Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk menambah injeksi likuiditas ke himpunan bank milik negara (Himbara) dengan kas pemerintah di Bank Indonesia (BI).

Dia menyebut sudah ada dua himbara yang meminta tambahan, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).

Usai pertemuan dengan investor di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), Senin (13/10/2025), Purbaya menyebut realisasi penyerapan dana pemerintah di lima himbara sebelumnya senilai Rp200 triliun sudah bagus.

Menkeu yang baru sebulan lebih menjabat itu belum mengestimasi berapa tambahan dana yang siap diinjeksi lagi ke himbara. Dia menyebut semuanya tergantung kesiapan perbankan. Namun, dia memastikan pihaknya masih memiliki kas sekitar Rp250 triliun lagi di BI, setelah sebelumnya Rp200 triliun telah dipindahkan pada September lalu.

"Kalau mau nambah pun kami enggak akan kasih tau anda lagi sekarang, karena operasi uang biasa lagi. Karena nanti orang banyak yang protes, si Purbaya pindahin uang sembarangan, pakai anggaran sembarangan. Mereka enggak ngerti bahwa saya cuma pindahin uang. Enggak ada urusan dengan perubahan anggaran. Saya enggak mengubah anggaran sama sekali," terangnya kepada wartawan, dikutip Selasa (14/10/2025).

Menurut Purbaya, dia terbuka dengan peluang menambah injeksi dana itu karena pasokan uang beredar di masyarakat atau dikenal dengan istilah M0, baru tumbuh sebesar 13% setelah penempatan dana Rp200 triliun bulan lalu. Dia menyebut pertumbuhannya harus mencapai 20%.

Oleh sebab itu, dia akan melihat bagaimana realisasi penyerapan Rp200 triliun sebelumnya dan dampaknya ke pertumbuhan base money. Di sisi lain, dia menilai kebijakannya itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 di atas 5,5% (yoy).

Sudah ada beberapa himbara yang menyatakan keinginan untuk menerima injeksi dana tambahan. Beberapa di antaranya adalah BRI dan BNI, yang sebelumnya masing-masing sudah menerima Rp55 triliun.

"Kita lihat nanti seperti apa, tapi saya pikir sih sementara sudah cukup. Saya tambah juga sekarang nanti ke depan akan diam-diam. Kecuali untuk yang BPD [bank pembangunan daerah]," terangnya.