Jakarta, CNBC Indonesia - Persekongkolan tindakan fraud atau penipuan antara pegawai pajak yang telah resign dengan konsultan maupun wajib pajak membuat Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto membuat aturan khusus.

Aturan ini akan membatasi eks fiskus pajak agar tak lagi bisa melakukan pelayanan perpajakan hingga mengakses sistem perpajakan. Fiskus pajak adalah pegawai atau pejabat pemerintah yang ditugaskan untuk mengurus, mengelola, dan menarik pajakdari wajib pajak.

Hal ini ia sampaikan seusai menemukan kebiasaan praktik fraud atau persekongkolan antara pegawai pajak yang resign dengan konsultan maupun wajib pajak dalam mengakali ketentuan perpajakan

"Kami sudah siapkan sistem dan kerangka regulasi untuk itu. Kami akan kunci NIK dan NPWP yang bersangkutan di Coretax, sehingga tidak bisa lagi mereka melakukan pelayanan perpajakan di luar pajak ketika mereka resign," ucap Bimo dalam acara Tax Time CNBC Indonesia, Selasa (18/11/2025).

Persekongkolan ini, ia sebut biasanya dilakukan oleh para pegawai pajak yang ingin mengajukan resign atau pengunduran diri, untuk menjadi bagian konsultan atau tim pajak wajib pajak tertentu, namun masih memiliki data-data negara yang bisa digunakan sebagai celah fraud.

"Jadi ditengarai memang ada persekongkolan antara petugas pajak, kemudian konsultan yang kurang baik dengan wajib pajak," kata Bimo.

Untuk menangani kebiasaan praktik persekongkolan itu, Bimo mengaku telah menyiapkan kebijakan khusus dalam bentuk pemberlakuan masa tunggu 5 tahun bagi pegawai pajak yang ingin mengajukan resign hingga mengunci NIK dan NPWP nya di sistem Coretax.

"Kami sudah mengeluarkan rancangan aturan yang terkait masa tunggu bagi pegawai-pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang akan resign. Kenapa begitu? Ini penting karena belum ada kerangka aturan itu sebelumnya," kata Bimo.

"Karena mereka-mereka yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak ini harus menjaga independensinya. Tidak boleh ada konflik of interest, apalagi hubungan-hubungan istimewa dengan intermediaries," papar Bimo.

Masa tunggu atau grace period selama 5 tahun itu supaya pegawai pajak yang tak lagi ingin bekerja di DJP tidak bisa langsung bekerja sebagai kuasa pajak, konsultan, ataupun bekerja di bagian perpajakan di korporasi.

Masa tunggu ini diberikan karena sampai hari ini, DJP belum bisa memusatkan seluruh kepemilikan data negara yang dimiliki para pegawai termasuk kepentingan pengolahan analytics data yang terkait perpajakan lainnya.

"Ada data-data yang masih bisa disimpan di stand alone laptop, stand alone tablet, maupun HP dari para pegawai kami. Maka itu data negara yang ada di mereka, itu tidak akan bisa digunakan apabila mereka resign dalam jangka waktu 5 tahun. Karena dalam jangka waktu 5 tahun itu, itu sudah kadaluarsa," ungkap Bimo.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengaku menemukan kebiasaan praktik fraud atau persekongkolan antara fiskus pajak dengan konsultan maupun wajib pajak dalam mengakali ketentuan perpajakan.

Persekongkolan ini, ia sebut biasanya dilakukan oleh para pegawai pajak yang ingin mengajukan resign atau pengunduran diri, untuk menjadi bagian konsultan atau tim pajak wajib pajak tertentu, namun masih memiliki data-data negara yang bisa digunakan sebagai celah fraud.

"Jadi ditengarai memang ada persekongkolan antara petugas pajak, kemudian konsultan yang kurang baik dengan wajib pajak," kata Bimo dalam acara Tax Time CNBC Indonesia, Selasa (18/11/2025).

Untuk menangani kebiasaan prakti persekongkolan itu, Bimo mengaku telah menyiapkan kebijakan khusus dalam bentuk pemberlakuan masa tunggu 5 tahun bagi pegawai pajak yang ingin mengajukan resign.

"Kami sudah mengeluarkan rancangan aturan yang terkait masa tunggu bagi pegawai-pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang akan resign. Kenapa begitu? Ini penting karena belum ada kerangka aturan itu sebelumnya," kata Bimo.

"Karena mereka-mereka yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak ini harus menjaga independensinya. Tidak boleh ada konflik of interest, apalagi hubungan-hubungan istimewa dengan intermediaries," papar Bimo.

Masa tunggu atau grace period selama 5 tahun itu supaya pegawai pajak yang tak lagi ingin bekerja di DJP tidak bisa langsung bekerja sebagai kuasa pajak, konsultan, ataupun bekerja di bagian perpajakan di korporasi.

Masa tunggu ini diberikan karena sampai hari ini, DJP belum bisa memusatkan seluruh kepemilikan data negara yang dimiliki para pegawai termasuk kepentingan pengolahan analytics data yang terkait perpajakan lainnya.

"Ada data-data yang masih bisa disimpan di stand alone laptop, stand alone tablet, maupun HP dari para pegawai kami. Maka itu data negara yang ada di mereka, itu tidak akan bisa digunakan apabila mereka resign dalam jangka waktu 5 tahun. Karena dalam jangka waktu 5 tahun itu, itu sudah kadaluarsa," ungkap Bimo.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan adanya potensi konspirasi atau persekongkolan antara pemerintah daerah (Pemda) dengan pihak swasta dalam pelaporan pajak. Modus tersebut dilakukan dengan menggelapkan pencatatan penerimaan pajak yang seharusnya masuk ke kas Pemda.

Menurut Tito, hal ini mungkin terjadi karena pencatatan yang dilakukan masih menggunakan sistem manual. Melihat masalah ini, Tito meminta bantuan kepada Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo untuk membuat sistem khusus yang menyambungkan sistem pembayaran pajak di daerah dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) atau Bapenda.

"Itu tadi, diantara yang paling baik itu adalah digitalisasi. Selama ini kan misalnya hotel, restoran, parkir, selama ini kan masyarakat udah bayar. Kita lihat aja kalau kita ke restoran, itu bayar pajak loh, sekian persen," ujar Tito saat ditemui setelah acara peluncuran program peningkatan Kapasitas serta Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Katalis P2DD).yang gelar hari ini Jumat (31/10/2025).

Tito menjelaskan sistem manual membuka peluang manipulasi pelaporan penerimaan pajak. Para petugas Pemda bisa saja bekerja sama dengan pengelola usaha untuk tidak melaporkan sebagian pajak yang telah dipungut dari masyarakat.

"Nah, dan ini juga bisa menjadi potensi, akhirnya konspirasi. Antara petugas dengan kolektornya tadi, hotel-restoran, uangnya langsung masuk," ujarnya.

Oleh sebab itu, Tito mendorong digitalisasi sistem pajak daerah. Dengan mekanisme digital, setiap pembayaran pajak oleh masyarakat akan langsung tercatat dan masuk ke rekening pemerintah tanpa perantara manual.

"Nah jadi, kalau seandainya ini buat digitalisasi, orang kita ke restoran, bayar, pajaknya langsung masuk ke Dispenda, dengan digitalisasi, uangnya langsung masuk. Maka itu akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa membuat hal yang baru. Kalau membuat hal baru, rakyat kecil terdampak, nanti repot," ujarnya.

Tito menilai langkah digitalisasi lebih efektif dibandingkan menaikkan tarif pajak yang justru bisa menimbulkan resistensi masyarakat. Dengan sistem digital, Tito menilai pemerintah bisa meningkatkan PAD.

"Nanti seperti kasus yang ada di Pati dan lain-lain, naikkan pajak uang pembangunan yang terdampak rakyat kecil, rakyat kecil akan bereaksi. Tapi kalau memang yang ini kan sudah ada, sudah dibayar, cuma gak nyampe ke Dispenda karena mekanismenya yang salah," ujarnya.