INDRAMAYU, KOMPAS.com - Fasilitas kilang minyak Pertamina di Balongan, Kabupaten Indramayu, berpotensi ditetapkan sebagai salah satu lokasi strategis untuk penyimpanan Cadangan Penyangga Energi (CPE) nasional.
Wacana tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja dan diskusi antara Dewan Energi Nasional (DEN), SKK Migas, dan jajaran Pertamina Grup di Ruang Strategic Command Centre Kilang Balongan, Sabtu (27/6/2026).
Sekretaris Jenderal DEN, Mohamad Kholid Syaerazi, mengungkapkan implementasi Program CPE merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2024.
“Berdasarkan Perpres tersebut, penyediaan CPE yang mencakup minyak bumi, bahan bakar minyak (BBM), dan elpiji merupakan kewajiban yang harus disediakan Pemerintah Pusat hingga tahun 2035 mendatang,” ujar Syaerazi melalui keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (1/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Syaerazi turut memaparkan peta jalan pemenuhan CPE.
Ia menyebutkan, DEN memiliki kewenangan untuk mengatur jenis, jumlah, waktu, serta lokasi CPE, yang nantinya diputuskan resmi dalam Sidang Anggota DEN.
Kawasan Balongan pun dipertimbangkan sebagai salah satu opsi karena dinilai memiliki infrastruktur Pertamina yang paling modern dan terintegrasi lengkap, dari hulu hingga ke hilir.
Fasilitas yang tersedia di wilayah tersebut mencakup area eksplorasi minyak dan gas (hulu), kilang pengolahan minyak (hilir), hingga terminal penampungan dan distribusi migas berskala nasional.
Selain kelengkapan fasilitas, Balongan juga memegang peran vital dalam mengamankan pasokan energi nasional, khususnya sebagai pemasok utama kebutuhan BBM untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya.
“Sinergi antara hulu dan hilir Pertamina hari ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki kapabilitas domestik yang solid untuk merealisasikan kemandirian dan ketahanan energi dari hulu ke hilir," tegas Syaerazi.
Menyikapi rencana tersebut, Direktur Operasi PT Pertamina Patra Niaga, Didik Bahagia, menyatakan komitmen dan kesiapan infrastruktur di wilayahnya.
“Infrastruktur kilang dan terminal di Balongan senantiasa siap mendukung penuh program-program strategis Pemerintah Pusat, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan energi di tengah dinamika global,” kata Didik.
Menurutnya, sinergi antara sektor hulu dan hilir Pertamina menjadi modal penting untuk memastikan kesiapan infrastruktur energi nasional.
Senada dengan hal itu, perwakilan SKK Migas, Imam Purwanto, menegaskan komitmennya di sektor hulu untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset milik negara.
“Kolaborasi aktif ini diharapkan mampu melahirkan solusi integratif yang efisien, sehingga fasilitas yang ada dapat memberikan nilai tambah maksimal bagi ketahanan energi nasional tanpa mengganggu keberlangsungan operasional produksi migas eksisting,” paparnya.
Sebagai informasi, tata kelola teknis CPE nantinya akan berada di bawah tanggung jawab Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan melibatkan BUMN, badan usaha swasta, maupun bentuk usaha tetap di sektor energi.
Skema pendanaannya direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber pembiayaan lain yang sah.
Hasil kunjungan kerja ini akan dijadikan landasan asesmen lanjutan sebelum rekomendasi penetapan lokasi CPE dibawa ke Sidang Anggota maupun Sidang Paripurna DEN.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang