JAKARTA - Ekosistem perfilman Indonesia kembali disorot setelah muncul dugaan praktik oligopoli yang membuat rumah produksi kecil dan sineas independen kesulitan mendapatkan layar bioskop. Kondisi ini dinilai bukan lagi sekadar persaingan bisnis, melainkan persoalan ketimpangan akses yang mengancam keberagaman film nasional.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga menilai dominasi segelintir rumah produksi terhadap layar bioskop sudah masuk kategori tidak sehat. Lamhot menyebut hanya sekitar 10% PH yang menguasai hampir separuh akses layar lebar di Indonesia.

“Kalau kemudian hanya 6 PH menguasai 50%, ya berarti hanya 8% kurang lebih PH yang menguasai 50% atau yang mempunyai akses penuh terhadap layar lebar. Itu yang menjadi catatan tadi yang saya dapat dari Pak Miki,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).

Lamhot mengatakan persoalan utama terletak pada kewenangan penentuan film yang tayang di jaringan bioskop. Menurut Lamhot, jika pihak bioskop memiliki afiliasi dengan PH tertentu, maka peluang praktik monopoli dan oligopoli sangat terbuka.

“Kalau bioskop itu sendiri yang menentukan otoritas, maka tidak menutup kemungkinan mereka punya afiliasi terhadap PH-PH tertentu. Inilah yang dimaksud monopoli. Atau kalau istilahnya Pak Bane itu dulu apa namanya ya, oligopoli,” katanya.

Lamhot juga mengungkapkan data terbaru menunjukkan terdapat 113 rumah produksi yang terdaftar hingga 2025. Namun, hanya segelintir PH besar yang mendominasi distribusi dan penayangan film di bioskop nasional.

“Nah ini yang mau kita luruskan. Ini sudah dicek datanya, ternyata sampai 2025 ada 113 untuk PH, Pak. Tapi kan cuma 6-7 PH. Anggaplah 10 PH, perhatikan nggak, sampai 10% yang menguasai 50%. Itu yang jadi catatan kita,” tegasnya.

Sementara itu, produser film dari PH Anak Bangsa Pictures, Faridsyah Zikri, mengaku mengalami langsung sulitnya menembus jaringan bioskop besar. Ia menyebut perjuangan sineas independen sering kandas bukan karena kualitas film, melainkan minimnya akses layar dan jam tayang strategis.

“Begitu kita coba untuk minta tanggal tayang, wah betapa sulitnya. Sebulan, dua bulan, tiga bulan sampai mohon-mohon. Sampai akhirnya setahun baru bisa tayang,” ungkap Faridsyah.

Faridsyah mengatakan film pertamanya yang diproduksi pada 2016 hanya mendapat 10 layar dari total sekitar 2.400 layar bioskop yang tersedia saat itu. Menurutnya, kondisi tersebut membuat film independen nyaris mustahil bersaing dengan film dari PH besar yang menguasai ribuan layar sekaligus.

“Saingan saya waktu itu ‘Dilan’ yang pertama. Dia dapat layar 2.000, sedangkan saya cuma 10. Bagaimana mau melawan yang 2.000 dengan 10 layar?” katanya.

Ia mengaku filmnya sempat meraih puluhan ribu penonton meski hanya ditayangkan secara terbatas. Namun, layar film tersebut justru cepat dicabut hanya dalam hitungan hari sebelum sempat berkembang lewat promosi dari mulut ke mulut.

“Tapi ini akhirnya 2-3 hari bukannya bertambah, layar malah habis. Belum balik modal, udah turun tuh layar,” ujarnya.

Tak hanya di Indonesia, Faridsyah mengaku justru mendapat perlakuan lebih baik saat membawa filmnya ke Malaysia. Ia mengatakan film lokal Indonesia di sana mendapat ruang tayang lebih layak dibanding di negeri sendiri. “Akhirnya saya ke Malaysia. Di Malaysia sangat dihargai saya. Film saya dikasih layar 80. Padahal saya film Indonesia,” tuturnya.

Faridsyah juga mengkritik dugaan integrasi vertikal antara rumah produksi besar dengan jaringan bioskop. Ia menilai praktik tersebut membuat PH kecil selalu berada di posisi lemah, bahkan ketika film mereka berhasil menarik penonton.

“Setiap ada production house baru yang naik sedikit, masuk nih brand dia. Langsung ditempel. Jadi benar-benar kelihatan monopolinya,” katanya.

Menurut Faridsyah, sineas independen sebenarnya tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya ingin ada sistem yang transparan dan kesempatan yang adil untuk membuktikan kualitas film di hadapan penonton. “Kita minta minimal 100 layar dan dipertahankan 7 hari. Kalau kita buruk ya sudah, berarti memang penonton nggak suka film kita. Itu sportif,” ujarnya.

Faridsyah mencontohkan Malaysia yang disebut telah menerapkan regulasi lebih berpihak kepada film lokal dan sineas baru. Dengan aturan minimal layar dan durasi tayang tertentu, produser memiliki kesempatan lebih realistis untuk mengembalikan modal produksi.

“Malaysia dengan film lokalnya sudah membuat regulasi yang sportif seperti itu. Artinya dengan minimal 100 layar dan 7 hari dipertahankan,” kata Faridsyah.

Sorotan soal dugaan oligopoli ini kini menjadi perhatian DPR RI dan pelaku industri perfilman nasional. Banyak pihak berharap pemerintah segera menghadirkan regulasi yang mampu menciptakan persaingan sehat agar film karya sineas independen tidak terus tersingkir dari layar bioskop Indonesia.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) memperkuat dukungannya terhadap pengembangan ekonomi kreatif nasional dengan menjadi sponsor utama film aksi terbaru berjudul TIMUR. 

Film garapan Iko Uwais ini menjadi bentuk kolaborasi antara sektor keuangan dan industri film, sekaligus bagian dari komitmen BNI dalam membangun ekosistem kreatif di Tanah Air.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menjelaskan dukungan terhadap film TIMUR merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia.

"Industri film memiliki peran penting dalam memperkaya narasi kebangsaan dan membangun optimisme generasi muda. Melalui dukungan terhadap film TIMUR, BNI ingin berkontribusi dalam menumbuhkan semangat nasionalisme serta memperluas dampak ekonomi kreatif Indonesia agar semakin dikenal di tingkat global," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (6/11).

Sebagai informasi, film TIMUR disutradarai oleh Iko Uwais yang juga berperan sebagai tokoh utama. Produksi film ini melibatkan Nagita Slavina sebagai Eksekutif Produser dan Ryan Santoso sebagai Produser.

Deretan pemain lainnya antara lain Jimmy Kobogau, Aufa Assagaf, Yusuf Mahardika, Billy Bizael Tanasale, Beyon Destiano, Amara Angelica, dan Macho Hungan.

Mengangkat tema perjuangan dan keberanian, TIMUR mengisahkan misi pasukan khusus yang berupaya menyelamatkan sekelompok peneliti yang diculik di pedalaman hutan. 

Dalam prosesnya, tokoh utama menghadapi berbagai tantangan sambil berusaha berdamai dengan masa lalunya. Terinspirasi dari kisah nyata, film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 18 Desember 2025.

Nilai-nilai yang diangkat dalam TIMUR dinilai sejalan dengan semangat BNI, yaitu perjuangan, kolaborasi, dan nasionalisme, sebagaimana tercermin dalam slogan 'Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa'.

Peluncuran resmi film TIMUR berlangsung di Plaza Senayan XXI, Jakarta, pada Kamis (6/11), dihadiri oleh para pemain, media nasional, key opinion leaders (KOL), serta perwakilan industri kreatif. Dalam acara tersebut, poster dan trailer resmi film juga diperkenalkan kepada publik.

Okki menambahkan, dukungan terhadap dunia perfilman menjadi bagian dari upaya berkelanjutan BNI untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Sebelumnya, BNI juga aktif mendukung berbagai kegiatan budaya, musik, dan seni pertunjukan yang melibatkan generasi muda serta pelaku usaha lokal.

Langkah ini sekaligus mempertegas peran BNI sebagai mitra pembangunan ekonomi berkelanjutan dan memperluas jangkauan ekosistem lifestyle banking yang relevan bagi masyarakat modern, terutama kalangan muda dan pengguna digital.

"Melalui dukungan ini, kami ingin menunjukkan bahwa perbankan tidak hanya berperan dalam mendukung sektor ekonomi konvensional, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan kreatif anak bangsa yang membawa Indonesia semakin maju," tutup dia.

BNI berharap kolaborasi dengan Iko Uwais dalam film TIMUR dapat menjadi inspirasi bagi sinergi lintas sektor lainnya. Sinergi ini diharapkan mendorong tumbuhnya industri kreatif Indonesia yang tangguh, kompetitif, dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.