JAKARTA, KOMPAS.com - Wajib pajak yang sebelumnya menggunakan layanan DJP Online kini dapat mengakses sistem baru Coretax tanpa perlu membuat akun dari awal.

Melalui panduan di Coretaxpedia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa pengguna DJP Online yang sudah melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP hanya perlu membuat kata sandi baru untuk masuk ke sistem Coretax.

"Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuka laman resmi Coretax DJP di alamat coretaxdjp.pajak.go.id.

Setelah itu, pengguna dapat memilih menu “Lupa Kata Sandi” pada halaman awal," tulis lama Coretaxpedia dikutip pada Jumat (13/3/2026).

Selanjutnya, pada halaman permohonan perubahan kata sandi, wajib pajak diminta memilih metode konfirmasi dengan memasukkan alamat email atau nomor telepon yang terdaftar.

Pengguna juga harus mengisi kode captcha serta mencentang pernyataan yang tersedia sebelum menekan tombol kirim.

Setelah permintaan dikirim, sistem akan mengirimkan tautan verifikasi melalui email atau pesan singkat (SMS). DJP mengingatkan agar wajib pajak memastikan email tersebut berasal dari domain resmi @pajak.go.id atau pesan SMS yang dikirim dari DJP.

Pengguna kemudian dapat membuka tautan yang diterima untuk melakukan penggantian kata sandi serta membuat passphrase sesuai dengan panduan yang diberikan sistem.

Setelah proses tersebut selesai, sistem akan mengirimkan konfirmasi bahwa akun Coretax DJP telah berhasil diaktifkan.

Dengan demikian, wajib pajak sudah dapat langsung mengakses layanan Coretax untuk berbagai keperluan administrasi perpajakan, termasuk pelaporan pajak secara daring.

Sebagai informasi, batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi adalah 31 Maret 2026 untuk tahun pajak 2025.

Wajib pajak diimbau melaporkan SPT lebih awal guna menghindari kendala teknis menjelang batas waktu pelaporan.

Hingga 12 Maret DJP mencatat sebanyak 7.723.526 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2025 telah dilaporkan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, sebagian besar pelaporan SPT tersebut berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan.

Rinciannya, untuk wajib pajak dengan tahun buku Januari–Desember, pelaporan SPT terdiri dari 6.856.710 wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan, 705.138 wajib pajak OP nonkaryawan.

Lalu ada 160.195 wajib pajak badan dengan pelaporan dalam rupiah, serta 128 wajib pajak badan yang melaporkan dalam dollar AS.

Sementara itu, untuk wajib pajak badan dengan tahun buku berbeda yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, tercatat sebanyak 1.334 SPT badan dalam rupiah dan 21 SPT badan dalam dollar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengeluarkan peringatan kepada masyarakat dan wajib pajak terkait maraknya tindak penipuan yang mengatasnamakan institusi otoritas pajak maupun para pejabatnya.

Peringatan tersebut disampaikan lewat Pengumuman No. PENG-18/PJ.09/2026 yang ditandai Direktur P2Humas DJP Inge Diana Rismawanti pada Minggu (15/2/2026). Dalam pengumuman itu, otoritas pajak membeberkan bahwa oknum penipu kerap memanfaatkan momentum atau kebijakan terbaru sebagai latar belakang aksinya.

Beberapa isu yang dijadikan dalih penipuan meliputi proses pemadanan NIK dan NPWP, konfirmasi data perpajakan, implementasi aplikasi Coretax DJP, hingga kabar terkait mutasi atau promosi pejabat dan pegawai DJP.

"DJP mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Pejabat/Pegawai DJP," tulis pengumuman resmi tersebut.

Ragam Modus Penipuan

Otoritas pajak mencatat sejumlah modus operandi yang paling sering digunakan oleh oknum penipu. Wajib pajak diimbau untuk sangat berhati-hati apabila mendapati indikasi berikut.

Pertama, penerima pesan melalui aplikasi WhatsApp yang mengarahkan untuk mengunduh file dengan format .apk.

Kedua, dihubungi via Whatsapp dan diminta mengunduh aplikasi M-Pajak melalui pengiriman tautan palsu.

Ketiga, penerima tagihan pajak atau instruksi untuk memproses pengembalian kelebihan bayar pajak melalui pesan Whatsapp.

Keempat, penerima pesan Whatsapp yang berisi instruksi pembayaran meterai elektronik dengan keharusan mengklik atau mengakses tautan palsu.

Kelima, mendapatkan panggilan telepon dari pihak yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai DJP, di mana penelepon tersebut pada akhirnya meminta transfer sejumlah uang.

Kanal Konfirmasi dan Pelaporan Penipuan

Apabila masyarakat menerima permintaan yang mencurigakan seperti modus di atas, DJP mengimbau agar wajib pajak segera melakukan konfirmasi kebenaran informasi tersebut.

Konfirmasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran resmi, mulai dari mendatangi kantor pajak terdekat, menghubungi call center Kring Pajak di 1500200, atau mengirim email ke pengaduan@pajak.go.id. Selain itu, wajib pajak juga bisa memanfaatkan akun X (sebelumnya Twitter) di @kring_pajak, mengakses situs https://pengaduan.pajak.go.id, atau menggunakan layanan live chat di laman resmi https://www.pajak.go.id.

Lebih lanjut, DJP juga mendorong masyarakat yang menjadi target penipuan untuk proaktif melapor. Laporan terkait nomor telepon yang digunakan penipu dapat diadukan melalui saluran Kementerian Komunikasi dan Digital di laman https://aduannomor.id.

Sementara itu, apabila penipuan melibatkan konten, tautan, atau aplikasi palsu, masyarakat dapat melapor melalui laman https://aduankonten.id. Wajib pajak juga dipersilakan untuk menindaklanjuti kasus ini melalui saluran pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum.

Bisnis.com, JAKARTA — Mulai 2026 masyarakat dapat mengakses administrasi perpajakan melalui Sistem Inti Perpajakan alias Core Tax System dari Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu. Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT juga akan dilakukan melalui Coretax.

Sebelum mengakses berbagai administrasi perpajakan, termasuk pelaporan SPT Tahunan 2026, masyarakat wajib melakukan aktivasi akun Coretax terlebih dahulu. Aktivasi akun tersebut masih bisa dilakukan hingga saat ini dan dapat dilakukan secara mandiri tanpa perlu mengantre di kantor pajak.

Sebelum melakukan aktivasi secara daring, masyarakat harus memiliki akun DJP Online dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 16 digit, yang merupakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) terlebih dahulu.

Apabila belum mempunyai NPWP dan akun DJP Online, masyarakat dapat membuatnya secara daring dan tidak perlu datang ke kantor pajak. Pembuatan kedua syarat tersebut juga tidak memerlukan waktu yang lama.

Dalam mengaktivasi akun Coretax, masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk biaya aktivasi. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menegaskan bahwa seluruh layanan perpajakan berlangsung dengan gratis.

"Jangan berikan imbalan apa pun kepada pihak yang menjanjikan kemudahan instan. Mari bersama-sama menjaga integritas dan kenyamanan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan," imbau DJP melalui akun Instagram resminya, Senin (5/1/2026).

Berikut cara aktivasi akun Coretax:

• Buka situs coretaxdjp.pajak.go.id dan klik “Lanjutkan”;
• Klik “Aktivasi Akun Wajib Pajak”
• Jika belum mempunyai NPWP, masyarakat dapat mengklik tulisan “Daftar di sini”, baru kemudian mengklik kembali “Aktivasi Akun Wajib Pajak”;
• Klik pada pertanyaan “Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?” sehingga muncul tanda centang;
• Masukkan NPWP dan klik “cari”;
• Masukkan surel/e-mail serta nomor telepon yang terdaftar di DJP Online
  (apabila terdapat perubahan pada bagian ini, pengguna dapat menghubungi Kring Pajak 1500200 atau mendatangi kantor pajak terdekat);
• Lakukan verifikasi identitas dengan mengikuti petunjuk yang ada;
• Setujui pernyataan yang ada dengan mengklik kotak yang disediakan sehingga muncul tanda centang;
• Klik “Simpan”;
• Periksa surel untuk mendapatkan Surat Penerbitan Akun Wajib Pajak yang memuat kata sandi sementara dari akun surel berdomain @pajak.go.id;
• Buka kembali laman coretaxdjp.pajak.go.id;
• Masukkan ID Pengguna, Kata Sandi Sementara, serta Kode Captcha dan kemudian klik “Login”;
• Pada saat masuk/login pertama, ubah kata sandi serta buat Passphrase dan klik “Simpan” setelah selesai; dan
• Akses kembali halaman login akun Coretax DJP menggunakan kata sandi baru.

Dengan demikian, maka akun Coretax sudah teraktivasi. Meski begitu, masyarakat masih perlu membuat Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE) untuk dapat menandatangani SPT.

Berikut cara pembuatan KO/SE untuk Coretax:

• Masuk/login ke akun Coretax DJP;
• Klik menu “Portal Saya” dan pilih “Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik”.
• Di bagian bawah layar berikutnya, pilih Kode Otorisasi/Sertifikat Digital DJP di “Jenis Sertifikat Digital” di bagian “Rincian Sertifikat”;
• Masukkan ID Penandatangan atau buat passphrase sebagai kode otorisasi;
• Baca dan setujui pernyataan yang ada dengan mengklik bagian kotak sehingga muncul tanda centang;
• Klik “Kirim”; dan
• Jika permohonan berhasil diajukan, maka akan muncul notifikasi “Sertifikat Digital Berhasil Dibuat!”. Bukti tanda terima dan surat penerbitan sertifikat digital dapat diunduh pada tombol yang tersedia.
  

Setelah melakukan hal-hal tersebut, pengguna harus melakukan validasi KO/SE-nya. Berikut caranya:

• Pada “Portal Saya” menu “Profil Saya”, pilih sub menu “Nomor Identifikasi Eksternal”;
• Masuk ke bagian/tab “Digital Certificate” dan pastikan status yang ada “VALID”
• Jika status “INVALID”, geser ke kanan tabel/grid ke kolom status untuk mengklik tombol “Periksa Status”;
• Setelah muncul notifikasi sukses, tombol “Menghasilkan” akan aktif. Klik tombol tersebut;
• Muncul notifikasi Sukses;
• Pilih menu “Portal Saya” lalu submenu “Dokumen Saya” untuk mendapatkan dokumen Penerbitan Kode Otorisasi DJP yang telah terbit; dan
• Pilih dokumen berjudul Surat Penerbitan Kode Otorisasi DJP dan pembuatan KO/SE selesai.
  

Cara Sinkronisasi NIK jadi NPWP

Saat ini, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan kebijakan NIK menjadi NPWP untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia. Hal tersebut juga menjadi titik awal dalam penerapan administrasi perpajakan yang mudah dan sederhana.

Jika masyarakat belum mempunyai NPWP dan ingin sekaligus menggunakan NIK-nya sebagai NPWP, berikut merupakan cara pendaftaran NPWP orang pribadi:

• Buka situs coretaxdjp.pajak.go.id dan klik “Lanjutkan”;
• Klik tulisan “Daftar di sini”;
• Klik “Perorangan”;
• Klik pilihan “Ya, Wajib Pajak Memiliki NIK”;
• Klik pilihan “Pendaftaran dengan Aktivasi NIK / Aktivasi NIK” untuk mendaftarkan NIK sebagai NPWP;
• Masukkan data yang diperlukan, yaitu:
  
  • NIK
  • Nama Wajib Pajak (sesuai Kartu Tanda Penduduk)
  • Tempat Lahir
  • Negara Asal
  • Tanggal Lahir
  • Jenis Kelamin
  • Status Perkawinan
    Jika memilih jenis kelamin “perempuan” dan status perkawinan “menikah”, maka isi kolom “NIK kepala keluarga”
  • Agama
  • Jenis Pekerjaan
  • Nama Ibu Kandung
  • Nomor Kartu Keluarga (KK)
  • Status Hubungan Keluarga
• Klik “Verifikasi”;
• Isi detail kontak Wajib Pajak, yaitu:
  
  • Alamat surel (e-mail)
  • Nomor telepon seluler (handphone)
  • Nomor telepon, jika ada
  • Nomor faksimile, jika ada
  • Klik verifikasi pada kolom “alamat surel” dan “nomor telepon seluler”;
  • Pendaftar akan menerima kode one time password (OTP) pada alamat surel dan nomor telepon seluler yang dimasukkan;
  • Masukkan kedua kode OTP yang diterima pada kolom yang tersedia dan klik tombol verifikasi;
  • Klik tombol “selanjutnya”;
  • Pendaftar dapat menambahkan identitas dari “pihak terkait”, yaitu anggota keluarga. Langkah ini bersifat opsional atau tidak wajib.
  • Jika ingin menambahkan pihak terkait, pendaftar dapat mengklik simbol tanda tambah;
• Klik tombol “selanjutnya” untuk melanjutkan pendaftaran;
• Masukkan data dalam halaman “Data Ekonomi” secara akurat;
• Klik “selanjutnya”;
• Isikan alamat dari pendaftar, yang setidaknya terdiri dari alamat domisili (tempat tinggal) dan alamat nasional yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
• Isi kolom “data geometris” dengan mengarahkan peta ke alamat tempat tinggal pendaftar;
• Jika alamat KTP sama dengan alamat domisili, klik tombol “salin dari domisili” agar tidak mengisi ulang kolom-kolom dalam bagian alamat KTP;
• Verifikasi alamat nasional/KTP dengan mengklik tombol periksa/verifikasi;
• Lakukan verifikasi identitas dengan mengambil atau mengunggah foto diri (swafoto/selfie);
  Klik tombol validasi foto
• Baca dan setujui pernyataan yang ditampilkan dengan mengklik kotak yang tersedia sehingga muncul tanda centang;
• Klik tombol “Kirim Pengajuan”;
• Periksa layanan surel yang didaftarkan. Jika pendaftaran sukses, maka pendaftar akan menerima pesan yang berisi nomor NPWP dan cetakan NPWP dalam format PDF.

Setelah mengikuti langkah-langkah di atas, pengguna dapat menggunakan NPWP-nya untuk mengaktivasi akun Coretax dan melakukan kewajiban perpajakannya.

Bagi masyarakat yang sudah memiliki NPWP, tetapi belum memadankannya dengan NIK, hal tersebut sebelumnya dapat dilakukan secara mandiri. Akan tetapi, pendaftaran mandiri tersebut telah berakhir pada 31 Desember 2024.

Dengan hal itu, masyarakat yang belum melakukan pemadanan atau sinkronisasi NIK-NPWP dapat datang langsung ke kantor pajak terdekat untuk dilakukan pengecekan status pemadanan dan melakukan pemadanan, yang harus dilakukan oleh petugas pelayanan di kantor pajak. (Laurensius Katon Kandela)

Jakarta, CNBC Indonesia - Persekongkolan tindakan fraud atau penipuan antara pegawai pajak yang telah resign dengan konsultan maupun wajib pajak membuat Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto membuat aturan khusus.

Aturan ini akan membatasi eks fiskus pajak agar tak lagi bisa melakukan pelayanan perpajakan hingga mengakses sistem perpajakan. Fiskus pajak adalah pegawai atau pejabat pemerintah yang ditugaskan untuk mengurus, mengelola, dan menarik pajakdari wajib pajak.

Hal ini ia sampaikan seusai menemukan kebiasaan praktik fraud atau persekongkolan antara pegawai pajak yang resign dengan konsultan maupun wajib pajak dalam mengakali ketentuan perpajakan

"Kami sudah siapkan sistem dan kerangka regulasi untuk itu. Kami akan kunci NIK dan NPWP yang bersangkutan di Coretax, sehingga tidak bisa lagi mereka melakukan pelayanan perpajakan di luar pajak ketika mereka resign," ucap Bimo dalam acara Tax Time CNBC Indonesia, Selasa (18/11/2025).

Persekongkolan ini, ia sebut biasanya dilakukan oleh para pegawai pajak yang ingin mengajukan resign atau pengunduran diri, untuk menjadi bagian konsultan atau tim pajak wajib pajak tertentu, namun masih memiliki data-data negara yang bisa digunakan sebagai celah fraud.

"Jadi ditengarai memang ada persekongkolan antara petugas pajak, kemudian konsultan yang kurang baik dengan wajib pajak," kata Bimo.

Untuk menangani kebiasaan praktik persekongkolan itu, Bimo mengaku telah menyiapkan kebijakan khusus dalam bentuk pemberlakuan masa tunggu 5 tahun bagi pegawai pajak yang ingin mengajukan resign hingga mengunci NIK dan NPWP nya di sistem Coretax.

"Kami sudah mengeluarkan rancangan aturan yang terkait masa tunggu bagi pegawai-pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang akan resign. Kenapa begitu? Ini penting karena belum ada kerangka aturan itu sebelumnya," kata Bimo.

"Karena mereka-mereka yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak ini harus menjaga independensinya. Tidak boleh ada konflik of interest, apalagi hubungan-hubungan istimewa dengan intermediaries," papar Bimo.

Masa tunggu atau grace period selama 5 tahun itu supaya pegawai pajak yang tak lagi ingin bekerja di DJP tidak bisa langsung bekerja sebagai kuasa pajak, konsultan, ataupun bekerja di bagian perpajakan di korporasi.

Masa tunggu ini diberikan karena sampai hari ini, DJP belum bisa memusatkan seluruh kepemilikan data negara yang dimiliki para pegawai termasuk kepentingan pengolahan analytics data yang terkait perpajakan lainnya.

"Ada data-data yang masih bisa disimpan di stand alone laptop, stand alone tablet, maupun HP dari para pegawai kami. Maka itu data negara yang ada di mereka, itu tidak akan bisa digunakan apabila mereka resign dalam jangka waktu 5 tahun. Karena dalam jangka waktu 5 tahun itu, itu sudah kadaluarsa," ungkap Bimo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau wajib pajak segera melakukan aktivasi akun pada sistem inti administrasi perpajakan (Coretax). Ini mengingat pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) untuk tahun pajak 2025 akan mulai menggunakan sistem tersebut.

"SPT tahun ini (2025) adalah SPT pertama kali kita akan menggunakan Coretax. Tahun depan tepatnya, Maret (2026), kita semuanya yang melaporkan SPT. Yang belum pernah menggunakan Coretax, saatnya akan menggunakan Coretax," ujar Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal dalam Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jabar, Jumat (10/10/2025).

Yon menjelaskan proses aktivasi akun Coretax tergolong sederhana dan bisa dilakukan mandiri oleh wajib pajak.

Untuk bisa melaporkan atau mengisi SPT tahunan nantinya, setiap wajib pajak perlu terlebih dahulu mengaktifkan akun mereka di sistem baru tersebut.

"Untuk dapat mengakses atau mengisi SPT nantinya, mari kita aktivitas akun Coretax. Itu prosesnya sangat sederhana tinggal pakai password sama passphrase-nya, cuma beberapa langkah saja," terangnya.

Dengan kemudahan ini, pemerintah berharap tidak ada lagi kendala teknis saat masa pelaporan SPT dimulai tahun depan.