Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Badan Perfilman Indonesia (BPI) Fauzan Zidni menyoroti masih terbatasnya jumlah layar bioskop di Indonesia yang belum mampu mengimbangi pertumbuhan produksi film nasional. Menurutnya, ketimpangan tersebut menjadi salah satu tantangan utama dalam distribusi film ke penonton.

Menurut Fauzan, Indonesia idealnya memiliki sekitar 10.000 layar bioskop. Namun, hingga saat ini jumlah layar yang tersedia baru berkisar 2.500. Kesenjangan tersebut membuat antrean film yang menunggu jadwal tayang di bioskop semakin panjang.

Meski demikian, kondisi itu tidak lantas membuat film-film yang telah diproduksi beralih menjadikan platform over-the-top (OTT) sebagai saluran utama penayangan di masa depan. Menurutnya, penambahan jumlah layar bioskop tetap jadi prioritas yang utama, meski pembangunannya dilakukan perlahan karena investasinya yang besar.

Di luar itu, Fauzan juga menegaskan bahwa model bisnis bioskop dan layanan streaming berbeda, sehingga keduanya memiliki fungsi dan peran yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

"Saya sendiri juga pernah bekerja di OTT dan melihat bahwa hubungan antara bioskop dan OTT bukan saling menggantikan (substitutif), melainkan saling melengkapi," katanya dalam konferensi pers JAFF Market 2026 di Jakarta, Jumat, (26/6/2026)

Menurut Fauzan, platform OTT tidak akan serta-merta membeli semua film yang diproduksi, kecuali untuk proyek yang sejak awal memang dibuat sebagai original production milik platform tersebut. Untuk film-film lain, biasaya OTT tetap mempertimbangkan rekam jejak performa di bioskop sebelum memutuskan untuk mengakuisisi hak tayangnya.

Fauzan menyebut keberhasilan sebuah film di bioskop masih menjadi indikator penting bagi platform OTT. Film yang mampu menarik banyak penonton di layar lebar dinilai memiliki potensi lebih besar untuk kembali diminati ketika tayang di layanan streaming. Dengan kata lain, kesuksesan di bioskop menjadi nilai tambah dalam proses negosiasi dengan OTT.

Fauzan menambahkan, capaian jumlah penonton di bioskop juga berpengaruh terhadap nilai lisensi (licensing fee) yang ditawarkan platform OTT. Semakin tinggi jumlah penonton yang berhasil diraih sebuah film di bioskop, semakin besar pula peluang film tersebut memperoleh nilai lisensi yang lebih tinggi saat dibeli oleh platform streaming.

"Hal itu karena OTT melihat beberapa indikator utama, seperti berapa banyak orang yang mendaftar (sign up) karena judul tersebut, berapa banyak yang menontonnya, dan berapa lama durasi tontonnya," imbuhnya.

Menurutnya, kesuksesan sebuah film di bioskop umumnya berbanding lurus dengan performanya di platform OTT. Indikator seperti jumlah penonton, tingkat ketertarikan audiens, hingga durasi waktu menonton biasanya juga menunjukkan hasil yang serupa ketika film tersebut masuk ke layanan streaming.

Oleh karena itu, alih-alih menonjolkan satu kanal distribusi film, dirinya berpandangan industri kini justru membutuhkan film yang berhasil di kedua kanal distribusi tersebut.

Saat ini, katanya, tantangan yang perlu dibenahi justru terletak pada pengaturan jeda waktu atau windowing antara penayangan di bioskop dan perilisan di OTT agar keduanya tetap dapat tumbuh secara sehat.

Menurutnya, jika jeda penayangan di OTT terlalu lama, momentum dan antusiasme penonton terhadap film bisa memudar. Sebaliknya, apabila film terlalu cepat hadir di layanan streaming, hal itu berpotensi mengurangi jumlah penonton di bioskop.

Ke depan, Fauzan menilai perlu adanya aturan main yang lebih jelas mengenai pengaturan masa tayang antara bioskop dan OTT agar kepentingan seluruh pelaku industri dapat terjaga.

Jakarta (ANTARA) - Center of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti pentingnya tata kelola perpajakan yang lebih terukur dari sektor digital termasuk industri platform streaming atau over-the-top (OTT) di Indonesia.

Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda dalam Diseminasi Hasil Studi “Tata Kelola Industri Over-The-Top (OTT) di Indonesia” yang digelar di Jakarta, Selasa, koefisien pajak digital (digital tax coefficient) di Tanah Air hanya sebesar 0,27.

“Itu masih sangat rendah sekarang, jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, misalkan sektor telekomunikasi atau sektor dari sisi perbankan,” kata Huda.

Ia menilai, saat ini peran dari OTT yang diisi oleh perusahaan-perusahaan teknologi global, seringkali hanya berada di sisi permintaan layanan saja, bukan dari sisi suplai/penyediaan infrastruktur digital.

“Perusahaan OTT sebagai pengguna layanan industri telekomunikasi diharapkan juga mampu mendukung penyediaan infrastruktur digital nasional yang masih ada ketimpangan dengan berkolaborasi dengan industri telekomunikasi,” ujar Huda.

Menurut dia, upaya ini dapat mendukung pembangunan industri digital nasional yang memiliki potensi menjangkau seluruh kawasan di Indonesia, sehingga mampu mendorong industri kreatif dalam negeri secara merata.

“Ini seperti yang didorong oleh Uni Eropa bahwa harus ada fair share antara perusahaan telekomunikasi dan juga perusahaan teknologi (big tech), serta melibatkan pelaku industri kreatif termasuk musisi hingga sineas lokal,” ujarnya.

Huda pun menegaskan pentingnya dasar hukum agar negara dapat memajaki platform global meski tanpa kehadiran fisik di Indonesia.

“Kita punya preseden di Undang-Undang Cipta Kerja dimana ada pasal terkait dengan significant economic presence. Jadi meskipun dia tidak punya kantor fisik di Indonesia, kalau mempunyai aktivitas yang signifikan di Indonesia, kita punya hak untuk menerapkan pajak termasuk PPh badan,” ujar Huda.

Ia juga menambahkan bahwa pembahasan terkait pajak sektor digital tidak boleh berhenti pada penerimaan negara semata.

“Kita harapkan ada keadilan fiskal ketika perusahaan OTT global pendapatannya signifikan dan sustain, tetapi pelaku industri di dalam negeri termasuk ekonomi kreatif tidak mendapatkan fair share yang optimal. Kondisi ini harus diregulasi oleh pemerintah demi pemerataan pembangunan dan peningkatan kontribusi industri ke negara,”katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT MNC Digital Entertainment Tbk. (MSIN) mengambil langkah strategis di pasar modal global dengan mengajukan dokumen A1 kepada The Stock Exchange of Hong Kong Limited untuk rencana pencatatan saham sekunder melalui skema depository receipts.

Direktur Utama MSIN Angela Tanoesoedibjo mengatakan pengajuan A1 ini menjadi tonggak penting dalam transformasi perseroan menjadi pemain hiburan digital berskala global. Akses terhadap basis investor internasional dan likuiditas pasar HKEX akan mempercepat ekspansi, khususnya pada pengembangan platform OTT dan format konten inovatif.

“Langkah ini mencerminkan komitmen kami untuk memperluas akses permodalan global sekaligus memperkuat posisi strategis dalam lanskap media internasional,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (27/4/2026).

Pengajuan A1 tersebut membuka peluang bagi MSIN untuk masuk ke salah satu bursa dengan likuiditas terbesar di dunia, yang mencatat rata-rata nilai transaksi harian lebih dari US$30 miliar. Perseroan menyatakan proses pencatatan akan bergantung pada hasil peninjauan serta persetujuan regulator di Hong Kong.

Dalam proses ini, MSIN menggandeng sejumlah penasihat global, antara lain China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited sebagai sponsor tunggal, Latham & Watkins sebagai penasihat hukum, Ernst & Young sebagai akuntan pelapor, serta Bank of New York Mellon sebagai bank kustodian depository receipts.

Sejalan dengan ekspansi tersebut, MSIN juga memperkuat lini bisnis konten melalui peluncuran platform micro drama V+ Short pada Maret 2026. Platform ini menyasar audiens global dengan format video vertikal berdurasi pendek yang dirancang untuk konsumsi mobile, serta didukung pasokan konten baru setiap hari guna menjaga engagement pengguna.

Perseroan menilai tren konsumsi konten digital global yang semakin condong ke format singkat menjadi peluang besar untuk memperluas jangkauan pasar internasional. V+ Short pun diposisikan sebagai salah satu pilar utama dalam strategi pertumbuhan jangka panjang.

Selain itu, MSIN menunjuk Smash Capital sebagai penasihat strategis guna memperkuat arah ekspansi global, termasuk potensi aksi merger dan akuisisi. Firma tersebut dipimpin oleh Kevin A. Mayer yang memiliki pengalaman luas dalam transformasi bisnis media global.

Sebagai informasi, MSIN merupakan perusahaan hiburan digital terintegrasi yang mengoperasikan berbagai lini bisnis mulai dari OTT berbasis iklan (AVOD), layanan berlangganan (SVOD), produksi dan distribusi konten, hingga digital marketing dan manajemen artis.

Dengan strategi ekspansi internasional yang agresif, perseroan menargetkan penguatan posisi sebagai pemain utama di industri konten digital global.

Bisnis.com, JAKARTA - Makin singkatnya jarak waktu penayangan film dari bioskop ke platform OTT (Over-The-Top) dianggap memunculkan kekhawatiran baru di industri perfilman. Kementerian Kebudayaan tengah mengkaji aturan main terkait hal tersebut.

Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Ahmad Mahendra, mengatakan bahwa industri film Indonesia tengah berada di fase yang apik. Angka penonton sebesar 80,27 juta menjadi bukti bahwa perfilman Indonesia terus menunjukkan performa positif.

Walaupun sempat mengalami penurunan pada pertengahan tahun, berbagai dorongan dan strategi berhasil mengembalikan momentum hingga akhir 2025 lalu. Kehadiran film-film blockbuster, seperti Agak Laen Menyala Pantiku, katanya, turut mendorong lonjakan jumlah penonton, hingga akhirnya pada tutup tahun berhasil mempertahankan angka 80 juta penonton.

Namun, kata Mahendra, meskipun secara keseluruhan jumlah penonton tergolong baik, capaian box office pada 2025 menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya. Film-film yang berhasil menembus box office hanya sekitar 12 judul, sedangkan pada 2024 jumlahnya lebih tinggi, mencapai sekitar 20-an.

"Itu menjadi catatan kami, tetapi kami tetap optimis," katanya.

Menurutnya, hal utama yang perlu diperhatikan ke depan adalah menjaga keberlangsungan ekonomi industri film melalui bioskop. Oleh sebab itu, kebiasaan orang menonton di bioskop harus tetap dipelihara.

Namun, seiring kemajuan teknologi, pola distribusi film kini makin beragam, termasuk melalui OTT. Dalam praktiknya, film yang hadir di OTT tidak hanya berasal dari produksi orisinal mereka, tetapi juga dari judul-judul yang sebelumnya diputar di bioskop.

Kemenbud saat ini sedang mengkaji ulang sejumlah kebijakan, termasuk soal penetapan jeda rilis film dari bioskop ke platform OTT. Saat ini, jeda jarak tayang rata-rata sekitar empat bulan, bahkan ada beberapa film yang hanya berselang tiga bulan atau lebih singkat lagi.

"Tapi, ke depan minimal bisa enam bulan, itu yang sedang kita coba atur," imbuhnya.

Namun, pada dasarnya pihaknya tetap optimistis untuk mempertahankan industri dengan penguatan ekosistem di dalamnya, meskipun masih ada sejumlah catatan dan skema yang perlu diperbaiki.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham PT MD Entertainment Tbk. (FILM) menunjukkan kinerja penguatan yang signifikan, terpantau melesat 220,55% sepanjang tahun berjalan (year-to-date/YtD) 2025.

Samuel Sekuritas dalam risetnya yang berjudul “The Rise of Superstar: MSCI Momentum” menjelaskan bahwa peluang penguatan harga saham FILM secara berkelanjutan, besar terjadi ke depannya. Hal itu terutama disebabkan oleh peluang FILM untuk masuk dalam indeks MSCI Global Standard.

Adapun, FILM telah masuk MSCI Small Cap sejak September 2024. Secara kinerja, dibandingkan dengan sejumlah saham dalam negeri lainnya dalam indeks serupa, performa FILM mengalami lonjakan yang signifikan.

Kenaikan itu juga ditopang oleh akumulasi investor asing dengan net foreign inflow mencapai Rp1,46 triliun sepanjang tahun berjalan 2025.

Dus, analis Samuel Sekuritas Fadhlan Banny menilai bahwa penguatan harga saham FILM belakangan tidak hanya disebabkan oleh sentimen jangka pendek. Kelayakan FILM untuk masuk ke MSCI Big Cap dinilai menjadi salah satu alasan di balik menguatnya harga saham perusahaan ini.

Dalam risetnya yang dipublikasikan 9 Desember 2025, Fadhlan menilai bahwa rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) FILM selama enam bulan belakangan telah mencapai US$3,1 juta per hari, yang berarti sudah melampaui persyaratan MSCI sebesar US$2,5 juta per hari.

Selain itu, rasio perputaran nilai transaksi FILM selama 12 bulan belakangan juga telah naik menjadi 11,3% dan hanya berada sedikit di bawah ambang batas MSCI sebesar 15% untuk Big Cap.

“Berdasarkan perhitungan kami, harga saham FILM perlu mencapai Rp13.300 untuk memenuhi parameter MSCI Global Standard, dengan asumsi free float 32% dan kapitalisasi pasar yang disesuaikan free float sebesar Rp48 triliun,” katanya, dikutip Sabtu (27/12/2025).

Di tengah kondisi ini, Samuel Sekuritas merevisi naik target harganya terhadap saham FILM. Dengan rekomendasi speculative buy, saham FILM ditargetkan mencapai Rp13.500 dengan proyeksi momentum harga saham yang menguat lantaran peluang terhadap MSCI Big Cap.

Selain peluang masuknya FILM ke MSCI Big Cap, beberapa katalis lain seperti pembalikan kinerja laba di bisnis penyiaran MDTV, rencana peluncuran MD Now sebagai platform OTT internal FILM, turut dinilai menjadi katalis jangka panjang terhadap kinerja saham ini.

Hal itu tampak dari proyeksi fundamental FILM pada tahun-tahun mendatang yang kian menguat. Top line FILM pada 2026 diprediksi mampu mencapai Rp877 miliar dan Rp1,29 triliun pada 2027. Sementara itu, laba bersih perseroan diprediksi mencapai Rp210 miliar pada 2026 dan Rp331 miliar pada 2027.

Perolehan fasilitas kredit FILM sebesar Rp200 miliar oleh Bank BRI pada November 2025 lalu juga diprediksi mampu memperkuat fleksibilitas keuangan FILM dan membantu perseroan untuk mendukung operasional selama masa transisi, terutama bagi MDTV yang baru diakuisisi.

“Risiko terhadap rekomendasi kami adalah pemulihan MDTV yang lebih lambat dari perkiraan dan penundaan masuknya saham ke MSCI Big Cap,” tegas Fadhlan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha telekomunikasi meminta kepada pemerintah untuk membebankan kewajiban yang sama kepada penyelanggara layanan over the top (OTT) seperti yang diterapkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kepada operator telekomunikasi.

Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Dian Siswarini mengatakan saat ini operator telekomunikasi dibebankan biaya regulasi yang cukup besar.

Biaya tersebut meliputi berbagai komponen, salah satunya adalah biaya sewa spektrum frekuensi dan USO. Dengan beban yang terus meningkat dan di sisi lain kondisi industri telekomunikasi makin menantan, membuat rasio beban regulasi terhadap pendapatan telah mencapai 12%.

ATSI meminta pemerintah untuk bersikap lebih adil dengan menerapkan skema fair share, dimana beban regulasi tidak hanya dipikul oleh perusahaan telekomunikasi tetapi juga perusahaan OTT seperti YouTube, Google, TikTok, dan lain sebagainya.

Fair share merujuk pada prinsip bahwa semua pihak yang memanfaatkan jaringan dan infrastruktur digital ikut menanggung biaya secara proporsional dengan beban trafik atau nilai ekonomi yang mereka ciptakan.

Operator berargumen bahwa pemain digital besar perlu membayar “fair share” atas penggunaan masif terhadap jaringan mereka, bukan hanya membiarkan seluruh biaya ditanggung oleh operator dan pelanggan.

Dian berpendapat saat ini mungkin para OTT tidak memikul beban yang sama. ATSI ingin ada sikap yang lebih adil.

“Menurut saya [fair share] bagus bukan cuma untuk industri, tapi juga untuk ini apa pendapatan pemerintah,” kata Dian kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025).

Dian menambahkan selain fair share, ATSI juga menyarankan adanya insentif kepada perusahaan telekomunikasi yang membangun infrastruktur digital di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurutnya, ongkos penggelaran di wilayah tersebut cukup mahal.

“Di Pulau Terpencil sebenarnya kalau di Kalimantan, Sulawesi, Papua juga banyak daerah yang sulit dijangkau. Itu memerlukan investasi yang jauh lebih besar,” kata Dian.

ATSI juga merekomendasikan lima arah strategis bagi industri telekomunikasi nasional untuk ke depan guna memastikan konektivitas yang “bermakna”, tidak hanya dari sisi jangkauan tetapi juga kualitas pengalaman pengguna yang stabil.

Fokus pertama adalah penguatan infrastruktur dan backbone melalui perluasan fiber backbone nasional serta peningkatan interkoneksi data center dan infrastruktur cloud-ready.

Kedua, modernisasi seluler dan broadband dengan mengakselerasi implementasi 5G Standalone, network slicing, edge computing, serta densifikasi BTS dan peningkatan core network.

Ketiga, ATSI menekankan pentingnya fokus pada pengalaman pengguna (Quality of Experience/QoE) dengan memprioritaskan kualitas layanan (QoS) berupa latency rendah, throughput stabil, dan cakupan yang konsisten.

Keempat, perluasan jangkauan dan inklusi digital lewat pengembangan fixed dan mobile broadband hingga wilayah 3T, layanan broadband rumah dan B2B, serta paket layanan yang terjangkau.

“Kelima, penguatan ekosistem digital dan layanan melalui integrasi jaringan seluler dengan layanan cloud, enterprise, smart city, Internet of Things (IoT), dan berbagai layanan publik digital,” kata Dian.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pembajakan film Indonesia hingga kini masih marak dan membuat pengusaha di Industri perfilman Indonesia makin resah karena mereka semakin tertekan akan kasus ini.

Bahkan, kini pembajakan film-film Indonesia dinilai lebih canggih. Pembajakan film kini lebih masif dilakukan melalui platform layanan komunikasi untuk membagi file secara ilegal.

Hal ini diungkap oleh Ketua Umum Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) Hermawan Sutanto, di mana kasus pembajakan film Indonesia membuat para pengusaha mengalami kerugian yang cukup besar dari 2017 hingga 2025, yakni mencapai Rp25 triliun.

"Kami melihat ada Rp25 triliun kerugian yang muncul dari streaming terhadap pembajakan film nasional. Jika satu orang menonton film nasional di layanan streaming resmi, maka ada 2,3 kalinya yang menonton bajakan. Ini yang menjadi concern kami," kata Hermawan dalam rapat kerja (raker) Bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (6/11/2025).

Hermawan mengungkapkan, Telegram menjadi platform media sosial yang marak terjadinya pembajakan film Indonesia. Di platform ini, biasanya cukup banyak tautan untuk mengakses layanan streaming ilegal.

"Di Telegram, saya menemukan banyak link-link untuk mengakses streaming ilegal, termasuk ada film-film Indonesia," jelasnya.

Tautan tersebut dibagikan secara gratis dan tentunya merugikan para kreator dan menggerogoti industri kreatif Indonesia.

Hermawan melanjutkan fenomena tersebut bagaikan bendungan yang sedang bocor dan tak membuat pertanian di sekitar bendungan dapat tumbuh baik.

"Industri ekonomi perfilman nasional, menurut kami, bagaikan bendungan yang sudah diisi air, tapi banyak bolongnya, sehingga air yang mengalir ke sawah tidak cukup untuk membuat sawah itu tumbuh subur," ujarnya.

Oleh karena itu, Ia berharap kepada pemerintah agar pembajakan ini bisa diantisipasi lebih lanjut agar pengusaha di industri film nasional bisa berkembang pesat.

"Kami berharap bantuan dari pemerintah supaya kebocoran-kebocoran di bendungan ini bisa lebih cepat dikurangi, kami berharap pembajakan bisa dihentikan lebih cepat agar kami bisa berkembang dengan baik," ucapnya.

Telegram Diminta Gerak Cepat

Pembajakan di Telegram bukan hanya masalah sepele. Dampaknya nyata dan mengkhawatirkan. Karena aksi ini, kreator kehilangan pendapatan dari hasil jerih payah mereka.

Industri kreatif di Indonesia, termasuk industri perfilman Indonesia terancam terhambat oleh praktik pembajakan ini.

Meskipun banyak pihak telah menyuarakan keresahan mereka, upaya untuk menangani pembajakan konten di Telegram masih terkesan lamban.

Karenanya, para pembajak leluasa menyebarkan konten bajakan mereka, merugikan pemilik, pembuat, dan konsumen ingin menikmati konten secara legal.

Bisnis.com, JAKARTA — Perbankan investasi asal Amerika Serikat (AS), JP Morgan, memberikan lampu hijau untuk prospek PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) di tengah kabar IPO Superbank dan Vidio.

Lewat riset terbaru yang dipublikasikan November 2025, JP Morgan baru saja mengerek peringkat rekomendasi saham EMTK menjadi overweight atau beli. Terkini, mereka memasang target harga di Rp1.600 untuk Desember 2025.