Bisnis.com, JAKARTA – Investasi global dalam bahan bakar bersih perlu meningkat empat kali lipat pada 2030 untuk memenuhi ambisi bahan bakar bersih global.

Bahan bakar bersih seperti bahan bakar cair atau gas, mulai dari biofuel hingga turunan hidrogen dan bahan bakar fosil rendah karbon, muncul sebagai strategi kunci mendorong transisi energi.

Selain persoalan transisi energi, upaya mendorong pemanfaatan bahan bakar bersih menjadi cara negara-negara untuk memperkuat keamanan energi, mendukung lapangan kerja, serta mengurangi emisi di sektor transportasi dan industri.

Menurut laporan terbaru World Economic Forum (WEF) yang bekerja sama dengan Bain & Company berjudul Fuelling the Future: How Business, Finance and Policy Can Accelerate the Clean Fuels Market, menjelaskan investasi bahan bakar bersih dapat membangun dan memperkuat sistem dan infrastruktur ketahanan energi yang ada, serta membuka pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Roberto Bocca, Kepala Pusat Energi dan Material WEF, mengatakan bahan bakar bersih merupakan faktor penting untuk memajukan keberlanjutan sekaligus memastikan keandalan energi yang dibutuhkan.

“Penelitian baru kami menunjukkan bahwa industri bahan bakar bersih dapat memanfaatkan infrastruktur yang ada untuk memberikan manfaat lingkungan yang berkelanjutan di samping nilai ekonomi,” ujarnya dalam keterangan pers, dikutip Sabtu (24/1/2026).

Laporan ini juga menyoroti potensi sektor ini untuk merangsang pertumbuhan lapangan kerja dan mendiversifikasi pasokan energi. Meskipun bahan bakar bersih saat ini hanya mencakup lebih dari 1% investasi energi bersih global, potensinya terus meningkat.

Hal ini tercermin dalam inisiatif seperti janji “Belém 4x”, di mana lebih dari 25 negara berkomitmen pada COP30 untuk melipatgandakan produksi dan penggunaan hingga empat kali lipat pada 2035.

Cate Hight, Partner sektor Energi dan Sumber Daya Alam Bain & Company mengatakan selama beberapa tahun terakhir, pertanyaan di antara para pemimpin bisnis di industri ini telah berkembang lebih konkret. “Dari apakah kita harus berinvestasi, menjadi bagaimana dan kapan,” katanya.

Kendati demikian, masih banyak proyek bahan bakar bersih kesulitan untuk maju karena investasi awal yang tinggi, permintaan yang tidak pasti, rantai nilai yang terfragmentasi, dan kebijakan regional yang tidak merata.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan mengambil langkah awal untuk memperkuat kerja sama ekonomi menjelang acara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (KTT APEC) atau APEC Summit 2025 yang berlangsung pada 31 Oktober sampai 1 November 2025 di Gyeoungju, Korea Selatan.

Pembicaraan penguatan kerja sama ini terjadi dalam pertemuan bilateral antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan, Investasi, dan Sumber Daya atau Ministry of Trade, Industry and Energy Republik Korea Kim Jung Kwan di Gyeoungjo, Jumat (31/10/2025).

Dalam pertemuan itu, Airlangga mengatakan, sejumlah pembicaraan penguatan kerja sama tertuju pada bidang investasi, perdagangan, energi, digitalisasi, serta pengembangan industri masa depan, dan sudah ada kata kesepakatan.

"Korea Selatan adalah salah satu mitra utama Indonesia dalam memperkuat ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan. Kami ingin memastikan kerja sama yang sudah berjalan baik ini dapat terus dikembangkan ke arah yang lebih strategis dan konkret," ujar Airlangga melalui siaran pers, Jumat (31/10/2025).

Kolaborasi ini ia harapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi kedua negara. Kedua pihak juga menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kemitraan yang saling menguntungkan serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik.

Terkait dengan upaya peningkatan kerja sama ekonomi, kedua Menteri menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat forum Joint Committee on Economic Cooperation (JCEC) sebagai wadah utama pengembangan kerja sama ekonomi bilateral kedua negara.

Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan bahwa Pertemuan Tingkat Menteri JCEC ke-3 akan diselenggarakan di Indonesia pada Kuartal I-2026, guna mempercepat tindak lanjut proyek-proyek strategis yang telah disepakati sebelumnya.

Selain itu, Airlangga menegaskan pentingnya percepatan implementasi Komite Kerja Sama Ekonomi dalam kerangka pelaksanaan kerja sama Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA).

"IK-CEPA menjadi instrumen penting untuk memperdalam kemitraan ekonomi kita. Melalui kesepakatan ini, kita ingin memastikan manfaat langsung bagi industri dan masyarakat di kedua negara," kata Menko Airlangga.

Menutup pertemuan, Airlangga menyampaikan keyakinannya bahwa kerja sama Indonesia dan Korea akan terus berkembang menuju kemitraan ekonomi yang komprehensif, inovatif, dan berkelanjutan.

"Kerja sama ekonomi Indonesia dan Korea tidak hanya mencerminkan hubungan bilateral, tetapi juga kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi kawasan. Ke depan, kita akan terus memperkuat kemitraan yang inklusif dan saling menguntungkan," tutur Airlangga.

Republik Korea merupakan salah satu mitra strategis bagi Indonesia dalam memperkuat hubungan ekonomi bilateral. Pada 2024, Korea Selatan menempati peringkat ke-7 sebagai negara investor terbesar di Indonesia. Selain itu, sekitar 2 ribu perusahaan Korea juga beroperasi di Indonesia dengan kerja sama yang erat dengan mitra lokal.