Bisnis.com, CIREBON- Ketergantungan ekspor Ciayumajakuning terhadap pasar Amerika Serikat dinilai mulai menjadi risiko bagi stabilitas industri regional di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.

Diversifikasi pasar ekspor dan penguatan hilirisasi industri dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kawasan tetap berkelanjutan.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, mengatakan struktur ekspor kawasan Ciayumajakuning masih cukup terkonsentrasi ke pasar Amerika Serikat.

Kondisi tersebut membuat industri daerah rentan terhadap perlambatan ekonomi global, perubahan tarif perdagangan, maupun dinamika geopolitik internasional.

“Ketergantungan pasar ekspor yang terlalu besar terhadap satu negara akan meningkatkan risiko bagi industri daerah ketika terjadi pelemahan permintaan global ataupun perubahan kebijakan perdagangan,” kata Wihujeng dikutip Selasa (26/5/2026).

Dia menyebut kontribusi ekspor ke Amerika Serikat saat ini mencapai 47,17% dari total ekspor kawasan. Dominasi tersebut terutama berasal dari sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), manufaktur pengolahan, hingga produk berbasis kerajinan dan batik.

Menurut Wihujeng, kondisi tersebut perlu segera diantisipasi melalui perluasan pasar ekspor baru ke kawasan ASEAN, Timur Tengah, hingga Afrika agar struktur perdagangan regional menjadi lebih sehat dan tidak terlalu bergantung pada satu pasar utama.

Selain diversifikasi pasar, pemerintah daerah juga dinilai perlu mempercepat hilirisasi industri agar komoditas unggulan Ciayumajakuning memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Selama ini sebagian produk unggulan daerah masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah maupun setengah jadi sehingga rentan terhadap fluktuasi harga global.

“Produk daerah perlu didorong masuk ke rantai industri bernilai tambah tinggi, baik sektor pertanian, perikanan, maupun manufaktur,” ujarnya.

Ia mencontohkan sektor batik, pangan olahan, hasil perikanan, hingga industri tekstil memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk ekspor premium apabila ditopang penguatan desain, teknologi produksi, dan akses pasar internasional.

Di sisi lain, transformasi ekonomi kawasan yang mulai bergerak menuju basis industri juga dinilai memerlukan penguatan daya saing sumber daya manusia.

Wihujeng menilai kebutuhan tenaga kerja industri saat ini mulai berubah seiring berkembangnya kawasan Rebana sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat bagian timur.

Karena itu, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha dinilai perlu membangun sistem pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan.

“Investasi industri harus memberikan manfaat langsung bagi tenaga kerja lokal. Maka penguatan kualitas SDM menjadi sangat penting agar masyarakat daerah tidak hanya menjadi penonton,” katanya.

Selain isu industri dan perdagangan, Bank Indonesia juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara industrialisasi dan ketahanan pangan.

Ekspansi kawasan industri dinilai mulai memberi tekanan terhadap keberadaan lahan pertanian produktif di sejumlah wilayah Ciayumajakuning.

Padahal kawasan seperti Indramayu dan Kabupaten Cirebon selama ini menjadi salah satu penopang produksi pangan di Jawa Barat. Di tengah risiko perubahan iklim dan ketidakpastian pasokan global, perlindungan lahan pangan dinilai menjadi isu strategis jangka panjang.

Karena itu, pemerintah daerah didorong mempercepat mekanisasi pertanian, digitalisasi sektor pangan, serta penguatan kerja sama antar daerah guna menjaga stabilitas pasokan dan produktivitas pertanian.

Wihujeng mengatakan transformasi ekonomi kawasan tidak dapat dihindari, tetapi arah pembangunan perlu dijaga agar tetap inklusif dan berkelanjutan.

“Pertumbuhan industri penting untuk mendorong ekonomi daerah, tetapi harus tetap menjaga ketahanan pangan, memperkuat SDM, dan memperluas pasar agar ekonomi kawasan lebih resilien menghadapi tekanan global,” ujarnya.

HONG KONG, KOMPAS.com - Hong Kong akan memangkas pajak keuntungan menjadi 8,25 persen untuk pedagang komoditas fisik yang memenuhi syarat.

Hong Kong meluncurkan insentif pajak baru untuk para pedagang komoditas sebagai upaya untuk memperkuat posisinya sebagai pusat perdagangan regional dan menghidupkan kembali aktivitas pengiriman di tengah gangguan rantai pasokan global.

Pemerintah berencana memperkenalkan rezim konsesi untuk pedagang komoditas fisik yang memenuhi syarat, dengan mengurangi separuh tarif pajak atas keuntungan mereka menjadi 8,25 persen dari tarif standar 16,5 persen untuk kegiatan perdagangan yang memenuhi syarat.

Skema ini akan mencakup sektor-sektor utama termasuk komoditas pertambangan dan bertujuan untuk menarik pemain global untuk mendirikan atau memperluas operasi di kota tersebut.

Pemerintah Hong Kong berharap terjadi peningkatan dalam permintaan pengiriman, aktivitas jasa keuangan, dan pemanfaatan pelabuhan.

Para pejabat melihat langkah ini terkait erat dengan ambisi maritim Hong Kong.

Ketua Hong Kong Maritime and Port Development Board Moses Cheng mengatakan, perdagangan komoditas merupakan bagian integral dari industri maritim.

Dengan menarik lebih banyak pedagang ke Hong Kong, pihak berwenang mengharapkan peningkatan permintaan pengiriman barang secara bertahap. “Dengan memperkenalkan keringanan pajak ini akan meningkatkan volume aktivitas pengiriman barang yang dibutuhkan, dan itu pasti akan menguntungkan industri maritim,” kata Cheng dikutip dari CNBC, Jumat (17/4/2026). Ia mengatakan, Hong Kong telah lama memainkan peran pendukung dalam perdagangan komoditas global dengan memanfaatkan kekuatannya dalam pembiayaan perdagangan, layanan pengiriman, dan arbitrase hukum.

Hal tersebut tetap dilakukan meskipun tertinggal dari pusat-pusat yang sudah mapan seperti Singapura, Jenewa, dan London tempat perusahaan-perusahaan perdagangan besar bermarkas.

Hong Kong punya pelabuhan peti kemas tersibuk

Financial Service Development Council melaporkan, partisipasi Hong Kong dalam perdagangan komoditas masih relatif terbatas dibandingkan dengan pusat-pusat global lainnya.

Namun demikian, kota ini termasuk di antara pelabuhan peti kemas tersibuk di dunia meskipun terjadi penurunan volume kargo yang stabil selama dekade terakhir karena kargo dialihkan ke pelabuhan-pelabuhan di daratan China.

Hong Kong Maritime and Port Development Board melaporkan, Hong Kong menangani sekitar 13,7 juta twenty-foot equivalent units (TEU) pada 2024, dan tetap menjadi salah satu pelabuhan peti kemas tersibuk di dunia.

Dorongan perdagangan ini muncul karena perang di Timur Tengah mengganggu aliran komoditas dan menaikkan biaya di seluruh rantai pasokan global.

Harga minyak yang lebih tinggi telah secara tajam meningkatkan biaya operasional bagi perusahaan pelayaran.

Hal itu menekan margin dan memaksa pemerintah, termasuk Hong Kong, untuk turun tangan dengan dukungan sementara. “Kenaikan harga minyak yang signifikan tidak hanya berdampak pada industri pelayaran tetapi juga berdampak pada setiap aspek dunia perdagangan,” kata Cheng.

Pelabuhan Hong Kong sempat berjaya

Selama beberapa dekade, Hong Kong berfungsi sebagai gerbang penting antara China dan seluruh dunia.

Negara ini diuntungkan oleh otonomi tingkat tinggi, sistem hukum common law yang tepercaya, dan reputasi transparansi regulasi.

Atribut-atribut ini memungkinkan Hong Kong untuk berkembang sebagai pusat keuangan, pelayaran, dan perdagangan komoditas, bahkan tanpa skala basis industri seperti China daratan.

Posisi tersebut mulai bergeser lebih tegas setelah pemerintahan China memperketat cengkeraman politiknya di wilayah tersebut, khususnya setelah gelombang protes 2019 dan implementasi undang-undang keamanan nasional pada 2020.

Meskipun kebijakan tersebut digambarkan oleh otoritas China sebagai hal yang diperlukan untuk stabilitas, hal itu memicu kekhawatiran di kalangan perusahaan multinasional mengenai independensi hukum, prediktabilitas regulasi, dan lingkungan operasional yang lebih luas.

Pada saat yang sama, perubahan ekonomi struktural sudah berlangsung.

Pelabuhan-pelabuhan di China daratan seperti Shenzhen dan Guangzhou secara bertahap merebut volume kargo yang dulunya mengalir melalui Hong Kong.

Akibatnya, volume throughput kontainer Hong Kong telah menurun selama dekade terakhir, meskipun tetap menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di dunia, menangani sekitar 13,7 juta TEU pada 2024.

Dalam perdagangan komoditas, kota ini juga tertinggal di belakang pusat-pusat yang sudah mapan.

dok. Istimewa Hong Kong merupakan kawasan dengan yurisdiksi yang stabil, efisien dari sisi pajak, serta memiliki sistem tata kelola yang kuat sehingga cocok sebagai lokasi family office.

Lalu lintas kontainer Hong Kong terganggu konflik geopolitik

Meskipun gangguan seperti penutupan Selat Hormuz memiliki dampak langsung yang lebih terbatas pada lalu lintas kontainer ke Hong Kong dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan ini, pengalihan rute dan kenaikan biaya bahan bakar menambah tekanan pada industri. “Kekacauan di Timur Tengah akan mengakibatkan perusahaan pelayaran harus mengalihkan rute dan itu akan secara signifikan meningkatkan biaya operasional,” kata Cheng.

Dengan latar belakang tersebut, Hong Kong memposisikan dirinya sebagai basis yang stabil untuk perdagangan komoditas.

Hong Kong memanfaatkan kerangka hukum, layanan keuangan, dan konektivitasnya di bawah pengaturan satu negara, dua sistem.

Cheng mengatakan insentif pajak baru ini dirancang untuk mempertajam keunggulan tersebut. “Saya pikir dengan insentif pajak baru ini, saya yakin para pedagang komoditas akan tertarik untuk mendirikan basis mereka di Hong Kong,” kata dia.

Negara lain tidak patok tarif pajak tunggal

Dibandingkan dengan Hong Kong, Singapura tidak memberlakukan tarif pajak tunggal yang seragam untuk perdagangan komoditas fisik, melainkan menawarkan insentif yang ditargetkan untuk perusahaan yang memenuhi syarat.

Di bawah Program Pedagang Global (Global Trader Programme) yang dikelola oleh Enterprise Singapore, pedagang komoditas yang memenuhi syarat dapat memperoleh manfaat dari tarif pajak konsesional sebesar 5–10 persen atas pendapatan perdagangan yang memenuhi syarat.

Komoditas tersebut mencakup aktivitas di sektor minyak, logam, dan produk pertanian.

Pusat-pusat perdagangan yang sudah mapan seperti Jenewa dan London juga tidak menawarkan rezim pajak khusus komoditas, dengan perusahaan perdagangan umumnya dikenakan pajak berdasarkan sistem pajak penghasilan perusahaan standar.

Di Swiss, gabungan tarif federal dan kanton biasanya berkisar antara 11–22 persen, termasuk sekitar 14–15 persen di Jenewa.

Sementara itu, Inggris menerapkan tarif pajak perusahaan sebesar 25 persen atau 19 persen untuk perusahaan yang lebih kecil.