Jayapura (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi di wilayah Papua mulai 1 Juli 2026 merespons perkembangan harga minyak dunia dan mekanisme penetapan harga yang berlaku.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, di Jayapura, Rabu, mengatakan penyesuaian harga tersebut berlaku di seluruh provinsi di wilayah Papua.

"Sejumlah produk BBM non subsidi mengalami penurunan harga, di antaranya Pertamax Turbo dari Rp21.200 per liter menjadi Rp19.750 per liter atau turun Rp1.450 per liter," katanya.

Selain itu, harga Pertamina Dex turun dari Rp25.350 per liter menjadi Rp21.650 per liter atau berkurang Rp3.650 per liter, sedangkan Dexlite turun dari Rp23.500 per liter menjadi Rp20.150 per liter atau lebih rendah Rp3.350 per liter.

"Kebijakan tersebut merupakan hasil evaluasi berkala Pertamina yang mempertimbangkan dinamika harga pasar minyak dunia, aspek fiskal, serta kondisi daya beli masyarakat," ujarnya.

Dia menjelaskan harga baru tersebut berlaku di seluruh wilayah Papua dengan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 7,5 persen.

"Kami berharap penyesuaian harga ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat melalui harga yang lebih kompetitif tanpa mengurangi kualitas produk BBM yang dipasarkan," katanya.

Dia menambahkan pihaknya akan terus memastikan penyesuaian harga BBM non subsidi berlaku di seluruh provinsi di wilayah Papua dengan besaran PBBKB sebesar 7,5 persen.

"Dengan penyesuaian tersebut, Pertamina juga berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan dan kualitas BBM agar tetap memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung aktivitas transportasi dan perekonomian di Papua," ujarnya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Nabire (ANTARA) - Polda Papua Tengah turut serta mendukung program ketahanan pangan tahun ini dengan mengembangkan 56 hektare lahan jagung di Kabupaten Nabire sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional melalui perluasan areal tanam secara bertahap.

Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini di Nabire, Rabu, mengatakan pengembangan budidaya jagung merupakan tindak lanjut instruksi Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan yang tersedia di daerah.

"Polda Papua Tengah terus menjalankan instruksi Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan. Kami fokus melakukan penanaman jagung dan terus melihat daerah-daerah yang berpotensi untuk dikembangkan," katanya.

Ia menjelaskan, dari delapan kabupaten di Papua Tengah, pengembangan jagung saat ini diprioritaskan di Kabupaten Nabire dan Mimika.

Bahkan di Nabire, penanaman pada kuartal pertama Polda Papua Tengah telah melakukan panen jagung sebanyak 4 ton tepatnya di Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi.

Polda Papua Tengah terus berupaya menambah luas areal tanam dengan mengembangkan lahan hibah masyarakat maupun lahan lain yang memiliki potensi untuk pertanian.

“Kami telah menanam jagung di lahan seluas lima hektare dan akan membuka tambahan lima hektare lagi di wilayah Polsek Nabire Barat,” ujarnya.

Ia mengatakan pengembangan budidaya jagung membutuhkan persiapan yang matang, mulai dari pengelolaan tingkat keasaman tanah hingga penyediaan bibit dan pupuk yang sesuai agar produktivitas tanaman dapat optimal.

Polda Papua Tengah juga telah berkoordinasi dengan Pemprov Papua Tengah agar dapat memanfaatkan lahan pertanian milik masyarakat melalui skema sewa, sehingga lahan yang belum dimanfaatkan dapat diolah menjadi lahan produktif.

"Kami ingin lahan-lahan yang ada bisa dimanfaatkan. Ketika ada ruang untuk dikembangkan, tentu akan kami lakukan secara bertahap," ujarnya.

Sementara itu, Wakapolda Papua Tengah Kombes Pol. Gustav R. Urbinas mengatakan pengembangan program ketahanan pangan akan disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki Polda Papua Tengah.

Ia menjelaskan pada 2026 terdapat 26 hektare lahan milik personel Polda Papua Tengah dan Polres Nabire di wilayah Nabire Barat yang disiapkan untuk pengembangan kebun jagung.

"Tahap awal lima hektare sudah mulai dibuka dan dikerjakan. Setelah itu akan dilanjutkan ke lahan berikutnya," katanya.

Selain itu, terdapat sekitar 30 hektare lahan tidur di wilayah Karadiri 2 yang juga akan dimanfaatkan untuk budidaya jagung setelah pembukaan lahan seluas 26 hektare selesai.

Dengan pengembangan tersebut, total lahan yang disiapkan Polda Papua Tengah untuk budidaya jagung di Kabupaten Nabire mencapai 56 hektare sebagai upaya mendukung ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan pemanfaatan lahan produktif di daerah.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Nabire (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Tengah melatih perempuan dari 1.600 gereja di delapan kabupaten agar memiliki kemampuan mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program pembinaan bertahap guna memperkuat ekonomi keluarga dan mendorong pembangunan yang inklusif.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Papua Tengah Agustinus Bagau di Nabire, Rabu, mengatakan untuk mengawali itu tahun ini pihaknya menggelar pelatihan bagi perempuan gereja agar memiliki kemampuan mengelola UMKM.

"Tahun ini adalah awal pembinaan perempuan gereja. Secara bertahap kami akan membina perempuan gereja di delapan kabupaten sehingga ditargetkan perempuan dari 1.600 gereja memperoleh pelatihan pengelolaan UMKM," katanya saat membuka pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan Gereja Mengelola UMKM.

Ia mengatakan, program peningkatan kapasitas perempuan gereja merupakan salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah yang dilakukan secara bertahap dan mulai dijalankan tahun ini.

Ia menjelaskan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan perempuan gereja dalam mengelola UMKM melalui pembekalan manajemen usaha, pengelolaan keuangan, akses permodalan, pemasaran digital, serta pengembangan produk.

Menurut dia, peningkatan kapasitas tersebut diharapkan melahirkan pelaku UMKM yang kompeten dan mandiri sekaligus memperkuat peran perempuan sebagai penggerak ekonomi keluarga dan pembangunan daerah.

Pada pelatihan awal ini, pihaknya melibatkan 209 peserta yang berasal dari empat kabupaten yaitu Nabire, Paniai, Deiyai, dan Dogiyai.

Para peserta dibekali metode pembelajaran berupa penyampaian materi dan praktik langsung agar peserta mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dalam mengembangkan usaha.

Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah Victor Fun yang mewakili Gubernur mengatakan pemerintah provinsi berkomitmen memperkuat peran perempuan sebagai bagian dari pembangunan yang adil, inklusif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut dia, perempuan memiliki kontribusi besar dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan gereja, namun masih menghadapi berbagai kendala, seperti kemampuan manajemen usaha, pencatatan keuangan, akses pembiayaan, pemasaran, pengemasan produk, hingga pemanfaatan teknologi digital.

Ia berharap, melalui pelatihan tersebut para peserta mampu menyusun rencana usaha, mengelola keuangan, menghitung harga pokok produksi, menentukan harga jual, serta mengembangkan strategi pemasaran sesuai dengan kebutuhan usaha masing-masing.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari implementasi pengarusutamaan gender yang memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan, akses, manfaat, dan peran yang setara dalam pembangunan.

Ia menilai komunitas perempuan gereja memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi keluarga dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat karena peran sosial gereja yang kuat di tengah masyarakat.

"Pemerintah berharap pelatihan ini tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan kelompok usaha, penguatan legalitas usaha, perluasan akses pemasaran, dan kemitraan dengan lembaga pembiayaan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura membekali kemampuan dan kompetensi digital bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) asli Papua guna meningkatkan pemanfaatan platform digital OAPSHOP sebagai sarana pemasaran dan pengembangan usaha.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri dalam keterangannya di Jayapura, Selasa, mengatakan kompetensi digital bagi UMKM bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat daya saing usaha.

"Melalui platform digital dapat mendorong pelaku usaha melengkapi profil usaha dan katalog produk serta memperluas penggunaan transaksi non tunai," katanya.

Menurut Basri, program pengembangan OAPSHOP yang dimulai sejak 2025 oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian masyarakat asli Papua.

"Dengan demikian perlu ada pendampingan berkelanjutan agar pelaku UMKM bisa mengoptimalkan aplikasi ini," ujarnya.

Dia menjelaskan pendampingan yang dilaksanakan merupakan upaya pemerintah daerah untuk memastikan UMKM orang asli Papua tidak hanya memiliki akses terhadap teknologi digital tetapi juga menggunakannya secara efektif dalam mendukung pengembangan usaha.

"Pendampingan yang dilakukan seperti memberikan pemahaman bagi UMKM tentang pengelolaan profil usaha, pembaruan katalog produk, dan transaksi non tunai menggunakan QRIS," katanya lagi.

Dia menambahkan pihaknya berharap dengan adanya platform OAPSHOP ini dapat tercipta ekosistem digital yang mampu mempertemukan pelaku UMKM dengan pasar yang lebih luas.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat terus memperkuat ketahanan pangan daerah sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok termasuk untuk komoditas cabai, bawang, dan tomat.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Disperindag Provinsi Papua, Yoniman Ronting di Jayapura, Selasa, mengatakan sebagian besar kebutuhan pangan masyarakat di Papua masih dipasok dari luar daerah.

"Dengan kondisi tersebut membuat harga komoditas pangan cukup rentan terhadap gangguan distribusi maupun kenaikan biaya logistik," katanya.

Menurut Yoniman, untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah secara berkala melakukan berbagai langkah pengendalian, termasuk intervensi pasar apabila terjadi gejolak harga di tingkat konsumen.

"Namun, upaya jangka panjang yang dinilai lebih efektif adalah memperkuat produksi pangan lokal agar ketergantungan terhadap pasokan luar daerah dapat ditekan," ujarnya.

Dia menjelaskan intervensi pasar memang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dalam jangka pendek. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana memperkuat produksi lokal agar Papua tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar wilayah.

"Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya memperkuat sistem logistik pangan dengan mendorong efisiensi distribusi antar wilayah serta memperbaiki rantai pasok untuk menekan biaya transportasi yang selama ini menjadi salah satu faktor utama tingginya harga di Papua," katanya lagi.

Dia menambahkan pihaknya berharap langkah tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus menjaga daya beli masyarakat melalui ketersediaan pasokan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala KPw BI Provinsi Papua Warsono mengatakan laju inflasi di wilayah kerja BI Papua masih terjaga dan berada dalam sasaran inflasi nasional yakni 2,5 plus minus satu persen.

"Kami melihat inflasi di Tanah Papua pada Mei 2026 tetap terkendali dikarenakan adanya penguatan sinergi pengendalian inflasi melalui TPID di seluruh wilayah Papua,” katanya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

PAPUA - Pemerintah terus memperkuat Koperasi Desa Merah Putih di Papua. Program prioritas nasional tersebut diharapkan mampu memperluas akses usaha masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga di berbagai wilayah Papua.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Papua Barat, Legius Wanimbo, mengatakan sekitar Rp194,1 miliar atau 58,03% dari total alokasi Dana Desa 2026 sebesar Rp334,5 miliar akan diarahkan untuk mendukung pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih.

"Sekitar 58,03% Dana Desa 2026 diarahkan untuk mendukung pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih," ujar Legius, Selasa (30/6/2026).

Menurut Legius, anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat kelembagaan koperasi, penyediaan modal usaha, pembangunan sarana pendukung, hingga pengembangan layanan logistik desa. Program itu juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memperluas pemasaran produk unggulan kampung agar memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

"Dana itu juga termasuk pengembangan layanan logistik desa, penguatan ketahanan pagan, dan pemasaran produk unggulan desa atau kampung," ujarnya

Lihat video: Pemerintah Beri 58,03 Persen Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih



Legius menambahkan setiap kampung memperoleh Dana Desa dengan besaran berbeda karena disesuaikan dengan sejumlah indikator, seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, kondisi geografis, dan kinerja pemerintah kampung.

Karena itu, pemerintah kampung diminta menyiapkan pengelolaan koperasi secara profesional agar program berjalan efektif dan akuntabel.

Sebelumnya, Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan koperasi menjadi bagian penting dalam membangun rantai ekonomi masyarakat dari tingkat kampung. Menurutnya, program tersebut merupakan strategi pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan secara terpadu.

"Semua program strategis nasional yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo itu cuma-cuma, syaratnya tanah. Tanah dikasih gratis untuk dibangun. Jadi tanah tetap milik masyarakat," katanya

Fakhiri juga mengajak masyarakat meningkatkan produksi komoditas unggulan agar koperasi mampu menjadi pusat distribusi hasil panen sekaligus menggerakkan ekonomi keluarga.

"Tanamlah kelapa banyak-banyak. Nanti di sini mungkin urus mangga, di bawah pisang, di bawah lagi jambu. Supaya koperasi ini hidup dan ekonomi keluarga bisa jalan," ucapnya.

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, menegaskan pentingnya menjaga ekosistem sagu sebagai penopang ketahanan pangan, pelestarian budaya, serta penggerak kemandirian ekonomi masyarakat Papua.

Wali Kota Jayapura Abisai Rollo di Jayapura, Senin, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung berbagai kegiatan pelestarian sagu yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian budaya lokal.

"Untuk itu kami akan mendorong adanya regulasi untuk melindungi dusun sagu di Kampung Skouw dan juga Kampung Yoka," katanya.

Menurut Rollo, pihaknya memberikan apresiasi kepada Polresta Jayapura Kota yang telah mengangkat kembali nilai strategis sagu sebagai identitas dan sumber kehidupan masyarakat Papua melalui eksplore sagu di Kampung Skouw Yambe, Distrik Muara Tami.

"Dari dulu hingga sekarang masyarakat Skouw hidup dari kelapa, pinang, dan sagu sehingga melalui kegiatan seperti ini, kita diingatkan kembali bahwa seluruh bagian dari pohon sagu memiliki manfaat besar bagi kehidupan masyarakat," ujarnya.

Dia menjelaskan kegiatan eksplore dusun sagu merupakan bagian dari inovasi sosial berbasis kearifan lokal yang diinisiasi yang menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dan generasi muda.

"Dengan demikian kami harapkan melalui kegiatan mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem sagu sebagai penopang ketahanan pangan, pelestarian budaya, serta penggerak kemandirian ekonomi masyarakat Papua," katanya lagi.

Kapolresta Jayapura Kombes Pol Frederickus Maclarimboen mengatakan eksplore sagu merupakan bentuk kepedulian agar masyarakat tidak melupakan sagu sebagai warisan budaya dan sumber kehidupan masyarakat Papua.

"Kami berharap kegiatan seperti ini dapat mendorong perhatian berbagai pihak untuk terus menjaga keberlangsungan hutan sagu dan meningkatkan nilai ekonominya," katanya.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, menyebutkan Festival Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah ini.

Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru, Jayapura, Senin, mengatakan Festival UMKM menjadi momentum penting bagi pelaku usaha lokal di daerah ini untuk memasarkan produk yang dihasilkan agar semakin dikenal oleh masyarakat.

"Namun kami juga mengingatkan bahwa hal penting yang harus dijaga juga adalah setiap produk harus berkualitas dan menarik pengunjung untuk membeli," katanya.

Menurut Rustan, festival UMKM juga diharapkan menjadi momen untuk memperkuat pemasaran produk lokal secara digital.

"Bagi pelaku usaha harus bisa kreatif memanfaatkan teknologi digital untuk memperkenalkan semua produk baik kuliner, kerajinan tangan termasuk buah-buahan," ujarnya.

Dia menjelaskan festival yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Jayapura dengan melibatkan sekitar 34 pelaku usaha lokal dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Kami terus memberikan ruang publik bagi UMKM sehingga produk yang dihasilkan semakin dikenal luas tidak hanya di Papua," katanya lagi.

Dia menambahkan dalam pelaksanaan ajang tersebut Pemkot Jayapura juga menyerahkan bantuan hibah koperasi bagi pelaku UMKM untuk lebih mandiri dan semakin produktif ke depan.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

MERAUKE - Akademisi Universitas Papua (Unipa) Hendrik Arwam menyatakan riset advokasi merupakan fondasi utama dalam membangun sistem perlindungan warga sipil yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perlindungan warga sipil tidak cukup hanya mengandalkan respons setelah konflik terjadi, tetapi harus diawali dengan riset yang mampu memetakan persoalan secara utuh, menghadirkan bukti kuat, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Hendrik saat menjadi narasumber dalam Workshop Penguatan Riset Advokasi dan Pengembangan Jaringan Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Careinn Hotel Merauke, Senin (29/6/2026).

"Banyak persoalan kemanusiaan di Indonesia, termasuk di Papua, tidak kunjung terselesaikan karena proses pengambilan kebijakan seringkali tidak didasarkan pada data empiris yang komprehensif," ujar Hendrik.

Akibatnya, berbagai program advokasi yang dijalankan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

"Advokasi yang kuat selalu berawal dari riset yang kuat. Ketika fakta lapangan, landasan hukum, dan dukungan publik bergerak dalam satu arah, maka peluang menghadirkan perubahan kebijakan akan semakin besar. Sebaliknya, advokasi yang dibangun tanpa riset dan tanpa bukti kuat akan mudah dipatahkan karena hanya bertumpu pada opini," ungkap Hendrik.

Dia menjelaskan, riset advokasi tidak boleh berhenti pada pengumpulan data atau penyusunan laporan ilmiah. Lebih dari itu, riset harus menjadi jembatan antara suara masyarakat dengan kebijakan publik sehingga persoalan yang dihadapi warga benar-benar diterjemahkan menjadi solusi yang konkret.

"Seringkali masyarakat sudah menyampaikan keluhan mereka, tetapi suara itu hilang di tengah proses birokrasi. Di sinilah riset advokasi berperan yaitu mengubah pengalaman warga menjadi bukti yang dapat dipahami oleh pemerintah, pembuat kebijakan, maupun publik secara luas," katanya.

Hendrik menekankan bahwa riset advokasi harus dibangun di atas empat prinsip utama, yaitu berbasis data empiris, berpihak kepada korban, berlandaskan hukum, serta menghasilkan solusi yang konkret dan terukur.

Dia mengingatkan advokasi tidak boleh menjadi ruang bagi penyebaran fitnah, hoaks, maupun disinformasi. Dalam negara demokrasi, advokasi merupakan instrumen untuk memperjuangkan kepentingan publik secara bermartabat, sehingga seluruh argumentasi yang dibangun harus bersandar pada data yang valid, fakta yang dapat diverifikasi, dan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Advokasi yang baik tidak dibangun di atas asumsi, opini, apalagi fitnah dan disinformasi. Advokasi harus berdiri di atas data yang valid, fakta yang dapat diverifikasi, serta metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, advokasi justru berpotensi kehilangan legitimasi, merusak kepercayaan publik, bahkan memperkeruh persoalan yang ingin diselesaikan," ungkapnya.

Menurut Hendrik, riset advokasi berfungsi sebagai mekanisme untuk menguji setiap informasi sebelum disampaikan kepada publik maupun dijadikan dasar rekomendasi kebijakan. "Sebab itu, setiap temuan harus melalui tahapan pengumpulan data, observasi lapangan, wawancara, verifikasi dokumen, triangulasi antarsumber, hingga analisis yang objektif sehingga menghasilkan kesimpulan yang kredibel dan dapat diuji secara ilmiah," katanya.

Di tengah derasnya arus informasi digital, penyebaran narasi yang tidak didukung bukti dapat memicu kesalahpahaman, memperuncing polarisasi, bahkan memperbesar potensi konflik sosial.

Karena itu, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan para pegiat advokasi memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada publik telah melalui proses validasi yang ketat.

Hendrik menuturkan masyarakat yang terdampak konflik maupun persoalan sosial pada dasarnya tidak membutuhkan janji-janji, melainkan kepastian bahwa pengalaman mereka didengar, dicatat secara benar, dan dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan.

"Korban tidak meminta untuk dikasihani. Mereka ingin hak-haknya dipulihkan. Karena itu, riset harus berangkat dari penghormatan terhadap martabat manusia. Setiap data yang kita kumpulkan sesungguhnya mewakili kehidupan seseorang yang berharap memperoleh keadilan," ucapnya.

Dia menilai perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan ilmu pengetahuan tidak berhenti di ruang kelas maupun jurnal ilmiah, tetapi hadir di tengah masyarakat sebagai solusi atas berbagai persoalan kebangsaan. Perguruan tinggi harus menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat sipil dalam menghasilkan kebijakan publik yang berbasis bukti (evidence-based policy), sehingga pembangunan tidak lagi disusun berdasarkan asumsi ataupun persepsi.

Ketua Tim Peneliti MPSI ini menjelaskan bahwa riset advokasi memiliki fungsi strategis, mulai dari memetakan akar persoalan, mengidentifikasi aktor dan kelompok rentan, memperkuat pembuktian melalui dokumen dan kesaksian, membangun narasi publik yang kredibel, hingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan.

"Data mentah yang dikumpulkan di lapangan harus diolah menjadi argumentasi yang kuat sehingga mampu menjadi dasar perubahan kebijakan," katanya.

Dalam konteks Papua, dia menilai perlindungan warga sipil harus dibangun melalui kolaborasi pemerintah daerah, lembaga adat, tokoh agama, akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal.

Menurutnya, jejaring tersebut merupakan modal sosial yang sangat penting dalam membangun sistem deteksi dini terhadap berbagai persoalan kemanusiaan sekaligus memperkuat penyelesaian konflik secara damai.

"Papua memiliki kekuatan besar berupa nilai kekeluargaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap adat. Modal sosial ini harus dipadukan dengan riset yang berkualitas agar setiap kebijakan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar berdasarkan persepsi," ujarnya.

Jayapura (ANTARA) - PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat mencatat penurunan durasi gangguan listrik per pelanggan hingga 12 persen pada semester satu 2026 di mana ini sebagai hasil penguatan sistem kelistrikan dan peningkatan keandalan layanan.

General Manager PT PLN (Persero) UIW Papua dan Papua Barat Roberth Rumsaur di Jayapura, Minggu, mengatakan capaian tersebut menunjukkan upaya perusahaan dalam meningkatkan kualitas pasokan listrik kepada masyarakat terus membuahkan hasil.

"Penurunan durasi gangguan ini merupakan hasil dari berbagai langkah strategis yang kami lakukan, mulai dari penguatan infrastruktur, pemeliharaan jaringan secara berkala hingga peningkatan kesiapsiagaan petugas di lapangan," katanya.

Menurut Roberth, selain menurunkan durasi gangguan, PLN juga berhasil menekan frekuensi gangguan listrik per pelanggan hingga 43 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Di mana capaian tersebut menjadi indikator meningkatnya keandalan sistem kelistrikan di wilayah kerja kami yakni Papua dan Papua Barat," ujarnya.

Dia menjelaskan peningkatan kualitas layanan ini terbukti dari System Average Interruption Duration Index (SAIDI) atau rata-rata durasi pemadaman listrik yang kini berhasil ditekan menjadi 102,37 menit per pelanggan.

"Angka tersebut turun drastis sebesar 12 persen dibandingkan bulan Mei tahun lalu yang mencapai 116,34 menit, sekaligus sukses melampaui target keandalan perusahaan yaitu 122,4 menit per pelanggan," katanya lagi.

Dia menambahkan pada saat bersamaan System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) atau rata-rata frekuensi gangguan listrik sukses ditekan hingga 0,99 kali per pelanggan pada periode Mei 2026 dari target perseroan sebesar 1,76 kali per pelanggan.

"Perusahaan berhasil memangkas intensitas gangguan sebesar 43,10 persen jika dibandingkan dengan bulan Mei tahun lalu yang mencapai 1,74 kali per pelanggan," ujarnya

Dia menjelaskan pihaknya akan terus memperkuat sistem kelistrikan melalui program pemeliharaan preventif, peningkatan kapasitas peralatan, serta pengembangan infrastruktur guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang terus meningkat.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pertanian mempercepat program cetak sawah seluas 2.000 hektare di Papua Pegunungan pada 2026. Program ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah timur Indonesia sekaligus mendukung swasembada pangan nasional.

Sebanyak 1.910 hektare sawah baru akan dikembangkan pada tahun ini setelah sebelumnya pemerintah menyelesaikan pembangunan 90 hektare lahan sawah di wilayah tersebut.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Hermanto mengatakan, pengembangan sawah di Papua Pegunungan menjadi langkah strategis untuk membuka sentra produksi pangan baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya melihat luar biasa semangat mama-mama dan kakak-kakak semua untuk mengelola sawahnya. Program cetak sawah yang diprogramkan pemerintah saat sekarang ini sesungguhnya adalah dari masyarakat untuk masyarakat,” kata Hermanto dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2026).

Program tersebut ditandai dengan tanam padi perdana di Kampung Perabaga, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya. Menurut Hermanto, seluruh tahapan pelaksanaan dilakukan dengan melibatkan masyarakat adat serta menghormati hak ulayat.

“Tidak ada perampasan atau pengambilalihan hak ulayat. Semua yang kita kerjakan sudah disepakati bersama oleh tokoh adat, masyarakat adat, dan petani semua,” ujar Hermanto.

Ia menjelaskan, pengembangan sawah tahun ini merupakan kelanjutan dari pembangunan 90 hektare lahan sawah yang telah selesai sebelumnya.

“Sekarang baru 90 hektare yang sudah selesai. Tahun ini kita lanjutkan cetak sawah di Papua Pegunungan seluas 1.910 hektare. Jadi 90 tambah 1.910, menjadi 2.000 hektare kita selesaikan tahun 2026 ini,” katanya.

Untuk mendukung produktivitas lahan, Kementerian Pertanian juga menyiapkan berbagai bantuan, mulai dari benih padi unggul, pupuk dolomit, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi petani.

“Khusus untuk Papua Pegunungan ini, kita berikan prioritas untuk bisa membangun pertaniannya, terutama pangannya. Makanya saya sampai dua kali datang ke sini dalam waktu sebulan. Mungkin nanti saya akan sering datang ke sini,” ujar Hermanto.

Ia berharap lahan sawah yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pengembangan sawah baru di Papua merupakan merupakan upaya mewujudkan swasembada pangan di seluruh wilayah Indonesia.

“Mimpi kita adalah seluruh pulau di Indonesia swasembada pangan. Dengan begitu, tidak perlu lagi pengangkutan pangan antarpulau. Ini adalah solusi permanen untuk mengatasi persoalan inflasi,” kata Amran.

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua melibatkan masyarakat adat dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada pelaksanaan Festival Danau Sentani (FDS) 2026.

Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura Gilbert Yakwart dalam keterangannya di Jayapura, Sabtu, mengatakan Festival Danau Sentani (FDS) bukan hanya menjadi ajang hiburan tetapi juga wadah untuk memperkenalkan budaya, kuliner, dan potensi ekonomi masyarakat lokal agar dikenal secara luas.

"Dalam ajang ini juga, kami akan menyiapkan pemecahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) melalui pembuatan satu juta hiloi, garpu kayu tradisional, oleh mama-mama Papua," katanya.

Menurut Gilbert, berbagai atraksi budaya khas Sentani juga akan ditampilkan pada FDS 2026 termasuk tradisi menyelam sambil menghisap rokok, tarian adat, serta berbagai pertunjukan budaya masyarakat adat Kabupaten Jayapura.

"Kemudian dalam ajang tersebut juga akan diadakan minum kopi gratis sebagai upaya mempromosikan kopi asli Kabupaten Jayapura kepada wisatawan," ujarnya.

Dia menjelaskan panitia pelaksanaan FDS 2026 akan memberdayakan kaum ibu di daerah ini untuk menyiapkan papeda karena nantinya disiapkan satu hari khusus bagi para pengunjung untuk makan papeda secara gratis.

"Makan papeda gratis ini menjadi salah satu agenda yang diharapkan menjadi daya tarik utama dalam pelaksanaan FDS di kawasan Pantai Khalkote, Distrik Sentani," katanya lagi.

Pelaksanaan Festival Danau Sentani akan berlangsung pada 1-5 September 2026, sementara rangkaian kegiatan tersebut dimulai sejak 20 Agustus 2026.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026