Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkap temuan 1.000 ton beras selundupan atau ilegal di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, dikirim dari daerah tak punya sawah.

Amran menjelaskan penyelundupan ribuan beras tersebut dikirim dari daerah yang tak mempunyai sawah, yakni Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, sehingga asal beras tersebut patut dipertanyakan.

"Ini cukup aneh, kenapa? Beras ini dari Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu tidak ada sawah, kok bisa produksi beras? Nah ini harus dipertanyakan, dari mana beras itu masuk Tanjung Pinang?" ujar Amran dalam wawancara bersama CNN Indonesia TV, Senin (20/1).

Ia pun mengungkap kejanggalan lainnya, yakni ribuan ton beras selundupan tersebut hendak dikirim ke Sumatera Selatan yang surplus beras sebesar 1,1 juta.

"Anehnya, ini dikirim ke Sumatera Selatan. Sumatera Selatan surplus 1,1 juta ton. Total produksinya 3,5 juta ton. Jadi, yang tidak punya beras mengirim ke daerah yang surplus beras," ungkapnya.

Saat ditanya apakah sudah diketahui dugaan siapa penadah penyelundupan di daerah tujuan, Amran menjawab penegak hukum pasti tahu sehingga harus ditindak tegas.

"Oh ya pasti. Penegak hukum pasti (tahu). Kami minta, itu harus ditindak tegas. Kasihan ya, tidak punya rasa nasionalisme. Mungkin tidak pernah miskin dia, tidak merasakan apa yang dirasakan petani kita," kata Amran.

Ia menduga penyelundupan ribuan ton beras ini melibatkan korporasi besar. Namun, ia tetap menyerahkan kepada penegak hukum untuk membuktikannya.

"Ini dugaan saya ya, tentu melibatkan korporasi besar. Tapi nanti yang membuktikan adalah penegak hukum. Kalau dugaan saya, ini bisa melibatkan orang korporasi," ujar Amran.

Menurutnya, apabila penyelundupan beras terus terjadi, harga gabah bisa turun sehingga kerugian petani diproyeksi total mencapai Rp65 triliun. Amran juga menyinggung hilangnya potensi penerimaan pajak negara 

"Petani kita berapa? Keluarganya 29 juta, kali empat orang, 116 juta orang yang terpukul. Kalau ini terjadi terus menerus, ini harga bisa turun. Turun seribu rupiah saja, untuk petani kita yang punya satu hektar, itu dia kehilangan Rp5 juta. Petani kita yang punya setengah hektar, itu Rp2,5 juta. Kalau dia sepertiga, dia mungkin Rp1,5 juta kehilangan," ujar Amran.

"Kalau turun seribu rupiah saja, seribu rupiah saja turun harga gabah karena pengaruh penyelundupan, itu Rp65 triliun ruginya petani," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau buntut temuan ribuan ton beras ilegal yang diduga kuat diselundupkan.

"Ini tidak boleh dibiarkan. Kita sudah swasembada, stok beras nasional lebih dari 3 juta ton. Tapi masih ada pihak-pihak yang memasukkan beras secara ilegal. Ini mengganggu petani kita, 115 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup dari pertanian," ujar Amran, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (19/1).

Berdasarkan hasil penindakan, aparat mengamankan total 1.000 ton beras ilegal, dengan 345 ton masih berada di gudang Bea Cukai. Beras tersebut diduga masuk tanpa prosedur karantina dan kepabeanan.

Beras diangkut menggunakan enam kapal dari FTZ Tanjung Pinang, wilayah yang secara faktual bukan daerah produsen beras, dengan tujuan ke sejumlah daerah sentra produksi seperti Palembang dan Riau. Menurut Amran, pola distribusi ini tidak masuk akal dan menguatkan dugaan penyelundupan.

Selain beras, aparat juga mengamankan gula pasir, cabai kering, bawang merah, dan bawang putih yang seluruhnya tidak dilengkapi sertifikat karantina, tidak melalui tempat pengeluaran resmi, serta tidak dilaporkan kepada pejabat berwenang.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan modus penyelundupan 1.000 ton beras ilegal di kawasan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.

Hak ini menyusul inspeksi yang dilakukan Kementan di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, seiring penangkapan ribuan ton beras ilegal yang diduga kuat diselundupkan tanpa prosedur karantina dan kepabeanan.

“Ini tidak boleh dibiarkan. Kita sudah swasembada, stok beras nasional lebih dari 3 juta ton, tapi masih ada pihak-pihak yang memasukkan beras secara ilegal. Ini mengganggu petani kita, 115 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup dari pertanian,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (20/1/2026).

Lebih lanjut, dari 1.000 ton beras ilegal yang ditemukan, sebanyak 345 ton disebut masih berada di gudang Bea Cukai.

Menurut Amran, beras tersebut diangkut menggunakan enam kapal dari FTZ Tanjung Pinang yang notabene bukan daerah produsen beras. Beras selundupan tersebut lantas akan dikirim ke sejumlah daerah sentra produksi seperti Palembang dan Riau.

“Bayangkan, beras dikirim dari daerah yang tidak punya sawah ke wilayah yang justru surplus. Ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti di pelaku lapangan,” ujarnya.

Tak hanya beras, aparat juga disebut telah mengamankan gula pasir, cabai kering, bawang merah, dan bawang putih yang seluruhnya tidak dilengkapi sertifikat karantina, tidak melalui tempat pengeluaran resmi, serta tidak dilaporkan kepada pejabat berwenang.

Sebagian barang bukti dilelang sesuai ketentuan hukum, sementara komoditas berisiko tinggi dimusnahkan.

Amran pun memastikan bahwa penanganan kasus ini akan melibatkan satgas, kepolisian, TNI, kejaksaan, bea cukai, dan Badan Karantina.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau buntut temuan ribuan ton beras ilegal yang diduga kuat diselundupkan.

"Ini tidak boleh dibiarkan. Kita sudah swasembada, stok beras nasional lebih dari 3 juta ton. Tapi masih ada pihak-pihak yang memasukkan beras secara ilegal. Ini mengganggu petani kita, 115 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup dari pertanian," ujar Amran, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (19/1).

Berdasarkan hasil penindakan, aparat mengamankan total 1.000 ton beras ilegal, dengan 345 ton masih berada di gudang Bea Cukai. Beras tersebut diduga masuk tanpa prosedur karantina dan kepabeanan.

Beras diangkut menggunakan enam kapal dari FTZ Tanjung Pinang, wilayah yang secara faktual bukan daerah produsen beras, dengan tujuan ke sejumlah daerah sentra produksi seperti Palembang dan Riau.

Menurut Amran, pola distribusi ini tidak masuk akal dan menguatkan dugaan penyelundupan.

Selain beras, aparat juga mengamankan gula pasir, cabai kering, bawang merah, dan bawang putih yang seluruhnya tidak dilengkapi sertifikat karantina, tidak melalui tempat pengeluaran resmi, serta tidak dilaporkan kepada pejabat berwenang.

Amran mengingatkan pelanggaran karantina bukan sekadar persoalan volume atau nilai ekonomi, tetapi menyangkut risiko masuknya penyakit dan hama yang dapat menghancurkan sektor pertanian dan peternakan nasional.

Ia menegaskan penanganan kasus ini akan melibatkan Satgas Mabes, Polda, TNI, Kejaksaan, Bea Cukai, dan Karantina, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas pelaku kejahatan pangan.

"Kami akan jaga petani, jaga pangan, dan jaga negara. Tidak ada toleransi untuk praktik ilegal seperti ini," pungkas Amran.

Pengusaha Batam Akhmad Rosano menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman setelah pernyataannya dalam sebuah video viral dinilai tidak sesuai fakta.

Dalam video klarifikasinya, Rosano menegaskan pernyataan awalnya mengenai dokumen beras 40 ton yang masuk Batam dan kaitannya dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak benar.

"Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Menteri Pertanian atas penyampaian saya yang tidak benar atau kurang tepat terkait bahwasannya tidak ada penyampaian Pak Menteri terkait barang impor," ujarnya dalam video itu, Kamis (27/11).

Rosano menyebut dokumen yang ia klaim sebagai surat resmi MBG di Tanjung Balai Karimun ternyata bukan dokumen pemerintah, melainkan potongan pemberitaan media.

"Yang kedua, terkait masalah surat-menyurat terkait kepentingan MBG di Tanjung Balai Karimun itu suratnya memang tidak ada dan kemarin yang saya lihat, mohon maaf, surat tersebut adalah potongan kliping dari media," katanya.

Ia juga mengoreksi ucapannya mengenai kelengkapan dokumen kapal dan dokumen pengeluaran barang dari Batam. Menurutnya, klaim dokumen tersebut lengkap tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Kemarin ada beberapa dokumen yang tidak lengkap dan saya sampaikan bahwa dokumen itu lengkap padahal itu sebenarnya tidak lengkap," ucap Rosano.

Dalam klarifikasi itu, ia menegaskan ulang bahwa pernyataan dalam video pertamanya tidak didukung dokumen sah.

"Ini klarifikasi saya bahwa apa yang video semalam saya sampaikan itu memang tidak benar dan ada beberapa yang tidak dilengkapi oleh dokumen yang ada," katanya.

Rosano lalu meminta maaf kepada Amran dan seluruh aparat yang bertugas melakukan pengawasan.

"Saya Akhmad Rosano, Ketua Umum Perkumpulan Kekerabatan Sulawesi Selatan menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mengawasi jalannya program Presiden Asta Cita ini," tutupnya.

Sebelumnya, Rosano mengklaim 40 ton beras sitaan dan sejumlah barang lain yang diamankan di Pelabuhan Rakyat Tanjung Sengkuang, Batam, merupakan barang legal dan diperuntukkan bagi program MBG di Kabupaten Karimun.

Bea dan Cukai (BC) Batam membantah klaim tersebut karena tidak ditemukan dokumen yang menunjukkan kaitan dengan program MBG.

"BC Batam menegaskan bahwa barang yang ditindak bukan merupakan komoditas program Makan Bergizi Gratis (MBG)," demikian pernyataan BC Batam dalam siaran persnya.

Di sisi lain, Amran sebelumnya telah menjelaskan kebijakan pemerintah mengenai larangan masuknya beras impor di tengah peningkatan produksi dalam negeri.

"Bapak Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa tidak boleh ada beras masuk dari negara lain karena stok kita banyak. Ini kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan," ujar Amran.

Kasus ini muncul setelah Amran menyegel 40,4 ton beras ilegal di Batam pada Senin malam (24/11). Bersama beras, aparat juga mengamankan gula, minyak goreng, tepung, susu, parfum, mie impor, dan produk frozen food.

Pemerintah menilai masuknya beras ilegal berpotensi mengganggu semangat produksi 115 juta petani di Indonesia.