Bisnis.com, MATARAM – Ribuan sapi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai dikirim ke luar daerah jelang Iduladha 2026.

Sapi tersebut mayoritas berasal Kabupaten Bima dan Sumbawa, dikirim untuk memenuhi permintaan sapi di Pulau Jawa khususnya DKI Jakarta dan sekitarnya. Setiap tahun NTB mengirim sekitar 20.000 sapi, yang dikirim melalui Pelabuhan Gili Mas, Lembar, Kabupaten Lombok Barat.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik menjelaskan untuk memastikan kelancaran distribusi, Pemprov NTB telah melakukan berbagai langkah strategis, antara lain membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Lalu Lintas Hewan Kurban 2026 melalui Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-127 Tahun 2026, yang melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, instansi vertikal, hingga asosiasi peternak.

Kemudian mengatur penerbitan rekomendasi, izin, dan sertifikat veteriner secara terjadwal guna menghindari pengiriman bersamaan, menetapkan pembatasan jumlah pengiriman maksimal 20 truk/tronton per kabupaten/kota per hari, disesuaikan dengan jadwal kapal.

"Kami juga melakukan edukasi kepada peternak dan pelaku usaha agar menyesuaikan waktu pengiriman dengan ketersediaan kapal dan memastikan pelayanan lapangan, termasuk kesehatan hewan oleh dokter hewan serta penyediaan air minum melalui dukungan BPBD dan Karantina," jelas Aka, Kamis (16/4/2026).

Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga telah berupaya menambah kapasitas angkutan laut dengan bersurat kepada Kementerian Perhubungan RI untuk penambahan armada kapal melalui Pelabuhan Lembar/Gili Mas serta optimalisasi jalur tol laut melalui Pelabuhan Bima.

“Upaya tersebut terus kami dorong, meskipun hingga saat ini penambahan armada belum sepenuhnya optimal. Namun demikian, pengaturan di daerah tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.

Aka menegaskan bahwa secara keseluruhan, distribusi ternak tahun ini berlangsung aman dan terkendali, serta tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap peternak. Menurutnya, tantangan utama selama ini bukan pada tata kelola di daerah, melainkan keterbatasan moda transportasi laut, khususnya kapal pengangkut truk dan tronton.

“Isu penumpukan di pelabuhan sebenarnya merupakan persoalan yang hampir terjadi setiap tahun. Namun pada 2026 ini, pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipatif sejak awal untuk meminimalkan hal tersebut,” ujarnya.