BANDUNG - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya menjaga dan meningkatkan sinergisitas seluruh elemen bangsa. Terutama dalam menjaga serta menciptakan situasi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Kapolri menyampaikan hal tersebut saat menghadiri sekaligus membuka acara opening ceremony Muktamar XIV Pemuda Persatuan Islam (PERSIS) di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu 25 April 2026.

Sigit memaparkan bahwa, di situasi perkembangan teknologi dewasa ini terkadang kerap dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Di antaranya maraknya penyebaran misinformasi yang menyesatkan masyarakat. Belum lagi kejahatan lain yang merugikan warga seperti narkoba, cyber crime dan kejahatan seksual.

Oleh karena itu, untuk menghadapi segala bentuk tantangan dan kejahatan tersebut diperlukan sinergisitas dan dukungan seluruh elemen Bangsa Indonesia.

"Tentunya harapan kita PERSIS dengan seluruh kekuatan dan kader yang dimiliki bisa bekerja sama dengan kami dengan Polri. Karena kami juga tentunya menyadari bahwa Polri tidak akan bisa berdiri sendiri, Polri tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari seluruh elemen bangsa," kata Sigit.

Kapolri menegaskan, Polri dan PERSIS ke depannya bakal terus meningkatkan sinergisitas dan soliditas demi menjaga situasi kamtibmas dalam menghadapi segala bentuk tantangan yang muncul.

"Oleh karena itu tentunya saya mengharap ke depan kolaborasi persahabatan rasa kekeluargaan yang dimiliki Polri dan PERSIS akan terus terjalin dengan semakin baik, semakin kuat dan kita yakin bahwa dengan kita bersama-sama kita akan menghadapi berbagai tantangan bangsa yang kita hadapi sehingga kita bisa menjalankan apa yang menjadi amanat nasional," ujarnya

Di sisi lain, Kapolri mengungkapkan soal situasi global yang masih penuh dengan ketidakpastian. Hal itu juga tentunya berdampak ke seluruh negara termasuk Indonesia.

Menurut Sigit, Presiden Prabowo Subianto terus melakukan upaya terbaik dengan meluncurkan sejumlah program untuk kebaikan Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Sigit menyebut, Presiden, Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bersatu padu dalam menghadapi segala bentuk tantangan global yang masuk ke dalam negeri.

"Jadi ini adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama dan tentunya ini juga menjadi tugas dan PR dari para pemuda khususnya yang nanti akan menghadapi hal-hal seperti ini dan bagaimana kita bisa eksis, bisa ikut berkontribusi dan memiliki semangat untuk bersama-sama menjaga dan menghadapi situasi yang ada," ucap Sigit.

Indonesia, kata Kapolri, pernah berjuang bersama mengusir penjajahan. Menurut Sigit, para pejuang ketika itu mengutamakan untuk menjaga dan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan.

Oleh sebab itu, Sigit meyakini, Indonesia dengan semangat nilai persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa, akan bisa menghadapi segala bentuk tantangan yang ada.

"Kalau kita semua memiliki semangat yang sama, memiliki rasa persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan yang memang itu menjadi karunia bagi bangsa Indonesia," pungkasnya.

KABUPATEN BANDUNG - Badan Gizi Nasional (BGN) mengapresiasi dukungan Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Persis menjadi pejuang Merah Putih karena menjadi penyokong utama program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan 6 Januari 2025.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Dadang Hindayana saat menghadiri Peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Persatuan Islam dan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pimpinan Pusat Persatuan Islam dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Dapur SPPG Ciganitri, Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Senin 23 Februari 2026.

"SPPG Persis di Garut menjadi salah satu penyokong Program MBG. Persis menjadi bagian Merah Putih saat launching 6 Januari 2026. BGN sangat senang karena Persis menjadi partner terbaik bagi kami," ujarnya.

Secara pribadi dan lembaga, Dadan meyampaikan terima kasih kepada Persis yang melalui program kemitraan telah membangun dapur SPPG. "Hingga saat ini, Persis terus membangun dapur SPPG di beberapa titik. Tentunya kami memberikan apresiasi tinggi," ungkapnya.

Melihat proses yang sudah dilakukan PP Persis melalui Yayasan Sabaris Insan Madani, pihaknya sangat tertarik. Karena Persis sangat serius dalam membangun dapur SPPG dengan mengedepankan kualitas dan profesionalisme.

Lihat video: Prabowo Klaim Program Makan Bergizi Gratis Ciptakan 1 Juta Lapangan Kerja!



"Hingga saat ini, terdapat 24.000 SPPG di seluruh Indonesia. Angka tesebut, muncul berkat kemitraan yang sangat baik dengan elemen masyarakat. Karena jika kita langsung yang membangun tidak bisa secepat ini," terangnya.

Ketua Umum PP Persis KH. Jeje Zaenudin menjelaskan, Persis sangat menyambut baik Program MBG. Menurutnya, terdapat 7 poin yang membuat Persis menyambut Program MBG.

"Di antaranya MBG ini merupakan program dakwah bilhal bukan hanya aspek makan tapi pendidikan adab pola makan yang benar. Kesadaran dalam makan adalah rizki dari Allah Swt," tukasnya.

Selain itu, Program MBG nenjadi media dakwah bilhal yakni menanamkan tanggung jawab kepada petugas SPPG. Makanan harus sehat, nikmat dan bermanfaat. Tidak boleh ada penyelewengan dan kesalahan. "Poin lain adalah MBG memberdayakan potensi di lingkungan terdekat," tambahnya.

Jeje menyebut, poin selanjutnya adalah pembentukan karakter dan disiplin khusunya adab dan etika makan yang Islami. Pendidikan adab dan etikadengan filosofi makan mengikuti kebutuhan tubuh bukan keinginan.

"Terkahir, adalah penguatan kemandirian ekonomi jamiyyah khususnya pesantren. Maka SPPG milik Persis dibangun di basis pesantren," tandanya.

Diakuinya, Persis sebagai bagian untuk menyukseskan dan meluruskan program yang baik ini supaya tidak salah paham di masyarakat.

"Kita berkomitmen menyukseskan Program MBG ini. Kontribusi Persis adalah menyukseskan program yang bagus dan diterima bagus oleh masyarakat, dilakukan dengan tanggung jawab maka akan menghasilkan yang hal yang sangat bagus," tegasnya.

CILACAP - Bidang Dakwah dan Dewan Hisbah Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) melaksanakan safari dakwah di Cilacap, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dalam rangka sosialisasi hasil sidang Dewan Hisbah PP Persis ke sejumlah Pimpinan Daerah (PD).

Di antaranya, PD Banjar, PD Ciamis, PD Pangandaran dan PD Cilacap pada Rabu hingga Kamis, 28–29 Januari 2026. Salah satu titik kegiatan berlangsung di Masjid Persis Husnul Khotimah di Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Lokasi tersebut tergolong wilayah terpencil dan cukup jauh dari pusat kota, dengan jarak tempuh sekitar delapan jam dari Semarang.

Ketua Bidang Dakwah PP Persis, KH. Uus Muhammad Ruhiat, menjelaskan, safari dakwah ini menyasar daerah-daerah yang secara geografis berjauhan dari pusat pembinaan pimpinan daerah maupun cabang.

“Bidang Dakwah dan Dewan Hisbah PP Persis memang memilih wilayah-wilayah yang letak geografisnya jauh dari induk pembinaan. Seperti daerah Wanareja dan sekitarnya, yang secara akses justru lebih dekat ke wilayah Jawa Barat dibandingkan Jawa Tengah,” ujarnya Rabu (28/1/2026).

Menurut dia, materi yang disampaikan tidak bersifat khusus atau berat, melainkan berfokus pada motivasi, penguatan semangat jamiyyah, serta upaya memakmurkan masjid. Dia menilai Masjid Persis Husnul Khotimah memiliki potensi strategis, baik dari sisi lokasi maupun luas lahan, untuk dikembangkan sebagai pusat aktivitas umat.

Selain safari dakwah, kata dia, kegiatan ini juga dikolaborasikan dengan sosialisasi hasil sidang Dewan Hisbah PP Persis, mengingat wilayah tersebut relatif minim pembinaan intensif.

“Dalam penyampaian materinya, Bidang Dakwah turut mengangkat berbagai tantangan dakwah, mulai dari keterbatasan sumber daya insani, media dakwah, hingga problematika sosial yang dihadapi umat di daerah,” ungkapnya.

Dia menambahkan, salah satu penekanan utama dalam safari ini adalah pembaruan ketaatan dan penguatan komitmen terhadap baiat jamiyyah.

“Kami mendorong agar semangat ketaatan terhadap baiat benar-benar dihidupkan kembali, sehingga jamiyyah memiliki pagar yang kuat dan mampu menyaring berbagai pengaruh dari luar, baik dalam aspek sosial maupun siasat. Safari dakwah ini diharapkan mampu memperkuat konsolidasi jamiyyah, meningkatkan kualitas dakwah, serta menumbuhkan kembali semangat pengabdian umat di wilayah-wilayah yang relatif terpencil,” tuturnya.

Ketua Dewan Hisbah PP Persis KH. Zae Nandang menjelaskan kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Dewan Hisbah. Pihaknya menyosialisasikan hasil sidang Dewan Hisbah yang harus diketahui oleh umat.

“Produk hukum yang merupakan hasil sidang Dewan Hisbah dan kemudian ditetapkan PP Persis, kemudian kita sosialisasikan. Sehingga umat bisa memahami dan menjadi panduan dalam kehidupan,” tuturnya.

Nandang menambahkan, Dewan Hisbah secara rutin menggelar sidang untuk membahas isu-isu kritis, tidak hanya dalam dimensi ibadah, tapi juga mencakup politik, sosial, ekonomi, dan kebangsaan.

“Masalah yang dibahas adalah untuk Persis, Islam, dan kaum muslimin. Kita juga membahas situasi politik dan isu-isu publik yang membutuhkan panduan syar’i,” tandasnya.

JAKARTA - Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) melalui Bidang Garapan Politik dan Kebijakan Publik menyampaikan pandangan dan rekomendasi resmi terkait arah reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Polri ) melalui surat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto . Surat ini merupakan bentuk partisipasi kebangsaan PP Persis dalam mengawal agenda reformasi institusi penegak hukum agar tetap sejalan dengan konstitusi dan semangat demokrasi.

Ketua Bidang Garapan Politik dan Kebijakan Publik PP Persis Muslim Mufti menjelaskan bahwa pandangan tersebut merupakan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada Selasa, 13 Januari 2026, bertempat di Gedung PP Persis Bandung. FGD tersebut menghadirkan akademisi, pakar hukum tata negara, pengamat politik, serta unsur masyarakat sipil, dengan tema "Posisi Polri dalam Struktur Kekuasaan di Indonesia (Kajian Aspek Ketatanegaraan, Hukum, dan Politik)".

Dalam hasil kajian tersebut, PP Persis menegaskan bahwa penempatan Polri di bawah langsung Presiden merupakan perintah konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) dan (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Oleh karena itu, wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu dinilai bertentangan dengan konstitusi dan berpotensi menjadi kemunduran dari agenda reformasi kepolisian yang telah diperjuangkan sejak era reformasi.

PP Persis memandang bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tunggal. Menempatkan Polri langsung di bawah Presiden justru memastikan efektivitas komando, efisiensi pengambilan kebijakan, serta stabilitas keamanan nasional tanpa hambatan birokrasi.

Dengan garis komando yang jelas dan singkat, Polri dapat menjalankan fungsi penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan secara terintegrasi dan profesional.



PP Persis menekankan bahwa substansi reformasi Polri bukan pada perubahan posisi kelembagaan, melainkan pada transformasi kinerja, budaya organisasi, dan independensi institusi. Menjaga independensi Polri merupakan amanat konstitusi agar Polri tetap menjadi alat negara yang loyal pada hukum dan kebenaran, bukan pada kepentingan politik praktis. Reformasi kultural juga harus diarahkan pada penghapusan budaya kekerasan dan perubahan mental aparat dari pola "penguasa" menjadi pelayan dan pelindung masyarakat.

Melalui surat kepada Presiden RI tersebut, PP Persis juga merekomendasikan penguatan dan revitalisasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai instrumen pengawasan, pembenahan sistem rekrutmen dan pendidikan kepolisian, serta penguatan etika profesi dan integritas moral aparat.

PP Persis meyakini bahwa reformasi Polri yang menyeluruh, konsisten, dan bebas dari politisasi akan melahirkan institusi kepolisian yang profesional, humanis, berintegritas, serta semakin dipercaya dan dicintai oleh rakyat Indonesia.

JAKARTA - Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) KH. Jeje Zaenudin mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam peningkatan dan pemberdayaan mutu dan kualitas pendidikan. Salah satunya Program Pendirian Unit Satuan Baru (USB) dan revitalisasi satuan pendidikan.

Hal itu diungkapkan Jeje usai Peresmian Revitalisasi Satuan Pendidikan dan USB Persis jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK 2026 yang diresmikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat di Ma’had Al-Asma, Sumedang, Sabtu, 24 Januari 2026. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati (Wabup) Sumedang, M. Fajar Adlia.

"Atas nama PP Persis dan seluruh kepala sekolah menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan Presiden Prabowo meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan melalui pendirian sarana dan revitalisasi sekolah," ujarnya, Senin (26/1/2026).

Menurut Jeje, anggaran 20℅ pendidikan di APBN mampu dimaksimalkan dengan baik untuk mewujudkan cita-cita pendidikan unggul bermutu berkualitas dan berkarakter.

"Hal tersebut, dikarenakan arah kebijakan politik pemimpin nasional yang concern untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia," ungkapnya.

Persis sebagai bagian negara, ikut berkontribusi menyukseskan cita-cita negara. Dalam hal ini adalah menciptakan masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan anak bangsa.

"Ini merupakan Kolaborasi berbangsa dan negara untuk menciptakan masyarakat cerdas dan tafaqquh fiddin. Selain itu, membangun peradaban yang mensejahterakan dan mencerdaskan ummat," katanya.

Wamendikdasmen Atip mengatakan pendirian Unit Sekolah Baru serta revitalisasi satuan pendidikan yang belum layak merupakan bentuk nyata penerjemahan Instruksi Presiden Nomor 7 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Lihat video: Prabowo Kumpulkan 1.200 Guru Besar dan Rektor, Bahas Arah Pendidikan Tinggi Nasional



“Pembangunan dan revitalisasi sekolah bukan sekadar membangun gedung, tetapi membangun masa depan bangsa. Ini adalah investasi strategis untuk menyiapkan generasi Indonesia yang unggul dan berdaya saing global,” ujarnya.

Menurut Atip, instruksi Presiden tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi infrastruktur pendidikan nasional yang masih membutuhkan pembenahan dan modernisasi.

"Strategi yang dilakukan Presiden Prabowo pun berbeda yakni dengan swakelola supaya terjadi percepatan. Alhamdulillah sistem swakelola ini berjalan dengan baik," tukasnya.

Dengan peresmian ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fondasi pendidikan nasional. “Melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan seperti Persis, kita optimistis pendidikan Indonesia akan semakin maju dan berkeadilan. Saya titip gedung sekolah yang telah dibantu oleh pemerintah untuk dijaga dengan baik oleh seluruh stakeholders,” tegasnya.

Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Adlia menyampaikan, pembangunan dan revitalisasi sarana sangat menunjang kegiatan belajar dan mengajar.

"Selain itu juga menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman. Karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah membantu pembangunan sarana pendidikan di Kabupaten Sumedang," tandasnya.

JAKARTA - Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) mendukung Presiden ke-2 RI Soeharto mendapat gelar pahlawan nasional. Ketua Bidang Garapan (Bidgar) Siyasah dan Kebijakan Publik PP Persis Muslim Mufti menilai Pak Harto memiliki jasa besar bagi bangsa Indonesia.

“Sepanjang hidupnya, pengabdiannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Beliau dengan gigih melakukan perjuangan kemerdekaan, di mana Soeharto berperan sebagai perwira militer yang aktif berjuang mempertahankan kedaulatan Indonesia dari tentara Belanda,” ujar Muslim, Jumat (7/11/2025).

Muslim berpendapat bahwa kiprah Soeharto dalam sejarah perjuangan bangsa tidak bisa dipandang sebelah mata. “Beliau menjabat sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak 5 Oktober 1945,” imbuhnya.

Soeharto, kata dia, juga memiliki peran penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 pelaksana lapangan utama yang memimpin pasukan dari sektor barat untuk menyerbu Kota Yogyakarta. “Meskipun ia tidak menjadi satu-satunya tokoh penting dan inisiator utama serangan tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pada saat itu Soeharto berpangkat Letnan Kolonel dan menjabat sebagai Komandan Wehrkreise III. “Ia berperan krusial dalam mengatur dan melaksanakan strategi militer yang telah direncanakan sesuai dengan instruksi yang diterimanya,” kata Muslim.

Dia pun membeberkan kiprah Soeharto dalam menumpas Gerakan 30 September 1965 (G30S) dan memulihkan keamanan nasional. “Selanjutnya Pak Harto juga berhasil menyelamatkan bangsa dan negara sekaligus memulihkan keamanan dan ketertiban dari Gerakan 30 September 1965,” ujarnya.

Dia menuturkan, Soeharto sebagai presiden berhasil menanamkan fondasi pembangunan nasional. “Beliau dengan meletakkan konsep Trilogi Pembangunan yang menekankan stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan,” kata dia.

Menurut Muslim, kekuatan utama kepemimpinan Soeharto terletak pada konsistensinya menjaga stabilitas nasional dan mendorong pembangunan jangka panjang. “Nilai-nilai seperti disiplin, keberlanjutan kebijakan, dan fokus pada hasil masih relevan diterapkan dalam konteks pembangunan Indonesia,” ujarnya.

Dia menambahkan, salah satu contoh nyata gagasan besar Soeharto adalah program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Dia menilai IDT adalah program utama pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Tujuan utamanya untuk mempercepat dan memperluas upaya mengatasi kemiskinan di desa-desa tertinggal di seluruh Indonesia dengan memberikan bantuan modal usaha langsung kepada kelompok masyarakat miskin.

“Program ini dipandang sebagai upaya yang cukup efektif dalam mengatasi kemiskinan di beberapa daerah, meski pelaksanaannya juga menghadapi tantangan dan kritik terkait koordinasi serta potensi kegagalan di lapangan,” ungkapnya.

Di samping itu, Soeharto juga dianggapnya berjasa dalam lahirnya sistem perbankan syariah di Indonesia. “Soeharto berperan dalam proses lahirnya perbankan syariah di Indonesia, dengan adanya Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama di Indonesia,” katanya.

Dia menuturkan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pendahulunya. “Sebagai bangsa yang berjiwa besar, tidak boleh melupakan sejarah dan jasa beliau. PP Persis sangat mendukung memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada almarhum Soeharto sebagai Pahlawan Nasional,” pungkasnya.

JAKARTA - Keberhasilan Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan uang pengembalian kerugian negara sebesar Rp13,25 triliun dari kasus korupsi di sektor crude palm oil (CPO) dipuji oleh Ketua Umum Persatuan Islam (Persis) KH Jeje Zaenudin. Pasalnya, keberhasilan tersebut dianggap sebagai bukti keseriusan pemerintah, khususnya Kejagung dalam menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran oleh korporasi besar.

“Kami apresiasi atas kerja keras Kejagung dan jajarannya, yang sejak awal pemerintahan Prabowo telah menunjukkan law enforcement lebih serius dan lebih berani. Terutama dalam menindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi kelas kakap. Pelanggaran mereka terkesan banyak dibiarkan, bahkan dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum,” kata Kiai Jeje, Minggu (26/10/2025).

Selama ini, menurut dia, korporasi besar di sektor-sektor strategis seperti perkebunan, pertambangan, dan perdagangan terkesan dibiarkan bahkan dimanfaatkan aparat penegak hukum. Maka itu, langkah Korps Ahdyaksa tersebut dianggap tepat untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Tanah Air.

“Penegakan hukum atas pelanggaran korporasi di berbagai bidang memang sangat tepat diprioritaskan, mengingat dampaknya langsung pada kerugian keuangan negara, kekacauan ekonomi, dan kesengsaraan rakyat banyak,” tuturnya.

Kejagung juga diharapkannya untuk terus melanjutkan langkah tersebut dengan memburu dan mengembalikan kekayaan negara yang dirampas oleh para mafia ekonomi. Dia berpendapat bahwa uang hasil korupsi dan penyelewengan itu seharusnya segera digunakan untuk memperkuat pembangunan ekonomi rakyat kecil.

“Dengan berhasilnya Kejagung merampas kembali uang negara lebih dari Rp13,25 triliun dari korporasi perkebunan nakal, nilainya sangat besar jika digunakan bagi pembangunan ekonomi rakyat kecil,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat ini.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa jika praktik serupa juga dilakukan terhadap mafia di sektor tambang dan migas yang nilainya jauh lebih besar, maka dampaknya bakal sangat signifikan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. “Kalau kekayaan negara yang dirampok oleh mafia tambang ilegal, mafia migas, dan lainnya berhasil dirampas kembali oleh negara, maka akan sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.