Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmen Indonesia untuk menekan emisi gas rumah kaca melalui target iklim yang telah ditetapkan dalam dokumen nasional maupun komitmen internasional.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup Laksmi Widyajayanti mengatakan Indonesia terus menjalankan komitmen yang telah disampaikan dalam Persetujuan Paris (Paris Agreement) untuk membatasi kenaikan suhu global.

"Indonesia secara nyata menegaskan komitmennya terkait dengan perubahan iklim terhadap Paris Agreement untuk menjaga kenaikan suhu global kita tetap berada sedekat mungkin pada batas 1,2 derajat Celsius," ujar Laksmi dalam keterangan pers di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, komitmen tersebut tercermin dalam target Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC) 2030. Pemerintah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% dengan upaya domestik dan hingga 42,20% melalui dukungan internasional.

Selain itu, pemerintah juga menjalankan strategi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim yang tertuang dalam dokumen Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050).

Laksmi mengatakan isu perubahan iklim menjadi salah satu fokus peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Secara global, peringatan tahun ini mengusung tema Inspired by Nature for Climate, for Our Future yang didukung kampanye Now for Climate.

Menurut dia, tema tersebut menitikberatkan pada penguatan solusi berbasis alam (nature-based solutions/NBS), peningkatan partisipasi publik, dan pemanfaatan teknologi hijau untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

"Tema ini diarahkan untuk memperkuat aksi iklim berbasis alam atau nature based solutions, memperluas partisipasi publik secara inklusif serta menampilkan inovasi teknologi hijau guna memitigasi dampak buruk perubahan iklim yang kian nyata," katanya.

Sejalan dengan tema global tersebut, Indonesia menetapkan tema Hari Lingkungan Hidup Nasional 2026 yakni "Saatnya Kita Bekerja untuk Iklim".

Laksmi mengatakan tema tersebut ditujukan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam aksi lingkungan dan iklim.

"Indonesia merespon secara progresif dan menetapkan Hari Lingkungan Hidup Nasional Tahun 2026 dengan tema Saatnya Kita Bekerja untuk Iklim. Tema nasional ini memang dirancang sebagai instrumen penggerak untuk mentransformasikan paradigma masyarakat dalam pengelolaan lingkungan," tandasnya.

PT PLN (Persero) bersinergi dengan United Nations Office for Project Services (UNOPS) melalui penyerahan dokumen partnership agreement di sela kegiatan PLN Sustainability Day 2026 bertajuk "Empowering Climate Resilience" di Jakarta, Selasa (28/4).

Perjanjian kemitraan tentang kajian dan dukungan kegiatan transisi energi ini akan mendorong berbagai inisiatif, termasuk kajian terkait strategi transisi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), pengembangan smart grid dan Energy Storage System (ESS), serta studi yang mendukung pengembangan energi terbarukan.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan, kerja sama ini mencerminkan komitmen berkelanjutan PLN dalam memperkuat kemitraan global guna menghadirkan solusi nyata menghadapi perubahan iklim.

Menurutnya, kolaborasi strategis dan dukungan antarpihak dalam transisi energi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional dan membangun ketahanan ekonomi yang berkelanjutan.

"PLN terus memperkuat kemitraan global untuk menghadirkan solusi nyata dan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan iklim, termasuk melalui kolaborasi dengan UNOPS. Kemitraan ini mencerminkan aliansi visioner untuk mempercepat transisi energi Indonesia melalui inisiatif konkret yang berdampak tinggi," tutur Darmawan.

Ia menambahkan, dukungan global adalah elemen vital bagi Indonesia dalam menjalankan transisi energi. Darmawan menyatakan, krisis iklim merupakan tantangan lintas batas yang dampaknya dirasakan oleh seluruh dunia.

"Perubahan iklim adalah tantangan global yang tidak mengenal batas negara. Emisi gas rumah kaca di satu wilayah di bumi akan berdampak pada wilayah lainnya. Karena itu, transisi energi menjadi perjuangan bersama untuk menjaga masa depan peradaban manusia," kata Darmawan.

Senada, Deputy Director of the Southeast Asia Energy Transition Partnership (ETP) UNOPS, John Cotton menilai bahwa kolaborasi ini penting untuk menyelaraskan transformasi sektor energi Indonesia melalui dukungan internasional.

Ia berharap agar keterlibatan ini mampu mempercepat implementasi berbagai program prioritas melalui pendekatan berbasis kajian, inovasi teknologi, serta penguatan kapasitas korporasi.

"Perjanjian ini mencerminkan komitmen berkelanjutan ETP dalam mendukung agenda transisi energi Indonesia yang ambisius. PLN merupakan penggerak utama dalam transformasi ini. Melalui kemitraan ini kami bertujuan untuk memberikan dukungan strategis, teknis, dan praktis yang memungkinkan percepatan pengembangan energi bersih serta kesiapan jaringan listrik. Bersama-sama, kami berharap dapat menciptakan dampak jangka panjang bagi perekonomian, masyarakat, dan lingkungan Indonesia," ucap John.

Sementara itu, Head of the United Nations Resident Coordinator's Office, Matthew David Johnson-Idan, menyampaikan apresiasi atas langkah progresif PLN dalam menerjemahkan komitmen Indonesia pada Paris Agreement, baik melalui Nationally Determined Contribution (NDC) 2030 maupun target Net Zero Emissions (NZE) 2060.

Menurutnya, transisi ke EBT bukan hanya soal menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang, tetapi juga strategi utama dalam menjaga ketahanan energi dan daya saing ekonomi nasional.

"Dalam peta jalan transisi energi nasional, peran PLN sangat krusial. PLN bukan sekadar penyedia listrik, melainkan institusi garda terdepan yang menerjemahkan ambisi iklim Indonesia menjadi aksi nyata melalui ekspansi energi terbarukan, modernisasi jaringan (smart grid), dan penguatan efisiensi energi secara masif," ujar Matthew.

Matthew menambahkan, transformasi sistem energi dunia saat ini adalah sebuah keniscayaan. Ia menegaskan bahwa United Nations siap mendukung PLN melalui berbagai kolaborasi strategis dan skema pembiayaan inovatif untuk mempercepat investasi transisi energi yang berdampak luas.

"Dalam konteks ini, United Nations siap mendukung PLN dalam memobilisasi pasar modal, termasuk melalui instrumen seperti penerbitan obligasi korporasi, pembiayaan campuran (blended finance), dan mekanisme berbagi risiko yang dapat mendorong investasi swasta jangka panjang sekaligus menjaga nilai publik," kata Matthew.

PLN Sustainability Day 2026 merupakan wadah yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri untuk menyatukan visi dalam mempercepat dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan nasional. Pada tahun kelima ini, PLN menegaskan bahwa sinergi internasional menjadi fondasi penting dalam menjalankan transisi energi nasional.

Kolaborasi PLN dengan berbagai mitra global diyakini akan memperkuat langkah perseroan dalam memperluas pemanfaatan energi bersih, serta membangun sistem ketenagalistrikan yang lebih tangguh, inklusif, berdaya saing global, dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) mengantongi fasilitas pinjaman sindikasi berbasis keberlanjutan atau Sustainability-Linked Loan (SLL) senilai US$750 juta atau sekitar Rp12,94 triliun (kurs Rp17.625 per dolar AS), dengan opsi greenshoe tambahan sebesar US$250 juta.

Fasilitas ini merupakan yang pertama bagi Vale Indonesia di pasar pinjaman sindikasi. Pinjaman didukung oleh 14 bank internasional dan mengalami kelebihan permintaan hingga 1,7 kali atau oversubscribed.

Dana tersebut akan dialokasikan untuk pengembangan tiga proyek strategis. Pada 2026, sekitar 50% dana disalurkan ke proyek Indonesia Growth Project (IGO) Pomalaa, 30% ke IGP Morowali, dan 20% sisanya untuk pengembangan IGP Sorowako Limonite. Pada 2027, pendanaan bakal difokuskan pada kelanjutan proyek-proyek tersebut serta pemenuhan hak partisipasi dalam proyek joint venture.

Fasilitas SLL ini disusun mengacu pada Sustainability-Linked Financing Framework dengan dua indikator kinerja utama (KPI), yakni penurunan intensitas emisi karbon dan peningkatan penggunaan energi terbarukan. Kedua KPI tersebut mendapat penilaian "strong" dari second party opinion independen, yang menilai keselarasannya dengan target Paris Agreement jalur 1,5 derajat Celsius serta kontribusinya terhadap target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

Presiden Direktur dan CEO Vale Indonesia Bernardus Irmanto mengatakan fasilitas ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam pengambilan keputusan strategis.

"Fasilitas ini menandai langkah penting dalam perjalanan kami untuk menyelaraskan strategi pembiayaan dengan agenda dekarbonisasi dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan nikel berkualitas tinggi dengan jejak karbon yang lebih rendah, sekaligus mendukung pengembangan industri hilirisasi nasional dan transisi energi global," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (23/4/2026).

INCO juga akan menyalurkan manfaat finansial dari penyesuaian margin berbasis kinerja keberlanjutan ke dalam program pengembangan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Direktur Wholesale Banking UOB Indonesia Harapman Kasan mengatakan pembiayaan berbasis keberlanjutan makin relevan dalam mendukung transformasi sektor industri.

"Transaksi ini mencerminkan pendekatan kami dalam mendukung nasabah melalui struktur pembiayaan yang selaras dengan target keberlanjutan yang terukur, sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam agenda transisi energi global," ujarnya.

Seiring dengan percepatan elektrifikasi dan pengembangan energi terbarukan secara global, permintaan terhadap nikel sebagai komponen utama baterai kendaraan listrik (EV) dan penyimpanan energi terus meningkat. Berdasarkan proyeksi International Energy Agency (IEA), kapasitas penyimpanan baterai global diperkirakan perlu meningkat hingga 14 kali lipat, sementara permintaan baterai EV diproyeksikan meningkat 7 kali lipat hingga tahun 2030.

Dalam konteks tersebut, manajemen menilai Vale Indonesia berada pada posisi strategis sebagai produsen nikel dengan intensitas karbon yang relatif lebih rendah, didukung oleh penggunaan energi terbarukan dari tiga pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang terintegrasi dalam operasionalnya. Perusahaan juga tengah meningkatkan kapasitas dan keandalan infrastruktur PLTA untuk mendukung proses elektrifikasi operasional secara bertahap.

Presiden Direktur PT Bank Mizuho Indonesia Ken Matsuo menambahkan tingginya minat dari bank peserta serta oversubscription mencerminkan kepercayaan kuat terhadap model bisnis Vale Indonesia.

"Energi merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dan kami bangga dapat mendukung fasilitas pinjaman sindikasi perdana PT Vale. Di tengah volatilitas pasar, tingginya minat dari para bank peserta serta oversubscription menunjukkan kuatnya kepercayaan terhadap model bisnis PT Vale. Kami melihat integrasi ESG dalam struktur pembiayaan seperti ini sebagai langkah penting dalam mendukung transisi energi secara berkelanjutan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya dekarbonisasi di sektor industri makin menuntut peran strategis manajer energi dalam menentukan langkah penurunan emisi.

Energy Manager Adis Dimension Footwear Anies Septiana mengatakan peran tersebut sebelumnya lebih berfokus pada aspek teknis, seperti penghitungan biaya energi, pengelolaan penggunaan energi, efisiensi, hingga audit energi.

“Tetapi dalam beberapa tahun terakhir [sejak] Paris Agreement, bahwa semua orang concern terhadap pemanasan global sehingga peran manajer energi meningkat, bukan hanya secara teknis, tetapi juga secara strategis. Kita lihat bagaimana seorang manajer energi bisa memberikan saran-saran strategis kepada manajemen karena sehari-hari tim energi inilah yang berhadapan dengan situasi harga energi, ketersediaan sumber energi dan sebagainya,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Forum bertajuk Peran Perempuan dalam Upaya Dekarbonisasi Industri, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, audit energi menjadi langkah fundamental dalam mendukung program dekarbonisasi. Melalui audit, perusahaan dapat mengidentifikasi posisi efisiensi energi serta tingkat emisi yang dihasilkan.

“Kalau kami tidak melakukan audit energi, kami tidak tahu kami sekarang posisinya ada di mana, apakah memang sistem kami sudah efisien, apakah memang secara penggunaan energinya, emisinya itu memang sudah di bawah rata-rata, di atas rata-rata, atau rata-rata gitu. Dari audit energilah hal-hal itu diketahui,” tambahnya.

Dia menambahkan, dari sisi penggunaan energi, Adis Dimension Footwear yang memproduksi alas kaki tidak menggunakan energi berporsi besar seperti industri lainnya. Akan tetapi pihaknya tidak mengabaikan pentingnya penggunaan energi yang berkelanjutan. Dengan kesadaran internal itu, pihaknya berupaya melakukan berbagai efisiensi.

Dalam perjalanan, ucapnya, ada perubahan paradigma dari para perusahaan mitra yang membeli produk-produk Adis Dimension Footwear. Semula para buyer tidak memedulikan apakah sebuah produsen alas kaki melakukan dekarbonisasi. Namun aspek efisiensi energi dan jejak emisi kini menjadi salah satu aspek utama yang menjadi pertimbangan pembelian oleh para mitra buyer.

“Hampir semua itu lebih mempunyai preferensi untuk bekerja sama dengan produsen yang memang memproduksi barangnya itu secara lebih ramah lingkungan,” katanya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk Working Group on Climate Financing sebagai langkah konkret mengarahkan pembiayaan perbankan ke agenda pembangunan berkelanjutan dan target net zero emission 2060.

Kelompok kerja ini dibentuk untuk memperkuat kolaborasi antara regulator, industri jasa keuangan, dan pemerintah dalam mendorong transisi ekonomi rendah karbon.

Pjs Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan inisiatif tersebut merupakan bagian dari komitmen OJK menyelaraskan sistem keuangan nasional dengan kebijakan iklim dan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Indonesia, kata dia, telah berkomitmen mencapai net zero emission paling lambat 2060 atau bahkan lebih cepat, sejalan dengan Kesepakatan Paris (Paris Agreement).

"Sustainable finance merupakan bagian integral dari transformasi ekonomi nasional dan penguatan ketahanan sistem keuangan," ujar Friderica dalam acara The 2nd Indonesia Climate Banking Forum, Kamis (26/2).

Menurut Friderica, OJK telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mendukung agenda tersebut, termasuk POJK 51/2017 tentang kewajiban laporan keberlanjutan dan POJK 17/2023 mengenai integrasi risiko iklim dalam tata kelola serta manajemen risiko bank.

Selain itu, OJK juga meluncurkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan 3.0 dan mendorong pengembangan Bursa Karbon Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menambahkan pembentukan Working Group on Climate Financing menjadi salah satu program strategis untuk memastikan industri perbankan konsisten mendukung pembiayaan hijau.

Kelompok kerja tersebut akan menjadi forum koordinasi untuk mengarahkan pembiayaan ke sektor-sektor yang masuk dalam kategori sustainable finance.

"Ini adalah salah satu kelompok kerja yang nanti akan sangat bermanfaat buat kita, bagaimana Otoritas bekerja sama dengan industri dan pemerintah untuk mengarahkan pembiayaan kita ke masyarakat yang terkait dengan sustainable finance," kata Dian.

Ia menjelaskan, implementasi taksonomi keuangan berkelanjutan akan diperkuat secara operasional di sistem perbankan. OJK juga akan mendorong diskusi intensif dengan industri untuk memastikan kebijakan pembiayaan hijau berjalan efektif.

Selain pembentukan working group, OJK juga memperkenalkan Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA) untuk mengukur eksposur bank terhadap risiko perubahan iklim.

Namun, fokus utama saat ini adalah memastikan arah pembiayaan perbankan selaras dengan agenda transisi nasional.

Dian menegaskan kebijakan sustainable finance kini tidak lagi terpisah dari kerangka prudensial. Integrasi risiko iklim telah masuk dalam aspek governance, manajemen risiko, hingga strategi bisnis bank.

"Bahwa memang secara umum bisa dikatakan bahwa perbankan kita itu telah siap menghadapi berbagai kemungkinan resiko. Kalaupun dalam worst case scenario itu, di dalam konteks pembiayaan ke depan itu kita tidak akan mengalami kerugian yang signifikan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Analisis data suhu yang dirilis tiga lembaga independen resmi menempatkan 2025 sebagai tahun terpanas ketiga dalam sejarah pencatatan. Posisi tersebut menempatkan 2025 tepat di belakang 2023 dan 2024.

Layanan Perubahan Iklim Copernicus Uni Eropa, Met Office Inggris, dan Berkeley Earth mencatat suhu global 2025 masing-masing lebih panas 1,47 derajat Celsius, 1,41 derajat Celsius, dan 1,44 derajat Celsius dibandingkan dengan rata-rata periode praindustri 1850–1900.

Mengutip Bloomberg, temuan ini dinilai luar biasa oleh para ilmuwan karena sepanjang 2025 terjadi fase pendinginan Samudra Pasifik ekuatorial atau La Niña, yang umumnya menekan suhu global. Namun, pemanasan akibat gas rumah kaca mampu mengimbangi efek pendinginan tersebut sehingga suhu global tetap berada pada level sangat tinggi.

"Hal ini menjadi bukti bahwa pemanasan akibat aktivitas manusia kini benar-benar mengalahkan variabilitas alami antartahun dalam sistem cuaca," ujar Daniel Swain, ilmuwan iklim dari divisi Agriculture and Natural Resources University of California.

Tingginya suhu pada 2025 sejalan dengan pandangan banyak ilmuwan mengenai percepatan laju pemanasan global dalam beberapa tahun terakhir.

“Lonjakan pemanasan yang diamati pada periode 2023–2025 bersifat ekstrem dan mengindikasikan adanya percepatan,” tulis peneliti Berkeley Earth, lembaga ilmiah nirlaba yang mengelola salah satu basis data suhu global.

Sejumlah faktor diduga berkontribusi terhadap percepatan tersebut, termasuk berkurangnya awan rendah yang bersifat reflektif serta penurunan polusi sulfur dari sektor pelayaran yang sebelumnya memiliki efek pendinginan.

Menurut Copernicus, rata-rata pemanasan tiga tahunan kini untuk pertama kalinya melampaui ambang 1,5 derajat Celsius. Suhu tersebut merupakan batas yang disepakati negara-negara dalam Perjanjian Paris 2015 untuk tidak dilanggar.

Lembaga tersebut memperkirakan dunia berpotensi sepenuhnya melampaui ambang 1,5 derajat Celsius pada pertengahan 2029, atau 13 tahun lebih cepat dari proyeksi saat perjanjian ditandatangani. Melampaui batas Paris sendiri tidak serta-merta menandai lonjakan dampak iklim, melainkan lebih merupakan target diplomatik.

Dalam data Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA), 2025 hanya sedikit lebih panas dibandingkan dengan 2023, sehingga kedua tahun tersebut tercatat imbang sebagai tahun terpanas kedua.

Sementara itu, Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional AS (NOAA) menemukan 2025 sedikit lebih sejuk dibandingkan 2023, tetapi mencatat suhu laut bagian atas yang kedalamannya hingga 700 meter sebagai yang terpanas sepanjang sejarah. Perbedaan tipis antardataset mencerminkan perbedaan metodologi di antara lembaga penelitian.

Setidaknya separuh daratan dunia pada 2025 mengalami jumlah hari stres panas di atas rata-rata, yakni kondisi yang terasa setara dengan suhu minimal 32 derajat Celsius. Di Greenland, suhu pada Mei di sejumlah wilayah meningkat lebih dari 12 derajat Celsius di atas rata-rata, dengan pencairan es pada 19 Mei berlangsung 12 kali lebih cepat dari kondisi normal.

Peningkatan panas ini memperburuk cuaca ekstrem. Lebih dari 400 orang tewas akibat kebakaran hutan di Los Angeles pada Januari, dengan kerugian asuransi mencapai US$40 miliar. World Weather Attribution (WWA) menyebut perubahan iklim membuat kondisi cuaca pemicu kebakaran tersebut 35% lebih mungkin terjadi.

Secara tahunan, fluktuasi suhu rata-rata dipengaruhi kondisi cuaca jangka pendek maupun perubahan iklim. Kehadiran El Niño yang menghangatkan atau La Niña yang mendinginkan di Samudra Pasifik ekuatorial biasanya menjadi faktor utama penentu peringkat suhu suatu tahun.

Dengan kondisi Pasifik pada 2025 yang cenderung netral atau sedikit condong ke La Niña, tahun tersebut tetap tergolong panas. Suhunya hanya sedikit lebih rendah dibandingkan 2023, yang ditandai kemunculan El Niño pada musim panas. Bahkan, 2025 tercatat lebih panas dibandingkan dengan seluruh tahun El Niño sebelum 2023.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia sebagai salah satu negara dengan kontribusi emisi terbesar di dunia, telah menetapkan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui Nationally Determined Contribution (NDC) dalam kerangka Perjanjian Paris (Paris Agreement, 2016), yakni penurunan emisi GRK sebesar 29 persen dengan usaha sendiri atau hingga 41 persen, dengan bantuan internasional pada tahun 2030.

Implementasi pajak karbon sendiri menjadi salah satu instrumen utama dalam mencapai target tersebut, karena berfungsi sebagai mekanisme harga atas eksternalitas karbon yang tidak tercermin dalam biaya produksi industri dan penggunaan energi fosil.

Sehingga pajak karbon bukan lagi wacana normatif, melainkan instrumen kebijakan yang secara hukum telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Hanya saja, hingga kini, persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada belum tuntasnya peta jalan kebijakan yang menjadi prasyarat implementasi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Perumusan dan Harmonisasi Regulasi Perpajakan 2020–2024 menemukan bahwa pemerintah masih mengalami berbagai kendala dalam menyusun peta jalan pajak karbon sebagai rujukan yang menjadi landasan penting bagi penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang tarif dan mekanisme pengenaan pajak karbon.

Temuan BPK ini memperjelas bahwa keterlambatan penerapan pajak karbon mencerminkan problem perencanaan dan koordinasi kebijakan lintas sektor.

Pajak karbon sejatinya telah dijadwalkan berlaku sejak April tahun 2022 silam, khususnya untuk sektor pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara. Namun, ketiadaan peta jalan yang final menyebabkan peraturan turunan tidak kunjung diterbitkan, dan kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar Indonesia bukan pada desain konsep pajak karbon, melainkan pada kemampuan negara menyelesaikan tahapan kebijakan secara utuh dan terintegrasi.

Kendala implementasi

Berbagai kendala dihadapi pemerintah dalam menyusun peta jalan pajak karbon sebagai rujukan yang menjadi landasan penting penyusunan regulasi tentang tarif dan mekanisme pengenaan pajak karbon.

Pertama, kondisi ekonomi global dan domestik yang belum sepenuhnya pulih, pascapandemi COVID-19, ditambah tingginya harga energi dan kebutuhan pangan di pasar internasional, membuat pemerintah berhati-hati dalam memaksakan penerapan pajak karbon karena berisiko menekan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Data Bank Dunia pada tahun 2024 mencatat bahwa tekanan inflasi global pada 2023 masih berada di level tinggi di hampir seluruh negara berkembang, memengaruhi kebijakan fiskal berbasis harga energi.

Kedua, potensi pajak karbon diperkirakan akan meningkatkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik, khususnya dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, yang kemudian harus ditanggung pemerintah melalui subsidi listrik yang menjadi sebuah risiko fiskal signifikan bagi APBN yang sudah menghadapi defisit dan tren belanja subsidi yang meningkat sejak 2022.

Ketiga, dokumen NDC Indonesia terbaru belum memasukkan carbon pricing sebagai strategi formal untuk mencapai target emisi, sehingga integrasi kebijakan iklim dengan instrumen fiskal masih belum optimal. Hal ini berdampak pada belum adanya target dan strategi sektoral yang jelas untuk penurunan emisi melalui harga karbon.

Keempat, sinkronisasi antara pajak karbon, pasar karbon, target NDC, dan kesiapan sektor industri maupun kelembagaan pemerintah masih lemah, sehingga peta jalan belum dapat dipastikan layak dilaksanakan, tanpa menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan.

Berbagai kajian akademik dan kebijakan juga menunjukkan bahwa meskipun Indonesia merupakan penghasil emisi sekitar 2 persen dari total global, penerapan pajak karbon dipandang sebagai instrumen penting untuk internalisasi biaya eksternal karbon dan mendukung transisi energi bersih.

Prinsip pajak karbon

Pajak karbon dirancang sebagai instrumen fiskal untuk menginternalisasi biaya eksternal dari emisi gas rumah kaca yang selama ini tidak tercermin dalam harga energi dan produk industri. Secara konseptual, pajak ini mengenakan tarif atas setiap ton setara karbon dioksida (CO2e) yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi, terutama pembakaran bahan bakar fosil dan proses industri berintensitas energi tinggi.

Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah menetapkan kerangka hukum pajak karbon, dengan tarif awal yang pernah diusulkan pada 2021 sekitar Rp30.000 per ton CO2e.

Sementara dari perspektif ekonomi lingkungan, pajak karbon berfungsi sebagai insentif berbasis harga untuk mendorong perubahan perilaku pelaku usaha. Menurut laporan Effective Carbon Rates 2023yang dirilis OECD menunjukkan bahwa negara dengan mekanisme harga karbon yang konsisten cenderung mengalami penurunan intensitas emisi lebih cepat dibanding negara yang hanya mengandalkan regulasi administratif.

Selain dampak fiskal dan lingkungan, pajak karbon juga dipandang sebagai katalis transformasi struktural sektor ekonomi. Kajian "Potensi Penerapan Kebijakan Carbon Tax pada Industri Konstruksi Indonesia (2025)" menegaskan bahwa kebijakan harga karbon dapat mendorong adopsi praktik green building, penggunaan material rendah emisi, dan inovasi desain konstruksi yang lebih efisien energi.

Sektor konstruksi, yang menyumbang porsi signifikan terhadap konsumsi energi dan emisi karbon nasional, memiliki peluang besar untuk menjadi motor awal transformasi rendah karbon apabila didukung oleh sinyal kebijakan yang konsisten dan berjangka panjang.

Implikasi ekonomi

Berbagai simulasi ekonomi menunjukkan bahwa dampak pajak karbon terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat moderat apabila dirancang dengan tepat. Kajian Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2023) memperkirakan bahwa penerapan pajak karbon dengan tarif rendah hingga menengah berpotensi menekan pertumbuhan PDB kurang dari 0,5 persen dalam jangka pendek, namun memberikan manfaat jangka panjang melalui peningkatan efisiensi energi dan penurunan biaya eksternal lingkungan.

Temuan ini sejalan dengan hasil studi Asian Development Bank (ADB, 2022) yang menyatakan bahwa kerugian jangka pendek akibat kebijakan harga karbon dapat dikompensasi oleh peningkatan produktivitas dan investasi hijau dalam jangka menengah.

Dari sisi penerimaan negara, potensi pajak karbon di Indonesia sebenarnya cukup signifikan dan riset Kemenkeu pada tahun 2024 memperkirakan bahwa dengan tarif awal sekitar Rp30.000 per ton CO2e dan cakupan terbatas pada sektor pembangkit listrik, potensi penerimaan pajak karbon dapat mencapai belasan triliun rupiah per tahun.

Namun, risiko distribusional tidak dapat diabaikan. Beberapa riset empiris di Indonesia menunjukkan bahwa pajak karbon berpotensi bersifat regresif jika tidak disertai mekanisme kompensasi.

Studi Siregar dan Wardhani (2024) menggunakan model computable general equilibrium menemukan bahwa rumah tangga kuintil terbawah mengalami penurunan kesejahteraan riil akibat kenaikan harga energi dan barang konsumsi berbasis energi. Oleh karena itu, peta jalan pajak karbon perlu secara eksplisit mengaitkan kebijakan ini dengan sistem perlindungan sosial, seperti bantuan tunai, subsidi energi terarah, atau penguatan jaminan sosial nasional.

Menata arah kebijakan

Membangun peta jalan pajak karbon yang berkelanjutan pada akhirnya adalah soal konsistensi kebijakan dan keberanian politik. Temuan BPK seharusnya tidak dipandang semata sebagai kritik administratif, tetapi sebagai peringatan dini bahwa kebijakan iklim memerlukan fondasi tata kelola yang lebih kokoh.

Penundaan yang berkepanjangan berisiko melemahkan kredibilitas komitmen iklim Indonesia di mata publik dan komunitas internasional, sekaligus menghilangkan peluang untuk memanfaatkan instrumen fiskal sebagai penggerak transisi energi.

Dalam konteks global yang semakin menuntut aksi nyata terhadap perubahan iklim, keterlambatan implementasi pajak karbon juga berpotensi menimbulkan biaya ekonomi tersembunyi. Uni Eropa, misalnya, mulai menerapkan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang akan mengenakan biaya tambahan terhadap produk impor dengan intensitas karbon tinggi.

Tanpa kebijakan harga karbon domestik yang kredibel, produk Indonesia berisiko menghadapi hambatan perdagangan dan penurunan daya saing di pasar internasional. World Bank (2023) memperkirakan bahwa negara berkembang yang tidak menginternalisasi biaya karbon akan menghadapi tekanan ekspor yang meningkat dalam dekade mendatang.

Dengan demikian, peta jalan pajak karbon perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang, bukan sekadar kebijakan fiskal jangka pendek. Integrasi dengan RPJMN, strategi energi nasional, dan target net zero emission menjadi prasyarat agar pajak karbon berfungsi sebagai instrumen transformasi struktural. Dalam kerangka ini, pajak karbon tidak hanya berbicara tentang tarif dan penerimaan, tetapi tentang arah pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

*) Dr M Lucky Akbar adalah ASN Kementerian Keuangan dan dosen praktisi kebijakan publik

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Belem, Brasil resmi berakhir pada Sabtu (22/11/2025) dengan kesepakatan yang tidak memuat komitmen baru terkait transisi dari bahan bakar fosil. Pertemuan yang dihadiri hampir 200 negara tersebut berlangsung selama dua pekan dan diwarnai lobi intensif dari industri energi fosil.

Hampir 200 negara yang berkumpul dalam konferensi iklim tahunan PBB itu akhirnya menyetujui sebuah paket kebijakan baru untuk memandu upaya transisi dari energi fosil yang memicu pemanasan global.

Namun, kesepakatan tersebut tetap menghindari penyebutan eksplisit minyak, gas, dan batu bara sebagai sumber utama krisis iklim, serta tidak merinci langkah konkret untuk menguranginya. Keputusan ini pun membuat sebagian negara kecewa.

Deklarasi sepanjang delapan halaman yang disepakati di COP30 diterima dengan enggan. Banyak negara menilai bahwa upaya yang tertuang masih jauh dari memadai, tetapi mereka tetap memilih menerimanya karena menilai hal tersebut lebih baik daripada tidak ada sama sekali kesepakatan yang dicapai.

“Dengan latar geopolitik global yang makin terpecah, COP30 hanya menghadirkan langkah kecil ke arah yang benar. Namun mengingat skala krisis iklim saat ini, paket kesepakatan COP30 gagal menjawab desakan,” kata Mohamed Adow, Direktur Power Shift Africa, dikutip Bloomberg.

Para pemimpin perundingan di Belem sebelumnya mendesak negara-negara untuk menerima teks final meskipun tidak memuat seluruh aspirasi mereka. Menurut mereka, menunjukkan persatuan global dalam menghadapi krisis iklim menjadi hal penting ketika kerja sama multilateral makin rapuh.

“Kesepakatan ini jauh dari sempurna dan masih di bawah apa yang dibutuhkan oleh sains. Namun pada saat multilateralisme diuji, penting bahwa negara-negara tetap bergerak maju bersama,” ujar Mary Robinson, mantan Presiden Irlandia.

Kesepakatan COP30 ini merespons jurang besar antara apa yang dibutuhkan untuk menahan pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celsius (°C) dan apa yang saat ini dijalankan negara-negara.

Berdasarkan keputusan yang diadopsi Sabtu, Presidensi COP akan menjalankan inisiatif sukarela baru untuk “mempercepat implementasi” aksi mitigasi yang selaras dengan batas 1,5°C, sebagaimana mandat Perjanjian Paris 2015. Selain itu, “Belem Mission to 1.5” diluncurkan untuk mendorong pelaksanaan janji penurunan emisi di tingkat nasional.

Sekitar 80 negara bersama Uni Eropa sebelumnya mendesak penyusunan peta jalan transisi energi yang lebih eksplisit untuk menjauh dari minyak, gas, dan batu bara. Dorongan itu menghadapi resistensi keras dari negara-negara produsen migas utama, termasuk sejumlah negara Timur Tengah dan Rusia.

Pendukung kesepakatan final menyatakan bahwa dokumen tersebut tetap membuka peluang penetapan pedoman lebih lanjut untuk memenuhi komitmen transisi yang diadopsi dua tahun lalu pada COP28 di Dubai.

Namun, Keputusan Global Mutirão, yang terinspirasi dari istilah Brasil yang bermakna gotong-royong, tidak memberikan pengulangan eksplisit tentang komitmen transisi energi, hal yang menurut sebagian delegasi penting untuk memberikan sinyal kuat bagi dunia usaha dan investor.

“Diam terhadap isu bahan bakar fosil tidaklah cukup,” kata Harjeet Singh, Direktur Satat Sampada Climate Foundation.

Presiden COP30 André Corrêa do Lago menyatakan bahwa pihaknya akan meluncurkan dua inisiatif peta jalan terpisah: satu untuk transisi berkeadilan dari bahan bakar fosil, dan satu lagi untuk penanganan deforestasi. Inisiatif tersebut akan berlangsung sepanjang masa presidensinya tahun depan.

“Semua peta jalan itu akan berbasis sains dan bersifat inklusif,” ujar Corrêa do Lago. Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan dalam sidang pleno penutupan.

Deklarasi COP30 sendiri tidak memasukkan rujukan substantif terhadap upaya penghentian deforestasi, padahal isu ini menjadi prioritas Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Satu-satunya penyebutan muncul dalam bagian pembuka yang mengakui pentingnya “penguatan upaya menghentikan dan membalikkan deforestasi dan degradasi hutan pada 2030”.

Sejumlah negara menyatakan keberatan pada Sabtu dan menuding pandangan mereka diabaikan selama perundingan. Delegasi Panama menyebut pihaknya “sangat kecewa”. Mereka menilai teks final berpura-pura mengevaluasi kerja adaptasi tanpa menyediakan dukungan pendanaan yang layak.

Kolombia mengajukan keberatan terhadap bagian mitigasi karena tidak menyebut bahan bakar fosil sebagai pemicu utama pemanasan global. Perwakilannya menegaskan Kolombia tidak memiliki pilihan selain menolak teks tersebut kecuali ditambahkan klausul yang memastikan pembahasan “industri dan jalur implementasi transisi dari bahan bakar fosil” dalam dialog pada 2026.

“Tidak ada mitigasi tanpa pembahasan transisi dari bahan bakar fosil. Hari ini, kita bahkan tidak diizinkan membicarakannya,” kata perwakilan Kolombia.

Keberatan tersebut akhirnya diselesaikan melalui kesepakatan penyelenggaraan pembahasan lanjutan pada pertemuan mendatang.

Presiden AS Donald Trump yang menyebut perubahan iklim sebagai “penipuan” dan menarik Amerika dari Perjanjian Paris tidak menghadiri COP30. Ketidakhadiran AS pun memberi ruang bagi negara-negara lain untuk memainkan peran lebih besar dalam dua pekan perundingan.

Para menteri energi dan lingkungan dari berbagai negara juga membahas dampak kebijakan perdagangan terhadap iklim dan bagaimana memperbesar pendanaan adaptasi bagi negara-negara yang rentan terhadap kenaikan muka laut, badai ekstrem, dan kekeringan.

Deklarasi yang diadopsi menyerukan kenaikan tiga kali lipat pembiayaan adaptasi pada 2035 dibandingkan level 2025, atau sekitar US$120 miliar. Komitmen ini lebih rendah dari tuntutan negara-negara berkembang yang menginginkan target tersebut dicapai lima tahun lebih awal.

Dokumen tersebut juga menyinggung tindakan perdagangan unilateral seperti tarif dan pungutan karbon. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan iklim tidak boleh menjadi bentuk diskriminasi sewenang-wenang atau hambatan terselubung bagi perdagangan internasional. Selain itu, COP30 menyepakati dialog lanjutan dan agenda tingkat tinggi pada 2028 untuk membahas peran kebijakan perdagangan dalam aksi iklim.

Ketentuan perdagangan ini merespons kekhawatiran negara berkembang atas Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa. Mekanisme ini akan mengenakan biaya tambahan pada impor dari negara-negara yang memiliki harga karbon lebih rendah dibanding blok tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Essential Services Reform (IESR) mengemukakan rencana iklim terbaru Indonesia yang tertuang dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC) berisiko tidak efisien dan berbiaya mahal karena mengacu pada asumsi emisi karbon tinggi dan penundaan puncak jejak karbon sektor energi.

IESR mencatat bahwa skenario pertumbuhan ekonomi 8% dalam Second NDC masih tinggi karbon. Selain itu, target penyerapan karbon dari sektor hutan atau forest and other land use (FOLU) juga masih sangat besar dan justru mengganti mitigasi emisi di sektor energi.

“Emisi masih akan terus meningkat dan baru mencapai puncak rata-rata pada 2035, lalu menurun tajam hingga 2060. Artinya, upaya nyata penurunan emisi baru akan dimulai setelah 2035, bukan dalam dekade ini,” tulis IESR dalam siaran pers.

IESR memandang bahwa penundaan emisi puncak tersebut tidak efisien dan akan berbiaya lebih mahal pada masa depan. Opsi ini juga berisiko besar gagal memenuhi Persetujuan Paris tanpa kebijakan yang disruptif, dukungan internasional yang kuat, serta kondisi eksternal yang mendukung.

Merujuk pada tolak ukur 1,5 derajat Celsius (°C) Climate Action Tracker (CAT), target emisi absolut pada 2035 adalah sekitar 720 juta ton CO2e (di luar sektor FOLU) agar selaras dengan jalur Persetujuan Paris.

Lebih lanjut, IESR menilai target yang tercermin pada dokumen Second NDC tidak lebih ambisius dibandingkan target emisi absolut pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sebesar 760 juta ton CO2e pada 2035 (termasuk sektor FOLU).

“Sebagai acuan utama aksi iklim, Second NDC seharusnya mencerminkan tingkat ambisi tertinggi yang paling memungkinkan, sesuai Pasal 4 Persetujuan Paris. Indonesia membutuhkan bantuan internasional secara teknis dan finansial yang signifikan untuk dapat sejalan dengan trayektori Paris,” lanjut IESR.

Pada skenario conditional dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 8%, emisi sektor energi pada 2035 akan menjadi kontributor tertinggi, sekitar 1.336 juta ton setara karbon dioksida, naik 103% dibandingkan 2019.

Upaya mitigasi penurunan emisi di sektor energi dilakukan melalui peningkatan bauran energi terbarukan hingga 19–23% pada 2030, 36–40% pada 2040, efisiensi konsumsi listrik, dan penggunaan kendaraan listrik. Sedangkan target puncak emisi sektor energi diproyeksikan terjadi pada 2038, mundur dari estimasi emisi puncak pada draf Second NDC sebelumnya.

IESR memandang Second NDC ini hanya memutakhirkan metode pengukuran emisi tanpa terobosan aksi mitigasi yang signifikan. Second NDC masih mempertahankan pola lama seperti mengandalkan penyerapan sektor FOLU sebagai strategi mitigasi utama, menunda puncak emisi sektor energi, dan menempatkan target yang relatif mudah dicapai karena berada di atas kemampuan kebijakan saat ini.

Second NDC juga belum mencerminkan ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai 100% energi terbarukan dalam waktu 10 tahun, sebagaimana pada penyampaian nota keuangan dan anggaran 2026 di DPR, serta rencana pembangunan 100 gigawatt (GW) PLTS di desa-desa, yang dapat menjadi kontributor penurunan emisi secara signifikan.

Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa mengatakan bahwa kemunduran puncak emisi ini tidak perlu terjadi jika pemerintah tidak ragu melaksanakan transisi energi sesuai visi Presiden Prabowo.

“Dengan potensi 3.800 GW energi terbarukan, dan biaya investasi PLTS, PLTB dan baterai yang makin menurun, pemanfaatan yang lebih besar akan membuat biaya produksi tenaga listrik jauh lebih murah dan emisi lebih rendah,” kata Fabby.

Dengan harga energi terbarukan makin kompetitif, Fabby mengemukakan bahwa mempertahankan operasional PLTU tua yang seharusnya sudah dapat dipensiunkan justru membuat Indonesia kehilangan peluang untuk mendapatkan harga listrik yang lebih murah.

Ia pun menyayangkan pendekatan ekonomi dalam model NDC yang justru melihat bahwa aksi iklim yang ambisius tidak mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi.

“Ini justru berbeda dengan hasil pemodelan Low Carbon Development Indonesia (LCDI) Bappenas di mana aksi iklim yang lebih kuat justru menjadi prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi tinggi. Transisi energi yang membutuhkan investasi US$40–50 miliar setiap tahun, yang jika dilakukan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” imbuh Fabby.

Bisnis.com, SINGAPURA – Kapasitas energi terbarukan di kawasan Asia Tenggara (Asean), termasuk Indonesia, menunjukkan pertumbuhan yang positif, namun masih diperlukan percepatan signifikan untuk memenuhi target iklim global seperti yang ditetapkan dalam Paris Agreement.

Hal ini diungkapkan oleh Director General International Renewable Energy Agency (IRENA) Francesco La Camera dalam paparan di Singapore International Energy Forum 2025, Senin (27/101/2025).

Menurut La Camera, pada 2024, kapasitas energi terbarukan global menambah 518 gigawatt (GW), naik 15% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total kapasitas mencapai 4.443 GW.

Namun, pertumbuhan ini masih jauh dari cukup, mengingat dunia perlu memasang lebih dari 1.100 GW energi terbarukan setiap tahunnya hingga 2030 untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi dan pengurangan emisi.

Khusus untuk Asean, kapasitas terpasang energi terbarukan mencapai 130 GW setelah penambahan 5,2 GW pada 2024. Indonesia selaku negara dengan pasar energi terbesar di Asean memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ini.

"Indonesia harus mempercepat pengembangan teknologi terbarukan seperti tenaga surya, angin, bioenergi, dan panas bumi untuk menjaga ketahanan dan keamanan energi kawasan," kata La Camera.

Lebih lanjut, La Camera menyoroti perlunya investasi yang lebih besar dan kerangka kerja finansial baru yang mampu menggabungkan donor, sektor publik dan swasta untuk mempercepat transisi energi di Asean. Menurut IRENA, investasi global di sektor ini mencapai rekor US$624 miliar pada 2024 dan diperkirakan akan berlipat ganda di dekade mendatang.

Dalam upaya memperkuat sinergi regional, IRENA bersama Asean meluncurkan kemitraan bernama Accelerated Partnership for Renewable Energy and Service Test Guide (APRESA). Program ini bertujuan mempercepat integrasi sistem energi terbarukan dan membangun infrastruktur energi yang resilien di kawasan.

La Camera juga menjelaskan bahwa krisis energi global memperlihatkan kelemahan sistem energi fosil yang terpusat dan menunjukkan keunggulan sistem energi terdistribusi yang berbasis energi terbarukan.

"Transisi energi akan terus dipercepat demi mewujudkan sistem energi berkelanjutan yang didukung oleh hidrogen hijau dan bioenergi berkelanjutan," tambah La Camera.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto saat ini mulai fokus dalam pengembangan energi hijau atau ramah lingkungan. Salah satu buktinya adalah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerjasama Multilateral Mari Elka Pangestu mengatakan Indonesia kini memiliki dasar hukum kuat untuk melakukan perdagangan karbon lintas negara.

Dengan terbitnya aturan anyar tersebut, Indonesia memiliki payung hukum menuju ekonomi hijau yang berintegritas.

"Perpres 110 Tahun 2025 menjadi fondasi untuk menata pasar karbon yang kredibel dan berintegritas," ujar Mari dalam acara Pembukaan Indonesia Climate Change Forum (ICCF) III 2025, di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Aturan tersebut juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam perdagangan karbon global. Pada dasarnya, Pasal 6 dari Paris Agreement memang memberikan ruang bagi negara-negara untuk bekerja sama lintas batas dalam upaya menurunkan emisi, baik melalui pendekatan pasar maupun non-pasar.

"Dalam implementasi nilai ekonomi karbon, Paris Agreement melalui pasal 6 memang membuka peluang besar untuk kerja sama lintas negara dalam mengurangi emisi. Jadi bukan saja yang compliance market, tapi juga yang non-market. Mekanisme ini sangat penting untuk membuka peluang besar bagi kita," jelasnya.

Dengan regulasi tersebut, Indonesia akan memiliki sistem registrasi unit karbon nasional yang menjamin transparansi dan integritas setiap transaksi. Dia menegaskan, pasar karbon yang dibangun bukan hanya menjadi instrumen ekonomi, tapi juga sarana untuk memastikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Yang penting bukan hanya teknisnya, tapi bagaimana kita membangun trust dan confidence dunia luar bahwa pasar karbon Indonesia memiliki integritas, kapasitas, dan manfaat nyata bagi masyarakat," tambahnya.

Adapun, nantinya hasil dari perdagangan karbon tidak hanya dinikmati investor atau pembeli dari luar negeri, tetapi juga memberi dampak langsung ke komunitas lokal.

"Dalam mendapatkan benefit dari karbon tersebut, bukan saja investornya atau buyernya yang mendapat manfaat, tapi harus dijamin bahwa masyarakat setempat juga mendapat benefit-nya," tegasnya.

Menurutnya, langkah pemerintah saat ini menunjukkan arah kebijakan yang jelas yakni pertumbuhan ekonomi tinggi yang sejalan dengan keberlanjutan lingkungan.

"Ekonomi hijau bukan sekadar instrumen lingkungan, tetapi strategi pembangunan dan diplomasi ekonomi abad ke-21. Kalau dijalankan dengan benar, akan mengundang investasi dan menciptakan lapangan kerja," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah rencana aksi iklim Indonesia yang tertuang dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC) dinilai belum cukup ambisius untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris atau Paris Agreement.

Meski belum dirilis secara publik dan disampaikan Indonesia ke registri UNFCCC, Institute for Essential Services Reform (IESR) dengan mengacu pada draf Second NDC yang dikomunikasikan National Focal Point tahun lalu menyebutkan terdapat sejumlah kemajuan dibandingkan dengan Enhanced NDC.

Di antaranya adalah peningkatan target penurunan emisi perubahan baseline ke tingkat referensi emisi pada 2019, perluasan cakupan gas rumah kaca (GRK) hidrofluorokarbon (HFC), serta diikutsertakannya subsektor kelautan dan hulu migas. Selain itu, draf ini juga memasukkan target nir-sampah (zero waste) pada 2040 dan menambahkan prinsip transisi berkeadilan.

Namun, target dan aksi iklim dalam draf tersebut belum selaras dengan Persetujuan Paris.

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, mengemukakan bahwa target bersyarat (conditional) dan tidak bersyarat (unconditional) dalam draf Second NDC belum konsisten dengan pembatasan kenaikan temperatur di bawah 2 derajat Celsius sesuai tujuan Persetujuan Paris.

Target tidak bersyarat masih memungkinkan peningkatan emisi hingga pertengahan abad ini, sementara target bersyarat baru menunjukkan upaya penurunan signifikan setelah 2035.

Fabby mengatakan penundaan aksi iklim ke periode setelah 2035 akan menimbulkan risiko teknis dan biaya ekonomi yang mahal, tidak efisien, serta menghambat ambisi pemerintah untuk mencapai target Indonesia Emas 2045 yang memerlukan pertumbuhan ekonomi konsisten di atas 6,5% per tahun.

“Meskipun pemerintah telah memperkirakan puncak emisi bergeser ke 2035, upaya untuk percepatan penurunan emisi dengan mencapai puncak emisi pada 2030 sebenarnya masih dapat dilakukan dengan melakukan pensiun PLTU batu bara, dan mempercepat pembangunan energi terbarukan, salah satunya mengimplementasikan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu lima tahun, dan penggantian 3,4 GW Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) tersebar yang dioperasikan PT PLN,” jelas Fabby dalam Media Briefing di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Berdasarkan analisis Climate Action Tracker (CAT), di mana IESR menjadi salah satu anggotanya, Indonesia perlu menetapkan penurunan GRK yang sejalan dengan jalur 1,5 derajat Celsius diperkirakan sebesar 850 juta ton setara karbon dioksida pada tahun 2030 dan turun menjadi 720 juta ton setara karbon dioksida pada tahun 2035, di luar kontribusi penyerapan karbon dari sektor lahan dan kehutanan (forest and other land use/FOLU).

Untuk mencapai target penurunan emisi yang lebih ambisius, IESR merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu segera merealisasikan rencana pensiun dini bagi PLTU yang tua, tidak efisien, dan beremisi tinggi.

“Terdapat potensi sebesar 9 GW PLTU yang dapat dipensiunkan secara bertahap hingga 2030–2035, termasuk PLTU Paiton dan Suralaya. Kemudian substitusi PLTD 3,5 GW yang dioperasikan PLN di daerah 3T, disertai pembangunan energi terbarukan hingga 100 GW sebagai penggantinya,” papar Fabby.

Kedua, melakukan reformasi subsidi bahan bakar fosil untuk mendorong penggunaan energi yang lebih efisien dan mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. Fabby turut menyoroti soal potensi EBT yang lebih murah jika skalanya diperbesar menyamai kondisi pembangkit berbahan bakar fosil saat ini.

Kemudian, IESR juga menyebutkan bahwa percepatan efisiensi dan konservasi energi harus menjadi prioritas melalui standardisasi, sertifikasi, serta kemudahan akses pendanaan, agar sektor industri dan bangunan dapat menerapkan berbagai metode penghematan energi yang menekan emisi sekaligus menurunkan biaya jangka panjang.

Terakhir, Indonesia perlu menindaklanjuti komitmen Global Methane Pledge dengan menurunkan emisi gas metana sebesar 30% pada 2030, sebagaimana disetujui Presiden Joko Widodo pada 2021. Fabby mengemukakan gas metana merupakan salah satu emisi GRK yang dampak pemanasannya lebih destruktif dan acap kali diabaikan.