IDXChannel - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menekankan pentingnya pertumbuhan bisnis yang berkualitas sebagai langkah memperkuat fundamental perusahaan, guna menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.

Dengan penguatan fundamental tersebut, pihak BEI yakin bakal turut mendongkrak tingkat kepercayaan (level of trust) masyarakat terhadap kinerja perusahaan tersebut.

"Hal ini juga berkaitan dengan concern kami tentang pentingnya penguatan kualitas investor dalam mendukung pendalaman pasar modal Indonesia," ujar Direktur Utama BEI, Jeffry Hendrik, dalam sebuah forum diskusi, yang digelar di mainhall Gedung BEI, Selasa (30/6/2026).

Menurut Jeffry, pihaknya bersama Otoritas Jasa Keuangan dan self-regulatory organization (SRO) lainnya, yaitu PT Kustodian Sentrakl Efek Indonesia (KSEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), senantiasa mendorong peningkatan transparansi pasar, penyediaan data investor yang lebih granular, pendalaman pasar, serta penguatan keterbukaan informasi kepada publik.

Upaya peningkatan transparansi dan penguatan keterbukaan informasi tersebut, dikatakan Jeffry, dapat berjalan lebih lancar dan maksimal manakala setiap emiten pasar modal nasional, dan juga seluruh perusahaan yang ada di Indonesia, fokus pada penguatan fundamental, yang di antaranya dibangun lewat tren pertumbuhan yang berkualitas.

Jeffry pun menjelaskan bahwa langkah penguatan di level korporasi dan juga investor tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari program reformasi pasar modal yang kini tengah digenjot oleh BEI, OJK bersama lembaga SRO lainnya.

"Kami yakin dengan transparansi yang lebih baik, tentu akan ada trust yang lebih tinggi. Di lain pihak, investor juga perlu memahami profil risiko masing-masing (perusahaan) lewat kekuatan fundamental bisnisnya, lewat analisis yang memadai. Jadi tidak semata-mata mengikuti tren pasar. Tidak hanya ikut-ikutan apa kata influencer, tidak FOMO," ujar Jeffry.

Pesan Jeffry tersebut diamini oleh Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo, yang juga turut hadir dalam kesempatan yang sama.

Mendukung pernyataan Jeffry, Agus juga menegaskan bahwa di tengah tekanan suku bunga yang dialami sektor perbankan, seiring kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) hingga satu persen secara akumulatif sejak awal tahun, pihaknya telah memilih untuk mengedepankan pertumbuhan yang sehat dan berkualitas.

Dengan demikian, tren kinerja bisnis ke depan diharapkan dapat tetap stabil di tengah dinamika industri keuangan dalam negeri.

"Kami sudah putuskan untuk tidak akan mengejar pertumbuhan secara agresif di tengah kondisi pasar yang terus berubah. Sebaliknya, kami akan lebih selektif dalam mengembangkan bisnis, dengan mengutamakan kualitas aset dan keberlanjutan pertumbuhan," ujar Agus.

Menurut Agus, baik sektor perbankan industri pasar modal, memiliki kesamaan bahwa kualitas fundamental bakal menjadi faktor penting dan sangat menentukan dalam menjaga ketahanan industri keuangan ke depan.

Agus pun menekankan bahwa upaya transformasi digital, penguatan tata kelola, transparansi, serta peningkatan literasi keuangan dinilai menjadi fondasi penting untuk menghadapi perubahan yang semakin cepat dan kompleks.

Di lain pihak, Agus juga menyebut bahwa sisi positif dalam kondisi yang terjadi saat ini, adalah terkait kondisi fundamental industri perbankan nasional yang diyakininya masih berada dalam posisi yang kuat, dalam menghadapi sejumlah tantangan yang tersedia di pasar.

Klaim kuatnya fundamental tersebut, didasarkan Agus pada tren pertumbuhan kredit secara industri yang masih positif, tingkat permodalan yang tinggi, likuiditas yang terjaga, serta rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang masih terkendali.

"Jadi persoalan yang ada pada dasatnya bukan di fundamentalnya, melainkan medan permainannya yang telah berubah," ujar Agus.

(taufan sukma)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons tinjauan Lembaga penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mempertahankan status pasar modal Indonesia sebagai pasar berkembang (emerging market).

Hal ini tercantum MSCI 2026 Market Classification Review yang dirilis hari ini, Rabu (24/6).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif Dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan pihaknya menyambut positif hasil asesmen tahunan MSCI tersebut karena sesuai dengan harapan. OJK pun berkomitmen melanjutkan reformasi pasar modal RI.

"Bagi kami, pengumuman MSCI ini menjadi momentum untuk terus melanjutkan, memperkuat, dan mengakselerasi agenda-agenda reformasi pasar modal yang telah kita canangkan sejak awal tahun ini," ujar Hasan dalam keterangan resmi tertulis, Rabu (24/6).

Hasan menyoroti terkait MSCI yang memberikan catatan positif soal agenda reformasi pasar modal Indonesia. Menurutnya, MSCI telah memanfaatkan transparansi data yang dihasilkan dari agenda reformasi tersebut untuk melakukan penilaian terhadap pasar modal Indonesia.

Ia mengatakan pengakuan MSCI ini menjadi capaian bagi pasar modal Indonesia untuk mendorong peningkatan kredibilitas dan kelayakan investasi (investability). Bahkan, tingkat aksesibilitas pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi setelah China dan Malaysia.

"Dalam hasil asesmen MSCI terkait market accessibility, secara umum Indonesia menjadi salah satu yang mendapat penilaian terbaik di antara Emerging Markets di kawasan Asia-Pasifik, setelah Tiongkok dan Malaysia," kata Hasan.

Lebih lanjut, Hasan menjelaskan berbagai reformasi pasar modal yang telah dilakukan sejak awal tahun ditujukan untuk memperkuat transparansi, integritas, likuiditas, maupun tata kelola di pasar modal Indonesia.

Secara rinci, pasar modal Indonesia telah menyediakan data kepemilikan saham di atas 1 persen, peningkatan granularity klasifikasi investor, dan pengembangan kerangka pelaporan Pemilik Manfaat (UBO).

Selain itu, OJK juga terus memperkuat pengawasan dan memperkenalkan High Shareholding Concentration (HSC) serta memperkuat penegakan hukum bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran di pasar modal.

"Secara ytd hingga 31 Mei 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi terhadap berbagai tindak pelanggaran di pasar modal, baik untuk keterlambatan maupun kasus. Nilai sanksi denda pada periode tersebut mencapai Rp 138,9 miliar terhadap 329 pihak," ungkapnya.

Berdasarkan pengumuman MSCI, Indonesia masih dengan status Emerging Markets bersama negara Asia-Pasifik (APAC) lainnya seperti China, India, Korea, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Thailand.

Selain itu, MSCI juga mengakui reformasi pasar modal yang dilakukan oleh Self-Regulatory Organization (SRO). Reformasi tersebut meliputi peningkatan keterbukaan informasi mengenai pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih rinci, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), dan kenaikan free float menjadi 15 persen.

Kendati demikian, MSCI pun memperingatkan masih adanya kekhawatiran investor institusi global terkait kelayakan investasi di pasar modal Indonesia, yaitu struktur kepemilikan saham dan indikasi praktik perdagangan terkoordinasi.

"Kedua masalah tersebut secara signifikan membatasi kemampuan investor untuk menilai free float yang sebenarnya dan mengandalkan harga pasar yang teramati dalam penyusunan portofolio serta replikasi indeks," tulis MSCI dalam laporannya, Rabu (24/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Self-Regulatory Organization (SRO) pasar modal Indonesia, yakni PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menetapkan jajaran direksi baru periode 2026-2030.

Pengangkatan jajaran direksi baru tersebut sejalan dengan penguatan struktur organisasi perseroan untuk mendukung kebutuhan bisnis dan pengembangan layanan yang semakin kompleks.

“Dalam periode kepengurusan 2026-2030, KPEI melakukan perluasan struktur organisasi melalui penambahan direktorat baru dan penyesuaian pembagian fungsi kerja,” ujar Sekretaris Perusahaan KPEI Lisda Sitohang sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Dalam RUPST, para pemegang saham menyepakati pengangkatan Antonius Herman Azwar sebagai Direktur Utama menggantikan Iding Pardi yang telah ditetapkan sebagai Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kemudian, para pemegang saham menyepakati pengangkatan Satya Birawa sebagai Direktur Kliring, Penjaminan, dan Pengawasan. Lalu, Irmawati sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Proyek.

Selanjutnya, pemegang saham juga menyepakati Ignatius Denny Wicaksono sebagai Direktur Keanggotaan, Riset, dan Dukungan Bisnis.

Melalui kepemimpinan baru, Lisda memastikan KPEI akan menjaga kesinambungan dan berfokus menjadi pilar utama dalam pasar keuangan Indonesia dengan mengadopsi standar internasional serta mengedepankan efisiensi, keandalan, keamanan, dan peningkatan kepercayaan pasar.

“KPEI sebagai CCP akan bertransformasi dari Clearing Provider menjadi Central Clearing, Risk Management, dan Collateral Management Hub yang mengintegrasikan pasar keuangan domestik, regional, dan global,” ujar Lisda.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) buka suara terkait keputusan FTSE Russell yang akan mencoret saham emiten Indonesia dengan konsentrasi kepemilikan tinggi (high shareholding concentration/ HSC).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan langkah FTSE tersebut sebenarnya sudah diantisipasi pasar sejak lama karena sebelumnya FTSE maupun MSCI telah memberikan peringatan terkait isu free float dan konsentrasi kepemilikan saham di pasar modal Indonesia.

"Saham-saham yang masuk dalam high shareholding concentration memang sudah kita antisipasi akan dikeluarkan oleh global index provider," ujar Jeffrey di Gedung BEI, Jakarta, Senin (18/5).

Menurutnya, keputusan FTSE menjadi konsekuensi jangka pendek dari reformasi pasar modal yang saat ini tengah dilakukan regulator dan self-regulatory organization (SRO) di Indonesia.

"Saya kira itu juga sudah disampaikan jauh-jauh hari warning-nya, jadi memang itu sesuatu yang sudah diantisipasi oleh pasar," katanya.

Jeffrey menegaskan reformasi pasar modal tetap diperlukan demi memperbaiki transparansi dan tata kelola pasar dalam jangka panjang.

"Sekali lagi itu adalah konsekuensi jangka pendek yang memang harus diterima. Tetapi ini adalah upaya kita untuk memperbaiki pasar kita untuk jangka panjang," ujarnya.

Ia juga menilai keputusan FTSE justru memberi kepastian bagi pelaku pasar setelah berminggu-minggu menunggu respons indeks global terhadap reformasi pasar modal di Indonesia.

"Artinya mengurangi satu sumber ketidakpastian di pasar yang berminggu-minggu ini ditunggu oleh para pelaku pasar bagaimana respons MSCI dan FTSE terhadap upaya reformasi yang dilakukan bersama oleh OJK dan SRO," katanya.

FTSE Russell dalam dokumen bertajuk Indonesia-Index Treatment for the June 2026 Index Review yang dirilis 13 Mei 2026 menyatakan tetap memantau perkembangan pasar modal Indonesia pascareformasi yang dilakukan SRO.

Penyedia indeks saham global itu menyebut regulator pasar modal Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat transparansi, termasuk kewajiban keterbukaan kepemilikan saham di atas 1 persen serta publikasi daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi.

Dalam evaluasi indeks Juni 2026, FTSE memastikan masih menunda proses full index re-ranking, kenaikan free float, dan penambahan saham IPO Indonesia setidaknya hingga evaluasi September 2026.

FTSE juga menegaskan saham yang masuk kategori HSC bakal dihapus dari indeks apabila dinilai memiliki risiko likuiditas tinggi.

"Berdasarkan pedoman Free Float Restrictions FTSE Russell, apabila sebuah perusahaan masuk dalam peringatan High Shareholding Concentration dari otoritas regulator, maka saham tersebut akan dihapus pada evaluasi indeks berikutnya," tulis FTSE Russell.

Menurut FTSE, likuiditas saham-saham terdampak HSC alias minim free float berpotensi memburuk sehingga investor indeks akan kesulitan melakukan transaksi keluar secara normal tanpa memengaruhi harga pasar.

Bahkan, FTSE menyatakan saham terdampak dapat dihapus dengan harga nol pada evaluasi Juni 2026 apabila kondisi pasar dianggap tidak memungkinkan.

"FTSE Russell akan menghapus saham terdampak pada harga nol dalam evaluasi Juni 2026, efektif mulai pembukaan perdagangan Senin, 22 Juni 2026," tulis FTSE.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai koreksi pasar saham domestik masih sejalan dengan pelemahan yang terjadi di mayoritas bursa Asia selama libur akhir panjang di Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengatakan koreksi IHSG dipengaruhi tingginya ketidakpastian global dan tekanan yang juga terjadi di pasar regional.

"Tentu kalau kita cermati memang ketidakpastian di pasar kita masih cukup tinggi, tetapi kita juga melihat bahwa hari Kamis (14/5) dan Jumat (15/5) pasar kita libur," ujar Jeffrey di Gedung BEI, Jakarta, Senin (18/5).

Menurutnya, selama pasar Indonesia libur, bursa global khususnya Asia mengalami koreksi yang cukup dalam.

"Kalau kita akumulasikan koreksi dua hari di pasar global Asia ditambah sedikit koreksi tambahan hari ini di pasar global, itu sama dengan koreksi yang kita alami hari ini. Jadi, saya rasa masih inline dengan global market," terangnya.

Ia menambahkan sumber ketidakpastian global saat ini cukup beragam, mulai dari fluktuasi harga komoditas dan nilai tukar hingga ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Rusia.

Karena itu, Jeffrey mengimbau investor tetap tenang dan mengedepankan analisis fundamental di tengah volatilitas pasar.

"Investor harus tetap memperhatikan fundamental, menganalisis secara cermat, dan mengatur strategi investasi sesuai dengan profil risiko masing-masing karena kondisi pasar sangat dinamis dan ketidakpastiannya masih cukup tinggi," ujarnya.

Di tengah tekanan pasar, BEI juga optimistis investor asing akan kembali masuk ke pasar modal Indonesia setelah reformasi pasar modal yang saat ini dijalankan mulai menunjukkan hasil.

Jeffrey mengatakan langkah reformasi tersebut ditujukan untuk memperbaiki transparansi dan tata kelola pasar dalam jangka panjang.

"Tentu kita melakukan upaya terbaik agar investor asing akan terus masuk dan untuk jangka panjang tetap stay dan berpartisipasi di pasar kita," katanya.

Ia mengakui reformasi pasar modal membawa konsekuensi jangka pendek, termasuk potensi keluarnya dana asing dari sejumlah saham yang masuk kategori high shareholding concentration (HSC) dan dikeluarkan dari indeks global seperti MSCI maupun FTSE.

Namun, menurut Jeffrey, kondisi tersebut telah diantisipasi pasar sejak awal.

"Itu sesuatu yang sudah diantisipasi oleh pasar. Ini adalah konsekuensi jangka pendek yang memang harus diterima. Tetapi ini adalah upaya kita untuk memperbaiki pasar kita untuk jangka panjang," ujarnya.

Jeffrey optimistis reformasi yang dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan self-regulatory organization (SRO) akan meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap pasar modal domestik.

"Kita harapkan inflow yang akan jauh lebih besar dari investor asing setelah melihat bahwa pasar Indonesia sudah menjadi pasar yang lebih transparan dengan tata kelola yang lebih baik," katanya.

Pada perdagangan hari ini, IHSG ditutup melemah 1,85 persen ke level 6.599. Indeks saham melemah 124,07 poin atau minus 1,85 persen dibanding perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor membukukan transaksi sebesar Rp20,71 triliun dengan volume perdagangan mencapai 31,99 miliar saham.

Sebanyak 125 saham menguat, 616 saham melemah, dan 79 saham stagnan pada penutupan perdagangan.

Seluruh sektor indeks tercatat berada di zona merah, dipimpin sektor transportasi yang anjlok 5,58 persen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan ketentuan batas minimal saham beredar di publik (free float) sebesar 15 persen mulai berlaku pada akhir Maret 2026.

Kebijakan tersebut tercantum dalam revisi Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas yang diusulkan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan pihaknya telah menyetujui perubahan batas free float tersebut, dengan sejumlah penyesuaian.

"PR Bursa adalah memfinalisasi konsep Peraturan I-A yang ditargetkan berlaku sebelum akhir Maret ini," ujar Hasan di Gedung Mahkamah Agung, Rabu (25/3).

Hasan menjelaskan peningkatan batas free float menjadi 15 persen ditujukan untuk memperkuat tata kelola perusahaan, termasuk mendorong peningkatan kualitas manajemen emiten melalui kewajiban edukasi bagi komisaris dan direksi serta sertifikasi akuntan publik.

OJK juga memberikan masa transisi selama tiga tahun bagi emiten untuk memenuhi ketentuan tersebut. Bagi perusahaan yang tidak mampu memenuhi batas minimal free float, regulator menyiapkan kebijakan exit policy.

Selain itu, OJK bersama self-regulatory organization (SRO) dan pelaku pasar akan membentuk tim kerja untuk mengevaluasi kesiapan pasar secara berkala.

Tim tersebut akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari emiten, manajer investasi, hingga komunitas investor domestik dan global guna memastikan daya serap pasar terhadap kebijakan tersebut.

"Kami akan mengevaluasi dan menganalisis kemampuan daya serap pasar sebelum jatuh tempo," pungkas Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan upaya reformasi pasar modal Indonesia masih berjalan sesuai rencana semula. Upaya ini menjadi sorotan pelaku pasar menjelang momentum rebalancing indeks global pada Mei mendatang.
Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia I Gede Nyoman Yetna menerangkan bahwa segala upaya reformasi pasar modal, seperti penguatan regulasi hingga infrastruktur pasar tengah disiapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sistem, proses operasional, hingga koordinasi antarlembaga.
"BEI bersama dengan OJK serta SRO lainnya terus melakukan koordinasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan reformasi integritas pasar modal," katanya kepada wartawan, Kamis (12/3/2026).
Selain itu, BEI juga memastikan bahwa upaya reformasi pasar modal dapat dilakukan secara efektif dan mampu mendorong terbentuknya pasar yang lebih transparan, teratur, hingga efisien.
Nyoman memberikan contoh ihwal pembukaan data kepemilikan di atas 1% yang kini telah dapat diakses oleh publik di laman resmi BEI. Selain itu, BEI juga kini tengah menyusun produk hukum untuk mengerek free float menjadi 15%.
Dalam implementasinya nanti, BEI juga disebut melakukan sosialisasi kepada perusahaan tercatat mengenai berbagai skema pemenuhan ketentuan anyar free float, seperti divestasi hingga rights issue. BEI juga menyediakan person in charge yang dapat dihubungi oleh perusahaan tercatat dalam pemenuhan rencana ini.
"Hal ini menunjukkan kesiapan OJK, BEI, dan SRO untuk merealisasikan aksi percepatan reformasi pasar modal," katanya.
Adapun, OJK mengeluarkan delapan aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia demi mengembalikan kepercayaan pasar di tengah sentimen negatif pasar saham yang dipicu pengumuman pembekuan rebalancing Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Delapan aksi itu terdiri dari kebijakan baru free float, transparansi data ultimate beneficial ownership (UBO), penguatan data kepemilikan saham, demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), penegakan peraturan dan sanksi, tata kelola emiten, pendalaman pasar secara terintegrasi, serta kolaborasi dan sinergi dengan stakeholders.

Teh Celup Sosro kembali menggelar program berbagi pada Ramadan 2026 melalui inisiatif Hidupkan Ramadanmu (THR). Program ini menghadirkan hidangan berbuka puasa lengkap dengan seduhan teh manis hangat bagi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung sejak 21 Februari hingga 15 Maret 2026 tersebut menjangkau 26 kota dan kabupaten di 6 provinsi. Sebanyak 186 masjid dilibatkan sebagai pusat kegiatan komunitas sekaligus lokasi distribusi hidangan berbuka bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Teh Celup Sosro berkolaborasi dengan FoodBank of Indonesia untuk menyiapkan sekitar 60.000 paket hidangan berbuka puasa. Setiap paket dilengkapi dengan seduhan teh manis hangat yang dibagikan kepada masyarakat melalui kegiatan berbuka bersama di berbagai masjid.

Program ini juga melibatkan lebih dari 2.000 ibu relawan yang berperan dalam proses persiapan hingga pendistribusian makanan. Para relawan tersebut memasak berbagai menu khas daerah di dapur komunitas yang berada di lingkungan masjid.

Brand Manager Teh Celup Sosro Indi Raisa Girsang menyampaikan, program ini merupakan gerakan yang berkesinambungan yang telah dijalankan sejak 2025.

Brand Manager Teh Celup Sosro, Indi Raisa Girsang, mengatakan program ini merupakan kelanjutan dari inisiatif serupa yang telah dijalankan sejak 2025. Menurutnya, Ramadan menjadi momentum penting untuk mempererat kebersamaan sekaligus berbagi dengan masyarakat.

"Melalui program 'Teh Celup Sosro Hidupkan Ramadanmu (THR)', kami ingin berbagi kehangatan dan kebersamaan bagi setiap orang yang menerima sehingga setiap seduhan Teh Celup Sosro bukan sekadar pelengkap, melainkan jembatan kebersamaan dan kebaikan yang tulus dari hati," ujarnya dikutip Rabu (11/3).

Melalui semangat "Hidupkan Ramadanmu, Rayakan Hangatnya Kebersamaan dengan Teh Celup Sosro," Teh Celup Sosro menegaskan komitmennya untuk terus hadir di ruang-ruang yang bermakna, mulai dari masjid hingga dapur komunitas, menyajikan kehangatan sederhana yang mempererat ikatan sosial dan menghidupkan Ramadan bagi lebih banyak masyarakat Indonesia.

Perempuan sebagai Jantung Keluarga dan Komunitas

Kunci dari Teh Celup Sosro Hidupkan Ramadanmu (THR) 2026 terletak pada gerakan para perempuan yang berdaya. Lebih dari 2.000 ibu relawan terlibat aktif mulai dari proses persiapan hingga pendistribusian sajian berbuka puasa.

Dengan semangat gotong royong di dapur masjid, mereka berkontribusi untuk memasak hidangan khas wilayah masing-masing untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kontribusi para ibu-ibu ini melampaui sekadar mengulurkan bantuan, mereka merupakan jantung yang menggerakkan kepedulian serta memperkuat ikatan kekeluargaan pada komunitas di setiap wilayah.

"Ramadan yang hangat sejatinya bermula dari sebuah keluarga yang digerakkan oleh para ibu. Peran perempuan atau ibu di keluarga dan masyarakat sangat krusial dalam menjaga tradisi yang memastikan setiap hidangan menghadirkan kenyamanan bagi keluarga," katanya.

Semangat kebersamaan ini dirasakan langsung oleh para ibu relawan yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Bagi mereka, memasak untuk berbuka bukan sekadar kegiatan dapur, tetapi juga cara sederhana untuk berbagi kebaikan dengan sesama.

"Sebagai ibu, kami memasak dengan sepenuh hati. Hidangan berbuka ini kami siapkan menggunakan bahan makanan terbaik dan rempah-rempah asli Indonesia. Saat paket makanan dibagikan, yang kami bagikan bukan hanya makanan, tetapi juga kepedulian dan rasa kebersamaan," ungkap Dwi Hidayati, salah satu ibu relawan FOI yang terlibat dalam program ini.

Sementara itu, Ketua Yayasan Lumbung Pangan Indonesia, Wida Septarina menyampaikan bahwa kolaborasi yang kembali terjalin bersama Teh Celup Sosro pada Ramadan tahun ini menjadi bagian dari upaya memperluas gerakan berbagi di masyarakat melalui Dapur Komunitas.

"Kami sangat bersyukur dapat kembali berkolaborasi dengan Teh Celup Sosro. Selain menyediakan makanan bagi masyarakat rentan, program ini menjadi wadah gerakan ribuan ibu menyediakan kehangatan makanan berbuka puasa bagi mereka yang membutuhkan di 26 kota. Semoga ini menjadi inspirasi menolong sesama di bulan Ramadhan yang baik ini," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan membentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan self-regulatory organization (SRO).

Pejabat Sementara (Pjs) Ketua OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa tujuan utama dari satuan tugas ini adalah mengawal dan memantau pelaksanaan delapan rencana aksi reformasi yang telah ditetapkan oleh otoritas.

Satgas diharapkan mampu memastikan setiap poin rencana aksi dapat berjalan secara konsisten dan sesuai dengan tenggat waktu yang dijanjikan.

“Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia ini akan beranggotakan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta SRO,” ujar Friderica dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Friderica menambahkan, meskipun saat ini unsur utama terdiri dari OJK, Kemenko Perekonomian, dan SRO (BEI, KSEI, KPEI), pintu kolaborasi bagi kementerian atau lembaga lain untuk bergabung tetap terbuka di masa depan.

Lebih lanjut, Friderica menjamin bahwa operasional Satgas ini akan mengedepankan prinsip keterbukaan. OJK berkomitmen untuk menyampaikan pembaruan progres dari delapan rencana aksi tersebut secara berkala.

“Seperti janji kami, tidak ada yang ditutupi dan kami akan sangat transparan dalam menyampaikan update progres dari apa yang kami sampaikan dalam delapan rencana aksi tersebut,” pungkas Friderica atau akrab disapa Kiki.

OJK diketahui mengeluarkan delapan aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia demi mengembalikan kepercayaan pasar di tengah sentimen negatif pasar saham, yang dipicu pengumuman pembekuan rebalancing MSCI.

Delapan aksi itu terdiri dari kebijakan baru free float, transparansi data ultimate beneficial owner(UBO), penguatan data kepemilikan saham, demutualisasi BEI, penegakan peraturan dan sanksi, tata kelola emiten, pendalaman pasar secara terintegrasi, serta kolaborasi dan sinergi dengan stakeholders.

Head of Research KISI Sekuritas, Muhammad Wafi, menilai delapan rencana reformasi tersebut sebagai "pil pahit" yang diperlukan untuk menggeser fokus pasar dari sekadar kuantitas emiten baru (IPO) menuju kualitas integritas.

“Meski ada guncangan jangka pendek, langkah ini wajib dilakukan untuk memulihkan kepercayaan investor jangka panjang,” ujar Wafi kepada Bisnis.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Selepas ujian bertubi-tubi oleh sejumlah lembaga keuangan global, pasar modal Tanah Air diprediksi akan kembali membaik seiring upaya reformasi pasar yang tengah dijalankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self-Regulatory Organization (SRO).

Chief Economist BRI Danareksa Sekuritas Helmy Kristanto, menerangkan potensi masuknya dana asing ke pasar modal RI masih dapat terjadi pada paruh pertama 2026. Terutama selepas MSCI dan sejumlah lembaga finansial lain secara berturut-turut melakukan hal serupa terhadap penyedia indeks yang berinduk di New York itu.

Adapun memasuki Februari, pasar modal Indonesia kian tertekan. Dana asing yang mencatatkan net sell senilai Rp9,2 triliun pada awal Februari, kian deras meninggalkan pasar modal dan mencatatkan net sell senilai Rp16,48 triliun pada perdagangan Jumat (13/2/2026).

Peluang masuknya dana asing kembali ke pasar modal Tanah Air, dinilai dapat terjadi selepas OJK dan SRO memberikan kepastian ihwal upaya reformasi pasar yang tengah dijalankan. Dengan begitu, baru selepas Mei aliran dana asing diprediksi akan kembali masuk.

"Nah, FDI [foreign direct investment] ini kan long term money ya. Jadi pasti mereka melihat, kalau di pasar modal yang jangka pendek masih belum stabil. Ini yang ditakutkan, jadi FDI harus nunggu dulu," katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/2/2026) petang.

Terlebih, dorongan atas musim pembagian dividen dinilai bakal mendorong laju indeks komposit lebih tinggi nantinya. Pasalnya, fundamental perusahaan dinilai masih cukup positif, sehingga sentimen MSCI dan penurunan outlook dari lembaga keuangan lainnya, tidak bersifat fundamental.

Terlebih, di tengah harga saham yang tengah terdiskon, yield dividen yang tinggi dinilai bakal mendorong daya tarik yang lebih besar bagi investor.

"Jadi kalau asingnya buang, kita memilih saham yang fundamentalnya bagus dan relatif asingnya tuh tidak mau keluar karena tahu sahamnya bagus. Nah, biasanya kalau asing melihat sahamnya bagus, mereka akan memiliki posisi long [investment]," katanya.

Terlebih dalam konteks kondisi makroekonomi nasional, BRI Danareksa Sekuritas memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional akan berada pada level 5,1-5,3% pada tahun ini. Beberapa data seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) telah tercatat tumbuh ke level 127 dan sejumlah data perbankan seperti uang beredar diklaim telah tumbuh 9,6%.

Hanya saja, tekanan eksternal, seperti arah suku bunga global dan dinamika geopolitik, dinilai masih mempengaruhi pasar. Hanya saja, stabilitas domestik dinilai masih solid dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pada tahun ini, dampak kebijakan ekonomi mulai terasa. Data beli membaik, likuiditas longgar, dan aktivitas usaha meningkat. Biasanya kondisi seperti ini diikuti penguatan pasar modal. Investor yang disiplin memiliki peluang besar untuk menangkap pertumbuhan tersebut," katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia berpotensi kehilangan pamornya di antara negara emerging market (EM) selepas penyedia indeks global FTSE Russell menunda melakukan review terhadap indeks Tanah Air.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menilai pelaku pasar cenderung bersikap menunggu arah kebijakan FTSE Russell. Namun, dalam jangka pendek, keputusan tersebut berpotensi menekan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

“Respon pasar cenderung netral, wait and see. Ada risiko relokasi dana ke emerging market lain seperti India atau Vietnam,” kata Wafi kepada Bisnis, Selasa (10/2/2026).

Wafi memperkirakan volatilitas pasar masih akan berlangsung hingga FTSE Russell mengumumkan hasil peninjauan kuartalan pada 22 Mei 2026. Dalam periode tersebut, IHSG diperkirakan bergerak volatil dengan kecenderungan sideways sembari menunggu langkah penanganan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan self-regulatory organization (SRO).

“Ini lebih ke wake up call supaya kita bisa menaikkan governance standards. IHSG akan volatil dengan kecenderungan sideways jangka pendek sambil menunggu langkah dari otoritas,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia. Ia menilai perbaikan sentimen pasar hanya dapat terjadi apabila OJK dan SRO mampu menyelesaikan persoalan fundamental yang disoroti lembaga internasional.

Menurut Liza, setidaknya enam institusi keuangan global seperti MSCI, Goldman Sachs, UBS, Nomura, Moody’s, dan FTSE Russell yang menyoroti pasar modal Indonesia memasuki 2026. Dalam jangka pendek, fluktuasi pasar diperkirakan tetap tinggi, sementara tekanan jual investor asing baru akan mereda setelah ada kepastian dan hasil konkret dari pemerintah.

“Dalam jangka pendek, fluktuasi pasar diperkirakan masih akan tetap tinggi dan volatil. Intensitas net sell asing kemungkinan besar baru akan melandai setelah adanya kepastian serta hasil konkret dari pemerintah dalam menanggapi isu penurunan rating,” kata Liza.

Meski demikian, Liza menilai tekanan jual yang masif secara historis kerap menciptakan anomali harga, yang dapat dimanfaatkan sebagai momentum strategi buy on weakness, khususnya pada saham-saham berkapitalisasi besar yang telah terdiskon. Namun, ia mengingatkan saham jumbo kerap menjadi sumber likuiditas keluar bagi investor global, sehingga investor disarankan memilih sektor defensif dengan fundamental kuat.

Sebelumnya, FTSE Russell menyampaikan OJK telah menggelar konferensi pers untuk menyatakan komitmen peningkatan integritas dan transparansi pasar modal Indonesia. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga telah menerbitkan rencana reformasi pasar modal pada 5 Februari 2026.

“Menindaklanjuti masukan dari External Advisory Committees FTSE Russell, serta dengan mempertimbangkan potensi dampak negatif terhadap turnover dan ketidakpastian dalam menentukan persentase free float yang akurat atas sekuritas Indonesia seiring dengan berlangsungnya rencana reformasi tersebut, FTSE Russell akan menunda peninjauan indeks Indonesia yang dijadwalkan pada Maret 2026,” tulis FTSE Russell.

Keputusan tersebut diambil berdasarkan Aturan 2.4 tentang Exceptional Market Disruption dalam Kebijakan Indeks. Dengan penundaan ini, FTSE Russell untuk sementara tidak akan mengimplementasikan penambahan maupun penghapusan saham Indonesia dalam indeks, termasuk perubahan segmen kapitalisasi dan penyesuaian bobot investability, hingga proses reformasi dinilai lebih jelas.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengaku telah bertemu dengan Financial Times Stock Exchange (FTSE) Russell sebelum penyedia indeks global tersebut menunda peninjauan atau rebalancing saham Indonesia pada Maret 2026.

Diketahui, FTSE akan melakukan penyesuaian indeks saham Indonesia menyusul potensi gejolak dan kepastian perhitungan free float saham di pasar modal Indonesia.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan dalam pertemuan tersebut, FTSE mendukung reformasi yang sedang dilakukan otoritas pasar modal Indonesia.

"Dalam pertemuan kami dengan FTSE kemarin, dapat kami sampaikan bahwa FTSE memberikan support atas rencana aksi yang sedang dilakukan oleh BEI bersama dengan OJK dan SRO," ujar Jeffrey Hendrik dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (10/2).

Jeffrey menyampaikan FTSE Russell meminta otoritas pasar modal untuk mempercepat reformasi pasar modal sesuai dengan target yang ditetapkan. Meski begitu, BEI mengapresiasi dukungan dari FTSE Russell.

"Kami tentu mengapresiasi dukungan dari FTSE. Kita juga dapat memahami bahwa FTSE juga tidak menyampaikan concern terkait country classification," imbuhnya.

Sebagai informasi, FTSE Russell memutuskan untuk menunda rebalancing saham Indonesia. Hal ini dilakukan berdasarkan aturan 2.4 Gangguan Pasar Luar Biasa dari Kebijakan Indeks Jika Klien Tidak Dapat Memperdagangkan Pasar atau Sekuritas.

Dengan begitu, FTSE Russell ke depannya akan ikut meninjau perkembangan rencana reformasi pasar modal Indonesia.

"FTSE Russell akan terus memantau perkembangan rencana reformasi dan akan memberikan pembaruan sebelum tanggal pengumuman peninjauan kuartalan FTSE Global Equity Index Series (GEIS) Juni 2026 pada hari Jumat, 22 Mei 2026," tulis FTSE Russell dalam keterangan resmi, Senin (9/2).