Program reguler itu Rp10,31 triliun, realisasi kita sudah Rp2,60 triliun atau 25,27 persen

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan realisasi anggaran per 1 Juli 2026 mencapai Rp2,60 triliun atau 25,27 persen dari pagu anggaran sebesar Rp10,31 triliun.

"Program reguler itu Rp10,31 triliun, realisasi kita sudah Rp2,60 triliun atau 25,27 persen," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP Didyk Choiroel dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Terkait realisasi Kementerian PKP per program, untuk dukungan manajemen terealisasi Rp497 miliar, kemudian untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Rp1,9 triliun atau 22,25 persen.

Lalu rumah susun Rp151 miliar atau 40,61 persen, rumah khusus Rp23,4 miliar atau 11,73 persen.

"Sedangkan penanganan kawasan kumuh, sanitasi dan prasarana, sarana, utilitas (PSU) ini kita dalam tahap persiapan lelang, jadi ini baru yang sifatnya manajemen konstruksi atau perencanaan," ujar Didyk.

Untuk monitoring, evaluasi, pembinaan, operasional di balai atau satuan kerja realisasinya mencapai Rp23,12 miliar atau 43,57 persen.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan sekitar 80 persen anggaran kementeriannya tahun ini dialokasikan untuk program bedah 400.000 rumah tak layak huni (RTLH).

Ia menyebut total anggaran Kementerian PKP pada 2026 mencapai lebih dari Rp10 triliun, dengan sebagian besar difokuskan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Ara menjelaskan alokasi tersebut setara dengan sekitar Rp8 triliun yang digunakan untuk mendukung target renovasi rumah secara nasional.

Menurut dia, Program BSPS menjadi bagian dari target pemerintah untuk merenovasi sekitar 400.000 rumah pada 2026, meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Ara mengatakan dari total target tersebut, sebanyak 15.000 unit dialokasikan untuk kawasan perbatasan sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan.

Ia menambahkan pelaksanaan Program BSPS dilakukan melalui pemberian stimulan kepada masyarakat, dengan besaran bantuan rata-rata sekitar Rp20 juta per unit rumah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan akan mempercepat proses hibah tanah untuk program 3 juta rumah agar lahan tersebut bisa segera dimanfaatkan.

"Kami berkomitmen mempercepat proses hibah agar para pihak yang ingin membantu pemerintah tidak kapok akibat proses yang terlalu lama," kata Nusron di Jakarta, Senin.

Pemerintah menerima komitmen hibah lahan seluas 30 hektare dari PT Lippo Cikarang di kawasan Meikarta untuk mendukung program 3 juta rumah.

Sebagai langkah konkret untuk mempercepat proses hibah, Kementerian ATR/BPN kata Nusron, akan segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan pihak terkait guna menyelesaikan proses administrasi hibah.

Dengan begitu, lahan hibah tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan rumah masyarakat.

"Besok kami langsung rapat dengan jajaran bersama teman-teman dari DJKN. Kita lihat dokumennya, mudah-mudahan kurang dari satu bulan sudah selesai. Selama bahan bakunya 'clean and clear', mana yang bisa kita laksanakan akan langsung kita laksanakan," ujarnya.

Dokumen pernyataan komitmen penghibahan lahan ditandatangani oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Badan Pengelola Investasi Danantara, serta jajaran Direksi PT Lippo Group.

Rencananya, di atas lahan yang berada di kawasan Meikarta, Cikarang itu akan dibangun rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah susun ini merupakan bagian dukungan terhadap program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah resmi menyetujui perpanjangan jangka waktu pelunasan atau tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk rumah subsidi hingga mencapai 40 tahun guna meringankan beban finansial masyarakat berpenghasilan rendah. Skema pembiayaan baru ini dirancang agar masyarakat dapat mengakses hunian layak dengan cicilan bulanan yang jauh lebih terjangkau dan kompetitif.

"Komite menyetujui untuk tenor 40 tahun bisa dijalankan," ungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat dijumpai usai melakukan pertemuan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dia menjelaskan keputusan ini merupakan tindak lanjut nyata dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan program papan yang berpihak pada rakyat. Sektor perbankan selaku penyalur pembiayaan juga didorong untuk segera mengimplementasikan skema-skema baru ini agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Selain memperpanjang masa tenor pinjaman, pemerintah memberikan kepastian bagi pasar properti dengan mempertahankan suku bunga KPR rumah subsidi tapak di level 5%. Keputusan ini menjadi angin segar bagi industri realestat karena bunga flat tersebut tidak akan berubah meskipun suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) mengalami kenaikan.

Langkah ini diambil guna melindungi daya beli konsumen rumah subsidi dari gejolak pengetatan kebijakan moneter. Dengan tingkat bunga yang terkunci, stabilitas angsuran para debitur dipastikan akan tetap terjaga sepanjang masa kontrak kredit berjalan.

Tidak hanya untuk sektor rumah tapak, Kementerian PKP bersama komite terkait juga menetapkan regulasi khusus mengenai tarif bunga untuk kepemilikan aset vertikal. Pemerintah menyepakati besaran bunga KPR untuk rumah susun (rusun) subsidi adalah sebesar 6%.

Melalui tiga poin keputusan utama tersebut—yakni bunga rumah tapak 5%, tenor hingga 40 tahun, dan bunga rusun subsidi 6%, pemerintah optimistis dapat mengakselerasi penyerapan pasokan rumah nasional. Kebijakan ini sekaligus diharapkan mampu menggairahkan kembali kinerja industri pembiayaan perumahan dan sektor konstruksi di dalam negeri.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dan Danantara terus memperkuat tata kelola pelaksanaan program hunian rakyat untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

"Kami tentu mendukung penuh program ini. Tinggal bagaimana kita memastikan seluruh pihak bergerak bersama, sehingga program ini bisa berjalan lebih cepat, akuntabel, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," kata Kepala BP BUMN Dony Oskaria dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, penguatan tata kelola program hanian rakyat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan program prioritas dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pada 22 Juni 2026, Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menghadiri pertemuan di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

Hadir pula dalam pertemuan itu Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Pertemuan tersebut, kata Dony, membahas penguatan tata kelola, pendampingan pengawasan, serta percepatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam mendukung pelaksanaan program hunian rakyat.

Sinergi ini diarahkan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan, memiliki kepastian hukum yang kuat, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Menurut dia, dukungan pengawasan yang kuat menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas pelaksanaan program sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap berbagai program strategis pemerintah.

Dengan tata kelola yang baik, lanjutnya, proses perencanaan hingga pelaksanaan diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan terukur.

Dony menyampaikan dukungan penuh terhadap program tersebut serta menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam pelaksanaannya.

Melalui penguatan sinergi ini, pemerintah berharap percepatan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau dapat terus dilakukan, sekaligus memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.

"Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong pemerataan kesejahteraan di berbagai wilayah Indonesia," ujarnya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan agar masyarakat berpenghasilan rendah semakin mudah memiliki rumah.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkuat kolaborasi pembiayaan perumahan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah di Papua.

Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera Wilson Lie Simatupang menjelaskan mekanisme dan persyaratan memperoleh rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan agar masyarakat berpenghasilan rendah semakin mudah memiliki rumah. BP Tapera terus memperluas akses informasi dan pembiayaan sehingga manfaat program FLPP dapat dirasakan lebih banyak masyarakat,” kata Wilson dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa.

BP Tapera terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha dalam memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Secara terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengajak masyarakat Papua berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah warga.

Menurut Amalia, sejumlah indikator menunjukkan kondisi ekonomi Papua terus membaik. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua pada triwulan I-2026 mencapai 4,96 persen secara tahunan.

Adapun tingkat kemiskinan terendah berada di Papua Barat Daya sebesar 17,50 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka terendah tercatat di Papua Pegunungan sebesar 1,70 persen.

Sebagai informasi, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki dampak ekonomi yang luas karena melibatkan banyak pelaku usaha.

“Program perumahan menggerakkan UMKM, toko bangunan, kontraktor hingga pengembang. Kalau rumah dibangun, ekonomi ikut bergerak dan kemiskinan bisa ditekan,” ujarnya.

Tito juga meminta seluruh pemerintah daerah di Papua Raya memberikan kemudahan bagi pengembang melalui penyederhanaan perizinan dan pemanfaatan berbagai insentif yang telah disiapkan pemerintah pusat, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis bagi MBR, serta berbagai kemudahan pembiayaan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan penyaluran Kredit Program Perumahan atau KPP hingga 20 Juni 2026 mencapai Rp19,2 triliun.

"Kami sampai tanggal 20 Juni itu sudah mencapai Rp19,2 triliun," ujar Ara di Jakarta, Senin.

Adapun total debitur KPP hingga 20 Juni, kata dia, sebanyak 91.045 debitur yang terdiri dari debitur sisi supply sebanyak 2.271 debitur dan sisi demand 88.774 debitur.

Kemudian alokasi untuk program KPP tahun 2026 dinaikkan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun.

"Jadi artinya program Presiden Prabowo ini sangat berhasil," kata Ara.

Kredit Program Perumahan (KPP) dilaksanakan berdasarkan Permenko No. 13 Tahun 2025 dan Permen PKP No. 13 Tahun 2025.

KPP merupakan Kredit/ Pembiayaan modal kerja dan/atau kredit/ pembiayaan investasi yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah berupa individu/ perorangan atau badan usaha dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas di bidang perumahan.

Sebagai informasi, Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Didyk Choiroel menjelaskan salah satu hal penting yang harus diketahui oleh masyarakat adalah syarat untuk mendapatkan KPP.

Setidaknya ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh UMKM maupun masyarakat untuk bisa mendapatkan KPP. Beberapa persyaratannya antara lain Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, memiliki usaha produktif dan layak, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

Kemudian memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Menjalankan usaha paling singkat 6 (enam) bulan, tidak terdapat informasi negatif yang dibuktikan dengan hasil trade checking, Community checking dan/ atau bank checking yang telah diperiksa melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP).

Selanjutnya, tidak sedang mendapatkan KUR secara bersamaan, tidak sedang menerima Kredit Program Perumahan lainnya secara bersamaan, dapat sedang menerima kredit/ pembiayaan komersial dengan kolektibilitas lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di penyalur KPP.

Memberikan agunan pokok yakni objek yang dibiayai oleh KPP serta dapat diberlakukan agunan tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di penyalur KPP.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jayapura (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah terus memberikan dukungan terhadap pembangunan perumahan subsidi melalui kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis.

"Kemudahan tersebut akan mendorong pengembang membangun lebih banyak rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," katanya di Jayapura, Senin.

Menurut dia, sektor perumahan memiliki efek berganda yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan iklim kondusif bagi investasi dan pembangunan perumahan oleh sektor swasta.

"Pengembang harus terus kita dukung agar bisa membangun lebih banyak rumah untuk rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan sekitar Rp4 juta hingga Rp5 juta yang membutuhkan akses pembiayaan rumah yang terjangkau," ujarnya.

Pihaknya juga meminta dukungan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, mengimplementasikan kebijakan BPHTB dan PBG gratis bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kalau BPHTB dan PBG gratis, biaya pembangunan menjadi lebih murah otomatis pengembang akan semakin terdorong membangun rumah. Dampaknya bukan hanya pada sektor perumahan tetapi juga menggerakkan perekonomian dan membuka lapangan kerja," katanya

Dia menambahkan pembangunan perumahan juga akan memberikan manfaat fiskal bagi pemerintah daerah karena lahan yang sebelumnya kosong dan memberikan kontribusi pajak yang terbatas akan menghasilkan penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya setelah dikembangkan menjadi kawasan hunian.

"Iklim pembangunan rumah oleh swasta harus kita dorong. Tanah kosong pajaknya relatif kecil, tetapi ketika dibangun menjadi perumahan, akan muncul penerimaan dari pajak bumi dan bangunan serta aktivitas ekonomi yang lebih besar," ujarnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan kebutuhan hunian di Papua masih cukup besar.

Berdasarkan data BPS, masih terdapat sekitar 38 ribu rumah tangga di Papua belum memiliki rumah, dengan jumlah terbesar di Kota Jayapura.

"Kebutuhan rumah di Papua masih tinggi, masih ada sekitar 38 ribu rumah tangga yang belum memiliki rumah dan jumlah terbanyak berada di Jayapura. Karena itu, pembangunan rumah subsidi menjadi sangat penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat," katanya.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

BOGOR - Greenwoods Group melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan fasilitas club house di kawasan perumahan Citaville Cibubur, Minggu (14/6/2026). Kehadiran fasilitas ini menjadi bagian dari komitmen pengembang dalam menghadirkan lingkungan hunian yang nyaman, modern, dan mendukung kualitas hidup para penghuni.

Acara seremoni groundbreaking dihadiri oleh Founder dan CEO Greenwoods Group, Okie ImantoWidjaya; Komisaris Citaville Cibubur, Arif Sukuandi; serta Direktur Citaville Cibubur, Antonius Congles. Club house yang dibangun di atas lahan seluas sekitar 300 meter persegi ini dirancang sebagai pusat aktivitas dan interaksi sosial bagi penghuni perumahan yang berlokasi di Jalan Pasir Angin, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Direktur Citaville Cibubur, Antonius Congles, mengatakan, pembangunan fasilitas tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk menghadirkan nilai tambah bagi penghuni. Tidak hanya melalui kualitas bangunan rumah, tetapi juga melalui fasilitas kawasan yang lengkap. Siap-siap! Harga Rumah Subsidi Bakal Naik, Ini Penyebabnya

"Club house ini kami hadirkan sebagai ruang berkumpul dan berinteraksi bagi para penghuni. Kami ingin memberikan yang terbaik, mulai dari kualitas bangunan, legalitas properti, hingga fasilitas kawasan hunian yang menunjang gaya hidup modern," katanya.

Bangunan club house akan mengusung desain modern dan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti gym, kolam renang, musala, dan lapangan badminton. Selain itu, kawasan juga dilengkapi jogging track, arena bermain anak (playground), serta sistem keamanan dengan pengawasan CCTV dan petugas keamanan selama 24 jam.

Menurut Antonius, kehadiran fasilitas tersebut menjadi pembeda Citaville Cibubur dibandingkan banyak proyek perumahan klaster di kawasan Cileungsi dan Cibubur yang umumnya hanya menawarkan produk rumah tanpa fasilitas pendukung yang memadai. "Citaville hadir dengan harga yang tetap kompetitif, namun menawarkan fasilitas yang lebih lengkap sehingga memberikan nilai lebih bagi para penghuni," ujarnya.

Mengusung Konsep Modern Kontemporer

Citaville Cibubur dikembangkan sebagai kawasan hunian yang mengedepankan kenyamanan, penghijauan, serta estetika arsitektur modern kontemporer. Penataan lingkungan yang tertata rapi dipadukan dengan berbagai fasilitas penunjang untuk menciptakan kawasan hunian yang asri dan nyaman.

Area-area hijau disebar di sejumlah titik strategis guna mendorong interaksi sosial antarwarga sekaligus membangun komunitas yang harmonis di dalam lingkungan perumahan. Dikembangkan di atas lahan seluas 2,2 hektare, Citaville Cibubur menghadirkan total 175 unit rumah dua lantai dan tiga unit ruko. Seluruh unit dirancang dengan konsep arsitektur modern kontemporer yang elegan dan berkelas.

Hingga saat ini, sebanyak 115 unit rumah telah terjual atau sekitar 70 persen dari total unit yang dipasarkan. Sementara itu, pembangunan tiga unit ruko yang menjadi bagian dari kawasan komersial proyek telah mencapai progres sekitar 50%.

Rumah Modern Dua Lantai Mulai Rp900 Jutaan

Citaville Cibubur menawarkan dua pilihan tipe hunian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Tipe Barcelona dengan luas tanah 60 meter persegi dan luas bangunan 71 meter persegi, serta tipe Dalton dengan luas tanah 80 meter persegi dan luas bangunan 90 meter persegi.

Tipe Calgary merupakan rumah dua lantai dengan dua kamar tidur, sedangkan tipe Dalton hadir dengan tiga kamar tidur yang cocok untuk keluarga yang membutuhkan ruang lebih luas. "Saat ini harga tipe Barcelona masih mulai dari Rp900 jutaan, sedangkan tipe Dalton dipasarkan mulai Rp1,5 miliar," jelasnya.

Saat ini kawasan Citaville Cibubur telah dihuni oleh 51 kepala keluarga. Pengembang optimistis jumlah penghuni akan terus bertambah dan diperkirakan mencapai sekitar 100 unit rumah yang telah ditempati hingga akhir tahun 2026.

Mayoritas pembeli Citaville Cibubur berasal dari kalangan end user atau pengguna akhir yang membeli rumah untuk ditempati sendiri, dengan komposisi mencapai sekitar 95 persen. Sementara sisanya merupakan investor yang melihat potensi pertumbuhan nilai properti di kawasan tersebut.

Terkait kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5,50%, Antonius mengungkapkan pihak pengembang masih berupaya menjaga harga jual agar tetap terjangkau bagi masyarakat. "Kami melihat kondisi ekonomi masih berada dalam situasi yang relatif stabil. Kami berharap momentum ini dapat dimanfaatkan calon konsumen untuk segera memiliki hunian sebelum harga dan cicilan mengalami penyesuaian lebih lanjut," ujarnya.

Lokasi Strategis Dekat Akses Tol

Founder dan CEO Greenwoods Group, Okie Imanto Widjaya, menegaskan Citaville Cibubur dikembangkan sebagai kawasan hunian masa depan yang menawarkan kenyamanan sekaligus aksesibilitas tinggi. Salah satu keunggulan utama proyek ini adalah lokasinya yang dekat dengan jaringan Tol Cimanggis-Cibitung .

Dari kawasan perumahan, penghuni hanya membutuhkan waktu sekitar 8-10 menit atau sekitar 2 kilometer menuju akses Tol Narogong maupun Gerbang Tol Jatikarya. Okie mengungkapkan kehadiran jaringan jalan tol telah membawa perubahan signifikan terhadap konektivitas kawasan Cileungsi dan sekitarnya. Resmikan Tol Cimanggis-Cibitung, Wapres: Pangkas Waktu Tempuh 2 Jam Jadi 30 Menit

"Dulu sebelum ada akses tol menuju Cileungsi, perjalanan dari kantor saya di TB Simatupang ke lokasi bisa memakan waktu hingga satu setengah jam. Sekarang perjalanan tersebut dapat ditempuh kurang dari 40 menit," ungkapnya.

Menurut Okie, peningkatan aksesibilitas tersebut turut mendorong pertumbuhan nilai properti di kawasan Cileungsi dan Cibubur dalam beberapa tahun terakhir. Selain didukung akses tol, Citaville Cibubur juga berada dekat dengan berbagai fasilitas publik penting seperti Metropolitan Mall Cibubur, Sekolah BPK Penabur, Pasar Cileungsi, serta Eka Hospital Cibubur.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan realisasi anggaran bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) per 10 Juni 2026 mencapai 13,51 persen atau Rp1,15 miliar.

"Realisasi terhadap target Juli 2026, 23,84 persen terhadap pagu anggaran BSPS 2026. Sekarang posisi kita baru 13,51 persen," ujar Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Fitrah mengatakan pihaknya tetap optimistis bisa mencapai target Juli 2026.

"Saya masih optimis kita bisa kejar yang ini, karena prosesnya semuanya verifikasi," katanya.

Saat ini, total yang sudah dilakukan instruksi verifikasi calon penerima bantuan (CPB) BSPS oleh Kementerian PKP sekitar 300 ribu dari total 400 ribu rumah.

"Mudah-mudahan bulan Juni ini kita bisa selesaikan instruksi verifikasi 400 ribu rumah," kata Fitrah.

Dia juga menyampaikan pelaksanaan fisik BSPS direncanakan selesai 100 persen paling lambat pada November tahun ini.

Kementerian PKP meluncurkan BSPS sebagai langkah strategis percepatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.

Pada 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400.000 unit dari sebelumnya 45.000 unit pada 2025.

Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.

Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan.

Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran, dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program BSPS tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas hunian, tetapi juga memberikan dampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Kementerian PKP ingin memastikan masyarakat dapat tinggal di rumah yang layak, sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah.

Program ini juga membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Sebagai skema stimulus temporer, PPN DTP menjadi jawaban untuk menjaga performa transaksi residensial, pada kelas menengah

Jakarta (ANTARA) - Konsultan properti, Knight Frank Indonesia mengungkapkan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) di sektor perumahan berkontribusi dalam penurunan backlog perumahan.

"PPN DTP telah berkontribusi dalam penurunan angka backlog, pada segmen menengah, dengan perluasan segmen insentif, ke depannya diharapkan kebijakan ini memiliki signifikansi yang lebih tinggi dalam mengatasi backlog perumahan," ujar Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Menurut dia, PPN DTP memang telah terbukti membantu meningkatkan permintaan dan transaksi perumahan pada rentang harga tertentu, dengan berbagai syarat yang berlaku.

Sebagai skema stimulus temporer, PPN DTP menjadi jawaban untuk menjaga performa transaksi residensial, pada kelas menengah. Namun, ke depan manfaatnya perlu diperluas rentang cakupan segmen yang diberikan insentif.

Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya meningkatkan permintaan, tetapi juga menjadi jawaban dari keterbatasan konsumen dalam menjangkau harga rumah/hunian saat ini.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang fasilitas PPN DTP sebesar 100 persen untuk pembelian properti hingga 31 Desember 2027.

Menurut Purbaya, fasilitas itu akan dinikmati oleh sekitar 40 ribu unit properti per tahun.

Dia memutuskan untuk memperpanjang insentif ini demi menjaga daya beli kelas menengah dan mendukung sektor properti yang memiliki efek berganda (multiplier effect) besar.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa PPN DTP properti berlaku penuh untuk pembelian rumah atau properti baru siap huni dengan harga jual maksimal Rp2 miliar.

Sementara untuk properti seharga Rp2 miliar-Rp5 miliar, pembebasan PPN hanya berlaku pada bagian harga pertama Rp2 miliar, sedangkan sisanya tetap dikenakan tarif normal.

Fasilitas PPN DTP berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang memenuhi ketentuan kepemilikan properti di Indonesia.

Insentif hanya bisa dimanfaatkan untuk satu unit hunian, tidak berlaku untuk pembelian lebih dari satu unit, pembayaran uang muka sebelum kebijakan berlaku, atau unit yang dijual kembali dalam waktu kurang dari satu tahun.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait menyatakan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi daerah di Indonesia dengan capaian tertinggi dalam pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR) perumahan.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Maruarar dalam arahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa Bali yang berlangsung di Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kepatihan, Yogyakarta, Kamis.

"Terima kasih Sri Sultan yang sangat membantu mengembangkan daerahnya, sehingga KUR perumahan ini pertama kali dibuat oleh Presiden Prabowo. Ini paling tinggi hari ini, terima kasih Pak Gubernur dukungannya," katanya.

Maruarar menjelaskan, nilai KUR perumahan di DIY mencapai sebesar Rp332 miliar dengan 966 penerima manfaat.

Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan bagi kontraktor sebesar Rp3,7 miliar, developer sebesar Rp80,3 miliar, dan toko bangunan sebesar Rp61,5 miliar.

"Dari sisi suplai, nilai yang tercatat mencapai sebesar Rp145 miliar. Sementara itu, dari sisi permintaan mencapai Rp187 miliar, sehingga total nilai KUR Perumahan di DIY mencapai Rp332 miliar," katanya.

Selain KUR perumahan, kata Menteri PKP, program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni di wilayah DIY juga mengalami peningkatan signifikan.

Dia menyebut, jika pada tahun sebelumnya program tersebut menyasar sebanyak 105 unit rumah, maka pada tahun 2026 jumlah rumah yang disasar meningkat menjadi 2.856 unit rumah.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat tata kelola dan kepastian hukum dalam pelaksanaan berbagai program perumahan nasional.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa keberhasilan program pembangunan perumahan harus didukung oleh tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

"Niat baik harus diikuti dengan tata kelola yang baik, oleh karenanya kami datang ke sini untuk berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait regulasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan program-program perumahan Kementerian PKP," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan dan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek tata kelola, regulasi, serta kepastian hukum terkait program-program perumahan yang sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP.

Selain itu, dibahas pula sejumlah isu strategis yang berkembang di masyarakat terkait sektor perumahan.

Ara menjelaskan bahwa fondasi utama dalam menjalankan program-program perumahan yang berdampak luas bagi masyarakat adalah adanya kepastian hukum dan tata kelola yang kuat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

"Kami datang ke sini untuk bertanya lebih dahulu terkait kepastian hukum program kami. Kalau sudah oke baru bisa berjalan, agar aman dan tentunya sesuai aturan," katanya.

Salah satu isu yang menjadi pembahasan utama adalah program penyediaan genteng bagi masyarakat atau program gentengisasi. Kementerian PKP meminta masukan BPKP terkait tata kelola, regulasi, serta penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan aspek keandalan produk genteng sebagai standar kualitas yang harus dipenuhi.

Saat ini distribusi bantuan genteng di sejumlah daerah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah telah berjalan. Namun demikian, jumlah produsen genteng yang telah memenuhi standar SNI masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, Kementerian PKP meminta pandangan BPKP mengenai kemungkinan pelaksanaan program sambil tetap menunggu perluasan ketersediaan produk yang telah memenuhi standar SNI.

Selain itu, pertemuan juga membahas pemanfaatan efisiensi anggaran yang diperoleh dari hasil tender rakyat. Kementerian PKP mengusulkan agar selisih efisiensi penggunaan anggaran negara tersebut dapat dimanfaatkan kembali untuk penyediaan tambahan bahan bangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Pembahasan lainnya meliputi tata kelola dan regulasi pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah susun (Rusun), rumah khusus (Rusus), pendelegasian kewenangan kenaikan pangkat.

Kemudian pendelegasian kewenangan Menteri PKP kepada staf ahli dan staf khusus dalam pelaksanaan program-program perumahan, hingga pertanyaan dari BP Tapera terkait penerapan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah susun tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Keuangan.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan pihaknya akan melakukan tindak lanjut melalui kajian dan pendalaman terhadap aspek tata kelola serta regulasi yang relevan.

"Kalau proyek seperti ini memang harus ada terobosan-terobosan untuk hal-hal yang masif termasuk gentengisasi karena keinginan berjaga-jaga dan berhati-hati menjadi penting untuk mencegah pelanggaran dan penyimpangan. Untuk itu akan kami tindak lanjuti tata kelola programnya," ujar Muhammad Yusuf Ateh.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026