Bisnis.com, SEMARANG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah menyatakan bahwa kondisi sektor jasa keuangan di wilayah Provinsi Jawa Tengah hingga akhir bulan Maret 2026 masih relatif stabil, di tengah pertumbuhan industri reksa dana nasional yang menunjukkan kinerja positif.

"Sektor jasa keuangan di Jawa Tengah awal tahun ini sampai dengan akhir bulan Maret relatif stabil dari segi status normal waspada, kemudian pertumbuhan kredit juga relatif baik di sekitar angka 9%, dan dari segi likuiditas juga mencukupi," kata Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo dalam acara sosialisasi reksa dana oleh APRDI, Kamis (10/04/2026).

Terkait situasi global saat ini, Hidayat menyebut bahwa OJK terus mencermati dinamika global yang berpotensi memengaruhi sektor perbankan di daerah.

"Kita terus mencermati itu terutama dari segi pengawasan, kita melihat bagaimana bank-bank kondisinya sekarang seperti apa, termasuk kualitas kredit yang memang memerlukan perhatian secara khusus," ucapnya.

Menurutnya, struktur ekonomi Jawa Tengah yang didominasi UMKM turut berdampak pada kualitas kredit perbankan.

"Di Jawa Tengah juga secara khusus kita cermati. Jawa Tengah ini ketergantungan atau fokusnya pada UMKM itu sangat tinggi. Tentu kondisi bisnis UMKM itu juga sangat berdampak terhadap kualitas perkreditan di bank-bank. Oleh karena itu, di tahun 2026 ini kami mempunyai strategi khusus untuk fokus pada bagaimana NPL ini dijaga agar tidak bertambah dan existing bisa dibangun lagi," jelas Hidayat.

Hidayat juga menambahkan bahwa tingginya Non Performing Loan (NPL) terutama di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) tidak lepas dari dampak pandemi Covid-19.

"Dampak Covid-19 itu sangat dirasakan, terutama untuk UMKM yang sangat berat untuk pulih kembali, dan setelah relaksasi kondisi ini terlihat, sehingga memengaruhi fungsi intermediasi perbankan," kata Hidayat.

Di sisi lain, dari pasar modal, Hidayat menyebut bahwa reksa dana saat ini menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak diminati masyarakat Jawa Tengah.

"SID (Single Investor Identification) di Jawa Tengah bertumbuh positif sebesar 105,29% (year-on-year/yoy) dengan porsi SID terbesar adalah SID reksa dana yaitu 2,16 juta atau sebesar 63,98% dari total SID, dan ini tumbuh sebesar 38,29% (yoy). Jadi, kita berikan apresiasi kepada pertumbuhan ini untuk seluruh masyarakat," terangnya.

Selain SID, nilai penjualan APERD (Agen Penjual Efek Reksa Dana) di Jawa Tengah disebut juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan per Januari 2026 sebesar 269% (yoy).

"Nilai penjualan APERD di Jawa Tengah menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan per Januari 2026 sebesar 269%. Pertumbuhan 269% itu artinya lebih dari 1,5 kali lipat," ucap Hidayat.

Mengenai peminat, Hidayat mengungkap bahwa saat ini pasar modal termasuk reksa dana ini semakin banyak diminati oleh generasi muda.

"Sekarang ini justru dari generasi muda itu sudah mulai banyak yang masuk ke pasar modal termasuk reksa dana. Jadi, ini reksa dana untuk di tahap maturitas yang awal untuk investor itu sangat baik, termasuk untuk proses pembelajaran," ungkap Hidayat.

Sementara itu, Kepala Bursa Efek Indonesia (BEI) Jawa Tengah Fanny Rifqi El Fuad menyatakan bahwa reksa dana menjadi instrumen dominan di daerah.

"Pertumbuhan SID pasar modal di Jawa Tengah, 60%-nya disumbangkan oleh instrumen reksa dana. Di mana ini menunjukkan bahwa reksa dana ini juga ternyata diminati oleh masyarakat investor yang investasi di pasar modal," tutur Fanny.

Didominasi generasi muda sejak pandemi, Fanny menyebut bahwa alasan banyak orang saat ini lebih memilih reksa dana adalah karena risiko yang lebih rendah.

"Karena memang risikonya lebih rendah, kemudian juga pilihannya banyak, dan aksesnya untuk membeli itu sekarang bisa melalui channel. Kita bisa membeli lewat aplikasi perbankan, kita bisa beli lewat aplikasi Makmur, Bibit, dan lain sebagainya. Saat kita beli saham di sekuritas, mereka menjual reksa dana juga," ujarnya.

Melalui sosialisasi ini, OJK menyatakan saat ini mereka sedang menggalakkan inklusi pasar modal termasuk dengan pasar modal syariah.

Sektor pasar modal ini disebut dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di regional. OJK akan mendorong sisi supply dan demand untuk terus tumbuh.

Pada sisi supply, OJK akan mendorong untuk memanfaatkan pasar modal sebagai salah satu sumber utama pembiayaan bisnis. Sementara itu, dari sisi demand, OJK akan terus mendorong masyarakat, investor, dan calon investor untuk semakin banyak menggunakan pasar modal sebagai alternatif investasi yang menjanjikan.

Bisnis.com, SEMARANG - Persyaratan modal inti sebesar Rp6 miliar untuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR) masih menjadi masalah di Jawa Tengah. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah mencatat masih ada puluhan BPR yang belum memenuhi ketentuan permodalan itu.
"Dari segi permodalan secara umum BPR itu memenuhi. Kita ada modal inti minimum, memang ada beberapa BPR yang belum memenuhi itu. Mungkin sekitar 30-an," ungkap Hidayat Prabowo, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, dikutip Kamis (11/12/2025).
Hidayat menjelaskan bahwa dengan jumlah BPR terbesar se-Indonesia, OJK memerlukan kerja ekstra untuk bisa menangani 320-an BPR di wilayah Jawa Tengah-DI Yogyakarta. Selain masalah penyertaan modal inti, kualitas penyaluran kredit juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu perhatian khusus.
"BPR memang jadi PR kita bersama, ini membutuhkan perhatian khusus karena nilai NPL yang tinggi. Kita [Jawa Tengah] lebih di atas nasional. Nasional itu 12%, kita lebih di atas itu," tutur Hidayat dalam konferensi pers yang digelar di Magelang.
Fungsi pengawasan akan dilakukan OJK terhadap pemegang saham serta pengurus BPR tersebut. Hidayat menjelaskan bahwa kondisi penyehatan bakal diberikan untuk BPR yang memiliki catatan pada tiga kriteria. Pertama, terkait kecukupan permodalan, terkait cash ratio, dan terakhir terkait tingkat kesehatan bank.
"Batasnya [pemenuhan modal inti] adalah tahun ini, tetapi ada beberapa kebijakan yang diambil. Kalau sudah dalam proses di OJK, itu sudah bisa diterima," jelas Hidayat.
Di Jawa Tengah sendiri, OJK telah mencabut izin usaha PT BPR Artha Kramat yang berpusat di Kabupaten Tegal pada Oktober 2025 lalu. Pencabutan izin tersebut dilakukan atas permintaan pemegang saham. Sebelumnya, 4 BPR di berbagai lokasi di Indonesia juga telah dicabut izinnya oleh OJK sepanjang tahun 2025 ini.

Pencabutan izin tersebut menambah panjang daftar kebangkrutan BPR/BPRS yang menurut catatan Bisnis mencapai 25 bank sepanjang 2024-2025.

Semarang (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Oktober 2025 menerima 3.614 pengaduan konsumen yang telah dicatat melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen.

Kepala OJK Jateng Hidayat Prabowo di Semarang, Rabu, menyampaikan bahwa pengaduan paling banyak adalah terkait penipuan digital (money game dan impersonation).

Menurut dia, masih maraknya kasus penipuan keuangan dan investasi ilegal menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses keuangan, namun kebutuhan tersebut harus disertai dengan peningkatan literasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025, indeks inklusi atau akses keuangan masyarakat secara nasional sebesar 80,51 persen.

Sedangkan, indeks literasi atau tingkat pengetahuan masyarakat terhadap jasa keuangan sebesar 66,46 persen.

"Masih lebarnya jarak antara inklusi dan literasi keuangan membuat masyarakat rentan menjadi korban penipuan," katanya.

Karena itu, pihaknya bersama anggota Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) Provinsi Jateng terus memperkuat sinergi dalam melindungi konsumen dan masyarakat dari praktik keuangan ilegal.

"OJK akan terus memperluas program edukasi serta memperkuat kehadiran Satgas PASTI di daerah agar masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan secara bijak," katanya.

Diakuinya, masyarakat dengan tingkat literasi yang masih rendah memiliki risiko lebih besar untuk menjadi korban berbagai bentuk penipuan sehingga program edukasi, pengingat berkala, dan penyegaran informasi harus dilakukan secara konsisten.

"Dalam kondisi tertentu, seperti saat terdesak kebutuhan finansial, berada di bawah tekanan, atau tergoda oleh tawaran pinjaman yang menjanjikan proses cepat dan mudah, masyarakat dapat mengalami kelengahan, mengabaikan risiko, atau bertindak tanpa pertimbangan yang matang," katanya.

Sementara itu, Analis Kelompok Spesialis Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, selaku Ketua Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto menyampaikan bahwa scam keuangan yang saat ini marak terjadi dapat menimpa semua kalangan.

Menurut dia, aksi penipuan tersebut tidak hanya dilakukan oleh sekelompok pihak yang menguasai teknologi, tetapi juga oleh sindikat besar yang memiliki kemampuan mumpuni.

"Scam keuangan menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat, sehingga kewaspadaan perlu terus ditingkatkan agar masyarakat terhindar dari berbagai bentuk penipuan keuangan," katanya.

Dalam memerangi kejahatan di sektor jasa keuangan, kata dia, OJK bersama Satgas PASTI telah meluncurkan Indonesia Anti Scam Center (IASC) pada 22 November 2024.

Sampai 31 Oktober 2025, IASC telah menerima 323.841 laporan, terdiri dari 140.109 laporan disampaikan oleh korban melalui pelaku usaha sektor keuangan yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem IASC, sedangkan 183.732 laporan langsung dilaporkan oleh korban ke dalam sistem IASC.

Jumlah rekening yang dilaporkan sebanyak 530.794 dan jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 100.565, dengan total kerugian dana yang telah dilaporkan sebesar Rp7,5 triliun dan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp383,6 miliar.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, SEMARANG — Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (IJK) Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi untuk menjaga stabilitas dan menguatkan ketahanan siber dalam menghadapi ancaman kejahatan digital.

Untuk meningkatkan sinergi antar anggota terkait hal tersebut, Forum IJK Jateng menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Bimasena Hall Lantai 7 Gedung Bank Jateng Kantor Pusat Semarang pada Selasa, (14/10/2025). Acara ini dihadiri oleh 100 peserta, termasuk perwakilan dari OJK, PPATK, serta pimpinan industri jasa keuangan di seluruh Jawa Tengah.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah sekaligus Pembina Forkom IJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, bersama Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Fithriadi Muslim, menjadi Keynote Speaker dalam kegiatan tersebut. Keduanya menegaskan urgensi kolaborasi dan peningkatan ketahanan siber IJK dalam menghadapi ancaman kejahatan digital menjelang 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Hidayat menyerukan agar seluruh anggota forum dapat bergerak bersama dan berkolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan digital.

"Kami mendorong pelaku industri keuangan untuk mengantisipasi secara masif kejahatan digital perbankan demi perlindungan nasabah. Jika terjadi dampak kejahatan siber, masyarakat juga harus segera melapor pada IASC (Indonesia Anti Scam Center) melalui WhatsApp 081 157 157 157," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (15/10/2025).

Hidayat juga menyoroti kondisi fundamental regional. Ia menggarisbawahi pertumbuhan ekonomi regional Jawa Tengah di Kuartal II 2025 yang mencapai 5,28%. Meskipun demikian ia mengingatkan perlunya terus menjaga kinerja fungsi intermediasi sekaligus menjaga kualitas perkreditan.

Sementara itu, Fithriadi Muslim menyampaikan bahwa Digital Finance adalah keniscayaan yang didukung oleh meningkatnya pengguna internet dan ekonomi digital Indonesia, namun disertai risiko kerentanan yang tinggi.

"Dari hasil analisis kami, peretasan pada sektor perbankan saat ini dilakukan secara terstruktur. Pelaku memanfaatkan kelemahan security bank, mengimitasi script server, hingga memanfaatkan akhir pekan saat rekonsiliasi data bank dan BI-Fast tidak dilakukan," jelas Fithriadi.

Fithriadi menambahkan bahwa temuan PPATK menunjukkan adanya indikasi money laundering (pencucian uang) dari dana hasil peretasan yang dipindahkan dengan cepat, bahkan dalam hitungan jam, ke berbagai bank dan diubah bentuk menjadi Aset Kripto.

"Oleh karena itu, kami meminta Bank Umum dan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk meningkatkan pengamanan sistem dan memantau secara ketat, khususnya pada hari libur, serta melakukan penundaan transaksi di atas Rp50 juta dengan frekuensi lebih dari 10 kali per hari, sesuai Undang-Undang TPPU," tutup Fithriadi.

Ony Suharsono, Ketua Forkom IJK Provinsi Jawa Tengah sekaligus Direktur Bisnis Kelembagaan dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng, turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara ini.

"FGD ini merupakan momentum penting bagi seluruh IJK di Jawa Tengah untuk menguatkan sinergi dan menyelaraskan langkah strategis menghadapi tantangan global dan digitalisasi yang semakin kompleks," kata Ony Suharsono.

Sementara itu, Hendriyono Rachman, Kepala Divisi Surveilance Industri Jasa Keuangan OJK, mengingatkan bahwa "Stabilitas sektor keuangan kita tetap terjaga, namun kita harus terus meningkatkan efisiensi untuk menggerakkan growth engine Indonesia."

Dari perspektif pelaku industri, I Gusti Nyoman Dharma Putra, RCEO BNI Kanwil 05 Semarang, menekankan bahwa evolusi sistem pembayaran digital harus diikuti dengan mitigasi risiko yang melekat. Menurutnya, Social Engineering memanfaatkan kelemahan psikologis manusia seperti sikap serba instan, mudah panik, dan minim informasi, yang menjadi celah bagi pelaku kejahatan.

Di sisi risiko, Alexander Samuel, Kelompok Specialist Perbankan OJK, memaparkan temuan kritis. Ia menyebut total potensi kerugian serangan siber pada 2025 telah mencapai lebih dari Rp796 miliar. Hal ini mendesak bank untuk segera menindaklanjuti kelemahan pada proses Ketahanan Siber sesuai Peraturan OJK.

Menutup sesi, Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro, menyampaikan bahwa dukungan penuh Bank Jateng adalah wujud nyata komitmen untuk menciptakan ekosistem perbankan yang tidak hanya sehat, tetapi juga tangguh dalam menghadapi risiko siber, demi perlindungan nasabah dan percepatan ekonomi daerah.