusif yang mencakup banyak masyarakat dan berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, inovasi itu akan memperluas akses pembiayaan/ keuangan kepada masyarakat, serta meningkatkan literasi keuangan dan digital sehingga masyarakat lebih paham terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang digunakan.

Triyoga mengungkap hasil literasi dan inklusi keuangan masyarakat tahun 2023 yang menyebut tingkat inklusi atau akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan mencapai 80,51%, sedangkan tingkat literasi atau pemahaman terhadap produk dan layanan jasa keuangan baru sekitar 66,46%.

Implementasi QRESTO yang akan disosialisasikan kepada masyarakat maupun pelaku usaha disebutnya akan meningkatkan literasi keuangan dan digital tersebut.

OJK pun terus mendorong lembaga jasa keuangan dan pemda untuk berkolaborasi bersama OJK dan Bank Indonesia dalam meningkatkan literasi dan edukasi keuangan terhadap masyarakat agar benar-benar paham dengan produk maupun layanan keuangan yang mereka gunakan.

Triyoga mengatakan inovasi digital yang dihadirkan Bank Sumut lewat QRESTO menjadikan BPD milik rakyat Sumut ini hampir sepadan dengan bank-bank umum lain.

OJK pun berharap Bank Sumut terus berkembang dan mampu menyamai gerak bank umum lain di Indonesia.

“Harapan kami ke depan, Bank Sumut akan menjadi salah satu BPD yang tidak hanya jago di provinsi, tetapi juga bisa berekspansi di luar provinsi setelah optimal dalam membangun provinsi sebagai tempat lahir dari Bank Sumut,” ujar Triyoga.

Denpasar, Bali (ANTARA) -

Pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daerah di Bali per Mei 2026 mencapai Rp7,59 triliun atau tumbuh 10,25 persen dibandingkan periode sama 2025 sebesar Rp6,78 triliun.

"Kinerja PAD pemda di Bali menggembirakan, tumbuh positif," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali Supendi di Denpasar, Bali, Kamis.

Adapun realisasi PAD pemerintah daerah sembilan kabupaten/kota dan Pemprov Bali itu sudah mencapai 35 persen dari total target pada 2026 mencapai Rp21,6 triliun.

Kontributor terbesar dari PAD itu adalah pajak daerah yang disumbangkan dominan oleh pajak yang berkaitan dengan sektor pariwisata seperti akomodasi, makan dan minum atau pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Dengan capaian tersebut, lanjut dia, menandakan kinerja penerimaan APBD di Bali masih memiliki daya tahan di tengah dinamika perekonomian global yang diwarnai ketegangan dan krisis geopolitik luar negeri.

Pasalnya, dominan geliat ekonomi di Pulau Dewata didukung sektor pariwisata yang rentan mengalami guncangan salah satunya karena faktor eksternal.

Selain PAD, pendapatan daerah sembilan kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Bali juga bersumber dari pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp4,7 triliun.

Realisasi itu menyentuh hampir 40 persen dari rencana target 2026 mencapai Rp11,9 triliun.

"Total pendapatan daerah di Bali itu mencapai Rp12,3 triliun dari target Rp33,5 triliun," imbuhnya.

Sedangkan, pengeluaran pemda di Pulau Dewata mencapai Rp9,7 triliun dari target Rp38,8 triliun.

Belanja pemda itu paling besar untuk biaya operasi sebesar Rp7,5 triliun yang salah satunya mencakup pembayaran gaji pegawai, kemudian belanja modal sebesar Rp1 triliun dan belanja transfer antardaerah di Bali sudah menyentuh Rp1,24 triliun.

Dengan realisasi pendapatan dan belanja itu, DJPb Bali mencatat adanya surplus anggaran sebesar Rp3,6 triliun, termasuk di dalamnya untuk pembiayaan netto.

Di sisi lain, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali menyoroti masih ada peluang besar untuk perluasan transaksi digital daerah yang dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dari pos retribusi daerah dan pajak daerah.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi menyampaikan nota keuangan terkait rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2025.

Dirinya menyampaikan rincian struktur laporan realisasi APBD TA 2025 Pemprov Jatim, dengan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp29,88 triliun atau setara dengan 104,65% dari target semula yang ditetapkan yaitu Rp28,55 triliun.

Keberhasilan sektor pendapatan tersebut ditopang kuat oleh capaian pendapatan asli daerah (PAD) yang menyentuh nominal Rp18,44 triliun atau mencapai sebesar 107,83% dari target Rp17,10 triliun.

"Sumber PAD ini berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah," ungkap Khofifah dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (22/6/2026).

Sementara itu, pendapatan transfer yang terealisasi sepanjang TA 2025 terhitung sebesar Rp11,40 triliun atau setara 99,84%. Kemudian, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai realisasi sebanyak Rp34,41 triliun atau mencapai 122,89% dari target yang ditetapkan.

Kemudian dari sisi belanja daerah, Pemprov Jatim realisasi belanja sepanjang TA 2025 tercatat sebesar Rp31,20 triliun atau mencapai 93,82% dari total anggaran dialokasikan sebesar Rp33,25 triliun, yang terdiri atas belanja operasi Rp22,56 triliun, belanja modal Rp3,01 triliun, belanja tidak terduga Rp124,32 miliar, dan belanja transfer Rp5,50 triliun.

Kombinasi antara peningkatan pendapatan serta pengendalian belanja berdampak langsung pada penyusutan defisit anggaran. Bila dalam APBD murni defisit diperkirakan mencapai Rp4,69 triliun, realisasinya hanya sebesar Rp1,31 triliun. Artinya, terdapat selisih lebih dari Rp3,3 triliun dibandingkan dengan proyeksi awal, yang menunjukkan efektivitas pengelolaan fiskal oleh Pemprov Jatim di sepanjang tahun anggaran berjalan.

Kondisi tersebut turut memperkuat posisi kas daerah, di mana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan yang tercatat sebesar Rp3,38 triliun, serta Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir tahun berada pada nominal yang sama.

Secara keseluruhan, kesehatan fiskal Jawa Timur juga tercermin dari kekuatan neraca keuangan daerah. Hingga penghujung 2025, total aset Pemprov Jatim tercatat mencapai Rp54,11 triliun dengan nilai ekuitas sebesar Rp53,60 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga mengungkapkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2025 kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK).

"Opini WTP ini merupakan raihan yang ke-15 kalinya bagi Provinsi Jawa Timur, sekaligus menandai keberhasilan mempertahankan opini tertinggi tersebut selama 11 tahun berturut-turut," ucap Khofifah.

Menurutnya, capaian ini tidak terlepas dari peran pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang menjadi mitra utama dalam pengelolaan keuangan daerah serta segenap pemangku kepentingan lain yang turut serta memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

"Ini bukti dari sinergi yang solid dengan pimpinan serta anggota DPRD Jatim dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah," ungkapnya.

Meski berhasil meraih WTP, Khofifah menegaskan pihaknya tetap berkomitmen untuk segera menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dan temuan administratif dari BPK RI dalam kerangka waktu normatif demi menjaga kualitas transparansi anggaran ke depan.

Oleh sebab itu, ia berharap Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2025 ini dapat dicermati bersama dan dibahas secara lancar demi penyempurnaan efektivitas pelaksanaan anggaran serta kelanjutan pembangunan kemakmuran di Jawa Timur. "Saya berharap pembahasan terhadap Raperda yang dimaksud dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu," pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat diklaim memberikan dampak positif bagi pemerintah Sumatra Selatan (Sumsel) untuk lebih serius mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatra Selatan Rahmadi Murwanto mengatakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat justru memunculkan dorongan positif bagi daerah.

Menurutnya, di tengah keluhan kepala daerah terkait kondisi fiskal, pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat merangsang daerah untuk menggerakkan sumber-sumber penerimaan lain secara lebih maksimal.

"Tapi ini (efisiensi anggaran) memunculkan satu hal positif yang selama ini susah direalisasikan, yaitu PAD [pendapatan asli daerah] yang meningkat," kata Rahmadi dalam forum Policy to Stability di Palembang, dikutip Jumat (19/6/2026).

Dia menilai, pengurangan Transfer Ke Daerah dalam jumlah signifikan membuat para kepala daerah berupaya lebih keras memaksimalkan PAD agar kondisi fiskal tetap terjaga.

Salah satu yang masih dapat dioptimalkan di Sumsel, kata Rahmadi, berasal dari pajak kendaraan bermotor yang realisasinya belum sebanding dengan potensi yang tersedia.

"Karena kepala daerah fokus bagaimana memaksimalkan PAD. Ini perlu didukung karena menurut kami masih banyak pendapatan daerah yang belum tergali dengan baik bahkan tidak optimal," katanya.

Selain itu, daerah juga dapat meningkatkan penerimaan dari pajak alat berat yang selama ini belum tergarap maksimal. Menurutnya, salah satu kendala adalah banyak pengguna alat berat di Sumsel yang belum beroperasi dalam badan usaha formal sehingga belum dapat dikenakan pajak.

"Mereka misalnya tambang yang belum dilegalkan dan sebagainya. Jadi akan sangat bagus kalau kita mau mendorong terjadinya legalitas bisnis mereka, karena mereka juga bermanfaat bagi ekonomi. Dan karena legal kita bisa mengenakan pajak atas alat-alat berat tadi," jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan data yang disajikan Kantor Wilayah DJPb Sumsel, PAD Sumsel pada triwulan I/2026 terealisasi Rp1,41 triliun atau 12,80% dari pagu yang sebesar Rp11 triliun.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025 lalu yang mencapai Rp553 miliar, pendapatan asli daerah Sumsel mampu tumbuh positif hingga 154,85%.

Namun, jika dilihat lebih jauh, penyokong utama pendapatan daerah Sumsel masih berasal dari transfer yang realisasinya mencapai Rp3,99 triliun atau 15,29% dari pagu yang Rp26,1 triliun.

"Tapi dapat terlihat ada perbaikan tingkat kemandirian fiskal yang terlihat dari kontribusi PAD yang meningkat menjadi 26,08% pada 2026 dibandingkan 13,78% pada 2025, meskipun transfer pemerintah pusat masih menjadi tulang punggung pendapatan," pungkasnya.

Bisnis.com, PADANG — Badan Karantina Indonesia (Barantin) Provinsi Sumatra Barat menyebut hasil perkebunan gambir di Ranah Minang tidak tercatat sebagai komoditas ekspor, sehingga belum memberikan dampak ekonomi bagi daerah.

Kepala Karantina Sumbar, Ende Dezeanto, mengatakan sebagian besar ekspor gambir dari Sumbar tidak dilakukan langsung dari daerah asal, sehingga komoditas tersebut hanya tercatat sebagai perdagangan domestik, bukan ekspor dari Sumatra Barat.

“Sangat disayangkan, padahal gambir asal Sumbar ini pangsa pasar global mencapai 85%. Tapi bicara soal perdagangan atau ekspor, malah tercatat sebagai komoditas di Belawan, Sumatra Utara,” katanya, Selasa (16/6/2026).

Dia menjelaskan, jika ekspor gambir dilakukan langsung dari Sumbar, maka daerah berpotensi memperoleh pendapatan asli daerah (PAD). Namun saat ini, nilai ekonomi dari ekspor tersebut justru dinikmati daerah lain.

Ende berharap pemerintah daerah segera menyikapi kondisi tersebut, mengingat gambir Sumbar memiliki posisi kuat di pasar global.

“Mau berapapun banyaknya gambir Sumbar ini yang di ekspor, Sumbar tidak dapat apa-apa. Padahal, perdagangan turut memberikan dampak ekonomi,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut turut berdampak pada harga di tingkat petani yang tidak kunjung membaik. Pemerintah daerah juga tidak memperoleh PAD dari komoditas tersebut.

“Petani tidak sejahtera dan pemerintah daerah pun tidak bisa mendapatkan PAD dari komoditas yang terbilang cuma ada di Sumbar,” tegasnya.

Barantin mencatat, berdasarkan lalu lintas ekspor komoditas pertanian dan perikanan melalui Pelabuhan Teluk Bayur dan Bandara Internasional Minangkabau, tidak ada pengiriman gambir langsung dari Sumbar. Komoditas tersebut justru dikirim ke Sumatra Utara untuk diekspor melalui Pelabuhan Belawan.

Seorang petani di Pesisir Selatan, Frenki, mengatakan harga gambir di tingkat petani saat ini berada di kisaran Rp21.000 per kilogram dengan kadar air 18%. Harga tersebut dinilai stagnan, bahkan sempat turun hingga Rp12.000 per kilogram.

“Rp21.000 per kilogram ini harga yang diterima petani dari pengepul. Sudah lama harga seperti ini, tapi bila dibandingkan belasan tahun lalu, harga gambir bahkan bisa mencapai Rp100.000 per kilogram di tingkat petani. Sekarang, entah mengapa bisa semurah itu harganya, padahal dolar naik,” ujarnya.

Frenki menilai harga saat ini hanya cukup untuk menutup biaya produksi, termasuk upah buruh tani dan biaya operasional pengolahan gambir. Ia mengatakan bahwa harga tersebut hanya sebatas impas karena seluruh hasil penjualan habis untuk biaya ke kebun dan upah pekerja, sehingga tidak menyisakan keuntungan bagi petani.

Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan nilai jual gambir. Jika tidak, ia khawatir banyak petani akan beralih ke komoditas lain seperti kelapa sawit.

“Sebenarnya sudah banyak yang ancang-ancang akan alih fungsi lahan dari gambir ke kelapa sawit, karena dilihat harga sawit lebih menjanjikan,” tutupnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat meningkat imbas penerapan sistem parkir digital secara masif selama kurun waktu beberapa bulan terakhir.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo menjelaskan pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor retribusi parkir tercatat meningkat sebesar 10% lewat penerapan parkir digital yang saat ini berjalan di hampir seluruh titik wilayah urban.

Ia mengungkapkan kenaikan tersebut terhitung signifikan bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meskipun program ini diterapkan sejak Januari 2026, implementasi secara efektif baru berjalan sekitar bulan Maret dan April usai distribusi perangkat ponsel pintar kepada para juru parkir (jukir) rampung dilakukan pasca Hari Raya Idulfitri.

“Peningkatan pemasukan parkir setelah digitalisasi sekitar 10%. Kenaikan ini terjadi karena sistem digital membuat pencatatan lebih transparan. Kami akan terus melakukan evaluasi terkait peningkatan pendapatan retribusi ini," ungkap Trio, Senin (15/6/2026).

Dirinya menyebut realisasi pendapatan dari sektor parkir pada tahun 2025 terhitung mencapai Rp25 miliar. Dengan optimalisasi sistem digital dan dukungan penuh dari masyarakat, Dishub Surabaya optimis target dan realisasi pendapatan parkir dapat melonjak tajam hingga 40-50%, atau bahkan berpotensi melonjak lebih tinggi.

“Harapan kami tentunya dengan optimalisasi parkir digital PAD bisa terus tumbuh hingga 50% dari tahun sebelumnya,” sebutnya.

Menurutnya, terdapat dua inovasi sistem pengawasan baru yang diterapkan di masing-masing titik parkir digital guna mempersempit ruang gerak jukir liar dan kebocoran pendapatan, yakni dengan memasang papan rambu di titik parkir yang dilengkapi foto resmi dari jukir yang bertugas di lokasi.

“Kami juga melengkapi 900 jukir resmi dengan rompi khusus yang memiliki kode QRIS di bagian saku dada. Sisi kanan rompi digunakan untuk pembayaran kendaraan roda dua dan sisi kiri untuk kendaraan roda empat,” terangnya.

Dengan kebijakan tersebut, Trio menegaskan warga yang ingin melakukan pembayaran non-tunai melalui m-banking, hanya perlu melakukan scan barcode QRIS yang menempel pada dada atau rompi jukir. Setelah sukses, tunjukkan buktinya ke petugas.

“Jadi tidak ada alasan lagi handphone jukir mati atau tidak ada kuota (paket internet)," jelasnya.

Transaksi Parkir Makin Transparan

Selain QRIS lewat ponsel pintar dan rompi jukir, Dishub Surabaya juga memfasilitasi jukir dengan mesin pembayaran kartu uang elektronik serta voucher parkir. Selain itu, Dishub juga tengah menjajaki kerja sama dengan jaringan toko ritel modern dan UMKM sebagai agen penyedia voucher parkir bagi masyarakat.

Oleh sebab itu, Pemkot Surabaya meminta dukungan penuh dari segenap warga. Trio mengimbau masyarakat untuk lebih jeli dan berani menolak melakukan pembayaran tunai, terutama jika menemukan kejanggalan identitas jukir di lapangan.

“Kami meminta warga Surabaya, manakala melihat petugas parkir wajahnya tidak sesuai dengan foto yang ada di papan rambu, mohon untuk tidak dibayar. Jangan lakukan pembayaran," imbaunya.

Menurutnya, pembayaran non-tunai ini akan memutus stigma negatif terkait aliran dana parkir karena segenap transaksi akan tercatat secara sistematis. Pendapatan parkir yang masuk ini nantinya akan dikembalikan kepada warga dalam bentuk pembangunan kota.

“Selain untuk pembangunan, data performa pendapatan harian jukir yang terekam di sistem digital juga akan digunakan untuk pendapatan sosial jukir, apakah masuk dalam kategori desil 1 sampai 5. Apabila sudah terdata, kami akan memberikan intervensi atau perlakuan kesejahteraan khusus di akhir bulan,” pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar kepala daerah mendapat persenan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini ditujukan untuk mencegah korupsi oleh para kepala daerah.

Usulan ini dilayangkan Tito, sekaligus merespons maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Teranyar, Bupati Muara Enim nonaktif, Edison tertangkap tangan KPK.

"Iya, pembinaan udah sering kita lakukan, tapi kan kembali kepada, kepada pribadi masing-masing, ya," ujar Tito saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Tito meengaku telah menampung adanya usulan agar kepala daerah tak terjerat korupsi, seperti diberikan dukungan dana operasional. Namun, Tito meragukan, pemberian dana operasional bisa menjamin kepala daerah tak korupsi.

"Tadi memang ada juga usulan supaya memberikan dukungan dana operasional untuk kepala daerah. Itu good idea pendapat saya, ya. Tapi ya, supaya nggak ke mana-mana, kan? Tapi apakah bisa menjamin? Pertanyaannya gitu," kata Tito.

Kendati demikian, Tito mrngungkapkan ide sekaligus mengusulkan cara agar kepala daerah tak korupsi. Salah satunya, dengan mendapatkan presentase dari PAD.

"Saya pernah juga punya ide sebetulnya, kepala daerah bisa mendapatkan persentase dari PAD. Kenapa? Kalau, kalau dia PAD-nya makin tinggi, maka dia kepala daerahnya makin aktif, kreatif untuk mencari anggaran sendiri tanpa memberatkan rakyat," kata Tito.

"Ya, enggak ada salahnya kalau seandainya mereka diberikan insentif, hasil kerjanya mereka, gitu. Karena itu, itu akan, PAD-nya akan bertambah, kan. Tapi kalau nggak ada insentifnya, ya mungkin mereka kreativitasnya jadi, jadi nggak semangat gitu lho, kurang semangat untuk mendapatkan PAD. Kira-kira gitu," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan kekhawatiran terkait kondisi keuangan daerah yang dinilainya semakin tertekan akibat tingginya beban belanja pegawai.

Dalam rapat bersama Komisi II DPR, Sherly mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara menghadapi kesulitan untuk memenuhi pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga penghujung 2026.

Pernyataan itu disampaikan Sherly saat menghadiri rapat kerja antara Komisi II DPR dengan sejumlah kepala daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, kebijakan relaksasi yang memungkinkan porsi belanja pegawai melampaui batas 30% belum mampu menjawab persoalan utama yang dihadapi pemerintah daerah.

"Tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah, bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah, karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji PPPK sampai dengan akhir tahun. Sehingga apakah masalah kami daerah selesai? Belum," ujar Sherly.

Dalam kesempatan tersebut, Sherly juga menyinggung ketidakpastian transfer fiskal dari pemerintah pusat pada tahun mendatang. Dia mempertanyakan kemungkinan kembali terjadinya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027, sebagaimana yang dialami sejumlah daerah pada tahun ini.

Meski mengakui pemerintah pusat tengah menghadapi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Sherly menilai ruang gerak pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi fiskal sangat terbatas. Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kata dia, kerap terbentur kewenangan yang kini berada di tangan pemerintah pusat.

"Tetapi permasalahan kita di daerah, ketika kita harus melakukan inovasi, banyak tools, banyak otoritas dari kami itu yang sudah diambil oleh pusat, sehingga kami pun tidak memiliki ruang untuk bisa berinovasi," katanya.

Sherly juga menyoroti berbagai regulasi kepegawaian yang dinilai membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Menurut dia, tambahan relaksasi yang diberikan pemerintah tidak serta-merta mengatasi ketimpangan antara kemampuan fiskal daerah dan kewajiban belanja pegawai.

"Kemudian PPPK kita tidak boleh ada tadi juga dikatakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah bahwa kita dipagari dengan aturan-aturan ASN tentang... Dan ditambahkan relaksasi, artinya kita pada akhirnya kita tidak... Contoh seperti kita di Maluku Utara, DAU kita itu cuma Rp960 sekian miliar, sedangkan belanja pegawai kita itu Rp1,1 triliun," ujarnya.

Dari perhitungan tersebut, Sherly menilai beban belanja pegawai Maluku Utara telah melampaui besaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah. Karena itu, dia mengusulkan agar sebagian porsi Dana Bagi Hasil (DBH) yang saat ini dikelola pemerintah pusat dapat dikembalikan kepada daerah penghasil.

Menurutnya, langkah tersebut akan lebih efektif membantu daerah menjaga keseimbangan fiskal dibandingkan hanya memberikan relaksasi atas batas belanja pegawai. Sherly menegaskan usulan tersebut bukan berarti meminta pemerintah pusat menanggung pembayaran gaji PPPK melalui APBN.

"Jika itu dikembalikan, kita kan mengambil jalan tengah, maka kemudian itu sangat membantu. Karena pada akhirnya menurut pendapat kami, relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik, tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur, dan infrastruktur itu diperlukan untuk fondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah," kata Sherly.

Ia memperingatkan bahwa apabila daerah dipaksa mengalihkan porsi anggaran yang lebih besar untuk kebutuhan pegawai, maka pembangunan infrastruktur berpotensi terhambat.

Padahal menurut dia, investasi infrastruktur masih menjadi salah satu prasyarat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepada pemerintah daerah agar tidak melakukan pengurangan pegawai meski beban belanja tertekan.

Tito menyampaikan, sebanyak 479 atau 87,73% daerah memiliki porsi beban belanja pegawai di atas 30%, sedangkan di bawah 30% hanya 67 daerah tahun anggaran 2026. Akibatnya terjadi ketidak seimbangan antara belanja dengan pendapatan daerah.

Menurut Tito, walaupun beban belanja tertekan, pengurangan karyawan bukan menjadi solusi utama karena dampak dari pengurangan pegawai adalah meningkatnya pengangguran.

"Opsi yang kedualah dengan mengurangi pegawai, tapi ini bukan opsi menurut saya. Kita tidak ingin menimbulkan keresahan di kalangan pegawai yang sudah ada. Jadi, dengan segala hormat yang sudah ada ya jangan sampai diberhentikan, dikurangi," katanya saat rapat bersama Komisi II DPR RI, Senin (8/6/2026).

Pemerintah daerah diminta untuk menyesuaikan Tambahan Penghasilan Karyawan (TPP) dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Dari aspek postur belanja, Tito menyarankan Pemda untuk lebih kreatif mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan catatan tidak membebankan rakyat. Dia memberikan contoh Wali Kota Pekan Baru 2024 yang mampu mendongkrak PAD dari Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun.

Dirinya hingga menurunkan tim khusus guna mengulik cara Pemda tersebut menumbuhkan PAD. Jawabannya adalah memberikan kemudahan perizinan kepada masyarakat.

"Resepnya ternyata mempermudah perizinan. Masyarakat juga banyak yang mau membayar pajak retribusi, tapi kemudian kadang-kadang dipersulit. Akhirnya mereka tidak bayar, karena dipersulit. Tapi begitu dipermudah, mereka bayar," ungkapnya.

Tito menambahkan contoh lainnya, yaitu Pemda Bali di mana pemerintah setempat menerapkan digitalisasi pembayaran pajak sehingga mampu menghubungkan langsung para wajib pajak dengan pemerintah daerah sehingga penerimaan retribusi dan pajak dapat tercatat lebih transparan.

Menurutnya selama ini pajak restoran sebesar 10% yang dipungut dari konsumen terlebih dahulu dikelola oleh pelaku usaha sebelum disetorkan ke dinas pendapatan daerah (Dispenda). Namun, dalam praktiknya, tidak seluruh penerimaan tersebut selalu masuk secara optimal ke kas daerah.

"Oleh karena dibuat sistem, yang langsung dari restoran, hotel, langsung masuk ke dispenda, dan itu naik. Nah ini kreatif, tapi tidak beratkan rakyat," jelasnya.

Selain itu, Tito meminta kepada Pemda dapat memaksimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pintu pemasukan bagi kas daerah. Langkah lain untuk memberikan stimulus ekonomi daerah adalah Transfer ke Daerah (TKD).

Tito mengungkapkan pemerintah telah mengidentifikasi sekitar 140 daerah yang menjadi perhatian dalam upaya penguatan kapasitas fiskal daerah. Temuan tersebut diperoleh saat pelaksanaan retret bersama para sekretaris daerah (sekda) di Jatinangor.

Menurutnya, para sekda umumnya memahami aspek teknis pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah. Karena itu, kepala daerah, terutama yang masih baru menjabat, diminta untuk cepat beradaptasi dan memanfaatkan masukan dari sekda, kepala badan pendapatan daerah (Bapenda), serta badan keuangan dan aset daerah (BKAD).

Namun, dari sekitar 140 daerah yang telah dipetakan, terdapat 39 daerah yang kondisinya dinilai paling mendesak karena tidak lagi memiliki ruang yang cukup untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maupun kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD).

Akibatnya, daerah-daerah tersebut memerlukan tambahan dukungan melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

"Dan ini perlu dibicarakan dengan Menteri Keuangan untuk men-top up ke APBD, TKD, sehingga pendapatannya menjadi tinggi. Kalau pendapatannya tinggi, maka otomatis belanja pegawainya nanti prosentasinya akan menjadi lebih rendah. Menjadi mudah-mudahan di bawah 30%," urai Tito.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat membahas rencana kerja sama bersama PT Hikmah Cakra Mulia, anak usaha afiliasi Perum LKBN ANTARA sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui rencana pemasangan videotron di Kota Meulaboh.

"Kami sedang mempersiapkan draf MoU dan PKS yang menuangkan poin-poin kerja sama ke depan yang saling menguntungkan antara daerah dan juga pihak perusahaan," kata Bupati Aceh Barat Tarmizi kepada ANTARA di Jakarta, Senin (8/6).

Tarmizi menjelaskan alasan Pemkab Aceh Barat tertarik menjalin kerja sama ini karena Antara merupakan perusahaan kantor berita negara dengan jaringan pemberitaan berskala nasional dan internasional.

Selain itu, pengelolaan videotron ke depan akan dilakukan secara profesional oleh tim dari pihak perusahaan.

Tarmizi menyampaikan bahwa kerja sama itu ditargetkan dapat terealisasi pada tahun ini, tepatnya dalam beberapa bulan ke depan. Saat ini, kedua belah pihak sedang mematangkan draf MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Ia menjelaskan, kehadiran videotron tersebut tidak hanya berfungsi sebagai media informasi pemerintahan semata, melainkan memiliki fungsi strategis lainnya yang sangat menguntungkan daerah.

"Poin yang paling penting adalah meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Selain itu, ini juga bisa menjadi media promosi daerah, sosialisasi program-program daerah, serta penyampaian instruksi pimpinan daerah kepada seluruh masyarakat," katanya menambahkan.

Ia mencontohkan, videotron tersebut nantinya dapat menampilkan konten-konten edukatif yang dikemas menarik dalam bentuk video, seperti sosialisasi bahaya narkoba dan dampak negatifnya bagi anak-anak.

Aceh Barat Jadi Pionir di Provinsi Aceh

Sementara itu, Direktur Utama PT Hikmah Cakra Mulia Prasetyo Utomo menyatakan rasa hormatnya atas kunjungan kerja yang dilakukan oleh Bupati Aceh Barat beserta jajaran.

Ia menegaskan berkomitmen penuh untuk memperkuat kolaborasi itu di masa mendatang.

"Dengan adanya kolaborasi ke depan ini, HCM dan Aceh Barat akan lebih intens melakukan diseminasi informasi tentang apa pun itu, baik dari pemerintah pusat maupun dari Pemkab Aceh Barat sendiri," kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan diseminasi informasi tersebut akan mencakup berbagai sektor penting, mulai dari pemberdayaan ekonomi, pariwisata, hingga perkembangan ekonomi daerah.

Sebagai perusahaan yang bergerak khusus di bidang media luar ruang (out-of-home media), HCM berkomitmen mendukung penuh penyebaran informasi tersebut.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat Pemkab Aceh Barat yang menjadi salah satu daerah pertama di Provinsi Aceh yang menginisiasi program tersebut.

"Aceh Barat merupakan salah satu pionir yang memprakarsai bagaimana pembangunan media luar ruang, terutama videotron ini di Aceh," katanya.

Ke depan, kami berharap kolaborasi ini tidak hanya di satu titik saja di Aceh Barat, tetapi bisa berkembang di beberapa titik lain, sehingga tujuan awal kita untuk
memberikan informasi yang lebih banyak kepada masyarakat akan lebih tercapai," kata Prasetyo.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026