Bisnis.com, JAKARTA — Aturan perlindungan khusus untuk investor yang membeli dua surat utang khusus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memicu polemik. Berbagai kalangan menduga perlindungan hukum kepada pembeli Patriot dan Merah Putih Bond nantinya menjadi modus baru 'pengampunan' untuk dana pengemplang pajak hingga tindak kriminal.

Perlindungan dimaksud tertuang pada Undang-Undang (UU) No.4/2026 tentang Perubahan Atas UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Pasal 50 A yang merupakan pasal tambahan di revisi Omnibus Law Sektor Keuangan ini mencakup mekanisme penerbitan obligasi Danantara, sekaligus siapa saja yang bisa membelinya dan deretan perlindungan yang diberikan.