JAKARTA - Masa penahanan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung diperpanjang Kejaksaan Agung (Kejagung). Ketiganya merupakan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Sudah perpanjang penyidik (masa penahanan Dadan Hindayana Cs),” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna saat dihubungi wartawan, Kamis (25/6/2026).

Anang menjelaskan, penahanan ketiganya diperpanjang hingga 40 hari ke depan. Perpanjangan masa tahanan itu, kata Anang, telah disampaikan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“(Diperpanjang) 40 hari, di mana penyidik mengajukan perpanjangan ke penuntut umum,” ujar dia.

Diketahui, Kejagung telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis (MBG) pada BGN.

Keenam tersangka yakni, eks Kepala BGN Dadan Hindayana, dua Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri atau AYS selaku orang dekat Sony Sonjaya dan Andri Mulyono (AM) selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT) dan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR), Glory Harimas Sihombing.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi mengungkapkan, ketiga tersangka tersebut juga diduga melakukan mark up sejumlah pengadaan di lembaga BGN.

“Saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum,” kata Syarief saat jumpa pers di Kejagung, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, mereka melakukan intervensi kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Sehingga penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja) pengadaan barang dan jasa pada BGN untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan.

“Adanya mark up harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG,” ujarnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan pemberian insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah.

Kebijakan tersebut sejalan dengan penghentian sementara penyaluran MBG pada periode libur dan diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga sekitar Rp3 triliun.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional SPPG pada Saat Periode Hari Libur dalam Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026 yang diterbitkan pada Rabu (17/6).

Menurut Sari, surat edaran tersebut diterbitkan untuk mendukung optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, serta standardisasi pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.

"Untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud tadi untuk standardisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya," kata Sari dalam konferensi pers di BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).

Ia menjelaskan pemerintah memanfaatkan masa libur sekolah yang berlangsung pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026 untuk melakukan pembenahan dan penataan ulang program MBG, termasuk evaluasi operasional dapur dan sasaran penerima manfaat.

[Gambas:Youtube]

Karena distribusi MBG dihentikan selama periode tersebut, seluruh SPPG yang tidak beroperasi juga tidak akan menerima insentif harian.

"Di dalam SE ini menegaskan bahwa dengan tidak didistribusikannya MBG maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif," ujarnya.

Sari mengatakan langkah itu berpotensi menghasilkan efisiensi anggaran yang cukup besar. Berdasarkan perhitungan BGN, terdapat 27.820 SPPG yang saat ini beroperasi dan selama ini menerima insentif Rp6 juta per hari.

"Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 (dapur) dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar Rp3.004.560.000.000," kata dia.

Selain menghentikan sementara penyaluran MBG, BGN juga tengah menjalankan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran dan perbaikan tata kelola program.

Berdasarkan SE 12/2026, penghentian layanan MBG berlaku bagi seluruh kelompok penerima manfaat, baik peserta didik maupun non-peserta didik seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dalam aturan tersebut juga ditegaskan bahwa selama periode hari libur tidak ada pelayanan MBG dan insentif fasilitas SPPG tidak diberikan.

Aturan itu tak hanya berlaku untuk libur sekolah pertengahan tahun, tetapi juga mencakup hari libur nasional, hari libur keagamaan, hari libur khusus yang ditetapkan pemerintah daerah, serta hari Sabtu dan Minggu.

Meski kegiatan distribusi dihentikan, petugas keamanan SPPG tetap diwajibkan menjalankan tugas selama 24 jam secara bergiliran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Surat edaran itu juga melarang penggunaan seluruh fasilitas SPPG untuk keperluan apa pun selama periode hari libur.

Kebijakan penghentian insentif tersebut berkaitan dengan skema insentif operasional Rp6 juta per hari yang selama ini diberikan kepada setiap dapur MBG.

Insentif itu diatur dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Program MBG Tahun Anggaran 2025.

Dalam aturan tersebut, dana diberikan dengan skema availability-based atau berbasis ketersediaan layanan. Artinya, insentif diberikan untuk menjamin kesiapsiagaan dan operasional dapur MBG, bukan berdasarkan jumlah porsi makanan yang disalurkan.

Skema itu belakangan menjadi perhatian pemerintah karena seluruh SPPG menerima insentif yang sama tanpa memperhitungkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

BGN sebelumnya juga telah menyatakan akan mengevaluasi mekanisme tersebut dan membuka kemungkinan penghitungan insentif berdasarkan jumlah penerima manfaat serta kualitas layanan yang diberikan.

Saat masih menjabat kepala BGN, Dadan Hindayana menjelaskan insentif Rp6 juta per hari dirancang sebagai kompensasi bagi mitra yang menanggung investasi pembangunan dapur dan berbagai risiko operasional tanpa menggunakan dana APBN.

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) merespons pengadaan sekitar 21 ribu unit motor listrik yang dilakukan pada 2025 saat era Dadan Hindayana. Diketahui, saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan Dadan sebagai salah satu tersangka kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari tidak menjelaskan secara rinci ketika ditanya awak media mengenai pengadaan motor listrik sebanyak 21 ribu unit tersebut. Namun, dia menegaskan tidak akan mengulangi belanja yang dinilai kurang bermanfaat pada tahun berikutnya.

Dirinya juga mengatakan bahwa seluruh belanja yang telah dilakukan pada 2025 sedang disisir dan ditelaah satu per satu. “Gini saja, secara umum. Saya menjawabnya selalu secara umum, tidak satu demi satu barang, ya. Jadi, secara umum, semua yang sudah dikeluarkan di tahun 2025 sudah kami sisir satu demi satu, ya," tegas Arumsari saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, apabila terdapat pengadaan pada 2026 dengan keluaran yang sama seperti belanja 2025, maka pelaksanaannya tidak akan dilanjutkan sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran. "Kalau di 2026 ini ada belanja BGN yang output-nya kurang lebih sama dengan yang di 2025, itu di 2026 tidak akan kami eksekusi. Itu salah satu bentuk efisiensi juga," tegasnya.

Terkait nasib pengadaan motor listrik yang menjadi sorotan, Arumsari menegaskan bahwa BGN akan berupaya memanfaatkan seluruh aset yang telah dibeli secara maksimal. Namun, pembahasan lebih rinci mengenai pemanfaatan setiap barang masih dilakukan bersama pihak terkait karena sebagian persoalan masih dalam proses hukum.

"Lalu, yang kemarin sudah 2025 bagaimana? Kami akan memanfaatkan secara maksimal, ya. Satu demi satu barangnya apa dan sebagainya, itu masih kami bahaslah dengan... teman-teman yang lain, apalagi masih dalam proses di kejaksaan, kan. Jadi, seperti itu," ujarnya.

Arumsari menambahkan, BGN tidak ingin mengulangi pola belanja yang dinilai tidak memberikan manfaat optimal. Menurut dia, evaluasi terhadap pengadaan 2025 menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola anggaran di BGN.

"Tetapi prinsipnya, kami tidak ingin mengulangi juga belanja yang kurang bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat, di masa yang 2025. Itu salah satu bentuk efisiensi anggaran, dan secara angka-angka, itu juga mungkin teman-teman bisa lihat juga, ya," tegasnya.

Selain melakukan evaluasi internal, Arumsari mengatakan sejumlah pos anggaran BGN juga telah diblokir oleh Kementerian Keuangan melalui mekanisme Rencana Output (RO) pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Dengan mekanisme tersebut, anggaran yang diblokir tidak dapat digunakan secara langsung oleh BGN tanpa prosedur khusus.

"Di beberapa mata anggaran itu sudah di... apa ya, istilahnya dimasukkan oleh Kemenkeu di dalam RO (Rencana Output) yang masuk di BA BUN, ya, itu adalah bentuk blokir, ya. Jadi, diambil, tidak boleh dibelanjakan dulu oleh kami," katanya.

"Nanti kalau mau memakai, ada prosedur-prosedur khusus itu, tidak bisa sembarangan kami. Itu, itu... angkanya sudah diambil. Bahkan ada yang sudah diambil juga di rencana output untuk direktif presiden. Itu malah izinnya harus ke Setneg dan sebagainya," tambah Arumsari.

Ia menjelaskan sebagian anggaran juga telah dialihkan ke pos yang terkait dengan direktif presiden sehingga penggunaannya memerlukan izin tambahan dari Kementerian Sekretariat Negara.

"Jadi, sekarang ini sudah ada angkanya yang memang sudah berkurang dari 268 itu sebenarnya. Bukan 268 lagi, sudah berkurang dari... karena tadi sudah diambil. Ya, teman-teman belajar mekanisme anggaran itu, ya, kan diambil oleh Kemenkeu, berarti disimpan sendiri di RO BA BUN sama RO Direktif Presiden. Tidak bisa kami eksekusi," pungkasnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang memastikan pihaknya akan mengevaluasi skema insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari yang selama ini diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Evaluasi dilakukan di tengah penataan ulang program MBG setelah muncul temuan pembengkakan jumlah titik dapur serta dugaan pemborosan anggaran yang disorot pemerintah.

"Ya, insentif Rp6 juta (per hari tiap SPPG) akan kami evaluasi," kata Nanik kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/6).

Nanik menegaskan evaluasi tersebut tak akan berdampak pada anggaran bahan baku makanan Rp10 ribu per porsi bagi penerima manfaat program MBG. Menurut dia, komponen insentif operasional dapur berbeda dengan alokasi biaya bahan baku makanan.

"Rp10 ribu (per porsi) itu kan bahan baku, tidak ada kaitannya dengan (insentif) Rp6 juta per hari. Kita evaluasi insentif Rp6 juta supaya efisien," ujarnya.

Ia juga enggan menanggapi lebih jauh ketika dimintai komentar terkait temuan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyebut dana insentif operasional SPPG diduga sempat dimanfaatkan oleh sejumlah eks pejabat BGN yang kini berstatus tersangka korupsi.

"Wah, enggak tahu saya soal (insentif Rp6 juta) dipakai eks pejabat, tanya Kejagung dong, masa tanya sama saya," kata Nanik.

Rencana evaluasi insentif SPPG Rp6 juta per hari tersebut muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkap adanya potensi pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program MBG akibat membengkaknya jumlah titik dapur.

Menurut Zulhas, jumlah titik dapur MBG yang semula direncanakan sekitar 21 ribu bertambah menjadi 27.877 titik. Artinya terdapat tambahan sekitar 6.877 titik dari rencana awal.

Dengan skema insentif Rp6 juta per hari untuk setiap dapur, penambahan ribuan titik tersebut berpotensi menimbulkan pengeluaran lebih dari Rp1 triliun per bulan.

"Nah, ada membengkak 6.877 titik. Kalau Rp6 juta satu hari, maka satu bulan ada pengeluaran lebih dari Rp1 triliun pemborosan," ujar Zulhas.

Selain itu, pemerintah juga menemukan jumlah titik dapur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) meningkat jauh di atas kebutuhan awal. Dari perkiraan sekitar 2.000 titik, jumlahnya disebut membengkak menjadi 8.617 titik.

Di sisi lain, skema insentif Rp6 juta per hari juga menjadi perhatian dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola MBG yang tengah ditangani Kejaksaan Agung.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Syarief sebelumnya menyebut para tersangka diduga memanfaatkan skema dana insentif operasional SPPG untuk memperoleh keuntungan pribadi.

"Kurang lebih yang (insentif SPPG) Rp6 juta itu. Yang per hari kan," kata Syarief di Kejagung Jakarta, Kamis (4/6).

Insentif Rp6 juta per hari sendiri diatur dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Program MBG Tahun Anggaran 2025.

Dalam aturan tersebut, insentif diberikan dengan skema availability-based atau berbasis ketersediaan layanan. Artinya, dana diberikan untuk menjamin kesiapsiagaan dan operasional dapur MBG, bukan berdasarkan jumlah porsi makanan yang disalurkan.

Sebelumnya, eks Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut skema tersebut dirancang sebagai kompensasi bagi mitra yang menanggung investasi pembangunan dapur dan berbagai risiko operasional tanpa menggunakan dana APBN.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengungkap modus kasus dugaan korupsi mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)Dadan Hindayana di antaranya, menaikkan harga atau mark up barang motor listrik. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman pun menjelaskan nasib pengadaan motor listrik itu.

Seusai menggelar audiensi dengan BGN pada Rabu (10/6/2026) di Kantor KSP, Dudung mengatakan bahwa terdapat pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai Rp1,03 triliun. Pengadaan motor listrik saat ini memang masih berproses.

"Nah, kemudian setelah dicek rupanya per 7 April ini masih dalam perakitan. Tapi ini sudah dibayar oleh pejabat lama ya. Dan ada selisih diperkirakan sekitar Rp200 miliar. Berbeda kalau BPK menghitungnya, Rp400 miliar. Ya ada mark up," katanya di Kantor KSP pada Rabu (10/6/2026).

Dia menjelaskan pengadaan motor listrik itu tetap dijalankan, karena sudah dilakukan pembayaran dan sudah dirakit. Namun, seiring dengan adanya permasalahan yang menimpa mantan Kepala BGN, nasib motor listrik akan diserahkan kepada Kepala BGN yang baru.

"Ya nanti keputusan nanti terserah Kepala BGN, kalau misalnya nanti ada keputusan dari Presiden dialihkan ke mana yang bermanfaat. Toh gajinya SPPG itu kan lumayan tuh Rp6 jutaan, kalau nyicil satu motor kan cukup. Enggak perlu-perlu amatlah kalau menurut saya," ujar Dudung.

Sebelumnya, Kejagung telah mengungkap modus kasus dugaan korupsi mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dkk terkait tata kelola program MBG periode 2025-2026. Salah satu modus rasuah itu yakni melakukan pengadaan yang dinilai tidak diperlukan serta menaikkan harga atau mark up barang motor listrik.

Hal tersebut dilakukan Dadan bersama dengan dua wakilnya yakni Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung dengan mengintervensi pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di BGN.

Total, pengadaan motor listrik yang dilakukan di era Dadan Cs yaitu sebanyak 21.801 dengan nilai Rp1,03 triliun. Uang itu telah dibayarkan kepada PT YAT selaku vendor motor listrik.

Dalam catatan Bisnis, pengadaan ini sempat berpolemik. Kala itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui kebobolan terkait pengadaan sepeda motor listrik oleh BGN.

Purbaya menjelaskan bahwa berdasarkan pengecekan internal ke jajarannya, pengadaan tersebut bersumber dari perencanaan anggaran tahun lalu. Dia pun menyayangkan lolosnya anggaran pengadaan kendaraan operasional tersebut, mengingat fokus utama anggaran MBG semestinya dialokasikan langsung untuk makanan para siswa.

"Saya tanya semalam, tahun ini ada tidak [anggarannya], enggak ada. Jadi tahun ini tidak ada lagi pembelian. Tahun lalu itu ada miskomunikasi kali dari anak buah saya ke saya, seingat saya, saya tanya sudah ditolak. Tapi ternyata sebagian sudah sempat lolos [karena seharusnya anggaran fokus ke makanan siswa]," ungkapnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada April lalu (9/4/2026).

Adapun, Dadan kala itu sempat menyampaikan kepada awak media bahwa harga motor listrik yang dibeli BGN berada di bawah rata-rata pasaran. Sebab, dari harga Rp52 juta, BGN telah membeli harga motor tersebut sebesar Rp42 juta.

"Harga pasaran Rp 52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp 42 juta, di bawah harga pasaran," ujar Dadan di Istana, Jakarta pada April lalu (8/4/2026).

Dadan menjelaskan, motor setrum itu akan digunakan sebagai kendaraan operasional petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di daerah terpencil. Menurut Dadan, kendaraan roda dua dipilih karena dinilai paling efektif menjangkau desa-desa dengan akses terbatas. Adapun, anggaran yang diambil merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025.

“Program ini menjangkau daerah-daerah yang sulit, yang hanya bisa diakses dengan motor. Ini untuk menunjang operasional,” pungkasnya.

JAKARTA - Keberanian Kejaksaan Agung (Kejagung) menyentuh Makan Bergizi Gratis (MBG) yang notabene merupakan program unggulan pemerintah, dipandang sangat krusial demi menjaga kredibilitas negara di mata masyarakat. Langkah berani Korps Adhyaksa dalam mengusut dugaan penyimpangan di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) dianggap sebagai sinyal kuat runtuhnya ruang impunitas.

Menurut Analis Politik sekaligus Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensa), tindakan hukum yang diambil oleh Kejagung sudah sepatutnya dilakukan demi memastikan program strategis nasional tersebut berjalan bersih sejak awal. “Saya melihat langkah Kejaksaan menyentuh MBG itu wajar dan memang perlu. Justru karena ini program strategis nasional, maka harus dijaga bersih sejak awal,” kata Hensa kepada wartawan, Selasa (9/6/2026).

Menurut dia, kalau ada dugaan penyimpangan, maka tidak boleh ditutup-tutupi. “Ini juga menjadi momentum untuk evaluasi. Saya sudah lama berpandangan bahwa MBG perlu ditata ulang. Bisa saja dihentikan sementara, lalu dilakukan perbaikan sistem dan diuji lewat pilot project di beberapa daerah. Jadi bukan dihentikan total, tapi diperbaiki supaya ke depan lebih tepat sasaran, lebih aman, dan tidak membebani fiskal,” tuturnya.

Dia juga melihat penegakan hukum yang objektif dan tidak pandang bulu ini menjadi fondasi penting bagi tegaknya marwah institusi hukum di Indonesia. Kendati demikian, masyarakat diharapkan terus ikut serta mengawal kinerja Kejaksaan agar pengusutan perkara ini berjalan tuntas tanpa intervensi.

“Langkah ini bisa dilihat sebagai sinyal bahwa penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap program unggulan pemerintah sendiri. Itu penting untuk menjaga kredibilitas negara,” ujarnya.

Hensa juga berpendapat bahwa publik tetap perlu mengawal. Kemudian, transparansi harus dijaga, proses hukum harus jelas, dan jangan sampai ada kesan tebang pilih di tengah jalan. Dia menilai pengawalan publik ini juga penting agar kasusnya tidak berhenti di satu-dua orang saja, tapi benar-benar dibongkar sampai ke akar.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu membaca pesan dari publik. Penegakan hukum saja tidak cukup, tapi juga harus diikuti dengan evaluasi kebijakan. “Dengan begitu, kepercayaan publik bisa terus terjaga, dan program seperti MBG tetap bisa berjalan lebih baik ke depannya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah resmi melantik pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara pada Senin (8/5/2026).

Pelantikan itu mengacu Keputusan Presiden No 18/M 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

Dalam keputusannya itu, Nanik Sudaryati Deyang atau Nanik S. Deyang dilantik sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dilantik sebagai Wakil Kepala BGN, dan Mayjen TNI Trenggono dilantik sebagai Wakil Kepala BGN.

Sebelumnya, Prabowo resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala BGN. Keputusan tersebut diumumkan bersamaan dengan perombakan jajaran pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Pada hari ini Selasa, tanggal 2 Juni 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta pekan lalu (2/6/2026).

Selain mencopot Dadan, Presiden Prabowo juga memberhentikan dua Wakil Kepala BGN, yakni Brigjen Pol. Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn.) Lodewyk Pusung.

JAKARTA - Tokoh masyarakat sekaligus Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan, Anwar Abbas mengapresiasi langkah tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan para petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka. Penangkapan ini dinilai menjadi bukti nyata bahwa Korps Adhyaksa bertindak independen dan tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum, sekalipun terhadap pejabat yang memiliki akses kekuasaan.

Buya Anwar Abbas menegaskan bahwa tindakan responsif dari Korps Adhyaksa ini sangat dinantikan publik, mengingat indikasi penyelewengan di tubuh lembaga tersebut sebenarnya sudah lama tercium.

“Ditetapkannya DH, SS dan LP sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan tidaklah mengejutkan karena banyak pihak sebelumnya sudah mencium bau busuk dan praktek korupsi di Badan Gizi Nasional tersebut. Bahkan di tingkat menengah dan bawah di BGN tersebut juga diduga cukup banyak pihak-pihak yang terlibat dengan perbuatan serupa,” ujar Anwar Abbas, Senin (8/6/2026).

Atas dasar itulah, ia menilai tindakan penahanan dan pemborgolan para tersangka oleh Kejaksaan Agung wajib didukung penuh sebagai bentuk komitmen menjaga integritas pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto. “Oleh karena itu kita sangat patut memberikan apresiasi kepada pihak Kejaksaan yang telah menangkap dan menersangkakan pentolan-pentolan puncak dari Badan Gizi Nasional tersebut,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, “Kita memang heran mengapa mereka-mereka masih saja berani melakukan tindak kotor tersebut padahal Prabowo sebagai Presiden sudah berkali-kali bicara secara terbuka kepada rakyat bahwa dia akan memberantas praktek korupsi secara bersungguh-sungguh. Jadi apa yang mereka lakukan ini jelas-jelas merupakan pelecehan terhadap presiden Prabowo.”

Di sisi lain, ketegasan Kejagung dalam memproses hukum para pejabat puncak BGN ini dinilai mengirimkan pesan kuat kepada publik bahwa hukum di Indonesia kini tidak lagi tumpul ke atas. “Tapi syukurlah tangan mereka sekarang sudah diborgol dan di badan mereka sudah dipakaikan rompi tahanan Kejagung. Ini suatu pertanda bahwa sedekat apapun seorang pejabat dengan presiden tapi kalau dalam melaksanakan tugasnya dia korupsi maka dia akan berhadapan dengan hukum,” tegas Anwar Abbas.

Langkah Kejaksaan ini pun diharapkan menjadi momentum pembersihan total, sekaligus menjadi lampu kuning bagi kepemimpinan baru di BGN untuk segera melakukan pembenahan internal secara menyeluruh. “Untuk itu kita berharap kepada Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru agar dapat menertibkan para aparat dan petugas yang ada di lingkungan institusi yang dia pimpin sehingga tidak lagi ada para pihak di lingkungan badan tersebut yang berani melanggar hukum dan ketentuan yang ada,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025-2026. Ketiganya langsung ditahan.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengungkapkan bahwa ketiga tersangka diduga kuat melakukan praktik korupsi yang terstruktur pada tata kelola program MBG tahun anggaran 2025–2026. Modus utamanya adalah memanipulasi sistem verifikasi pada portal mitra BGN.

Para tersangka sengaja mengintervensi proses verifikasi agar jaringan yayasan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat dapat diloloskan sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Faktanya, yayasan-yayasan tersebut dikendalikan oleh para tersangka atau terafiliasi langsung dengan mereka melalui nama orang lain.

Melalui jaringan yayasan ini, para pelaku meraup insentif serta aliran dana program hingga miliaran rupiah setiap harinya, di samping adanya temuan indikasi mark-up harga pada pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan.

JAKARTA - Banyak peristiwa hukum yang terjadi pada pekan ini dan perhatian publik. Di antaranya, kasus korupsi yang menjerat tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) serta Wamen Imipas Silmy Karim yang menjadi tersangka korupsi pemerasan.

Dalam sepekan, banyak peristiwa hukum yang terjadi. Beberapa di antaranya menarik perhatian dan menjadi sorotan pembaca SindoNews. Berikut ini SindoNews tampilkan lima berita hukum yang menarik perhatian.

1. Dadan Hindayana dan 2 Mantan Kepala BGN Ditahan

Dadan Hindayana. Foto/Dok SindoNews

Tiga eks pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yakni Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya ditetapkan sebagai tersangka kasus tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di BGN. Ketiganya langsung ditahan di Rutan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Tak sampai sehari setelah dicopot dari jabatannya, Dadan Cs dijemput tim penyidik Kejagung dan diperiksa. Setelah itu, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan, penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah adanya dua alat bukti yang cukup.

"Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, saudara DH, SS, LP sebagai saksi dan berdasarkan alat bukti yang cukup, maka tim penyidik menetapkan saudara DH selaku Kepala BGN, saudara SS dan LP sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) pada BGN tahun 2025-2026," ujar Syarief Sulaeman Nahdi, Rabu (3/6/2026).

2. Silmy Karim Tersangka Korupsi

Silmy Karim. Foto/Arif Julianto

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim (SK) ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA).

Selain Silmy, ada tujuh tersangka lainnya. Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak 4 sampai dengan 23 Juni 2026. Penahanan terhadap Tersangka JSP, GST, dan RAA dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang ACLC KPK. Sementara terhadap Tersangka SK, SMG, JS, TBS, dan BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Konstruksi perkara ini merupakan hasil pengembangan dari penanganan kasus Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang ditangani KPK pada 2025. Selain itu, KPK juga menindaklanjuti temuan PPATK mengenai ketidaksesuaian data laporan transaksi keuangan 35 pegawai Kementerian Imipas.

Setelah dilakukan penyelidikan, SK diduga melakukan pemerasan melalui JS, dengan cara 'meminta jatah' dari pengurusan izin tinggal para pemohon (WNA). Kemudian, JS memerintahkan BGS dan TBS untuk menarik biaya ekstra dari WNA, sehingga setiap dokumen permohonan izin tinggal yang diproses ada 'harganya'.

KPK menyebut Silmy menerima jatah rutin Rp100 juta setiap pekan dari praktik tersebut. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, uang itu merupakan uang hasil pemerasan yang bersumber dari biro jasa maupun WNA. Hasil pemerasan itu tak terlepas dari Silmy yang meminta jatah terkait pengurusan izin tinggal kepada bawahannya.

"Uang tersebut, kemudian dibagikan kepada para oknum di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas setiap pekan di hari Jumat, salah satunya SK (Silmy Karim) yang menerima jatah rutin sebesar Rp100 juta per minggu," ujar Setyo dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Selama periode 2022-2026, uang tersebut telah dikumpulkan melalui pemanfaatan rekening nominee dan terkumpul sekurang-kurangnya Rp145,5 miliar.

Dari rangkaian kegiatan ini, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti senilai total mencapai Rp17,5 miliar dalam berbagai jenis barang bukti, meliputi 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo dalam rekening, mata uang asing, hingga sejumlah akun kripto.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

3. Noel Divonis 4,5 Tahun Penjara

Immanuel Ebenezer Gerungan. Foto/Achmad Al Fiqri

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni 5 tahun penjara.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Imanuel Ebenezer Gerungan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana saat membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Selain itu, Noel juga dikenakan pidana tambaha sejumlah Rp200 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

"Dalam hal hasil penyitaan atau pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 90 hari."

Dalam perkara ini, Noel dituntut 5 tahun penjara. Noel diyakini terbukti bersalah dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, Noel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b, Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 20 juncto Pasal 127 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP.

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan berupa pidana penjara selama lima tahun," ujar jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/5/2026).

Selain pidana badan, Noel juga dituntut membayar denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan. JPU juga menuntut hakim menjatuhkan kewajiban pembayaran uang pengganti kepada Noel sebesar Rp4,435 miliar subsider dua tahun kurungan.

4. Vonis Tiga Prajurit TNI Pelaku Penculikan dan Pembunuhan Kacab Bank

Tiga prajurit TNI yakni Serka Mochamad Nasir, Kopda Feri Herianto, dan Serka Frengky Yaru, divonis 1 hingga 13 tahun penjara dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank, Mohammad Ilham Pradipta. Putusan dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Majelis hakim menyatakan Serka Mochamad Nasir terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan kesatu subsidair yang diatur dalam Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto Pasal 458 dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

"Terdakwa satu, Serka Mochamad Nasir terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kombinasi pertama subsider. Menjatuhkan pidana pokok penjara selama 13 tahun," ujar Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, Rabu (3/6/2026).

Sementara itu, Kopda Feri Herianto dan Serka Frengky Yaru dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain yang menyebabkan kematian sebagaimana dakwaan kesatu subsidair berdasarkan Pasal 333 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto Pasal 451 dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

"Menjatuhkan pidana terhadap Kopda Feri Herianto 7 tahun penjara, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Serka Frengky Yaru pidana penjara satu tahun," ujar Fredy.

Nasir dan Feri dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer serta kewajiban membayar restitusi. Nasir dibebankan restitusi Rp750 juta, sedangkan Feri Rp500 juta. Keduanya merupakan bagian dari total restitusi yang dimohonkan sebesar Rp5,8 miliar.

Sementara, Serka Frengky Yaru tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan maupun pembayaran restitusi.

Dengan putusan tersebut, ketiga terdakwa lolos dari dakwaan pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan oditur militer. Mereka juga dinyatakan tidak terbukti dalam dakwaan menyembunyikan mayat.

Sebelumnya, Oditur Militer menuntut Serka Mochamad Nasir dengan pidana 12 tahun penjara dan pemecatan dari TNI AD. Kopda Feri Herianto dituntut 10 tahun penjara serta pemecatan dari dinas TNI AD, lalu Serka Frengky Yaru dituntut 4 tahun penjara tanpa pidana tambahan.

5. Pengadilan Tinggi Singapura Tolak Gugatan Paulus Tannos

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Singapura terhadap gugatan Paulus Tannos.

Dalam putusan itu, Pengadilan Tinggi Singapura menolak gugatan Tannos atas permohonan ekstradisi pemerintah Indonesia. Tannos merupakan buronan KPK di kasus dugaan korupsi KTP elektronik (e-KTP).

"Di pihak kita, OPHI (Otoritas Pusat Hukum Internasional) bersama seluruh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, terus berkoordinasi menyangkut hal tersebut," kata Supratman saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2026).

Supratman memastikan akan menindaklanjuti putusan itu dengan berkoordinasi dengan APH baik KPK maupun Polri. "Saya sebagai Menteri Hukum, di mana Kementerian Hukum bertindak sebagai otoritas pusat, tentu akan terus berkoordinasi dengan KPK dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjuti hal tersebut."

Sementara, KPK mengungkap tahapan berikutnya seusai Pengadilan Tinggi Singapura menolak permohonan peninjauan yudisial yang diajukan Tannos terkait proses ekstradisinya ke Indonesia.

"Adapun tahapan berikutnya yaitu sidang committal hearing yang dijadwalkan pada Agustus 2026," ujar Juru Bicara KP Budi Prasetyo, Sabtu (6/6/2026).

Dalam committal hearing itu, kepentingan pemerintah Indonesia untuk memulangkan Tannos akan diwakili oleh Attorney-General's Chambers (AGC) Singapura. Nantinya, Pengadilan Singapura akan menilai apakah permintaan ekstradisi terhadap Tannos telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Apabila syarat-syarat tersebut dinilai terpenuhi, pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang membuka jalan bagi ekstradisi Tannos ke Indonesia.

"Putusan ekstradisi dapat dijatuhkan segera sesudahnya, pada tranche yang sama atau sesudahnya bergantung pada dinamika persidangan," jelas Budi.

Meski demikian, Tannos tidak serta-merta dapat langsung dibawa ke Indonesia atas putusan itu. Tersangka kasus e-KTP sejak 2019 itu masih memiliki kesempatan menempuh upaya hukum atas putusan ekstradisi itu.

"Sesuai Extradition Act, subject ekstradisi dapat mengajukan upaya hukum atas putusan ekstradisi," tandas Budi. Achmad Al Fiqri, Jonathan Simanjuntak

JAKARTA - Eks Kepala BGN Dadan Hindayana terjerat korupsi triliunan rupiah, namun isi garasinya justru mengungkap anomali selera pria 58 tahun yang memuja mobil-mobil modis incaran anak muda dan wanita.

Dadan Hindayana sudah tidak muda lagi. Lahir 10 Juli 1967. Usianya kini 58 tahun. Sudah lewat setengah abad. Tapi coba intip garasi rumahnya seperti yang dilaporkan di LHKPN. Sangat kontras.

Rabu kemarin, ia dijemput paksa Kejaksaan Agung. Berbaju rompi tahanan warna pink. Tangannya diborgol. Kasusnya kelas kakap: korupsi dan mark-up anggaran triliunan rupiah di Badan Gizi Nasional (BGN). Institusi yang umurnya baru seumur jagung.

LHKPN mencatat total hartanya Rp9.022.400.000. Nyaris tanpa utang. Dari jumlah itu, Rp1,4 miliar berupa mobil. Ada tiga unit. Semuanya berdesain modis. Semuanya jenis crossover atau SUV ringkas.

Di sinilah letak keunikannya. Pria mapan usia nyaris 60 tahun biasanya memilih SUV besar bersasis ladder frame. Pajero Sport, Toyota Fortuner, Hyndai Palisade. Atau sekalian MPV mewah kelas Alphard. Nyaman. Bisa pakai sopir pribadi. Tidak lelah diperjalanan.

Tapi Dadan berbeda. Garasinya diisi Mazda CX-5 (2023), Honda HR-V 1.5L SE CVT (2024), dan Mazda CX-3 1.5 (2023).

Ketiga mobil ini punya profil target pasar yang sangat spesifik: anak muda. Atau profesional muda. Bahkan sangat digemari kaum wanita.

Lihat saja Honda HR-V 1.5L SE. Harganya Rp 330 juta. Mesinnya bukan turbo. Cukup 1.5L naturally aspirated dengan transmisi CVT yang santai. Nilai jual utamanya ada pada desain modis. Ini adalah mobil "si paling estetik". Tulang punggung pabrikan untuk menggaet kaum urban yang peduli penampilan luar. Bukan untuk bapak-bapak jelang masa pensiun.

Lalu ada Mazda CX-3 1.5 tahun 2023. Harga bekasnya cuma Rp300 jutaan. Semua orang tahu, mobil ini sempit di jok belakang. Bagasinya kecil. Sangat egois. Sangat individualis.

Biasa dipakai para lajang, mahasiswa, atau wanita karier yang memuja desain Kodo khas Mazda yang cantik, plus handling yang tajam.

Terakhir, kasta tertingginya: Mazda CX-5 tahun 2023. Nilainya Rp675 juta. Mesinnya jauh lebih bertenaga: 2.488 cc Skyactiv-G 4-silinder. Semburan tenaganya 190 PS dengan torsi 252 Nm.

Sudah dilengkapi teknologi cylinder deactivation agar bensin rasional. Ada pilihan penggerak roda depan (FWD) di tipe Elite, atau All-Wheel Drive (AWD) di tipe Kuro.

Sekali lagi, Mazda CX-5 ini sangat driver-centric. Asyik dikemudikan sendiri. Eksekutif muda usia 30-an dan 40-an menyukai mobil ini karena material kabinnya yang premium. Penumpang belakang bukan prioritas utama.

Mengapa pria 58 tahun ini mengoleksi ketiga mobil egois bergaya muda tersebut? Tentu hanya Dadan yang tahu jawabannya.

JAKARTA - Baru saja dicopot Presiden Prabowo Subianto, Dadan Hindayana langsung memakai rompi pink Kejaksaan Agung. Tangannya diborgol.

Rabu pagi, 3 Juni 2026, ia dijemput paksa di Jakarta Pusat. Dadan tidak sendiri. Dua mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, ikut diseret.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) rupanya jadi ladang bancakan luar biasa.

Modusnya rapi, tapi tercium juga. Mereka mengatur verifikasi pembentukan yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di portal BGN.

Harusnya, program ini dikelola oleh yayasan di tiap sekolah. Praktiknya, Dadan cs menggunakan pengaruh jabatannya untuk meloloskan yayasan yang terafiliasi dengan mereka sendiri.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyebut bahwa yayasan tersebut mendapat insentif miliaran rupiah setiap hari. Uang miliaran itu mengalir ke yayasan milik Dadan, Sony, dan Lodewyk.

Tidak cuma akal-akalan yayasan. Penggelembungan harga atau mark-up anggaran dilakukan gila-gilaan. Angkanya fantastis.

Ada pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan total sekitar Rp 1 triliun. Lalu pengadaan 32.000 pasang sepatu. Ditambah 31.000 unit lebih tablet. Bahkan, BGN membeli 5.400 unit TV ukuran raksasa 75 inci.

Semuanya sarat mark-up dan tidak sesuai ketentuan. Selain itu, ada juga dugaan praktik jual beli jabatan pasca pencopotannya.

Lalu, seberapa kaya Dadan Hindayana?

Berdasarkan LHKPN pada 14 Maret 2025 saat ia awal menjabat, total hartanya tercatat Rp 9.022.400.000. Ia tercatat sama sekali tidak memiliki utang.

Rinciannya: aset tanah dan bangunan senilai Rp5,9 miliar. Harta bergerak lainnya Rp322,4 juta. Serta kas dan setara kas Rp1,4 miliar.

Sisa hartanya ada di dalam garasi, yakni senilai total Rp 1,4 miliar. Koleksi mobilnya terdiri dari tiga unit mobil hasil perolehan sendiri.

Pertama, Mazda CX-5 keluaran tahun 2023 senilai Rp675 jutaan. SUV premium ini mengusung mesin 2.5L SkyActiv-G 4-silinder.

Mazda CX-5 2023 diciptakan untuk profesional mapan di usia 30-an hingga 40-an yang memiliki keluarga kecil.

Mereka adalah kaum urban peduli pada estetika desain, juga kualitas material kabin. Pengguna mobil ini selalu mencari kenikmatan berkendara setiap kali berangkat maupun pulang kerja.

Mobil ini sangat berpusat pada pengemudi (driver-centric). Mesin besar 2.488 cc dipadukan dengan transmisi otomatis 6-percepatan. Sensasi perpindahan giginya tetap mekanis, padat, dan sangat fun to drive.

Kedua, Honda HR-V 1.5L SE CVT tahun 2024 yang harga pasarannya Rp300 jutaan. Jika CX-5 adalah "mainan" eksekutif mapan di usia 40-an yang menolak disopiri, maka profil pengemudi Honda HR-V 1.5L SE jauh lebih luwes, lebih muda, dan sangat memuja estetika.

Ketiga, Mazda CX-3 1.5 tahun 2023 senilai Rp300 jutaan. Secara kasta, ia ada di bawah CX-5. Secara dimensi kabin, ia bahkan lebih sempit dari HR-V. Sasarannya adalah para lajang, profesional muda, atau pasangan yang belum memiliki anak. Fokus utama mobil ini hanya untuk memanjakan orang yang memegang setir dan satu penumpang di sebelahnya.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut pencopotan pucuk pimpinan BGN ini adalah hasil evaluasi selama 1,5 tahun pelaksanaan program MBG. Banyak catatan yang menjadi dasar pertimbangan Presiden Prabowo.

JAKARTA - Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) mencermati secara serius dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga melibatkan, memanfaatkan, dan menyalahgunakan yayasan. Kasus ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga berpotensi jadi ancaman terhadap kepercayaan publik dan integritas yayasan.

Jika yayasan dipersepsikan sebagai alat korupsi, dampaknya dapat merusak citra seluruh ekosistem filantropi, termasuk yayasan atau lembaga filantropi lainnya yang selama ini bekerja jujur, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Ketua Badan Pengurus PFI M. Rizal Algamar menegaskan bahwa yayasan adalah instrumen sosial yang dibangun untuk melayani kepentingan kemanusiaan, pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan berbagai tujuan publik lainnya. Karena itu, penggunaan yayasan sebagai kedok kepentingan pribadi, alat konflik kepentingan, atau saluran memperkaya pejabat negara merupakan bentuk penyimpangan yang sangat serius.

“Dalam konteks program sebesar MBG, penyalahgunaan tersebut bukan hanya mencederai hukum dan etika, tetapi juga merusak makna dasar filantropi sebagai amanah sosial. Jika dibiarkan, kasus seperti ini dapat menciptakan preseden buruk bahwa yayasan dapat dijadikan sarana korupsi, bukan sarana pelayanan publik yang bertanggung jawab,” katanya dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

Lihat juga: Mengapa Kepala BGN Dicopot Malam Hari Lalu Sorenya Langsung Jadi Tersangka?!

Kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya pelaksanaan dan penegakan prinsip prinsip dan etika dalam menjalankan kegiatan filantropi, termasuk mengelola Yayasan sebagai institusi filantropi. Prinsip-prinsip dan etika itu diatur dalam Kode Etik Filantropi Indonesia (KEFI) yang telah diterbitkan PFI sejak 2021 untuk menjaga kepercayaan publik di tengah berkembang pesatnya kegiatan filantropi.

Dugaan penyalahgunaan yayasan dalam kasus MBG secara terang benderang bertentangan dengan prinsip “kejujuran dan integritas:, “transparansi dan akuntabilitas”, “amanah dan tanggung jawab sosial”, serta “antikorupsi dan antikolusi”. “PFI memandang bahwa kode etik tidak boleh berhenti sebagai dokumen normatif. Kode etik harus diterjemahkan ke dalam tata kelola kelembagaan, pengawasan, audit, kepatuhan, dan penegakan sanksi yang nyata terhadap pelanggaran,” jelas Rizal.

PFI juga mendesak pemerintah untuk lebih selektif dalam memilih yayasan sebagai mitra pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana MBG. Program publik yang menyangkut hak dasar anak dan keluarga tidak boleh diserahkan kepada lembaga yang belum memiliki kapasitas tata kelola yang memadai, sistem pengawasan internal yang lemah, atau kepemimpinan yang sarat konflik kepentingan.

"Pemerintah perlu menerapkan uji kelayakan yang ketat terhadap yayasan calon mitra, termasuk rekam jejak, struktur pengurus, sistem keuangan, audit, kepatuhan hukum, dan kemampuan operasional sebelum memberikan izin mengelola SPPG, " kata Rizal.

Rizal menambahkan, kasus ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat umum bahwa status yayasan tidak otomatis menjamin integritas suatu lembaga. Publik perlu semakin kritis dalam melihat siapa pengurus yayasan, bagaimana mekanisme akuntabilitasnya, apakah laporan kegiatan dan keuangannya terbuka, serta sejauh mana lembaga tersebut benar-benar bekerja untuk kepentingan penerima manfaat.

Sementara bagi para pegiat filantropi, momentum ini harus dibaca sebagai panggilan untuk memperkuat tata kelola organisasi. Yayasan yang memiliki akses mengelola SPPG atau program publik lain wajib menempatkan integritas, sistem kontrol, dan kepatuhan etika sebagai prioritas utama, bukan sekadar pelengkap administratif.

Menurut Rizal, dari kasus publik bisa mendapatkan pelajaran bahwa sektor filantropi bukan zona yang kebal dari penyalahgunaan kekuasaan. Justru karena mengelola dana sosial, dana publik, dan kepercayaan masyarakat, yayasan harus tunduk pada standar etik dan tata kelola yang lebih tinggi.

Setiap yayasan yang terlibat dalam program-program strategis negara perlu memastikan adanya pemisahan yang tegas antara kepentingan sosial dan kepentingan politik, antara mandat pelayanan publik dan kepentingan pribadi, serta antara pengelolaan dana amanah dan segala bentuk transaksi yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Prinsip ini harus dijaga secara konsisten oleh semua pihak.

Untuk meminimalisir dampak dari kasus ini, PFI mendorong berbagai langkah pembenahan yang bersifat segera dan sistemik. Pertama, memperkuat implementasi Kode Etik Filantropi Indonesia dengan mekanisme penilaian kepatuhan dan sanksi yang jelas.

Kedua, mewajibkan audit independen bagi yayasan yang mengelola dana publik atau program berskala besar. Ketiga, memperketat aturan konflik kepentingan, afiliasi politik, dan hubungan terafiliasi dalam struktur yayasan.

Keempat, membangun sistem pelaporan publik yang terbuka dan mudah diverifikasi masyarakat. Kelima, mengembangkan proses due diligence yang lebih ketat sebelum penunjukan yayasan sebagai mitra pelaksana program-program pemerintah, termasuk pengelolaan SPPG.

Dia menuturkan, pada akhirnya, menjaga integritas yayasan adalah pekerjaan bersama yang membutuhkan komitmen pemerintah, penegak hukum, pengurus yayasan, donor, media, dan masyarakat sipil. “Kasus MBG harus menjadi momentum koreksi menyeluruh agar yayasan kembali dipahami sebagai lembaga amanah yang melayani kepentingan publik, bukan sebagai instrumen penyimpangan,” ujarnya.

“Karena itu, PFI mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat budaya etika, tata kelola, transparansi, dan pengawasan independen agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi filantropi tidak runtuh, melainkan justru semakin kokoh setelah melalui ujian serius iini,” pungkasnya.