REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG — Penguatan infrastruktur bongkar muat terus dilakukan IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Area Panjang guna meningkatkan kapasitas layanan dan mendukung kelancaran arus logistik di wilayah Sumatera Bagian Selatan. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penambahan satu unit Quay Container Crane (QCC) berjenis Post Panamax yang tiba di Pelabuhan Panjang menggunakan kapal MV Zheng Hua 37 asal China.

Kedatangan crane baru ini merupakan bagian dari program investasi Pelindo Terminal Petikemas untuk mendukung peningkatan kapasitas dan produktivitas bongkar muat di terminal.

Dengan tambahan alat tersebut, IPC TPK Area Panjang kini memiliki total empat unit QCC yang siap memperkuat pelayanan kapal dan arus petikemas di terminal. Langkah ini dilakukan untuk merespons lonjakan volume petikemas yang tumbuh signifikan sebesar 24 persen pada tahun lalu.

Manager IPC TPK Area Panjang Anang Subagyono mengatakan penambahan QCC menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam meningkatkan daya saing pelabuhan sekaligus memperkuat rantai logistik nasional di wilayah Lampung dan sekitarnya.

“Penambahan QCC Post Panamax ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas layanan dan produktivitas terminal. Kami ingin memastikan IPC TPK Panjang mampu menjawab kebutuhan pengguna jasa seiring meningkatnya aktivitas logistik dan arus petikemas di wilayah Sumatera Bagian Selatan,” ujar Anang saat meninjau kedatangan alat tersebut.

Peningkatan kapasitas tersebut sejalan dengan pertumbuhan arus petikemas IPC TPK Panjang yang terus menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, terminal mencatat arus petikemas sebesar 128.675 TEUs atau tumbuh sekitar 24 persen dibandingkan 2024 yang mencapai 103.700 TEUs.

Crane tersebut tiba di Pelabuhan Panjang menggunakan kapal MV Zheng Hua 37 asal China pada Kamis (14/5). Dengan tambahan armada ini, IPC TPK Area Panjang kini memiliki total empat unit QCC untuk mengoptimalkan layanan bongkar muat di gerbang logistik utama wilayah Sumatera Bagian Selatan.

Secara teknis, QCC Post Panamax ini memiliki outreach sepanjang 45 meter dengan jangkauan 16 hingga 17 baris petikemas. Spesifikasi tersebut memungkinkan pelabuhan melayani kapal berkapasitas besar secara lebih efisien.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Agus H. Widodo meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk berperan aktif dalam menjadi orkestrator keuangan daerah.

Agus H. Widodo menegaskan bahwa BPD mesti bertransformasi menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan ekonomi daerah.

Hal itu dinilai menjadi solusi di tengah dinamika kebijakan fiskal dan pemangkasan terhadap Transfer ke Daerah (TKD).

"Ke depan, kekuatan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh APBD, tetapi juga oleh seberapa kuat BPD mampu mengelola, menggerakkan, dan mengakselerasi aliran dana di daerah," ujar Agus dalam The Asian Post Best Regional Champion Forum 2026 yang diselenggarakan di Solo, Kamis (16/4/2026).

Agus menekankan bahwa peran BPD tidak lagi terbatas sebagai lembaga intermediasi keuangan yang pasif.

Dia juga menyebut BPD sekarang dituntut untuk tak hanya menjadi penyalur dana bagi pemerintah daerah.

"BPD tidak boleh hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas menjadi orkestrator pengelolaan keuangan daerah, penjaga stabilitas likuiditas, sekaligus akselerator pertumbuhan ekonomi regional," kata dia.

Menurut Agus, kebijakan transfer kas daerah memiliki implikasi strategis terhadap likuiditas, kapasitas pembangunan, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Tekanan terhadap TKD dalam APBN yang berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah berisiko menekan belanja pembangunan serta berdampak pada aktivitas ekonomi lokal.

Maka dari itu, tantangan fiskal menjadi peluang strategis bagi BPD untuk mengambil peran yang lebih strategis.

"Tantangan ini justru merupakan momentum bagi BPD untuk mengoptimalkan pengelolaan dana daerah, memperkuat intermediasi ke sektor produktif, serta membangun ekosistem ekonomi daerah yang lebih terintegrasi," kata Agus.

Agus juga memaparkan tiga fokus utama penguatan BPD ke depan, yaitu: 1). Penguatan tata kelola dan manajemen risiko, untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik; 2). Transformasi digital dan operasional, guna meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, dan 3) Penguatan peran dalam ekosistem daerah, termasuk dukungan terhadap UMKM dan sektor produktif.

"Di tengah keterbatasan fiskal, BPD adalah solusi, bukan sekadar pelengkap," tutur Agus.

Melalui forum ini, Asbanda berharap tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, dan industri perbankan daerah dalam memperkuat peran BPD.

"Kami optimistis BPD akan semakin mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah, penjaga stabilitas keuangan regional, serta motor pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata dia.

The Asian Post Best Regional Champion Forum 2026 juga dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ketua PERBAMIDA serta para Direktur Utama dan Direktur BPD seluruh Indonesia.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan memproyeksikan kebutuhan uang kartal mencapai Rp1,77 triliun untuk mengantisipasi lonjakan permintaan selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2025-2026.

Kepala KPwBI Balikpapan, Robi Ariadi menyatakan angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 8% dibandingkan periode Nataru 2024 yang tercatat Rp1,64 triliun.

Proyeksi ini mencakup wilayah kerja Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser.

Peningkatan kebutuhan likuiditas ini sejalan dengan optimisme sektor perbankan terhadap pertumbuhan volume transaksi tunai yang turut didorong oleh ekspektasi solidnya pertumbuhan ekonomi regional pada kuartal IV/2025.

"Bank Indonesia sebagaimana periode HBKN sebelumnya terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan uang rupiah kepada masyarakat, baik kecukupan dari sisi pecahan maupun nominal," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/12/2025).

Dia menambahkan, momentum HBKN menjadi ujian bagi kesiapan infrastruktur perbankan dalam memastikan distribusi uang tunai berjalan tanpa hambatan.

Faktanya, peningkatan kebutuhan tersebut tidak terlepas dari kuatnya kinerja sektor lapangan usaha utama serta realisasi fiskal daerah yang menunjukkan tren positif.

Robi menjelaskan, pihaknya bersinergi dengan perbankan menyediakan empat titik penukaran uang rupiah di Kota Balikpapan dalam rangka mengakomodasi lonjakan permintaan.

Sementara itu, layanan serupa di Kabupaten PPU dan Kabupaten Paser difasilitasi melalui jaringan perbankan setempat.

Lebih jauh, Bank Indonesia menginisiasi program SERUNAI (Semarak Rupiah di Hari Natal Penuh Damai). Program ini digelar pada 14 Desember 2025 melalui skema kas keliling di dua gereja, yakni Gereja Santa Theresia dan Gereja Pantekosta Balikpapan dengan modal kerja sebesar Rp1 miliar melayani sekitar 200 jemaat.

Pada 21 Desember 2025, kata Robi, program serupa akan diselenggarakan di Gereja Bethany 'Favor Of God' dan Gereja Katolik Santa Martinus LANUD.

Adapun, Robi menuturkan KPwBI Balikpapan telah memastikan kesiapan kas titipan di Kabupaten Paser guna memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

"Upaya ini merupakan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan dan kecukupan uang layak edar di masyarakat, serta untuk mendukung kelancaran transaksi masyarakat selama periode puncak HBKN," pungkasnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (IJK) Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi untuk menjaga stabilitas dan menguatkan ketahanan siber dalam menghadapi ancaman kejahatan digital.

Untuk meningkatkan sinergi antar anggota terkait hal tersebut, Forum IJK Jateng menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Bimasena Hall Lantai 7 Gedung Bank Jateng Kantor Pusat Semarang pada Selasa, (14/10/2025). Acara ini dihadiri oleh 100 peserta, termasuk perwakilan dari OJK, PPATK, serta pimpinan industri jasa keuangan di seluruh Jawa Tengah.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah sekaligus Pembina Forkom IJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, bersama Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Fithriadi Muslim, menjadi Keynote Speaker dalam kegiatan tersebut. Keduanya menegaskan urgensi kolaborasi dan peningkatan ketahanan siber IJK dalam menghadapi ancaman kejahatan digital menjelang 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Hidayat menyerukan agar seluruh anggota forum dapat bergerak bersama dan berkolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan digital.

"Kami mendorong pelaku industri keuangan untuk mengantisipasi secara masif kejahatan digital perbankan demi perlindungan nasabah. Jika terjadi dampak kejahatan siber, masyarakat juga harus segera melapor pada IASC (Indonesia Anti Scam Center) melalui WhatsApp 081 157 157 157," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (15/10/2025).

Hidayat juga menyoroti kondisi fundamental regional. Ia menggarisbawahi pertumbuhan ekonomi regional Jawa Tengah di Kuartal II 2025 yang mencapai 5,28%. Meskipun demikian ia mengingatkan perlunya terus menjaga kinerja fungsi intermediasi sekaligus menjaga kualitas perkreditan.

Sementara itu, Fithriadi Muslim menyampaikan bahwa Digital Finance adalah keniscayaan yang didukung oleh meningkatnya pengguna internet dan ekonomi digital Indonesia, namun disertai risiko kerentanan yang tinggi.

"Dari hasil analisis kami, peretasan pada sektor perbankan saat ini dilakukan secara terstruktur. Pelaku memanfaatkan kelemahan security bank, mengimitasi script server, hingga memanfaatkan akhir pekan saat rekonsiliasi data bank dan BI-Fast tidak dilakukan," jelas Fithriadi.

Fithriadi menambahkan bahwa temuan PPATK menunjukkan adanya indikasi money laundering (pencucian uang) dari dana hasil peretasan yang dipindahkan dengan cepat, bahkan dalam hitungan jam, ke berbagai bank dan diubah bentuk menjadi Aset Kripto.

"Oleh karena itu, kami meminta Bank Umum dan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk meningkatkan pengamanan sistem dan memantau secara ketat, khususnya pada hari libur, serta melakukan penundaan transaksi di atas Rp50 juta dengan frekuensi lebih dari 10 kali per hari, sesuai Undang-Undang TPPU," tutup Fithriadi.

Ony Suharsono, Ketua Forkom IJK Provinsi Jawa Tengah sekaligus Direktur Bisnis Kelembagaan dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng, turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara ini.

"FGD ini merupakan momentum penting bagi seluruh IJK di Jawa Tengah untuk menguatkan sinergi dan menyelaraskan langkah strategis menghadapi tantangan global dan digitalisasi yang semakin kompleks," kata Ony Suharsono.

Sementara itu, Hendriyono Rachman, Kepala Divisi Surveilance Industri Jasa Keuangan OJK, mengingatkan bahwa "Stabilitas sektor keuangan kita tetap terjaga, namun kita harus terus meningkatkan efisiensi untuk menggerakkan growth engine Indonesia."

Dari perspektif pelaku industri, I Gusti Nyoman Dharma Putra, RCEO BNI Kanwil 05 Semarang, menekankan bahwa evolusi sistem pembayaran digital harus diikuti dengan mitigasi risiko yang melekat. Menurutnya, Social Engineering memanfaatkan kelemahan psikologis manusia seperti sikap serba instan, mudah panik, dan minim informasi, yang menjadi celah bagi pelaku kejahatan.

Di sisi risiko, Alexander Samuel, Kelompok Specialist Perbankan OJK, memaparkan temuan kritis. Ia menyebut total potensi kerugian serangan siber pada 2025 telah mencapai lebih dari Rp796 miliar. Hal ini mendesak bank untuk segera menindaklanjuti kelemahan pada proses Ketahanan Siber sesuai Peraturan OJK.

Menutup sesi, Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro, menyampaikan bahwa dukungan penuh Bank Jateng adalah wujud nyata komitmen untuk menciptakan ekosistem perbankan yang tidak hanya sehat, tetapi juga tangguh dalam menghadapi risiko siber, demi perlindungan nasabah dan percepatan ekonomi daerah.