Bisnis.com, JAKARTA — Lanskap bisnis perkantoran di Jakarta masih belum mengalami pemulihan signifikan usai sempat dihantam pandemi Covid-19. Kini, sektor perkantoran kembali menghadapi tantangan berat yang dipengaruhi perubahan pola kerja hingga efisiensi yang dilakukan perusahaan.

Wakil Ketua Umum Realestate Indonesia (REI), Bambang Eka Jaya, menilai bahwa pandemi Covid-19 telah mengubah secara fundamental cara dunia usaha berkomunikasi. Perubahan kebiasaan ini berdampak langsung pada operasional harian perusahaan.

Penerapan skema Work From Home (WFH) dan Work From Anywhere (WFA) hingga rutinitas rapat secara daring kini telah menjadi norma baru. Kondisi ini secara otomatis menekan permintaan dunia usaha terhadap luasan ruang kantor (office space) di gedung-gedung besar.

Bambang menekankan adanya tren menarik di mana sebagian pengusaha kini lebih melirik rumah kantor (rukan) dibandingkan menyewa lantai di office tower yang eksklusif. Hal ini menandakan adanya pergeseran prioritas di kalangan pelaku bisnis.

"Karena itu memang kebutuhan dunia usaha terhadap space office menjadi menurun. Belum lagi ada tren untuk sebagian pengusaha lebih menyukai sewa Rukan dibanding di office tower yang eksklusif," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Senin (13/4/2026).

Penghematan biaya operasional menjadi alasan utama bagi perusahaan untuk memilih opsi ruang yang lebih terjangkau, tapi tetap fungsional.

Tekanan terhadap tingkat hunian atau okupansi perkantoran juga semakin terdistorsi oleh menjamurnya penyedia coworking space. Kehadiran ruang kerja bersama ini menawarkan fleksibilitas yang membuat kebutuhan akan kantor konvensional terus menyusut.

Kondisi ini menciptakan tantangan bagi pemilik gedung untuk mempertahankan penyewa lama sekaligus menarik penyewa baru. Pasar kini berada dalam posisi yang sangat kompetitif dengan ketersediaan ruang yang melimpah.

Guna menggairahkan kembali pasar properti perkantoran, Bambang menekankan perlunya intervensi dari pemerintah. Iklim investasi harus dibuat lebih kondusif agar mampu menarik minat para pemain besar.

Pemerintah perlu memberikan insentif khusus bagi investor skala besar dan investor asing untuk melakukan ekspansi di Indonesia. Hal ini dianggap sebagai katalis utama untuk mengungkit kembali permintaan ruang kantor secara nasional.

Tanpa adanya gelombang ekspansi bisnis yang masif, penyerapan stok ruang kantor yang kosong akan berjalan lambat. Oleh karena itu, daya tarik ekonomi nasional menjadi faktor penentu bagi masa depan sektor ini.

"Yang perlu dilakukan pemerintah agar sektor perkantoran bisa membaik lebih ke memberikan dukungan terhadap iklim investasi dan insentif bagi investor besar dan investor asing. Ini yang pasti bisa mengungkit kebutuhan office space kita," ujarnya.

Resiliensi di Balik Strategi Kawasan Terintegrasi

Mengamini hal tersebut, PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) menyebut memang adanya pelemahan okupansi pascapandemi. Hal itu terjadi tak lain akibat pola kerja fleksibel. Namun, kinerja perkantoran PWON diklaim relatif resilien.

"Secara global, tren okupansi perkantoran memang mengalami pelemahan pascapandemi Covid-19, seiring dengan perubahan pola kerja yang lebih fleksibel. Namun demikian, kinerja perkantoran Pakuwon Jati (PWON) tetap relatif resilien," ujar Corporate Secretary PWON, Minarto Basuki kepada Bisnis.

Minarto menambahkan, saat ini tingkat keterisian unit masih berada di zona sehat. Portofolio perkantoran Pakuwon tercatat memiliki rentang okupansi di kisaran 70% hingga 99% di berbagai wilayah.

Dia menjelaskan stabilitas tingkat okupansi itu dicapai lewat kombinasi skema strata title dan leasing. Skema penjualan unit itu diklaim efektif memitigasi risiko kekosongan ruang yang berkepanjangan pada aset perkantoran.

Selain itu, lokasi gedung yang berada di dalam kawasan superblock terintegrasi menjadi nilai jual utama. Akses langsung ke pusat perbelanjaan dan hunian menawarkan kenyamanan yang tetap dicari oleh para penyewa saat ini.

"Keunggulan lokasi ini menjadi nilai tambah yang menjaga daya tarik bagi tenant maupun pemilik unit. Sejalan dengan hal tersebut, hingga saat ini tingkat okupansi perkantoran PWON masih tergolong sehat, berada pada kisaran 70% hingga 99%," tambah Minarto.

Proyeksi Pemulihan Penuh 2029

Meskipun saat ini pertumbuhan pasar perkantoran masih moderat, optimisme mulai muncul dari para analis pasar. Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto, memproyeksikan sektor perkantoran di Jakarta akan memasuki fase pemulihan penuh dalam tiga tahun ke depan.

Membaiknya kondisi ekonomi nasional serta terbatasnya pasokan gedung baru menjadi motor penggerak utama. Colliers mencatat tingkat okupansi di kawasan pusat bisnis (CBD) diperkirakan melesat hingga 83,5% pada 2029 mendatang.

Ferry menjelaskan bahwa minimnya suplai baru pada tahun-tahun mendatang akan memaksa penyewa menyerap stok ruang kosong yang ada. Pada 2027, diprediksi tidak akan ada proyek gedung kantor baru yang rampung di Jakarta.

"Pasok di tahun 2027 tidak ada, dan kemudian baru muncul di tahun 2028. Dengan kondisi pasok yang tumbuh sangat moderat ini, menurut kami ini bisa menjadi modal bagi sektor ini untuk bersiap menuju fase pemulihan," tambah Ferry.

Sektor finansial dan teknologi masih diprediksi menjadi penggerak utama penyerapan ruang. Di sisi lain, tren bangunan hijau (green building) kini menjadi syarat mutlak bagi perusahaan asing untuk meningkatkan nilai tawar gedung tersebut.

Saat ini, sekitar 3 juta meter persegi ruang kantor di Jakarta masih dalam kondisi kosong. Komposisi kekosongan terbesar didominasi oleh gedung kelas A dan B, yang kini bersiap menyambut siklus pertumbuhan baru menuju 2029.

Data historis Colliers Indonesia menggambarkan perjalanan terjal pasar perkantoran Jakarta dalam satu dekade terakhir. Sebelum badai pandemi menghantam pada 2019, tingkat hunian gedung perkantoran masih perkasa di level tertinggi sekitar 83%.

Namun, keseimbangan pasar goyah memasuki tahun 2022 akibat pembatasan mobilitas yang masif. Okupansi di kawasan pusat bisnis (CBD) merosot tajam ke angka 76%, sementara area di luar CBD terperosok lebih dalam ke level 73%.

Tekanan belum berakhir hingga 2025, di mana tingkat hunian terus melandai dan tertahan di kisaran 74% hingga 75% untuk wilayah CBD. Periode ini menjadi fase konsolidasi sekaligus titik terendah bagi para pengelola gedung komersial di ibu kota.

Sinyal positif baru mulai terlihat pada kuartal I/2026 dengan tingkat hunian yang merangkak naik ke posisi 75,7%. Hingga tutup tahun 2026, pasar diproyeksikan terus menanjak secara moderat hingga menyentuh level 77,6%.

Fase pemulihan penuh diperkirakan akan memuncak pada tahun 2029 mendatang. Target okupansi dibidik mampu menembus angka 83,5%, yang secara simbolis akan melampaui rekor pencapaian pada masa pra-pandemi.

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, kebijakan Work From Anywhere (WFA) terbukti efektif dalam mengurangi kepadatan arus mudik Lebaran 2026 . Menhub menyebutkan penerapan kebijakan ini mampu menekan kepadatan pada puncak arus mudik hingga 17,94% dan puncak arus balik sebesar 10,57%.

Dengan fleksibilitas waktu bekerja, masyarakat tidak lagi melakukan perjalanan secara bersamaan pada waktu puncak. Sukses Amankan Mudik Lebaran 2026, Kepercayaan Publik ke Polri Melesat ke Peringkat 4 Besar

“Pengaturan mobilitas melalui kebijakan WFA terbukti mampu mendistribusikan pergerakan masyarakat secara lebih merata, sehingga beban lalu lintas pada periode puncak dapat dikurangi,” ujar Dudy di Gedung DPR RI, Senin (13/4/2026).

Selain WFA, keberhasilan pengelolaan arus mudik juga ditopang oleh berbagai kebijakan lain, seperti rekayasa lalu lintas, pembatasan angkutan barang, serta pengoperasian posko terpadu di berbagai titik strategis. Sinergi lintas kementerian dan lembaga turut memperkuat efektivitas pengaturan arus transportasi selama periode Lebaran.

Data Korlantas Polri menunjukkan angka kecelakaan lalu lintas selama Angkutan Lebaran 2026 menurun 6,31%, sementara jumlah fatalitas turun signifikan hingga 31,19% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kemenhub juga mencatat minat masyarakat terhadap angkutan umum juga mengalami peningkatan. Total penumpang tercatat mencapai 23,73 juta orang atau naik 11,79% dibandingkan 2025.

Menhub Dudy menilai, kombinasi kebijakan WFA dan penguatan manajemen transportasi menjadi strategi efektif dalam mengantisipasi lonjakan mobilitas saat periode mudik. Ke depan, pemerintah akan terus mengkaji penerapan kebijakan serupa guna menjaga kelancaran dan keselamatan transportasi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menerapkan Work From Anywhere (WFA) atau Work From Home (WFH) untuk menghemat anggaran seperti yang akan diberlakukan oleh pemerintah.

Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah menyampaikan pemberlakuan WFA atau WFH mulai berlaku 1 April 2026. Termasuk menghemat penggunaan listrik.

"WFH dan WFA itu dimulai pada 1 April besok, aturan itu sudah kita mulai dan penghematan listrik pun dilakukan dengan kita membatasi jam kerja. Jadi listrik ini akan dipadamkan juga di jam 18.00 WIB," katanya kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Selasa (31/3/2026).

Dia menjelaskan pemadaman listrik telah diterapkan sejak kemarin, tetapi pengumuman resmi dari MPR terkait pembagian sistem kerja WFA dan Work From Office (WFO) baru disampaikan hari ini.

Pengaturan pembagian sistem kerja diatur oleh eselon II dan diupayakan tidak mengganggu efektivitas dari kinerja pimpinan, anggota, maupun sekretariat MPR.

"Jadi ada pengaturan khusus di mana pengaturan itu kita akan melaksanakan pas hari kerja di mana hari Jumat ada pembagian piket. Satu unit itu diwakili oleh hanya dua orang, yang lainnya WFA atau WFH," jelasnya.

Dia memastikan setiap pegawai tetap bekerja efektif dan tidak memanfaatkan momen WFA atau WFH untuk bekerja sembari jalan-jalan, karena setiap pegawai harus siap ke kantor jika dibutuhkan.

"Ini kita sampaikan mereka harus siap dipanggil (ke kantor). Jadi enggak ada yang di luar kota terus alesan 'saya lagi WFA atau WFH'," tegasnya.

Bahkan, ucap dia, pegawai yang tidak menaati aturan akan dikenakan sanksi atau hukuman disiplin sesuai aturan yang berlaku.

"Kita juga akan menerapkan peraturan sanksi atau hukuman disiplin sesuai dengan aturan yang ada," tandasnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah berencana menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) seiring potensi krisis bahan bakar minyak (BBM) akibat konflik Iran–Amerika Serikat.

Kebijakan ini dinilai dapat menjadi salah satu strategi untuk menekan konsumsi BBM, khususnya dari mobilitas harian pegawai. Menariknya, di Jawa Barat, skema kerja fleksibel diklaim telah lebih dahulu ditetapkan oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tercatat telah menerapkan pola work from anywhere (WFA) sejak awal 2026.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, kebijakan tersebut merupakan arahan Gubernur dan telah berjalan efektif sejak Januari 2026.

“Jawa Barat sesuai kebijakan Pak Gubernur, sudah efektif WFA sejak Januari 2026. Setiap hari Kamis dan dimungkinkan ditambah hari Jumat,” ujarnya, Minggu (29/3/2026).

Kendati demikian, penerapan WFA tidak dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah memastikan layanan publik tetap berjalan optimal dan tidak terdampak kebijakan tersebut.

Dia menambahkan, WFA tidak berlaku bagi unit kerja yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat serta tetap mengedepankan pencapaian target kinerja individu ASN.

“Dengan catatan, pengecualian untuk unit kerja yang langsung melayani masyarakat, serta menjamin target kinerja individu ASN tetap tercapai,” katanya.

Herman menegaskan, kebijakan efisiensi melalui WFA tidak boleh mengurangi efektivitas kerja maupun kualitas pelayanan publik.

“Efisiensi kerja tidak boleh mengurangi efektivitas. WFA ini hanya instrumen, dengan tujuan utama peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga pelaksanaannya harus dioptimalkan,” tegasnya.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan siap menerapkan Work From Anywhere (WFA) atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Diketahui usulan ini sebagai upaya efisiensi atau hemat energi imbas perang di Timur Tengah (Timteng).

Kini, Pemprov DKI Jakarta hanya menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. "Untuk work from Anywhere atau work from home, Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti sepenuhnya apa yang menjadi arahan pemerintah pusat," kata Pramono di Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2026).

Ia menegaskan kebijakan WFA/WFH bukanlah sesuatu hal yang menyulitkan atau menjadi beban bagi Pemprov DKI Jakarta. Sebab, beberapa kali Pemprov DKI telah memberlakukan hal tersebut dan tak mengganggu sektor pelayanan.

"Untuk pemerintah DKI Jakarta itu bukan sesuatu yang menjadi beban ataupun kesulitan. Sehingga dengan demikian kami sedang menunggu apakah permennya segera dikeluarkan untuk pengaturan itu," ucap Pramono.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah segera mengumumkan kebijakan work from home (WFH) sebagai respons atas dampak konflik di Timur Tengah yang kian memanas.

Purbaya pun menegaskan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu produktivitas, selama diterapkan secara tepat. "Enggak (ganggu produktivitas) kalau kita pilih dengan cermat," kata Purbaya kepada awak media usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/3/2026).

Purbaya mencontohkan penerapan WFH pada hari Jumat sebagai opsi yang dinilai efektif. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

"Kalau kita pilih hari Jumat, itu kan hari pendek. Jadi pasti ada penghematan BBM (Bahan Bakar Minyak) berapa persen," ujarnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Konflik bersenjata yang tengah berkecamuk antara Iran dengan koalisi Israel-Amerika Serikat di kawasan Jazirah Arab hingga kebijakan pembatasan selat Hormuz dirisaukan dapat mendongkrak harga minyak dunia dalam waktu dekat.

Kondisi tersebut juga dikhawatirkan berdampak pada ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM) Indonesia sehingga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, menerapkan kebijakan hemat energi dan efisiensi. Termasuk yang terjadi di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur.

Wakil Bupati Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya berusaha untuk menerapkan langkah-langkah preventif guna menghemat penggunaan BBM. Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah tersebut pun telah diminta berangkat menuju kantor instansi pemerintah terkait menggunakan sepeda angin atau sepeda ontel.

Lebih lanjut, ASN di lingkungan Pemkab Bangkalan akan dilarang untuk mengendarai kendaraan bermotor menuju kantor pada hari kerja tertentu. Fauzan menegaskan kebijakan tersebut akan dituangkan secara resmi lewat surat edaran bupati yang akan ditujukan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Ya, saat ini kita sedang menyusun surat edarannya. Nantinya di hari-hari tertentu ASN diwajibkan menggunakan sepeda. Ini bagian dari upaya kita merespons situasi global dan rencana kebijakan pemerintah, termasuk work from anywhere (WFA), serta untuk mendorong penghematan energi," ungkap Fauzan, dikutip Jumat (27/3/2026).

Ia juga mengeklaim bahwa kebijakan itu semata-mata tidak hanya berdampak pada berkurangnya penggunaan BBM, tetapi juga sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi krisis ekonomi akibat kondisi global yang tidak menentu.

"Kita melihat perkembangan situasi yang tidak menentu ini tentu bisa berpengaruh terhadap perekonomian. Maka dari itu, kita harus mulai melakukan langkah-langkah antisipatif, salah satunya dengan menghemat energi,” terangnya.

Mengenai penerapan skema work from home (WFH) yang mulai digaungkan, Fauzan menyebut Pemkab Bangkalan masih menunggu dan mengamati instruksi resmi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

"Yang pasti kalau sudah ada aturannya [dari pemerintah pusat], [kebijakan WFH] akan kami terapkan," bebernya.

Fauzan turut serta mengajak segenap jajarannya untuk tetap membangun etos kerja yang disiplin dan adaptif, menjaga semangat dalam bekerja, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa adanya penurunan kualitas.

“Di tengah kondisi global yang tidak menentu, kita dituntut untuk tetap solid, disiplin, dan mampu beradaptasi. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu, justru harus semakin ditingkatkan,” pungkasnya.

JAKARTA - DPR mengusulkan agar rencana kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi ASN diterapkan setiap hari Rabu. Hal itu ditujukan untuk menghindari anggapan libur panjang jika WFH diterapkan setiap Jumat.

Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan mengatakan, WFH pada hari Jumat akan berpotensi menyimpang dari tujuan karena dikhawatirkan penghematan bahan bakar minyak (BBM) justru tidak dilakukan. Hal itu karena masyarakat ramai-ramai memaknai WFH itu sebagai libur panjang.

"Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat, potensial hari tersebut digunakan justru untuk berwisata. Publik bisa menganggap jadi hari libur panjang," kata Irawan dalam keterangannya dikutip, Kamis (26/3/2026).

Menurutnya, penerapan WFH pada hari Rabu karena berada di tengah pekan. Jika WFH diterapkan pada Senin, ia menilai, momen itu sama saja akan dianggap sebagai libur panjang. Sedangkan jika hari Kamis maka berpotensi masyarakat akan mengambil cuti pada Jumat.

"Kebijakan WFH itu positif untuk pengurangan konsumsi energi. Namun, kebijakan tersebut juga perlu paralel dengan penyediaan logistik hingga bahan pokok bagi warga secara bijak," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan apabila WFH diberlakukan sehari, misalnya pada Jumat, maka akan tercipta rangkaian akhir pekan yang lebih panjang, yakni Jumat, Sabtu, Minggu. Hal ini dapat mendorong aktivitas rumah tangga sekaligus memberikan dorongan kecil bagi sektor pariwisata.

Menurut Purbaya, penerapan WFH sehari dapat memberikan dampak efisiensi energi, khususnya penghematan bahan bakar minyak (BBM).

Purbaya menjelaskan alasan kebijakan ini hanya diberlakukan sehari adalah untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan produktivitas.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan akan memberi sanksi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Pramono memastikan akan memberikan tindakan tegas.

"Bagi ASN DKI Jakarta, yang pertama saya sudah meminta siapa pun yang menggunakan kendaraan dinas (plat merah) untuk kepentingan pribadi, kami akan tindak tegas," ucap Pramono, Rabu (25/3/2026).

Hal yang sama akan dilakukan terhadap ASN yang masih absen setelah skema work from anywhere (WFA) tak lagi diberlakukan usai lebaran. Menurut Pramono, ASN harus bertanggungjawab memanfaatkan skema WFA dengan baik.

"Kemudian yang kedua, selama WFA-nya sudah tidak berlangsung dan sudah jam normal, kemudian mereka belum masuk kantor, maka akan diberikan sanksi untuk itu. Tidak ada ruang untuk diberikan keringanan," imbuh Pramono.

Sebagai informasi, hingga Rabu (25/3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengikuti kebijakan pemerintah soal Work From Anywhere (WFA) maksimal 50% usai libur lebaran.

Lihat video: Pemerintah Resmi Berlakukan WFA untuk ASN



Hal itu dituangkan melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mendorong penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) setelah libur Lebaran 2026 sebagai langkah strategis untuk mengurai kepadatan arus balik sekaligus menjaga produktivitas kerja. Kebijakan ini menjadi sorotan karena dinilai efektif membantu pekerja mengatur waktu kepulangan tanpa harus terjebak puncak kemacetan.

Imbauan tersebut disampaikan oleh Aan Suhanan dari Kementerian Perhubungan, yang meminta masyarakat memanfaatkan fleksibilitas kerja agar tidak kembali bersamaan pada puncak arus balik.

Jadwal WFA Setelah Lebaran 2026

Berdasarkan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, pelaksanaan WFA diimbau dilakukan pada:

• 16–17 Maret 2026 (periode awal sebelum Lebaran)
• 25–27 Maret 2026 (periode setelah Lebaran / arus balik)

Khusus setelah Lebaran, tanggal 25–27 Maret menjadi waktu krusial yang diharapkan bisa dimanfaatkan pekerja untuk kembali ke wilayah Jabodetabek secara bertahap.

Tujuan Utama WFA Kurangi Lonjakan Arus Balik

Penerapan WFA tidak hanya soal fleksibilitas kerja, tetapi juga bagian dari strategi nasional dalam mengelola mobilitas masyarakat. Berdasarkan data dari Jasa Marga, puncak arus balik diprediksi terjadi pada 24 Maret 2026 dengan potensi sekitar 285 ribu kendaraan masuk ke Jabodetabek dalam satu hari.

Dengan adanya WFA, pekerja bisa menunda perjalanan dan memilih kembali pada tanggal 25–27 Maret, sehingga distribusi kendaraan menjadi lebih merata dan kemacetan dapat ditekan.

Siapa Saja yang Bisa Menerapkan WFA?

Kebijakan WFA berlaku untuk:

• Pegawai sektor pemerintahan
• Karyawan BUMN
• Pekerja swasta (bersifat imbauan kepada perusahaan)

Pemerintah juga mendorong perusahaan swasta agar memberikan kelonggaran bagi karyawan untuk memanfaatkan skema ini. Namun, tidak semua sektor bisa menerapkan WFA.

Sektor yang Dikecualikan dari WFA

Beberapa sektor tetap harus bekerja secara langsung karena berkaitan dengan layanan publik dan operasional, antara lain:

• Kesehatan
• Transportasi dan logistik
• Keamanan
• Perhotelan dan pusat perbelanjaan
• Manufaktur dan industri makanan-minuman
• Sektor esensial lainnya

Ketentuan Penting WFA yang Perlu Diketahui

Agar tidak disalahartikan sebagai libur tambahan, berikut aturan penting WFA:

• Tidak memotong cuti tahunan
• Pekerja tetap wajib menjalankan tugas seperti biasa
• Upah dibayarkan penuh seperti hari kerja normal
• Jam kerja dan pengawasan diatur oleh perusahaan

Artinya, WFA tetap merupakan hari kerja aktif, hanya lokasi kerjanya yang lebih fleksibel.

Kenapa WFA Jadi Kebijakan Penting Saat Ini?

Kebijakan WFA setelah Lebaran 2026 muncul sebagai respons terhadap tingginya mobilitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik. Selain membantu mengurangi kemacetan, WFA juga memberikan manfaat lain seperti:

• Mengurangi stres perjalanan bagi pekerja
• Memberi waktu lebih fleksibel bagi pemudik
• Menjaga produktivitas pasca libur panjang
• Mendukung kelancaran aktivitas ekonomi di awal tahun

Dengan kombinasi antara fleksibilitas kerja dan pengaturan mobilitas, pemerintah berharap arus balik Lebaran tahun ini bisa berlangsung lebih aman, nyaman, dan terkendali.

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan angkutan Lebaran 1447 Hijriah berjalan lancar dan sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto, menyusul hasil pemantauan langsung di lapangan.

"Tahun ini harapan kita semua, harapan Bapak Presiden (Prabowo Subianto), (angkutan Lebaran) berjalan lebih baik. Dan ya alhamdulillah sejauh ini terbukti (berjalan lebih baik)," kata Seskab Teddy ditemui di sela meninjau arus balik Lebaran di Terminal Pulo Gebang Jakarta, Rabu dini hari.

Seskab menilai penanganan angkutan Lebaran baik arus mudik dan balik menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan sebelumnya, dengan kondisi perjalanan yang tetap lancar meski terjadi peningkatan mobilitas masyarakat.

Ia menegaskan pemerintah menargetkan kualitas penyelenggaraan angkutan Lebaran terus meningkat setiap tahun, seiring upaya perbaikan sistem dan koordinasi lintas sektor yang dilakukan.

Menurutnya, kondisi arus mudik sebelumnya telah berjalan lancar, dan pada periode arus balik saat ini juga menunjukkan tren yang sama dengan minimnya gangguan signifikan.

Teddy menyebutkan terdapat satu titik yang sempat mengalami penumpukan kendaraan, namun kondisi tersebut dapat segera diatasi oleh petugas di lapangan sehingga tidak berdampak luas terhadap kelancaran perjalanan.

Ia menilai respons cepat dari Kementerian Perhubungan dan Kepolisian Republik Indonesia menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas arus lalu lintas selama periode Lebaran berlangsung.

Dalam pemantauan langsung, ia memastikan berbagai fasilitas transportasi darat telah diperiksa dan berfungsi dengan baik dalam mendukung mobilitas masyarakat selama arus balik.

Teddy juga menekankan pentingnya pengecekan langsung di lapangan, bukan hanya mengandalkan laporan, agar pemerintah dapat memahami kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan setiap kendala yang muncul dapat segera ditangani secara cepat dan tepat oleh pihak terkait di lapangan.

Ia mengapresiasi kerja seluruh pihak terutama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang turun langsung memantau penyelenggaraan angkutan Lebaran di berbagai moda transportasi, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal selama periode mudik dan balik.

"Tentunya kita tidak mau hanya sebatas laporan, dan beliau (Menteri Perhubungan) sudah cek langsung, lihat sendiri, beliau ke mana saja, cek di seluruh fasilitas darat, laut, udara beliau sudah cek langsung," ucap Teddy.

Dengan capaian tersebut, pemerintah berharap penyelenggaraan angkutan Lebaran ke depan dapat terus ditingkatkan demi memberikan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Diketahui, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya didampingi Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memantau arus balik Lebaran 1447 Hijriah di Terminal Bus Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, guna memastikan berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan prediksi puncak arus balik angkutan darat terjadi pada 24-25 Maret serta kembali meningkat pada periode 28-29 Maret.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengantisipasi kepadatan, termasuk penerapan rekayasa lalu lintas seperti one way nasional guna membantu kelancaran perjalanan arus balik masyarakat.

Dia juga meminta agar masyarakat memanfaatkan kebijakan work from anywhere (WFA) untuk merencanakan perjalanan guna mengurai kepadatan arus balik Lebaran.

"Kami imbau supaya mereka bisa merencanakan perjalanan dengan baik sehingga kita juga dapat mendistribusikan angkutan Lebaran dengan baik," kata Dudy.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk memberlakukan sistem buka tutup untuk Rest Area KM 62B di ruas Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta.

Keputusan itu berdasarkan diskresi kepolisian.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono mengatakan, sistem buka tutup diterapkan untuk mengantisipasi peningkatan volume lalu lintas kembali ke Jakarta.

Saat ini Rest Area KM 52B di ruas Tol Jakarta-Cikampek juga telah ditutup sementara atas diskresi Kepolisian dengan mempertimbangkan lalu lintas kembali ke Jakarta yang meningkat signifikan.

Perusahaan menyarankan agar pengguna Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta dapat memanfaatkan Rest Area lainnya seperti KM 42B dan KM 19B.

Sedangkan untuk pengguna jalan dari arah Jalan Tol Cipularang yang menuju Jakarta dapat menggunakan Rest Area KM 97B, KM 88B atau KM 72B.

“Sementara itu, pengguna jalan dari arah Jalan Tol Cipali, dapat menggunakan Rest Area KM 130B atau KM 101B,” ujar Rivan lewat keterangan pers, Selasa (24/3/2026).

Jika rest area di dalam jalan tol padat, pengguna dapat keluar melalui akses terdekat untuk mencari rest area alternatif di luar jalan tol.

“Persiapkan perjalanan dengan baik, termasuk mengatur waktu dan lokasi beristirahat sebelum memasuki ruas jalan tol," paparnya.

Untuk mengurai kepadatan arus balik, Jasa Marga berkoordinasi dengan kepolisian dalam pengaturan lalu lintas, termasuk pengalihan kendaraan angkutan barang di titik-titik krusial seperti Gerbang Tol Palimanan dan akses masuk Tol Jakarta-Cikampek.

Pengemudi kendaraan berat dengan sumbu tiga atau lebih juga diminta mematuhi pembatasan operasional sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) yang berlaku selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2026, yakni pada 13-29 Maret 2026.

Di sisi lain, Jasa Marga mengimbau masyarakat untuk menghindari puncak arus balik yang diperkirakan terjadi pada 24, 28, dan 29 Maret 2026.

Pengguna jalan juga disarankan memanfaatkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada 25–27 Maret 2026 serta diskon tarif tol sebesar 30 persen pada 26 dan 27 Maret 2026 di sejumlah ruas strategis.

Secara terpisah, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan pentingnya sinergi antar instansi dalam mengawal kelancaran arus balik.

“Menghadapi arus balik yang terjadi dalam beberapa gelombang, kami mengimbau pelaku usaha logistik tetap mematuhi pembatasan operasional kendaraan barang,” katanya.

Dudy juga mengingatkan masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan matang dan menghindari waktu-waktu puncak untuk meminimalkan kepadatan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Korps Lalu Lintas Polri atau Korlantas Polri akan menerapkan sistem satu arah (one way) nasional dalam arus balik Lebaran 2026 pada esok hari, Selasa (24/3/2026).

Kepala Korlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan puncak arus balik pemudik diperkirakan akan terjadi pada 24 Maret 2026. Namun, langkah-langkah strategis telah mulai dilakukan sejak 22 Maret hingga 23 Maret 2026, termasuk kemungkinan penerapan one way lokal secara bertahap untuk mengurai kepadatan.

“Korlantas Polri akan menerapkan skema one way nasional untuk arus balik yang direncanakan dimulai pada tanggal 24 [Maret 2026], sesuai arahan Kapolri dan hasil koordinasi dengan Menteri Perhubungan, Dirut Jasa Marga, serta Jasa Raharja,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Senin (23/3/2026).

One way nasional untuk arus balik sendiri akan digelar dari KM 414 hingga Km 70 Jalan Tol Trans Jawa.

Agus juga mengimbau masyarakat untuk tidak kembali secara bersamaan pada tanggal puncak arus balik guna menghindari penumpukan kendaraan.

Pemudik disarankan memanfaatkan kebijakan bekerja di mana saja atau work from anywhere (WFA) dengan mengatur jadwal perjalanan kembali pada 26 Maret hingga 28 Maret 2026.

“Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi bersama stakeholder, arus balik diperkirakan terbagi dalam dua tahap, yaitu tahap pertama pada tanggal 23–24 [Maret 2026] dan tahap kedua pada tanggal 28–29 [Maret 2026]," kata Agus.

Dia menjelaskan dengan pola pembagian arus balik dalam dua tahap, diharapkan kepadatan arus balik dapat terurai dan perjalanan tetap berjalan lancar.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengimbau masyarakat untuk menghindari waktu puncak arus balik yang diprediksi pada 24 Maret 2026.

Dengan adanya kebijakan WFA, pemudik diharapkan dapat mengatur waktu kepulangan kembali ke Jakarta sebelum atau setelah 24 Maret 2026 untuk mengurai puncak arus balik.

Khusus untuk angkutan logistik, Aan juga mengimbau seluruh pemilik barang, pemilik kendaraan dan pengemudi agar tetap mematuhi aturan pembatasan angkutan barang yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB).

"Sebagaimana yang ada di dalam SKB, pembatasan angkutan barang pada periode angkutan Lebaran ini berlaku untuk sumbu tiga ke atas, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan. Aturan ini berlaku hingga tanggal 29 Maret 2026," ujarnya.