Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Badan Perfilman Indonesia (BPI) Fauzan Zidni menyoroti masih terbatasnya jumlah layar bioskop di Indonesia yang belum mampu mengimbangi pertumbuhan produksi film nasional. Menurutnya, ketimpangan tersebut menjadi salah satu tantangan utama dalam distribusi film ke penonton.

Menurut Fauzan, Indonesia idealnya memiliki sekitar 10.000 layar bioskop. Namun, hingga saat ini jumlah layar yang tersedia baru berkisar 2.500. Kesenjangan tersebut membuat antrean film yang menunggu jadwal tayang di bioskop semakin panjang.

Meski demikian, kondisi itu tidak lantas membuat film-film yang telah diproduksi beralih menjadikan platform over-the-top (OTT) sebagai saluran utama penayangan di masa depan. Menurutnya, penambahan jumlah layar bioskop tetap jadi prioritas yang utama, meski pembangunannya dilakukan perlahan karena investasinya yang besar.

Di luar itu, Fauzan juga menegaskan bahwa model bisnis bioskop dan layanan streaming berbeda, sehingga keduanya memiliki fungsi dan peran yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

"Saya sendiri juga pernah bekerja di OTT dan melihat bahwa hubungan antara bioskop dan OTT bukan saling menggantikan (substitutif), melainkan saling melengkapi," katanya dalam konferensi pers JAFF Market 2026 di Jakarta, Jumat, (26/6/2026)

Menurut Fauzan, platform OTT tidak akan serta-merta membeli semua film yang diproduksi, kecuali untuk proyek yang sejak awal memang dibuat sebagai original production milik platform tersebut. Untuk film-film lain, biasaya OTT tetap mempertimbangkan rekam jejak performa di bioskop sebelum memutuskan untuk mengakuisisi hak tayangnya.

Fauzan menyebut keberhasilan sebuah film di bioskop masih menjadi indikator penting bagi platform OTT. Film yang mampu menarik banyak penonton di layar lebar dinilai memiliki potensi lebih besar untuk kembali diminati ketika tayang di layanan streaming. Dengan kata lain, kesuksesan di bioskop menjadi nilai tambah dalam proses negosiasi dengan OTT.

Fauzan menambahkan, capaian jumlah penonton di bioskop juga berpengaruh terhadap nilai lisensi (licensing fee) yang ditawarkan platform OTT. Semakin tinggi jumlah penonton yang berhasil diraih sebuah film di bioskop, semakin besar pula peluang film tersebut memperoleh nilai lisensi yang lebih tinggi saat dibeli oleh platform streaming.

"Hal itu karena OTT melihat beberapa indikator utama, seperti berapa banyak orang yang mendaftar (sign up) karena judul tersebut, berapa banyak yang menontonnya, dan berapa lama durasi tontonnya," imbuhnya.

Menurutnya, kesuksesan sebuah film di bioskop umumnya berbanding lurus dengan performanya di platform OTT. Indikator seperti jumlah penonton, tingkat ketertarikan audiens, hingga durasi waktu menonton biasanya juga menunjukkan hasil yang serupa ketika film tersebut masuk ke layanan streaming.

Oleh karena itu, alih-alih menonjolkan satu kanal distribusi film, dirinya berpandangan industri kini justru membutuhkan film yang berhasil di kedua kanal distribusi tersebut.

Saat ini, katanya, tantangan yang perlu dibenahi justru terletak pada pengaturan jeda waktu atau windowing antara penayangan di bioskop dan perilisan di OTT agar keduanya tetap dapat tumbuh secara sehat.

Menurutnya, jika jeda penayangan di OTT terlalu lama, momentum dan antusiasme penonton terhadap film bisa memudar. Sebaliknya, apabila film terlalu cepat hadir di layanan streaming, hal itu berpotensi mengurangi jumlah penonton di bioskop.

Ke depan, Fauzan menilai perlu adanya aturan main yang lebih jelas mengenai pengaturan masa tayang antara bioskop dan OTT agar kepentingan seluruh pelaku industri dapat terjaga.