Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan telah menjatuhkan 3.040 sanksi terhadap 453 perusahaan tercatat sepanjang tahun 2025. Sanksi tersebut mencakup keterlambatan penyampaian laporan keuangan, hingga pemenuhan free float.

Dalam keterangan resminya, Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad menjelaskan BEI secara konsisten memantau pemenuhan kewajiban emiten dan akan mengenakan sanksi sesuai peraturan Bursa Nomor I-H apabila ditemukan pelanggaran, demi memastikan perdagangan efek berlangsung teratur, wajar, dan efisien.

“Sepanjang tahun 2025, BEI telah mengenakan sejumlah 3.040 sanksi kepada 453 perusahaan tercatat,” tutur Kautsar, Senin (2/3/2026).

Berdasarkan data BEI, sanksi terbanyak pada 2025 masih terkait keterlambatan penyampaian laporan keuangan, yakni sebanyak 1.223 sanksi atau naik 2% dibandingkan 2024 yang tercatat 1.203 sanksi. Meski demikian, jumlah perusahaan tercatat yang dikenai sanksi atas pelanggaran tersebut menurun 20% menjadi 196 emiten dari sebelumnya 246 emiten.

Selain itu, BEI juga menjatuhkan 577 sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan bulanan registrasi efek, turun 10% secara tahunan dari 642 kasus. Penurunan juga terlihat dari jumlah perusahaan yang terkena sanksi, yakni dari 188 emiten pada 2024 menjadi 134 emiten pada 2025 atau turun 29%.

Sementara itu, sanksi atas permintaan penjelasan meningkat 16% menjadi 454 sanksi pada 2025 dari 390 sanksi pada 2024. Jumlah perusahaan yang terkena sanksi meningkat, yakni dari 188 emiten pada 2024 menjadi 214 emiten pada 2025 atau naik 14%.

Adapun pelanggaran terkait kewajiban pemenuhan free float tercatat sebanyak 386 sanksi atau turun 14% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 449 sanksi. Jumlah perusahaan yang terkena sanksi atas pemenuhan free float juga menyusut 25% menjadi 83 emiten dari sebelumnya 110 emiten.

Sanksi atas kewajiban public expose tahunan juga menurun 11% menjadi 211 sanksi, dari 238 sanksi pada 2024. Jumlah perusahaan yang terkena sanksi turun 3% menjadi 160 emiten dari 165 emiten pada tahun sebelumnya.

Kategori lain-lain mencakup pelanggaran atas pembayaran biaya pencatatan tahunan (Annual Listing Fee/ALF), laporan kesiapan dana jatuh tempo obligasi dan/atau sukuk, laporan kegiatan eksplorasi bagi perusahaan pertambangan, serta kesalahan penyajian informasi dalam laporan keuangan maupun keterbukaan informasi lainnya.

Adapun pada 2026, BEI mencatat telah mengenakan 294 sanksi kepada 142 perusahaan tercatat hanya dalam periode Januari. Sebanyak 57% dari total sanksi tersebut berasal dari pelanggaran kewajiban penyampaian laporan keuangan dan public expose.

Sanksi tersebut antara lain berupa Surat Peringatan Tertulis III dan suspensi atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan interim per 30 September 2025, serta Peringatan Tertulis II dan denda bagi emiten yang belum menyelenggarakan public expose tahunan hingga batas waktu 31 Desember 2025.

“BEI tidak hanya mengedepankan penegakan disiplin melalui sanksi, tetapi juga melakukan pembinaan aktif dan berkelanjutan kepada perusahaan tercatat untuk meningkatkan kualitasnya,” tutur Kautsar.

Ke depannya, lanjutnya, BEI akan terus berupaya untuk meningkatkan disiplin perusahaan tercatat melalui pembinaan berkelanjutan, pemantauan pemenuhan kewajiban, pengenaan sanksi atas pelanggaran pemenuhan kewajiban, serta berbagai inisiatif lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Angin segar menghampiri para pemegang saham emiten pelat merah, PT PP Properti Tbk. (PPRO) usai Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi membuka gembok suspensi perdagangan saham PPRO.

Keputusan tersebut tertuang dalam pengumuman Bursa No. Peng-UPT-00002/BEI.PP3/02-2026. Pencabutan suspensi dilakukan setelah PPRO memenuhi kewajiban pembayaran bunga pada 17 Februari 2026.

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 BEI Lidia M. Panjaitan menjelaskan bahwa pencabutan penghentian sementara perdagangan saham PPRO berlaku di seluruh pasar, terhitung sejak sesi I full call auction (FCA) pagi ini.

“Mempertimbangkan telah dipenuhinya kewajiban perseroan atas pembayaran bunga pada tanggal 17 Februari 2026, maka Bursa mencabut penghentian sementara perdagangan efek perseroan di seluruh pasar,” ucap Lidia dalam pengumuman resmi BEI, Selasa (24/2/2026).

Sebagai informasi, saham anak usaha PT PP (Persero) Tbk. ini telah digembok oleh Bursa sejak 15 Oktober 2024 lalu. Suspensi dilakukan karena perseroan menunda pembayaran bunga obligasi senilai Rp4,33 miliar.

Ditundanya pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan II PPRO Tahap IV Tahun 2022 Seri B ke-11 itu karena perseroan dalam kondisi PKPU sementara selama 45 hari sesuai dengan putusan Majelis Hakim pada 7 Oktober 2024.

Sementara itu, berdasarkan surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tertanggal 10 Februari 2026, telah terjadi perubahan skema penyelesaian kewajiban PPRO berdasarkan putusan homologasi. Hal ini memperkuat dasar bagi Bursa untuk meninjau ulang status perdagangan saham emiten tersebut.

BEI tetap meminta kepada seluruh pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perseroan guna memantau perkembangan fundamental dan rencana bisnis ke depan.

Seiring dengan keputusan BEI, saham PPRO yang masih mendapatkan notasi X dari otoritas Bursa, terpantau mencatatkan penguatan sebesar 9,52% ke level Rp23 per saham hingga perdagangan sesi pertama hari ini, Selasa (24/2).

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian sementara perdagangan efek atau suspensi saham terhadap 48 emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan interim per 30 September 2025 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan tersebut.

Tak hanya itu, dari daftar perusahaan tersebut juga terdapat beberapa di antaranya emiten yang terkena sanksi suspensi karena tidak memenuhi ketentuan free float sampai 31 Desember 2025.

Untuk 48 emiten yang terkena sanksi suspensi dari BEI karena keterlambatan menyampaikan laporan keuangan interim per 30 September 2025 dan/atau belum membayar denda keterlambatan, BEI sebelumnya telah memberikan peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp150 juta namun hingga hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu, emiten yang bersangkutan belum memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan II.6.4 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi, bursa melakukan suspensi apabila mulai hari kalender ke 91 sejak lampaunya batas waktu perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian atau tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2 dan II.6.3 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi.

“Berdasarkan pemantauan kami, hingga tanggal 29 Januari 2026 terdapat 48 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan interim per 30 September 2025 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan tersebut,” tulis BEI dalam pengumumannya dikutip Senin (2/2/2026).

Sementara itu, terkait dengan penghentian perdagangan sementara terhadap 38 emiten yang tidak memenuhi ketentuan free float sampai 31 Desember 2025, Kepala Divisi Peraturan dan Layanan Perusahaan Tercatat BEI Teuku Fahmi Ariandar dan Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan BEI Pande Made Kusuma Ari dalam pengumumannya menjelaskan bahwa Otoritas Bursa telah mengenakan peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp50 juta kepada perusahaan tercatat yang tidak memenuhi ketentuan V.1.1. dan/atau V.1.2. Peraturan Bursa Nomor I-A.

“Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bursa akan mengenakan sanksi suspensi efek kepada perusahaan tercatat atas belum dipenuhinya ketentuan V.1.1. dan/atau V.1.2.,” demikian bunyi pengumuman tersebut, Jumat (30/1/2026).

Ketentuan V.1.1. dan V.1.2. Peraturan Bursa Nomor I-A adalah tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Berdasarkan pantauan Bursa, hingga tanggal 29 Januari 2026 terdapat 38 perusahaan tercatat yang belum memenuhi ketentuan V.1.1. dan/atau V.1.2. peraturan Bursa nomor I-A.

Berikut daftar 48 emiten yang terkena suspensi karena terlambat menyampaikan laporan keuangan interim per 30 September 2025 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan tersebut:

Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai

1. PT Tri Banyan Tirta Tbk (ALTO)
2. PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS)
3. PT Binakarya Jaya Abadi Tbk (BIKA)
4. PT Capri Nusa Satu Properti Tbk (CPRI)
5. PT Dewata Freightinternational Tbk (DEAL)
6. PT Aksara Global Development Tbk (GAMA)
7. PT Sky Energy Indonesia Tbk (JSKY)
8. PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk (MAGP)
9. PT Sinergi Megah Internusa Tbk (NUSA)
10. PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP)
11. PT Pollux Properties Indonesia Tbk (POLL)
12. PT Trinitan Metals and Minerals Tbk (PURE)
13. PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (SKYB)

Suspensi di Seluruh Pasar

1. PT Armidian Karyatama Tbk (ARMY)
2. PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (BOSS)
3. PT Cahaya Bintang Medan Tbk (CBMF)
4. PT Cowell Development Tbk (COWL)
5. PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK)
6. PT Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA)
7. PT Golden Plantation Tbk (GOLL)
8. PT HK Metals Utama Tbk (HKMU)
9. PT Hotel Mandarine Regency Tbk (HOME)
10. PT Saraswati Griya Lestari Tbk (HOTL)
11. PT Indo Pureco Pratama Tbk (IPPE)
12. PT Darmi Bersaudara Tbk (KAYU)
13. PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk (KBRI)
14. PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCPG)
15. PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS)
16. PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA)
17. PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT)
18. PT Mitra Pemuda Tbk (MTRA)
19. PT Polaris Investama Tbk (PLAS)
20. PT Pool Advista Indonesia Tbk (POOL)
21. PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO)
22. PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT)
23. PT Siwani Makmur Tbk (SIMA)
24. PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL)
25. PT Sugih Energy Tbk (SUGI)
26. PT Tianrong Chemicals Industry Tbk (TDPM)
27. PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH)
28. PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (TELE)
29. PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS)
30. PT Sunindo Adipersada Tbk (TOYS)
31. PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM)
32. PT Triwira Insanlestari Tbk (TRIL)
33. PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT)
34. PT Dosni Roha Indonesia Tbk (ZBRA)

Berikut adalah daftar 38 emiten yang belum memenuhi ketentuan free float

Suspensi Seluruh Pasar

1. PT Alumindo Light Metal Industry Tbk. (ALMI)
2. PT Cahaya Bintang Medan Tbk. (CBMF)
3. PT Cowell Development Tbk. (COWL)
4. PT Jaya Bersama Indo Tbk. (DUCK)
5. PT Eterindo Wahanatama Tbk. (ETWA)
6. PT HK Metals Utama Tbk. (HKMU)
7. PT Darmi Bersaudara Tbk. (KAYU)
8. PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. (KBRI)
9. PT Eureka Prima Jakarta Tbk. (LCGP)
10. PT Marga Abhinaya Abadi Tbk. (MABA)
11. PT Mitra Pemuda Tbk. (MTRA)
12. PT Polaris Investama Tbk. (PLAS)
13. PT Rimo International Lestari Tbk. (RIMO)
14. PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. (SBAT)
15. PT Siwani Makmur Tbk. (SIMA)
16. PT Sugih Energy Tbk. (SUGI)
17. PT Indosterling Technomedia Tbk. (TECH)
18. PT Sunindo Adipersada Tbk. (TOYS)
19. PT Triwira Insanlestari Tbk. (TRIL)
20. PT Trikomsel Oke Tbk. (TRIO)
21. PT Nusantara Inti Corpora Tbk. (UNIT)

Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai

1. PT Dewata Freight International Tbk. (DEAL)
2. PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (FASW)
3. PT Aksara Global Development Tbk. (GAMA)
4. PT Sky Energy Indonesia Tbk. (JSKY)
5. PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. (KIAS)
6. PT Lionmesh Prima Tbk. (LMSH)
7. PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk. (MAGP)
8. PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk. (MFMI)
9. PT Metro Realty Tbk. (MTSM)
10. PT Asia Pacific Investama Tbk. (MYTX)
11. PT Sinergi Megah Internusa Tbk. (NUSA)
12. PT Plaza Indonesia Realty Tbk. (PLIN)
13. PT Kedoya Adyaraya Tbk. (RSGK)
14. PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. (SKYB)
15. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. (SMCB)
16. PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (SUPR)
17. PT Wicaksana Overseas International Tbk. (WICO)

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan suspensi saham kepada 48 perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan interim per 30 September 2025 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan tersebut.

Sebelumnya BEI telah memberikan peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp150 juta namun hingga hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu, emiten yang bersangkutan belum memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan II.6.4 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi, bursa melakukan suspensi apabila mulai hari kalender ke 91 sejak lampaunya batas waktu perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian atau tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2 dan II.6.3 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi.

“Berdasarkan pemantauan kami, hingga tanggal 29 Januari 2026 terdapat 48 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan interim per 30 September 2025 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan tersebut,” tulis BEI dalam pengumumannya dikutip Jumat (30/1/2026).

Atas dasar hal tersebut di atas, otoritas Bursa memutuskan untuk tetap melakukan suspensi perdagangan efek untuk 48 perusahaan tercatat, dengan rincian sebagai berikut:

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara atau suspensi saham PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU). Sebelumnya, operasional bisnis INRU berhenti imbas pemerintah menangguhkan izinnya.

Berdasarkan pengumumannya, BEI menjelaskan bahwa sehubungan dengan adanya ketidakpastian atas kelangsungan usaha INRU akibat penghentian sementara kegiatan operasional perseroan oleh pemerintah, maka Bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan efek INRU di seluruh pasar.

Penghentian sementara efek INRU berlaku terhitung sejak sesi II perdagangan pada Rabu, 17 Desember 2025 hingga pengumuman Bursa lebih lanjut.

"Bursa meminta kepada pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan," tulis Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 BEI Lidia M. Panjaitan dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI Pande Made Kusuma Ari A. dalam pengumumannya pada Rabu (17/12/2025).

Berdasarkan data BEI, harga saham INRU sebelum dihentikan sementara melorot 0,84% ke level Rp590 per lembar. Harga saham INRU sendiri telah anjlok 11,28% dalam sepekan perdagangan terakhirnya.

Meski begitu, harga saham INRU masih di zona hijau, menguat 28,26% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) atau sejak perdagangan perdana 2025.

INRU sendiri telah mengumumkan untuk menghentikan kegiatan operasional pabrik dan seluruh penebangan serta pengangkutan kayu pada pekan lalu (11/12/2025) setelah menerima surat dari Kementerian Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatra Utara.

Dalam keterbukaan informasi, Toba Pulp Lestari menyebutkan telah menerima surat tertanggal 8 Desember 2025 dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Kehutanan mengenai penangguhan sementara akses penatausahaan hasil hutan pada wilayah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Selain surat dari Kementerian Kehutanan, INRU juga menerima surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatra Utara tertanggal 10 Desember 2025, yang memerintahkan penghentian seluruh kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu eucalyptus hasil budidaya, termasuk dari Perkebunan Kayu Rakyat (PKR). “..sebagai langkah kewaspadaan terhadap dampak banjir dan cuaca ekstrem,” tulis manajemen.

Meski menghentikan sementara kegiatan operasional pabrik dan pemanenan kayu yang bergantung pada penatausahaan kayu dan pasokan PKR, perseroan menyatakan pemeliharaan aset pabrik, perawatan tanaman, serta aktivitas operasional esensial lainnya tetap berjalan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesiapan operasional sampai kebijakan pemerintah dipulihkan.

INRU juga memastikan tidak terdapat risiko hukum dari penghentian operasional ini karena dilakukan sebagai sebagai bentuk kepatuhan atas instruksi pemerintah pusat dan daerah. Meski demikian, Toba Pulp Lestari tidak memungkiri terdapat dampak terhadap kondisi keuangan dari berhentinya operasional.

“Terdapat potensi penundaan penerimaan pendapatan selama periode penangguhan operasional,” tulis manajemen.

Selain itu, manajemen menilai penangguhan sementara ini dapat berdampak pada aktivitas ekonomi sekitar, seperti kepada pemasok, kontraktor, pelaku UMKM, jasa transportasi, dan masyarakat yang bergantung pada aktivitas Toba Pulp Lestari.

Oleh karena itu, Toba Pulp Lestari menyebutkan akan mengambil langkah mitigasi sosial-ekonomi bersama Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan, serta melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatra Utara, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait lainnya.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam keterangan resminya juga menyebutkan bahwa instansi yang dipimpinnya telah melakukan penyegelan dan/atau verifikasi lapangan kepada 11 entitas yang terindikasi melanggar pidana kehutanan dan berkontribusi pada banjir di Sumatra. Salah satu entitas tersebut adalah korporasi dengan inisial PT TPL.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya memberantas perdagangan saham gorengan alias praktik-praktik perdagangan efek yang berpotensi menimbulkan distorsi harga atau manipulasi pasar.

Adapun, OJK bersama Self Regulatory Organization (SRO) bersama Kemenkeu disebut membentuk satuan tugas untuk menertibkan praktik saham gorengan di pasar modal.

Langkah ini seturut dengan komentar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut pasar modal belum mendapat insentif dari pemerintah sebelum menuntaskan persoalan saham gorengan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan, pemerintah melalui lintas lembaga dan kementerian telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi persoalan itu.

"OJK tentunya bersama dengan Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah membentuk suatu task force lintas lembaga yang utamanya adalah untuk pendalaman pasar, yang salah satunya itu juga penegakan hukum," kata Inarno dalam forum Workshop Capital Market BEI, di Bali, Sabtu (15/11/2025).

Adapun, pengawasan pasar menjadi salah satu poin dalam tiga prioritas strategis OJK pada 2026. Tiga program prioritas itu terdiri dari sisi penawaran, permintaan, dan infrastruktur.

Dalam paparannya, Inarno menjabarkan fokus OJK dari sisi penawaran dengan menambah aktivitas penawaran umum perdana saham (IPO) emiten berkapitalisasi besar, meningkatkan efisiensi dan transparansi penawaran umum, hingga mendorong penerbitan obligasi dan sukuk daerah.

Untuk program prioritas di sisi permintaan akan dilakukan dengan perluasan basis investor, meningkatkan likuiditas pasar sekunder, dan meningkatkan free float saham dari yang berlaku saat ini 7,5%.

"Target kami [free float] 25%, tapi tidak mungkin langsung ke 25% karena konsekuensinya cukup banyak. Jadi kami secara bertahap mungkin dalam waktu dekat naik ke 10%, dan paling tidak kami upayakan IPO yang ke depan harus minimal 10%, berikutnya 15%, berikutnya mengarah ke 25%," ungkapnya.

Program prioritas ketiga OJK dari sisi infrastruktur meliputi memperkuat infrastruktur pasar, percepatan perizinan dan transformasi proses penawaran umum, penguatan pelaku pasar, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.