Bisnis.com, JAKARTA — Ketentuan dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menerbitkan instrumen khusus seperti Patriot Bond dan Merah Putih Bond menuai sorotan dari kalangan akademisi dan ekonom.

Pasalnya, beleid tersebut juga memuat ketentuan yang memberikan perlindungan hukum berupa kekebalan dari tuntutan pidana umum, pidana khusus, termasuk perpajakan, serta gugatan perdata bagi investor pembeli surat utang tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Asesor Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan tersebut pada dasarnya memiliki tujuan positif, yakni untuk menarik lebih banyak investasi masuk ke Indonesia.

Namun, implementasinya dinilai tidak akan mudah lantaran berpotensi berbenturan dengan standar tata kelola keuangan internasional.

"Kalau saya melihat ini memang niatnya baik, bagaimana investasi bisa masuk ke Indonesia melalui Patriot Bond. Tetapi implementasinya tantangannya berat karena kita dihadapkan pada ketentuan dan regulasi internasional terkait tata kelola keuangan," ujar Trubus kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, dunia internasional saat ini semakin menuntut penerapan prinsip good governance, clean government, serta transparansi dalam pengelolaan investasi dan sistem keuangan.

Karena itu, pemberian imunitas hukum kepada investor justru berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap iklim investasi Indonesia.

"Nanti bisa dipandang Indonesia tidak mendukung prinsip tata kelola keuangan yang bersih secara internasional. Ini bisa kontraproduktif karena investor justru enggan masuk ke Indonesia," katanya.

Trubus menilai, dalam jangka panjang kebijakan tersebut justru dapat mengurangi daya tarik investasi Indonesia apabila tidak diimplementasikan secara hati-hati.

Dia menyarankan agar penerapan Patriot Bond dilakukan secara bertahap melalui skema pilot project, misalnya hanya diterapkan terlebih dahulu di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menurutnya, pendekatan tersebut penting untuk mengukur respons investor sebelum kebijakan diterapkan secara luas.

"Lebih baik ada semacam pilot project dulu, misalnya di KEK. Jadi bisa dilihat dulu bagaimana perilaku investor dalam merespons Patriot Bond ini," ujarnya.

Selain itu, Trubus mengingatkan bahwa daya tarik utama investasi di Indonesia selama ini masih bertumpu pada sumber daya alam. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan iklim investasi domestik tetap kondusif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor industri.

"Ini menjadi pedang bermata dua. Kalau iklim investasi tidak kondusif, kebijakan Patriot Bond justru menjadi kurang menarik bagi investor," katanya.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai ketentuan mengenai imunitas bagi pembeli obligasi Danantara perlu ditinjau ulang karena berisiko mengurangi minat investor global yang menerapkan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG).

"Sepertinya harus direvisi lagi UU P2SK soal imunitas pembeli bond Danantara. Perusahaan yang punya standar ESG nanti malah kurang tertarik bekerja sama dengan Danantara, terutama untuk joint venture proyek, sehingga mempersulit Danantara mendapatkan investasi langsung," ujar Bhima.

Bhima menilai Danantara sebaiknya lebih fokus memperkuat tata kelola lembaga sesuai dengan Santiago Principles, yakni standar tata kelola yang berlaku bagi sovereign wealth fund di dunia.

Menurutnya, penguatan tata kelola akan membuat Danantara lebih kompetitif dalam memperebutkan likuiditas global, khususnya dari negara-negara maju.

"Kalau Danantara mencari pembiayaan dengan pendekatan race to the bottom, maka investasi yang masuk tidak berkualitas," katanya.

Dia juga menyoroti potensi kontradiksi antara revisi UU P2SK dengan komitmen Indonesia dalam mencegah kejahatan keuangan lintas negara.

Sebelumnya, Indonesia telah menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) yang mendorong penerapan standar internasional dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

"Indonesia sebelumnya mengikuti standar FATF. Jadi revisi UU P2SK ini kontradiktif dengan komitmen pencegahan kejahatan keuangan lintas negara," tandas Bhima.
Sebelumnya diberitakan, revisi UU P2SK (UU No. 4 Tahun 2026) memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menerbitkan surat utang khusus seperti Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Beleid terbaru ini memberikan perlindungan hukum berupa kekebalan dari tuntutan pidana umum, pidana khusus (termasuk perpajakan), dan gugatan perdata bagi investor pembelinya

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah ekonom menilai ketentuan dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menerbitkan Patriot Bond dan Merah Putih Bond perlu dikaji ulang.

Pasalnya, beleid tersebut memberikan perlindungan hukum berupa kekebalan dari tuntutan pidana umum, pidana khusus, termasuk perpajakan, serta gugatan perdata bagi investor pembelinya.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menilai, meskipun instrumen tersebut berpotensi menambah sumber pembiayaan dan likuiditas bagi perekonomian, terdapat risiko besar dari sisi tata kelola.

Menurutnya, ketentuan dalam Pasal 50A UU P2SK memuat pelonggaran yang terlalu luas sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip beneficial ownership serta upaya pencegahan pencucian uang (anti-money laundering).

"Kalau kita lihat pasal per pasal, saya lebih khawatir terhadap risiko tata kelola. Ada pengecualian atau pelonggaran yang sangat berlebihan sehingga berisiko berlawanan dengan prinsip beneficial ownership dan anti-money laundering," ujar Media kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Dia khawatir Indonesia justru berpotensi dipersepsikan sebagai safe haven bagi dana-dana bermasalah apabila ketentuan tersebut diterapkan tanpa pengawasan yang ketat.

Media menilai, di tengah meningkatnya perhatian investor global terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance atau ESG), kebijakan tersebut dapat memunculkan persepsi negatif terhadap komitmen Indonesia dalam menjaga integritas sistem keuangan.

"Investor asing sangat memperhatikan aspek ESG dan kepatuhan terhadap standar internasional. Kalau instrumen ini justru membuka ruang bagi pencucian uang, penghindaran sanksi, atau penyembunyian aset hasil korupsi, tentu ini berbahaya," katanya.

Selain berpotensi memunculkan praktik pencucian uang, Media menilai kebijakan tersebut juga dapat menimbulkan moral hazard dalam tata kelola keuangan negara.

"Dari prinsip keadilan keuangan, ini jelas moral hazard. Seakan-akan negara menjamin kejahatan keuangan melalui instrumen hukum," ujarnya.

Senada, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan dampak Patriot Bond terhadap iklim investasi nasional akan sangat bergantung pada desain dan implementasinya.

Dari sisi positif, Yusuf menilai instrumen tersebut berpotensi memperluas sumber pembiayaan pembangunan, mengurangi ketergantungan terhadap APBN dan utang konvensional, serta memperdalam pasar keuangan domestik.

Namun demikian, manfaat tersebut, kata dia, harus dibarengi dengan tata kelola yang kuat karena pasar keuangan pada dasarnya dibangun di atas kepercayaan, transparansi, dan kepastian hukum.

"Ketika muncul ketentuan yang membatasi penggunaan data transaksi untuk kepentingan penegakan hukum atau perpajakan, wajar apabila timbul pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip transparansi keuangan modern," kata Yusuf.

Dia menegaskan bahwa kekhawatiran utama bukan terletak pada instrumen obligasinya, melainkan pada potensi munculnya persepsi adanya perlakuan khusus yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan.

Menurut Yusuf, apabila persepsi tersebut berkembang, Indonesia berisiko menghadapi pertanyaan dari investor global mengenai komitmennya terhadap tata kelola yang baik, pencegahan pencucian uang, dan integritas sistem keuangan.

"Investor yang berkualitas umumnya tidak hanya mencari insentif, tetapi juga kepastian bahwa suatu negara memiliki sistem hukum dan pengawasan yang kuat," ujarnya.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh ketentuan terkait pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pelaporan transaksi keuangan tetap berlaku tanpa pengecualian.

Selain itu, Yusuf menilai diperlukan mekanisme pelaporan dan audit yang transparan, keterbukaan penggunaan dana hasil penerbitan obligasi, serta pengawasan yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Direktorat Jenderal Pajak.

"Semakin jelas tata kelola dan akuntabilitasnya, semakin besar pula kepercayaan investor terhadap instrumen tersebut," katanya.

Sementara itu, Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai ketentuan mengenai imunitas hukum bagi investor Patriot Bond berpotensi memperburuk tata kelola investasi di Indonesia.

"Ini akan memperburuk tata kelola karena ada special treatment di mata hukum untuk investor Patriot Bond. Padahal penegakan hukum seharusnya dilakukan setara, baik kepada investor maupun non-investor Patriot Bond," ujar Riefky.

Menurut dia, ketentuan mengenai perlakuan khusus tersebut sebaiknya dihapus agar prinsip kesetaraan di hadapan hukum tetap terjaga.

"Saya rasa perlu dihilangkan special treatment terkait penegakan hukum," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Aturan perlindungan khusus untuk investor yang membeli dua surat utang khusus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memicu polemik. Berbagai kalangan menduga perlindungan hukum kepada pembeli Patriot dan Merah Putih Bond nantinya menjadi modus baru 'pengampunan' untuk dana pengemplang pajak hingga tindak kriminal.

Perlindungan dimaksud tertuang pada Undang-Undang (UU) No.4/2026 tentang Perubahan Atas UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Pasal 50 A yang merupakan pasal tambahan di revisi Omnibus Law Sektor Keuangan ini mencakup mekanisme penerbitan obligasi Danantara, sekaligus siapa saja yang bisa membelinya dan deretan perlindungan yang diberikan.