Pengusaha Batam Akhmad Rosano menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman setelah pernyataannya dalam sebuah video viral dinilai tidak sesuai fakta.

Dalam video klarifikasinya, Rosano menegaskan pernyataan awalnya mengenai dokumen beras 40 ton yang masuk Batam dan kaitannya dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak benar.

"Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Menteri Pertanian atas penyampaian saya yang tidak benar atau kurang tepat terkait bahwasannya tidak ada penyampaian Pak Menteri terkait barang impor," ujarnya dalam video itu, Kamis (27/11).

Rosano menyebut dokumen yang ia klaim sebagai surat resmi MBG di Tanjung Balai Karimun ternyata bukan dokumen pemerintah, melainkan potongan pemberitaan media.

"Yang kedua, terkait masalah surat-menyurat terkait kepentingan MBG di Tanjung Balai Karimun itu suratnya memang tidak ada dan kemarin yang saya lihat, mohon maaf, surat tersebut adalah potongan kliping dari media," katanya.

Ia juga mengoreksi ucapannya mengenai kelengkapan dokumen kapal dan dokumen pengeluaran barang dari Batam. Menurutnya, klaim dokumen tersebut lengkap tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Kemarin ada beberapa dokumen yang tidak lengkap dan saya sampaikan bahwa dokumen itu lengkap padahal itu sebenarnya tidak lengkap," ucap Rosano.

Dalam klarifikasi itu, ia menegaskan ulang bahwa pernyataan dalam video pertamanya tidak didukung dokumen sah.

"Ini klarifikasi saya bahwa apa yang video semalam saya sampaikan itu memang tidak benar dan ada beberapa yang tidak dilengkapi oleh dokumen yang ada," katanya.

Rosano lalu meminta maaf kepada Amran dan seluruh aparat yang bertugas melakukan pengawasan.

"Saya Akhmad Rosano, Ketua Umum Perkumpulan Kekerabatan Sulawesi Selatan menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mengawasi jalannya program Presiden Asta Cita ini," tutupnya.

Sebelumnya, Rosano mengklaim 40 ton beras sitaan dan sejumlah barang lain yang diamankan di Pelabuhan Rakyat Tanjung Sengkuang, Batam, merupakan barang legal dan diperuntukkan bagi program MBG di Kabupaten Karimun.

Bea dan Cukai (BC) Batam membantah klaim tersebut karena tidak ditemukan dokumen yang menunjukkan kaitan dengan program MBG.

"BC Batam menegaskan bahwa barang yang ditindak bukan merupakan komoditas program Makan Bergizi Gratis (MBG)," demikian pernyataan BC Batam dalam siaran persnya.

Di sisi lain, Amran sebelumnya telah menjelaskan kebijakan pemerintah mengenai larangan masuknya beras impor di tengah peningkatan produksi dalam negeri.

"Bapak Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa tidak boleh ada beras masuk dari negara lain karena stok kita banyak. Ini kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan," ujar Amran.

Kasus ini muncul setelah Amran menyegel 40,4 ton beras ilegal di Batam pada Senin malam (24/11). Bersama beras, aparat juga mengamankan gula, minyak goreng, tepung, susu, parfum, mie impor, dan produk frozen food.

Pemerintah menilai masuknya beras ilegal berpotensi mengganggu semangat produksi 115 juta petani di Indonesia.