JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Perhutani menyalurkan bantuan pascabencana kepada masyarakat terdampak di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.

Bantuan tersebut diberikan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.

Perhutani menyampaikan, bantuan yang disalurkan berupa produk madu dan minyak kayu putih. Penyaluran dilakukan sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung upaya pemulihan masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra.

SHUTTERSTOCK/ALEXANDER RUIZ ACEVEDO Ilustrasi minyak kayu putih.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perum Perhutani Natalas Anis Harjanto mengatakan, bantuan tersebut merupakan wujud empati perusahaan terhadap masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit.

“Perhutani turut merasakan duka yang dialami saudara-saudara kita di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Bantuan ini merupakan wujud kepedulian kami untuk ikut meringankan beban masyarakat terdampak, melalui pemanfaatan produk andalan Perhutani yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/2/2026).

Ia menjelaskan, produk madu dan minyak kayu putih dipilih karena merupakan produk unggulan Perhutani yang diharapkan dapat membantu menjaga daya tahan tubuh serta memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakat dalam masa pemulihan.

Untuk masyarakat terdampak di Kota Sibolga, Perhutani menyalurkan minyak kayu putih sebanyak 50 dus dengan total 5.000 botol. Selain itu, perusahaan juga menyalurkan Madu Klengkeng, Madu Bunga Liar, dan Madu Randu sebanyak 40 dus dengan total 480 botol.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui Pemerintah Kota Sibolga agar dapat diterima secara tepat sasaran oleh masyarakat yang membutuhkan dan selaras dengan kebutuhan di lapangan.

PRR Wakil Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Letjen TNI Richard Tampubolon, meninjau tiga kabupaten terdampak, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Humbang Hasundutan (Humbahas) pada Rabu (28/1/2026).

Sementara itu, untuk Kabupaten Tapanuli Tengah, Perhutani menyalurkan bantuan dalam jumlah lebih besar.

Minyak Kayu Putih yang disalurkan mencapai 200 dus dengan total 20.000 botol. Adapun Madu Klengkeng, Madu Bunga Liar, dan Madu Randu yang diberikan sebanyak 156 dus dengan total 1.872 botol.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai bagian dari sinergi antara BUMN dan pemerintah daerah dalam penanganan pascabencana.

Perhutani menegaskan, melalui penyaluran bantuan ini perusahaan berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai pengelola sumber daya hutan negara, tetapi juga sebagai BUMN yang memiliki tanggung jawab sosial dalam mendukung pemulihan dan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Langkah tersebut juga disebut sejalan dengan arahan Badan Pengelola BUMN yang mengimbau seluruh BUMN untuk memberikan dukungan dan kontribusi dalam percepatan pemulihan pascabencana, khususnya melalui penyediaan kebutuhan infrastruktur, peralatan, dan logistik.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan memberi mandat kepada BUMN untuk mengambil alih konsesi dari 28 perusahaan di Aceh dan Sumatra yang dicabut izinnya karena dinilai sebagai penyebab bencana. Danantara pun ambil ancang-ancang.

CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengatakan pihaknya akan menggelar pertemuan dengan berbagai Kementerian terkait nasib pengelolaan di 28 perusahaan itu.

"Kita melihat yang 28 [perusahaan] ini, dari kami memastikan juga perusahaan itu kondisinya seperti apa, mereka ada yang bekerja di situ, kita lihat itu dicabut [izin 28 perusahaan]. Tapi melibatkan kementerian lainnya juga," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (28/1/2026).

Dia menjelaskan terdapat sejumlah nama BUMN yang kemudian akan dilibatkan dalam pengelolaan konsesi di 28 perusahaan yang dicabut izinnya.

Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyatakan bahwa lahan yang sebelumnya dikuasai 28 perusahaan tersebut akan diambil alih oleh Satgas usai izinnya resmi dicabut. Kemudian, lahan maupun aset perusahaan akan dikuasai oleh negara dan dikelola oleh BUMN.

Pengelolaan ini dikoordinasikan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama dengan Danantara. Adapun, BUMN yang akan diberi mandat adalah PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), Perum Perhutani, hingga Holding BUMN Pertambangan MIND ID.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan upaya ini sebagai langkah mengoptimalkan aset yang disita bagi negara.

"Kalau itu berupa perkebunan, itu kan dikelola oleh Agrinas, ya. Kalau dia berkaitan dengan tambang, itu MIND ID akan mengatur, mengoordinasikan sesuai dengan karakteristik jenis usaha tambang yang kemudian dilakukan pengambilalihan. Jadi itu disesuaikan, misalnya timah, nikel, akan dilakukan oleh BUMN yang berbisnis di bidang sektoral sesuai dengan jenis tambang itu," jelas Barita di Kejaksaan Agung, Selasa (27/1/2026).

Barita menuturkan, administrasi pencabutan izin 28 perusahaan tersebut masih diproses. Pencabutan izin dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, dan Pemerintah Provinsi Aceh.

"Ada 22 subjek hukum korporasi yang dicabut perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan oleh Kementerian Kehutanan. Kemudian, ada dua subjek hukum korporasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian, ada tiga subjek hukum yang ditindaklanjuti pencabutan perizinan berusahanya oleh Kementerian Pertanian," kata Barita.

"Ada satu subjek hukum karena ruang lingkupnya lokal oleh pemerintah daerah Provinsi Aceh," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, terdapat 28 perusahaan yang dicabut izinnya karena dinilai sebagai penyebab bencana banjir dan longsor di Sumatra. Sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare.

Di antara, 22 perusahaan itu, salah satu diantaranya adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU). Sementara 6 perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.

Daftar Lengkap 28 Perusahaan yang Dicabut Izinnya

Daftar 22 Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PPBH)

Aceh – 3 Unit

1.PT. Aceh Nusa Indrapuri

2.PT. Rimba Timur Sentosa

3.PT. Rimba Wawasan Permai

Sumatra Barat – 6 Unit

1.PT. Minas Pagai Lumber

2.PT. Biomass Andalan Energi

3.PT. Bukit Raya Mudisa

4.PT. Dhara Silva Lestari

5.PT. Sukses Jaya Wood

6.PT. Salaki Summa Sejahtera

Sumatra Utara –13 Unit

1.PT. Anugerah Rimba Makmur

2.PT. Barumun Raya Padang Langkat

3.PT. Gunung Raya Utama Timber

4.PT. Hutan Barumun Perkasa

5.PT. Multi Sibolga Timber

6.PT. Panei Lika Sejahtera

7.PT. Putra Lika Perkasa

8.PT. Sinar Belantara Indah

9.PT. Sumatera Riang Lestari

10.PT. Sumatera Sylva Lestari

11.PT. Tanaman Industri Lestari Simalungun

12.PT. Teluk Nauli

13.PT. Toba Pulp Lestari Tbk.

Daftar 6 Badan Usaha Non Kehutanan

Aceh – 2 Unit

1.PT. Ika Bina Agro Wisesa

2.CV. Rimba Jaya

Sumatra Utara – 2 Unit

1.PT. Agincourt Resources

2.PT. North Sumatra Hydro Energy

Sumatra Barat – 2 Unit

1.PT. Perkebunan Pelalu Raya

2.PT. Inang Sari