REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI — Anggota DPR RI dari Komisi XIII Rieke Diah Pitaloka, mendesak pengusutan tuntas penyebab kecelakaan maut di Bekasi Timur yang menelan 15 korban jiwa. Ia menilai peristiwa tersebut bukan sekadar kecelakaan kereta biasa, melainkan harus dilihat dalam konteks keselamatan publik yang lebih luas.

Rieke menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Menurutnya, keselamatan dalam transportasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin negara.

“Persoalan keselamatan penumpang adalah persoalan HAM warga negara, karena setiap rakyat berhak melakukan mobilitas dengan transportasi publik dalam keadaan aman,” katanya saat ditemui di perlintasan Ampera, Selasa (28/4/2026).

Kendati demikian, ia juga menyoroti dugaan keterkaitan dengan perusahaan transportasi, yakni Green SM. Rieke menilai ada sejumlah kejanggalan dalam proses perizinan hingga operasional perusahaan tersebut di Indonesia.

Ia mengungkapkan, perusahaan yang satu grup dengan pabrikan otomotif Vinfast asal Vietnam itu diduga mengajukan izin pada Januari 2024 dan memperoleh Nomor Induk Berusaha melalui sistem OSS pada Maret 2024. Dalam waktu relatif singkat, perusahaan tersebut sudah mulai beroperasi di sejumlah kota besar seperti Jabodetabek, Surabaya, dan Makassar.

“Saya melihat ada satu kejanggalan, ada indikasi kejanggalan bagaimana di tengah taksi Indonesia sendiri dalam keadaan cengap-cengap susah mau bertahan, tiba-tiba ada perusahaan taksi dari luar

dengan izin yang mudah,” katanya.

Lebih lanjut, Rieke juga meminta agar audit menyeluruh dilakukan terhadap sistem transportasi, termasuk proses perizinan perusahaan yang beroperasi di sektor tersebut.

“Sekali lagi bagaimana mungkin perusahaan sebesar ini dengan armada kalau tidak salah sekitar 10.000 targetnya akan ada armadanya di 2025. Saya tidak tahu tercapai atau tidak, tapi intinya adalah persoalan ini bukan hanya persoalan kecelakaan biasa. Kalau sudah terjadi berkali-kali, berarti armadanya juga ada masalah. Sudahkah melalui uji operasional layak yang disebut dengan fine test segala macam, sudahkah melampaui itu atau belum?” katanya.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi membekukan izin penyelenggaraan angkutan orang milik PT Cahaya Wisata Transportasi (Cahaya Trans). Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas berbagai pelanggaran administratif dan operasional yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menjelaskan bahwa pembekuan izin ini berlaku selama 12 bulan sejak ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 23 Tahun 2026. 

“Selama pemberlakuan sanksi administratif, perusahaan tersebut juga wajib memperbaharui perizinan berusaha dan Kartu Pengawasan yang dimiliki serta melaporkan dan mendaftarkan seluruh armada yang digunakan/dioperasionalkan pada Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/1).

PT Cahaya Wisata Transportasi juga diharuskan mendaftarkan seluruh armada resminya ke dalam sistem tersebut serta menyusun dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dalam waktu maksimal tiga bulan setelah izin terbaru terbit.

Keputusan ini didasari oleh hasil pengawasan yang menemukan adanya ketidakpatuhan perusahaan, seperti tidak melaporkan perubahan kepengurusan serta mengoperasikan kendaraan yang tidak sesuai dengan jenis izin pelayanan.

“PO Cahaya Trans juga melakukan pelanggaran karena mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya dan melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa,” terang Aan.

Pelanggaran yang paling krusial adalah adanya kelalaian operasional yang menyebabkan kecelakaan fatal bus Cahaya Trans bernomor kendaraan B 7201 IV pada 22 Desember 2025 lalu. 

Insiden di ruas simpang susun exit Tol Krapyak, Semarang, tersebut mengakibatkan 16 orang meninggal dunia dan 12 lainnya luka-luka setelah kendaraan hilang kendali saat melintasi jalan menikung.

Aan menegaskan bahwa pemerintah tidak ragu untuk mencabut izin operasional secara permanen, baik untuk layanan Antarkota Antarprovinsi (AKAP) maupun bus Pariwisata, jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban perbaikan selama masa pembekuan. 

“Kami harap melalui kejadian ini dapat menjadi pelajaran penting bagi seluruh perusahaan bus untuk tertib mematuhi aturan,” pungkas dia.