Bisnis.com, JAKARTA — Lanskap bisnis perkantoran di Jakarta masih belum mengalami pemulihan signifikan usai sempat dihantam pandemi Covid-19. Kini, sektor perkantoran kembali menghadapi tantangan berat yang dipengaruhi perubahan pola kerja hingga efisiensi yang dilakukan perusahaan.

Wakil Ketua Umum Realestate Indonesia (REI), Bambang Eka Jaya, menilai bahwa pandemi Covid-19 telah mengubah secara fundamental cara dunia usaha berkomunikasi. Perubahan kebiasaan ini berdampak langsung pada operasional harian perusahaan.

Penerapan skema Work From Home (WFH) dan Work From Anywhere (WFA) hingga rutinitas rapat secara daring kini telah menjadi norma baru. Kondisi ini secara otomatis menekan permintaan dunia usaha terhadap luasan ruang kantor (office space) di gedung-gedung besar.

Bambang menekankan adanya tren menarik di mana sebagian pengusaha kini lebih melirik rumah kantor (rukan) dibandingkan menyewa lantai di office tower yang eksklusif. Hal ini menandakan adanya pergeseran prioritas di kalangan pelaku bisnis.

"Karena itu memang kebutuhan dunia usaha terhadap space office menjadi menurun. Belum lagi ada tren untuk sebagian pengusaha lebih menyukai sewa Rukan dibanding di office tower yang eksklusif," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Senin (13/4/2026).

Penghematan biaya operasional menjadi alasan utama bagi perusahaan untuk memilih opsi ruang yang lebih terjangkau, tapi tetap fungsional.

Tekanan terhadap tingkat hunian atau okupansi perkantoran juga semakin terdistorsi oleh menjamurnya penyedia coworking space. Kehadiran ruang kerja bersama ini menawarkan fleksibilitas yang membuat kebutuhan akan kantor konvensional terus menyusut.

Kondisi ini menciptakan tantangan bagi pemilik gedung untuk mempertahankan penyewa lama sekaligus menarik penyewa baru. Pasar kini berada dalam posisi yang sangat kompetitif dengan ketersediaan ruang yang melimpah.

Guna menggairahkan kembali pasar properti perkantoran, Bambang menekankan perlunya intervensi dari pemerintah. Iklim investasi harus dibuat lebih kondusif agar mampu menarik minat para pemain besar.

Pemerintah perlu memberikan insentif khusus bagi investor skala besar dan investor asing untuk melakukan ekspansi di Indonesia. Hal ini dianggap sebagai katalis utama untuk mengungkit kembali permintaan ruang kantor secara nasional.

Tanpa adanya gelombang ekspansi bisnis yang masif, penyerapan stok ruang kantor yang kosong akan berjalan lambat. Oleh karena itu, daya tarik ekonomi nasional menjadi faktor penentu bagi masa depan sektor ini.

"Yang perlu dilakukan pemerintah agar sektor perkantoran bisa membaik lebih ke memberikan dukungan terhadap iklim investasi dan insentif bagi investor besar dan investor asing. Ini yang pasti bisa mengungkit kebutuhan office space kita," ujarnya.

Resiliensi di Balik Strategi Kawasan Terintegrasi

Mengamini hal tersebut, PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) menyebut memang adanya pelemahan okupansi pascapandemi. Hal itu terjadi tak lain akibat pola kerja fleksibel. Namun, kinerja perkantoran PWON diklaim relatif resilien.

"Secara global, tren okupansi perkantoran memang mengalami pelemahan pascapandemi Covid-19, seiring dengan perubahan pola kerja yang lebih fleksibel. Namun demikian, kinerja perkantoran Pakuwon Jati (PWON) tetap relatif resilien," ujar Corporate Secretary PWON, Minarto Basuki kepada Bisnis.

Minarto menambahkan, saat ini tingkat keterisian unit masih berada di zona sehat. Portofolio perkantoran Pakuwon tercatat memiliki rentang okupansi di kisaran 70% hingga 99% di berbagai wilayah.

Dia menjelaskan stabilitas tingkat okupansi itu dicapai lewat kombinasi skema strata title dan leasing. Skema penjualan unit itu diklaim efektif memitigasi risiko kekosongan ruang yang berkepanjangan pada aset perkantoran.

Selain itu, lokasi gedung yang berada di dalam kawasan superblock terintegrasi menjadi nilai jual utama. Akses langsung ke pusat perbelanjaan dan hunian menawarkan kenyamanan yang tetap dicari oleh para penyewa saat ini.

"Keunggulan lokasi ini menjadi nilai tambah yang menjaga daya tarik bagi tenant maupun pemilik unit. Sejalan dengan hal tersebut, hingga saat ini tingkat okupansi perkantoran PWON masih tergolong sehat, berada pada kisaran 70% hingga 99%," tambah Minarto.

Proyeksi Pemulihan Penuh 2029

Meskipun saat ini pertumbuhan pasar perkantoran masih moderat, optimisme mulai muncul dari para analis pasar. Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto, memproyeksikan sektor perkantoran di Jakarta akan memasuki fase pemulihan penuh dalam tiga tahun ke depan.

Membaiknya kondisi ekonomi nasional serta terbatasnya pasokan gedung baru menjadi motor penggerak utama. Colliers mencatat tingkat okupansi di kawasan pusat bisnis (CBD) diperkirakan melesat hingga 83,5% pada 2029 mendatang.

Ferry menjelaskan bahwa minimnya suplai baru pada tahun-tahun mendatang akan memaksa penyewa menyerap stok ruang kosong yang ada. Pada 2027, diprediksi tidak akan ada proyek gedung kantor baru yang rampung di Jakarta.

"Pasok di tahun 2027 tidak ada, dan kemudian baru muncul di tahun 2028. Dengan kondisi pasok yang tumbuh sangat moderat ini, menurut kami ini bisa menjadi modal bagi sektor ini untuk bersiap menuju fase pemulihan," tambah Ferry.

Sektor finansial dan teknologi masih diprediksi menjadi penggerak utama penyerapan ruang. Di sisi lain, tren bangunan hijau (green building) kini menjadi syarat mutlak bagi perusahaan asing untuk meningkatkan nilai tawar gedung tersebut.

Saat ini, sekitar 3 juta meter persegi ruang kantor di Jakarta masih dalam kondisi kosong. Komposisi kekosongan terbesar didominasi oleh gedung kelas A dan B, yang kini bersiap menyambut siklus pertumbuhan baru menuju 2029.

Data historis Colliers Indonesia menggambarkan perjalanan terjal pasar perkantoran Jakarta dalam satu dekade terakhir. Sebelum badai pandemi menghantam pada 2019, tingkat hunian gedung perkantoran masih perkasa di level tertinggi sekitar 83%.

Namun, keseimbangan pasar goyah memasuki tahun 2022 akibat pembatasan mobilitas yang masif. Okupansi di kawasan pusat bisnis (CBD) merosot tajam ke angka 76%, sementara area di luar CBD terperosok lebih dalam ke level 73%.

Tekanan belum berakhir hingga 2025, di mana tingkat hunian terus melandai dan tertahan di kisaran 74% hingga 75% untuk wilayah CBD. Periode ini menjadi fase konsolidasi sekaligus titik terendah bagi para pengelola gedung komersial di ibu kota.

Sinyal positif baru mulai terlihat pada kuartal I/2026 dengan tingkat hunian yang merangkak naik ke posisi 75,7%. Hingga tutup tahun 2026, pasar diproyeksikan terus menanjak secara moderat hingga menyentuh level 77,6%.

Fase pemulihan penuh diperkirakan akan memuncak pada tahun 2029 mendatang. Target okupansi dibidik mampu menembus angka 83,5%, yang secara simbolis akan melampaui rekor pencapaian pada masa pra-pandemi.

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor properti perkantoran di Jakarta diproyeksi memasuki fase pemulihan penuh dalam 3 tahun ke depan. Membaiknya proyeksi ekonomi dan terbatasnya pasokan baru menjadi katalis utama penguatan pasar komersial ini.

Colliers Indonesia mencatat tingkat hunian (okupansi) di kawasan pusat bisnis (CBD) akan melesat hingga 83,5% pada 2029. Angka ini meningkat signifikan dari posisi kuartal I/2026 yang berada di level 75,7%.

"Kalau ditanya kapan sektor perkantoran pulih, menurut analisa kami, kita lihat ini masih butuh waktu sekitar 2-3 tahun ke depan untuk balik ke level sebelum pandemi," jelas Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto dalam laporannya analisis pasar properti Kuartal I/2026 dikutip Sabtu (11/4/2026).

Ferry menambahkan, perbaikan pasar perkantoran tersebut seiring dengan adanya proyeksi perbaikan ekonomi serta masih minimnya suplai baru yang akan masuk ke pasar Jakarta dalam waktu beberapa tahun ke depan.

Tekanan pada pasokan baru diperkirakan mencapai titik terendah pada 2027 dengan nihilnya proyek gedung kantor yang rampung. Kondisi ini memaksa penyewa untuk menyerap stok ruang kosong yang saat ini masih melimpah di pasar.

"Pasok di tahun 2027 tidak ada, dan kemudian baru muncul di tahun 2028 dari penyesuaian gedung Sudirman two yang sekarang sedang dalam tahap konstruksi. Dengan kondisi pasok yang tumbuh sangat moderat ini, menurut kami ini bisa menjadi modal bagi sektor ini untuk bersiap menuju fase pemulihan," tambahnya.

Mengacu pada data Colliers, pasokan baru baru akan muncul signifikan pada 2028 di area Sudirman sebesar 60.000 meter persegi (m2) dan Thamrin sebanyak 36.000 m2 pada 2029. Sektor finansial dan teknologi masih menjadi penggerak utama penyerapan ruang tersebut.

Adapun pada tahun ini, total pasokan baru yang diproyeksi masuk ke pasar ada di kisaran 54.036 m2. Dengan rincian, 33.000 m2 pasok baru berlokasi di Jakarta Selatan dan sisanya 20.736 m2 berlokasi di Jakarta Barat.

Selain lokasi, faktor sertifikasi green building kini menjadi nilai tambah yang krusial bagi perusahaan asing dalam memilih ruang kantor. Saat ini, setidaknya terdapat 50 gedung kantor di Jakarta yang telah tersertifikasi bangunan hijau dalam lima tahun terakhir.

"Dari sisi serapan, dari seluruh DKI Jakarta, ruang kantor yang masih kosong itu ada sekitar 3 juta meter persegi. Nah, 3 juta meter persegi ini kalau kita breakdown di pie chart sebelahnya, itu terlihat bahwa komposisi terbesar itu datang dari gedung kelas A dan kelas B, masing-masing 36% baik itu yang ada di CBD dan di luar CBD," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar perkantoran Jakarta masih belum pulih sepenuhnya. Kondisi ini terlihat dari tidak adanya pasokan baru pada periode 2026-2027 akibat minimnya serapan.

Pasar perkantoran di Jakarta diprediksi baru akan pulih dalam dua hingga tiga tahun ke depan seiring terbatasnya pasokan gedung baru.

Colliers Indonesia mencatat pasokan baru akan sangat minim, bahkan diperkirakan nihil pada 2027. Proyek baru baru akan kembali muncul pada 2028 dan 2029 di kawasan utama bisnis.

“Pasok [baru] di tahun 2027 tidak ada, dan kemudian baru muncul di tahun 2028 dari penyesuaian gedung Sudirman two yang sekarang sedang dalam tahap konstruksi,” ujar Head Reserach Colliers Indonesia, Ferry Salanto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Saat ini, ruang kantor kosong di Jakarta mencapai sekitar tiga juta meter persegi. Mayoritas berasal dari gedung Kelas A dan B dengan porsi masing-masing 36%.

Permintaan masih didorong oleh relokasi perusahaan yang mencari efisiensi dan kualitas gedung lebih baik. Sektor finansial dan teknologi menjadi kontributor utama.

Colliers memperkirakan tingkat hunian di CBD Jakarta akan meningkat menjadi 83,5% pada 2029 dari posisi 75,7% pada kuartal I/2026. Di luar CBD, okupansi diproyeksikan mencapai 71,4%.

Ferry menyebut pemulihan ini sangat bergantung pada perbaikan ekonomi ke depan.

“Jadi kalau ditanya kapan sektor Perkantoran pulih, menurut analisa kami, kita lihat ini masih butuh waktu sekitar dua hingga tiga tahun ke depan untuk balik ke level sebelum pandemi.”

Dengan pasokan yang terkendali dan permintaan yang mulai pulih, sektor perkantoran dinilai memasuki fase konsolidasi menuju keseimbangan baru.

Bisnis.com, JAKARTA — Konsultan properti CBRE Indonesia mengungkap adanya sinyal pemulihan bisnis pasar perkantoran di Jakarta meski tingkat hunian secara keseluruhan masih tertahan di level moderat. Penyerapan ruang kantor mulai meningkat seiring dengan minimnya pasokan baru yang masuk ke pasar dalam dua tahun terakhir.

Head of Research & Consultancy CBRE Indonesia, Anton Sitorus menjelaskan bahwa untuk area Central Business District (CBD) Jakarta, tingkat hunian hingga akhir 2025 tercatat bertengger di kisaran 76%. Angka ini didorong oleh pertumbuhan penyerapan bersih (net take-up) yang mencapai 65.000 meter persegi, atau naik sekitar 17% hingga 18% dibandingkan posisi 2024.

“Jadi sekarang, sampai dengan akhir tahun kemarin itu bertengger di kisaran 76% untuk CBD. Nah, pertumbuhan permintaan yang sudah berjalan 2 tahun belakangan ini membuat sedikit-sedikit akhirnya sewa dan menunjukkan adanya kenaikan. Terutama di gedung-gedung yang baru," kata Anton dalam Konferensi Pers di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Anton memerinci, total pasokan perkantoran di area CBD Jakarta saat ini mencapai 7,1 juta meter persegi dengan tingkat kekosongan sekitar 1,7 juta meter persegi. Kondisi ini membuat harga sewa rata-rata di jantung Jakarta tersebut berada di level Rp171.000 per meter persegi setiap bulannya.

Adapun saat ini, hanya terdapat dua proyek besar di CBD yang akan masuk dalam pipa pasokan mendatang dengan total 188.000 meter persegi, yakni Two Sudirman dan Indonesia One.

“Secara singkat kita bisa bilang bahwa perkantoran di CBD ini sudah mulai menunjukkan perbaikan lah. Apalagi sekarang juga perusahaan-perusahaan kadang-kadang itu mulai kembali meng-encourage untuk pekerja kembali di kantor gitu ya,” lanjutnya.

Tren perbaikan serapan pasar juga terjadi pada area perkantoran Non-CBD Jakarta, tingkat okupansi tercatat membaik ke level 73% setelah sempat tertekan pada 2024. Penyerapan positif di area ini mencapai 48.000 meter persegi dengan harga sewa rata-rata Rp112.000 per meter persegi per bulan, di mana Jakarta Selatan masih menjadi lokasi favorit bagi para penyewa.

Secara akumulatif, pasokan di luar CBD mencapai 3,4 juta meter persegi dengan tingkat kekosongan sebesar 900.000 meter persegi. Selain Jakarta Selatan, pertumbuhan gedung perkantoran mulai menyebar ke area alternatif seperti Pantai Indah Kapuk (PIK) dan Grogol.

Khusus untuk tahun ini, CBRE memproyeksi bahwa tingkat keterisian area perkantoran berpotensi mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh masuknya dua proyek baru, yakni Adriya Tower (ADR) di PIK dan Arumaya di Simatupang dengan total luas sekitar 90.000 meter persegi, yang diperkirakan akan melampaui angka proyeksi net take-up tahunan.

"Tapi ke depan kita memperkirakan bahwa okupansi akan terus naik, bahkan lewat di angka 75% by 2028, di mana memang kita lihat juga pembangunan proyek baru juga gak banyak juga di luar CBD, sama kayak di daerah CBD,” pungkas Anton.

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor properti perkantoran di Indonesia, khususnya Jakarta diproyeksikan mulai memasuki fase pemulihan (rebound) pada 2026. Hal ini didorong oleh terjaganya keseimbangan pasokan serta mulai bergeliatnya ekspansi penyewa dari sektor-sektor strategis.

Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto menjelaskan bahwa pasar perkantoran sepanjang 2025 telah menunjukkan sinyal positif meski masih tumbuh perlahan. Tanda-tanda perbaikan itu tercermin dari maraknya perpanjangan sewa pada paruh kedua tahun lalu. Serta, adanya tren ekspansi ruang kerja oleh sejumlah korporasi.

“Ini menjadi sinyal penting bahwa kepercayaan bisnis mulai pulih. Pelaku usaha mulai melihat tahun 2026 dengan lebih optimistis. Permintaan mulai dipicu oleh sektor teknologi, kendaraan listrik [electric vehicle], hingga masuknya perusahaan asal China dan Eropa,” ujar Ferry dalam Konferensi Pers, Rabu (7/1/2026).

Mengacu pada data yang dibagikan, Colliers mencatat tingkat hunian perkantoran di kawasan CBD Jakarta pada kuartal IV/2025 tembus 75,8%, naik sekitar 1,5% hingga 2% dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

Sementara itu, tingkat hunian di luar CBD Jakarta bertahan di level 70%. Ferry menilai terbatasnya pasokan gedung baru menjadi katalis positif bagi pemilik gedung untuk menjaga stabilitas keterhunian.

Adapun, tambahan pasokan baru hingga 2028 diperkirakan mencapai 200.000 meter persegi (sqm), di mana 52% di antaranya Bakal berlokasi di luar CBD.

Di Surabaya, meski tingkat hunian tumbuh moderat sejak 2023, pasokan baru tercatat nihil dan diprediksi tetap stagnan hingga 2028. Kondisi ini memaksa pemilik gedung lebih fokus pada retensi penyewa dan peningkatan kualitas bangunan.

Dari sisi okupansi, ruang perkantoran di area CBD Jakarta diproyeksikan tembus 80% pada 2028 mendatang. Di mana, gedung kelas Premium dan Kelas A menjadi yang paling banyak dihuni.

Sebaliknya, gedung Kelas B dan C di wilayah luar CBD masih menghadapi tantangan berupa ruang kosong yang lebih besar, yang mencapai lebih dari 600.000 sqm untuk kategori Kelas B.

"Outlooknya untuk 2026 [pasar perkantoran] kami perkirakan menjadi fase rebound, walaupun memang reboundnya ini baru bergerak gitu ya. Nah permintaannya membaik, pasokan tetap terkendali. Jadi pada intinya pasar kantor Jakarta memang belum euforia tapi arahnya sudah jelas semakin sehat dan makin selektif," pungkasnya.

Pasar Membaik, Harga Sewa Diproyeksi Meningkat

Seiring dengan menipisnya ketersediaan ruang, sejumlah gedung perkantoran kelas premium mulai merevisi tarif sewa menjadi lebih tinggi.

Khusus di SCBD Jakarta, tarif sewa mulai merangkak naik setelah menyentuh titik terendah pada 2025, dan diproyeksikan terus menguat hingga 2028. Sedangkan di Surabaya, harga sewa diprediksi akan tumbuh di kisaran 2%—2,5% per tahun pada periode 2026–2028.

Adapun sepanjang 2025, harga tarif dasar sewa gedung perkantoran area CBD Jakarta ada di kisaran Rp200.000 per meter persegi, luar CBD Jakarta di kisaran Rp170.000 per meter persegi dan Surabaya di kisaran Rp140.000 per meter persegi.

Tak hanya tarif sewa yang mengalami peningkatan, grafik biaya pemeliharaan di CBD Jakarta turut menunjukkan peningkatan menuju angka Rp100.000 per meter persegi pada 2028. Sementara itu, biaya di luar CBD Jakarta dan Surabaya cenderung stabil di kisaran Rp60.000—Rp70.000 per meter persegi.

Bisnis.com, JAKARTA — Konsultan properti CBRE Indonesia mengungkap terdapat 2,6 juta meter persegi (M2) stok ruang perkantoran di area Central Business District (CBD) dan Non-CBD Jakarta masih belum terserap optimal oleh pasar.

Meski demikian, Head of Reserach & Consultancy CBRE Indonesia, Anton Sitorus menjelaskan bahwa pasar perkantoran telah menunjukkan perbaikan. Di mana, terdapat sedikit pertumbuhan penyerapan ruang kantor di CBD Jakarta di sepanjang tahun berjalan seiring dengan nihilnya pasokan ruang kantor baru.

Adapun saat ini, total suplai ruang kantor di area CBD Jakarta ada di angka 7,1 juta meter persegi. Di mana, ruang perkantoran di area CBD yang masih kosong dan belum diserap pasar ada di angka 1,7 juta meter persegi.

"Take up dari awal tahun sampai dengan September 2025 ada 38.000 meter persegi, dengan okupansi 75%," kata Anton dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Sementara itu, pada beberapa tahun mendatang pasokan area perkantoran CBD Jakarta diprediksi akan bertambah 188.000 meter persegi hingga 2028. Di mana, rata-rata harga sewa saat ini parkir di angka Rp170.000 per meter persegi tiap bulan.

Lebih lanjut, serapan ruang perkantoran di area Non-CBD Jakarta justru tercatat mengalami penurunan seiring dengan masih bergeraknya suplai pada tahun lalu. Secara keseluruhan, total suplai ruang kantor di Non-CBD Jakarta sebesar 3,4 juta meter persegi.

Adapun, ruang kantor yang masih kosong dan belum terhuni di wilayah Non-CBD Jakarta hingga saat ini sebesar 900.000 meter persegi.

"Tahun lalu kita monitor ada sekitar 150.000 [suplai] yang masuk. Jadi tahun lalu memang okupansinya sempat turun, tapi kalau kita lihat tahun ini dengan nggak ada supply yang masuk, dan take up itu positif di sekitar 35 ribuan," jelasnya.

Alhasil, tambah Anton, okupansi ruang kantor di wilayah Non-CBD hingga September 2025 saat ini Ada di kisaran 74%.

"Harga sewa itu Rp111.000 per meter persegi tiap bulan, kalau kita bandingkan dengan akhir tahun kemarin, Non CBD ini udah naik, Sewanya naik 1,5%," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam menentukan lokasi operasional, perusahaan sering dihadapkan pada pilihan antara menyewa gedung kantor atau menggunakan ruko/rumah sebagai tempat kerja. Meskipun pada pandangan awal ruko atau rumah tampak lebih fleksibel dan ekonomis, dalam praktiknya terdapat banyak aspek yang membuat gedung kantor menjadi pilihan yang jauh lebih efisien, profesional, dan mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Gedung perkantoran umumnya dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan kerja modern, mulai dari infrastruktur, keamanan, hingga fasilitas bersama yang mendukung produktivitas. Selain itu, citra profesional yang ditampilkan oleh gedung kantor menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan mitra bisnis dan klien.

Berdasarkan laporan “Jakarta CBD Office Market Overview (2H 2023)” yang dirilis oleh SewaKantorCBD, tercatat bahwa permintaan kumulatif (cumulative demand) terhadap gedung perkantoran di kawasan Central Business District (CBD) Jakarta meningkat sebesar 2,36% secara tahunan (YoY).

Kenaikan ini didorong oleh penurunan harga sewa kantor akibat ketidakpastian pasar pascapandemi. Banyak perusahaan memanfaatkan kondisi ini untuk mengamankan ruang kantor di lokasi strategis dan di gedung dengan kelas bangunan lebih tinggi, namun dengan harga sewa yang lebih kompetitif.

Faktor-faktor seperti standar infrastruktur bangunan, sistem pemeliharaan dan keamanan, lokasi yang strategis, reputasi perusahaan, fasilitas pendukung, hingga efisiensi pemanfaatan ruang kantor lah yang menjadi alasan utama mengapa beberapa perusahaan lebih memilih gedung kantor dibanding ruko sebagai tempat beroperasi.

1. Standar Infrastruktur yang Lebih Profesional

Ruko/rumah memiliki standar bangunan yang bervariasi dan tidak dirancang khusus untuk kebutuhan perkantoran modern. Banyak unit memerlukan investasi awal tambahan seperti pemasangan acoustic ceiling, penataan ulang tata ruang, hingga peningkatan sistem kelistrikan dan pencahayaan agar sesuai dengan standar kerja yang nyaman dan profesional.

2. Efisiensi dan Keamanan Pemeliharaan

Pada gedung kantor, seluruh layanan pemeliharaan seperti resepsionis, keamanan (security), dan cleaning service telah dikelola secara terpusat oleh manajemen gedung. Hal ini menjadikan kegiatan operasional lebih praktis dan efisien karena penyewa tidak perlu mengatur personel maupun sistem pendukung secara mandiri.

3. Lokasi yang Lebih Strategis dan Mudah Diakses

Gedung perkantoran biasanya terletak di kawasan bisnis dengan akses transportasi publik yang mudah dijangkau, serta dekat dengan fasilitas umum seperti restoran, bank, dan pusat layanan lainnya.

Sementara itu, ruko/rumah sering berada di kawasan pemukiman atau pinggiran kota yang kurang strategis, sehingga menyulitkan mobilitas karyawan maupun tamu. Akses transportasi umum yang terbatas juga dapat menurunkan kenyamanan dan efisiensi kerja karyawan.

4. Efisiensi Luas Sewa

Dari sisi efisiensi ruang, gedung kantor memberikan luasan efektif yang lebih tinggi, yakni sekitar 80-90% dari total area yang disewa, karena area publik seperti tangga, lift, dan koridor tidak termasuk dalam perhitungan sewa.

Sementara pada ruko/rumah, efisiensi ruang hanya sekitar 60-70% karena sebagian besar area terpotong oleh tangga antar lantai atau sekat bangunan yang tidak fungsional untuk kegiatan kantor.

5. Fasilitas dan Area Parkir yang Memadai

Gedung kantor umumnya dilengkapi dengan fasilitas lengkap dan area parkir luas bagi karyawan serta tamu, yang dikelola dengan sistem keamanan dan pengawasan profesional.

Sedangkan ruko/rumah memiliki kapasitas parkir terbatas, bahkan sering kali hanya cukup untuk satu atau dua kendaraan. Hal ini dapat menyulitkan tamu atau klien yang datang dan menciptakan kesan kurang nyaman serta kurang profesional.

6. Citra dan Kredibilitas Perusahaan

Lokasi kantor memiliki peran penting dalam membangun citra profesional dan kredibilitas perusahaan. Kantor yang berlokasi di gedung perkantoran modern di kawasan prestisius akan memberikan kesan positif bagi klien, mitra bisnis, maupun calon karyawan.

Sebaliknya, penggunaan ruko/rumah sering kali dianggap kurang representatif untuk perusahaan yang ingin tampil profesional dan berorientasi korporat. Faktor ini juga dapat mempengaruhi kepercayaan calon mitra dan mengurangi daya tarik perusahaan di mata talenta potensial.

Bagi perusahaan yang berorientasi pada pertumbuhan, profesionalisme, dan kenyamanan kerja, gedung kantor tetap menjadi solusi terbaik dan paling rasional untuk mendukung aktivitas bisnis yang berkelanjutan dan sedang mencari ruang kantor di kawasan CBD Jakarta dan ingin prosesnya berjalan lancar? Sewa Kantor CBD menawarkan solusi lengkap untuk Anda. Dapatkan juga tips terkait penghematan biaya dalam mencari dan menyewa ruang kantor. Jadi, kunjungi SewaKantorCBD.com sekarang untuk menggali berbagai informasi gedung kantor di kawasan Jakarta dan sekitarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Permintaan perkantoran di Ibu Kota berpotensi menyentuh rata-rata pertumbuhan tahunan lebih dari 2% sampai 2028, terdorong minat ekspansi perusahaan multinasional, kebutuhan sertifikasi bangunan hijau, dan pertumbuhan jalur kereta.

Berdasarkan laporan Colliers Office Services Forecast Report Q3 2025, pasar perkantoran Jakarta masih menggambarkan tren kelesuan, dengan tingkat kekosongan total mencapai 26,5%, naik 0,3% dari kuartal sebelumnya.

Namun, Colliers memproyeksikan permintaan kantor dalam jangka panjang akan terus membaik. Mulai akhir tahun nanti, tingkat kekosongan ini diramal turun sekitar 0,2%, lantas terus turun hingga 1,1% sampai 2028.

Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto menjelaskan beberapa pendongkrak permintaan jangka panjang, misalnya dampak perpanjangan proyek kereta Moda Raya Terpadu (MRT) dan Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta.

Pasalnya, kawasan kantor dengan aksesibilitas yang kuat dan ditopang transportasi publik merupakan favorit calon tenant lokal maupun multinasional.

"Pasar mulai membaik secara perlahan, sehingga pengembang fokus pada permintaan kuat di masa depan. Contohnya, ekspansi MRT dan LRT akan mendongkrak konektivitas secara signifikan, dan turut menjaga permintaan perkantoran jangka panjang," ujarnya dalam laporan, dikutip Sabtu (25/10/2025).

Selain perbaikan konektivitas, permintaan perkantoran Kelas Premium dan Kelas A juga terdongkrak tren kebutuhan sertifikasi bangunan hijau, serta ramainya pembangunan commercial hub baru.

Tak heran, melihat data okupansi berdasarkan kategori kelas bangunan pada kuartal III/2025 ini, perkantoran Kelas Premium dalam distrik pusat bisnis (CBD) tumbuh menjadi 82% dari sebelumnya 78,4% pada kuartal II/2025 dan hanya 74,4% pada tahun sebelumnya.

Senada, okupansi perkantoran Kelas A di dalam CBD maupun non-CBD juga sama-sama tumbuh tipis. Kelas A dalam CBD menjadi 77,4% pada kuartal III/2025 dari sebelumnya 77% di pertengahan tahun, sementara Kelas A non-CBD menjadi 72,1% dari sebelumnya 70,3% pada pertengahan tahun.

Sebaliknya, okupansi perkantoran Kelas B di dalam CBD maupun non-CBD justru sama-sama turun tipis menjadi masing-masing 72,2% dan 68,9%. Adapun, okupansi Kelas C tumbuh lebih baik, tapi masih terbilang sepi, tepatnya dengan 66,3% untuk kawasan CBD dan 72,7% untuk non-CBD.

"Berdasarkan kategori kelas bangunan, Premium dan Kelas A menjadi pendorong buat pasar, terutama untuk kawasan CBD. Preferensi tenant untuk mengambil perkantoran dengan sertifikasi bangunan hijau menjadi motor permintaan kategori ini," tambahnya.

Oleh karena itu, bagi perkantoran di non-CBD dan kategori bangunan kelas medioker, pendorong permintaan hanyalah pasar calon tenant dengan pertimbangan value for money. Selain itu, menilik suplai akan bertambah ramai, tingkat okupansi berpotensi cenderung stagnan.

Sebagai contoh, suplai di kawasan non-CBD yang akan rampung dalam waktu dekat, antara lain ADR Office di Pantai Indah Kapuk dari Griya Inti Perkasa dengan 48.000 sqm for sale, DIPO Center di bilangan Slipi dari DIPO Group dengan 14.580 sqm for lease, dan Arumaya Office di kawasan TB Simatupang dari Astra dengan 33.300 sqm for lease.

Adapun, tambahan suplai kawasan CBD masih tergolong lama karena baru rampung pada 2028. Antara lain, Indonesia-1 North Tower di bilangan Thamrin dari Media Group dengan 36.000 sqm for lease, dan Two Sudirman di bilangan Sudirman dari Taspen & Mitsubishi Estate dengan 60.000 sqm for lease.

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor perkantoran di Jakarta mulai menunjukkan tren perbaikan sepanjang kuartal I/2026. Kinerja bisnis subsektor properti tersebut terpantau merangkak naik dan mulai mendekati level produktivitas sebelum pandemi Covid-19 melanda.

Sejalan dengan itu, CBRE Indonesia memproyeksikan bahwa subsektor perkantoran kini telah memasuki fase rebound. Head of Research and Consulting CBRE Indonesia, Anton Sitorus memaparkan bahwa tren peningkatan okupansi yang berpadu dengan masih terbatasnya suplai baru menjadi faktor penentu laju pemulihan saat ini.