Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam beberapa waktu terakhir tengah getol mengusut dugaan praktik underinvoicing alias pelaporan nilai transaksi ekspor yang lebih rendah dari sebenarnya.

Bahkan, belakangan ini Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa turut mengungkap dugaan sejumlah eksportir melakukan transfer pricing. Praktik transfer pricing ini biasanya digunakan oleh perusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak.

Pada Selasa (26/5/2026), Purbaya mengatakan bahwa sudah memegang data 10 eksportir terbesar kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang diduga melakukan praktik tersebut. Perusahaan-perusahaan dimaksud diduga mengekspor komoditas dari Indonesia ke Singapura, tepatnya ke perusahaan yang masih terafiliasi.

Bendahara Negara menduga nilai yang diekspor ke Singapura ini lebih rendah atau sekitar 50% di bawah harga sebenarnya. Untuk itu, dia menduga ada praktik underinvoicing maupun transfer pricing yang terjadi pada temuannya tersebut.

"Kami yang menyelidiki awal dari data-data itu, kemudian kami kerja sama dengan BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan] dan Kejaksaan Agung," jelasnya kepada wartawan, dikutip Jumat (29/5/2026).

Purbaya pun mengungkap tidak hanya menyelidiki 10 perusahaan besar saja, melainkan jumlahnya mencapai 20 perusahaan. Ada juga perusahaan-perusahaan kecil yang turut dimintai keterangan pada tahap penyelidikan oleh Kemenkeu.

Prosesnya sudah sekitar tiga bulan yang lalu. Purbaya mengaku sebenarnya data dari otoritas fiskal ini sudah ada sejak awal tahun, dan kini sudah dilimpahkan ke Korps Adhyaksa.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menargetkan perusahaan-perusahaan ini mengembalikan kewajiban perpajakannya dan ditarik hingga beberapa tahun ke belakang. Namun, dia memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak akan ditutup.

"Nanti kami lihat apa yang terbaik, tetapi yang jelas kami enggak akan membuat perusahaan itu tutup. Enggak, tetapi dia harus bayar kewajiban yang sesuai," paparnya.

Temuan ini disampaikan Purbaya pertama kali pada Rabu (20/5/2025), usai Presiden Prabowo Subianto mengumumkan tata kelola ekspor baru terpusat melalui BUMN ekspor, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Mulai 1 Juni 2026, ekspor sumber daya alam strategis dimulai dari batu bara, CPO dan paduan besi (ferro alloy) akan dilaporkan ke DSI.

Kemudian, paling lambat 1 Januari 2027, pemerintah menargetkan keseluruhan proses ekspor mulai dari negosiasi, kontrak, dan transaksi dilakukan oleh DSI sebagai eksportir tunggal.

Ini bukan pertama kali otoritas fiskal mengungkap dugaan praktik underinvoicing di industri sawit. Pada awal November 2025, Kemenkeu serta penegak hukum mengungkap praktik underinvoicing perusahaan sawit. Ada total 282 perusahaan diduga terlibat.

Kini, proses penegakan hukumnya turut melibatkan penyidik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu. Sebanyak 26 wajib pajak (WP) sudah masuk proses bukti permulaan (bukper) dan penyidikan.

"Terkait WP yang diduga pelaku underinvoing saat ini sedang dilakukan tindakan penegakan hukum oleh DJP," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, dikutip Jumat (29/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerbitkan aturan teknis implementasi Pajak Minimum Global (Global Anti-Base Erosion/GloBE) di Indonesia melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2026.

Beleid ini menjadi panduan teknis bagi korporasi multinasional dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan guna menangkal pengalihan laba ke yurisdiksi berpajak rendah. Aturan ini merupakan turunan langsung dari PMK No. 136/2024 yang mengadopsi kesepakatan Pilar 2 OECD/G20 Inclusive Framework tentang Pajak Minimum Global.

Terdapat sejumlah poin penting dalam PER-6/PJ/2026. Pertama, otoritas pajak menegaskan bahwa aturan ini hanya menyasar grup perusahaan multinasional (Grup PMN) kakap.

Pasal 3 menjelaskan kriteria utamanya adalah memiliki peredaran bruto konsolidasi minimal 750 juta euro dalam laporan keuangan entitas induk utama. Ambang batas ini harus dipenuhi setidaknya dalam 2 dari 4 tahun terakhir.

Bagi entitas yang memenuhi syarat, Pasal 4 mewajibkan penyampaian permohonan penambahan status sebagai Wajib Pajak (WP) GloBE secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak. Batas waktu pendaftaran ini adalah 9 bulan setelah berakhirnya Tahun Pengenaan GloBE pertama.

Kedua, Pasal 7 menjelaskan WP GloBE wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE yang mencakup tiga instrumen utama: Income Inclusion Rule (IIR), Undertaxed Payment Rule (UTPR), dan Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT).

Jangka waktu penyampaian SPT ini diatur dalam Pasal 11, yaitu paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak GloBE. Otoritas memberikan relaksasi perpanjangan hingga 2 bulan untuk tahun pertama implementasi.

Selain SPT, korporasi juga dibebani kewajiban penyampaian GloBE Information Return (GIR). Berdasarkan Pasal 12, GIR harus memuat informasi komprehensif mulai dari struktur grup hingga penghitungan tarif pajak efektif tiap yurisdiksi.

Batas waktu penyampaiannya, menurut Pasal 13, adalah 15 bulan (atau 18 bulan untuk tahun pertama) setelah tahun pengenaan berakhir.

Ketiga, terkait setoran ke kas negara, Pasal 20 menetapkan bahwa pajak tambahan (IIR, DMTT, dan UTPR) harus dilunasi paling lambat pada akhir tahun pajak GloBE. DJP telah menyediakan kode akun pajak khusus 411618 dengan kode jenis setoran (KJS) yang spesifik untuk masing-masing instrumen pajak tambahan tersebut.

Apabila terdapat koreksi pajak di masa mendatang, Pasal 21 mengatur mekanisme penyesuaian. Jika terdapat penurunan pajak tercakup yang material (lebih dari 1 juta euro) maka wajib pajak harus melakukan penghitungan ulang berdasarkan ketentuan Additional Current Top-Up Tax.

Keempat, guna memastikan kepatuhan, DJP tetap memegang wewenang pengawasan dan pemeriksaan. Pasal 23 memberikan mandat kepada otoritas untuk melakukan penelitian data, permintaan penjelasan, hingga kunjungan (visit).

Sementara itu, Pasal 24 menegaskan kewenangan DJP untuk melakukan pemeriksaan guna menguji kepatuhan pilar minimum global ini.

KOMPAS.com – Hong Kong memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat bisnis paling dinamis di Asia. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, kota ini justru mencatatkan pertumbuhan signifikan dari sisi jumlah perusahaan dan startup.

Hal tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan dunia usaha yang kian menguat terhadap Hong Kong sebagai basis ekspansi dan inovasi.

Hasil survei “2025 Annual Survey of Companies in Hong Kong with Parent Companies Located outside Hong Kong” serta “2025 Startup Survey” yang dirilis Pemerintah Hong Kong pada Senin (26/1/2026) menunjukkan hal tersebut.

Kedua survei itu mengungkapkan, jumlah perusahaan di Hong Kong dengan induk usaha dari luar negeri atau China Daratan meningkat menjadi 11.070 perusahaan. Sementara, jumlah startup yang beroperasi di kota tersebut mencapai 5.221 perusahaan.

Capaian ini merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah serta memperkuat daya tarik Hong Kong yang terus meningkat sebagai lokasi ideal bagi perusahaan global untuk memulai atau mengembangkan bisnisnya.

Peningkatan kepercayaan perusahaan global terhadap Hong Kong bukan tanpa alasan. Kota yang menganut “One Country, Two System” ini memiliki lokasi strategis sebagai penghubung utama antara pasar global dan kawasan Asia, khususnya China.

Dengan sistem hukum yang transparan, rezim pajak yang kompetitif, serta infrastruktur kelas dunia, Hong Kong menawarkan kepastian dan efisiensi yang dibutuhkan pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis secara internasional.

Invest Hong Kong Hong Kong juga dikenal sebagai super-connector dan super value-adder dalam ekosistem bisnis global.

Bagi Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, perkembangan itu membuka peluang strategis yang patut dimanfaatkan.

Ketika semakin banyak perusahaan multinasional dan startup global memilih Hong Kong sebagai basis regional, perusahaan Indonesia juga memiliki kesempatan untuk ikut menempatkan diri dalam ekosistem tersebut.

Kehadiran perusahaan Indonesia di Hong Kong dapat menjadi langkah awal untuk memperluas akses pasar, meningkatkan reputasi internasional, dan mempercepat pertumbuhan bisnis.

Titik temu modal internasional

Hong Kong juga dikenal sebagai super-connector dan super value-adder dalam ekosistem bisnis global. Kota ini menjadi titik temu antara modal internasional, inovasi teknologi, dan peluang pasar Asia.

Maka tak heran, Hong Kong tetap mempertahankan posisinya sebagai salah satu destinasi utama pencatatan saham perdana (IPO) di Asia, termasuk bagi emiten asal Asia Tenggara yang ingin mengakses pendanaan global.

Selain sektor keuangan, ekosistem startup dan teknologi di Hong Kong juga berkembang pesat, khususnya di bidang fintech, teknologi digital, dan inovasi berbasis data.

Lingkungan yang mendukung kolaborasi antara startup, investor, dan institusi keuangan menciptakan ruang bagi perusahaan rintisan untuk tumbuh dan berskala internasional.

Bagi startup Indonesia, Hong Kong dapat menjadi batu loncatan untuk menembus pasar China serta menjangkau jaringan global sekaligus.

Apalagi, kebijakan pemerintah Hong Kong tengah proaktif dalam menarik investasi dan talenta global.

Berbagai inisiatif dirancang untuk mempermudah pendirian usaha, memperluas akses pendanaan, serta mendorong inovasi berkelanjutan.

Pemerintah Hong Kong lewat, InvestHK, hadir memberikan dukungan menyeluruh tanpa biaya bagi perusahaan dan startup asing, termasuk dari Indonesia, yang ingin beroperasi di sana. Dukungan ini meliputi penyediaan informasi pasar hingga fasilitasi jaringan bisnis.

Dengan rekor jumlah perusahaan dan startup yang meningkat, Hong Kong kian memperkuat perannya sebagai super-springboard bagi bisnis global.

Bagi perusahaan dan startup Indonesia yang memiliki ambisi untuk naik kelas dan bersaing di pasar internasional, Hong Kong menawarkan momentum dan ekosistem yang tepat untuk melangkah lebih jauh.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Arsari Tambang bakal mengakuisisi tambang di Kanada dengan nilai Rp7 triliun. Proses akuisisi itu ditargetkan rampung pada Juni 2026.
Presiden Direktur Arsari Tambang Aryo Djojohadikusumo menuturkan saat ini pihaknya masih melakukan negosiasi dengan perusahaan Kanada. Oleh karena itu, dia belum bisa membocorkan tambang apa yang bakal diakuisisi tersebut.
"Kenapa saya belum berani? Karena kita masih negosiasi. Dan ini baru selesai tahun depan. Nilai akuisisi-nya sekitar Rp7 triliun. Paling telat kita mau selesai bulan Juni tahun 2026," kata Aryo di sela-sela acara Minerba Convex 2025 di Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Menurutnya, peluang investasi di Kanada ini tak lepas dari ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan Kanada atau Indonesia—Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA). Perjanjian ini dinilai dapat membuka peluang perdagangan dan investasi lebih luas bagi kedua negara.
Selain itu, peluang perluasan perdagangan dan investasi juga makin lebar usai Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) resmi ditandatangani.
"Berkat kerja keras Presiden Prabowo, terbuka lebar kesempatan investasi di luar negeri, di mana perusahaan-perusahaan di Indonesia bisa menjadi naik kelas, menjadi perusahaan multinasional," tutur Aryo.
Adapun perjanjian ICA-CEPA resmi diteken pada Rabu (24/9/2025) di Ottawa, Kanada. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan ICA—CEPA menandai babak baru hubungan ekonomi antara Indonesia dan Kanada.
Menurutnya, ICA—CEPA menandai kerja sama dagang komprehensif pertama Indonesia dengan negara di kawasan Amerika Utara, dan yang pertama bagi Kanada dengan negara di Asia Tenggara.
“Perjanjian ini [ICA—CEPA] membuka akses pasar yang lebih luas, serta memperkuat daya saing produk dan jasa Indonesia di Kanada,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).
Melalui ICA—CEPA, ujar Budi, lebih dari 90% atau sekitar 6.573 pos tarif Indonesia mendapat preferensi di pasar Kanada. Dalam hal ini, sejumlah produk yang potensial dari Indonesia, mulai dari tekstil, alas kaki, furnitur, makanan olahan, elektronik ringan dan elektronik otomotif, hingga sarang burung walet diprediksikan akan semakin kompetitif.
Tak hanya itu, sejumlah produk akan langsung menikmati tarif 0% saat perjanjian sudah berlaku (entry into force), seperti makanan olahan, hasil laut, produk kerajinan berbahan serat alam, peralatan rumah tangga, hingga granit dan marmer.
Sementara itu, Indonesia membuka pasar sebesar 85,54% atau sekitar 9.764 pos tarif untuk produk prioritas Kanada, antara lain daging sapi beku, gandum, kentang, makanan hasil laut, dan makanan olahan.
Budi menuturkan bahwa perjanjian ICA—CEPA harus dilihat lebih luas dari sekadar angka dan tarif. Perjanjian ini justru membuka peluang bagi pelaku usaha dan generasi muda Indonesia untuk menembus pasar Kanada.