Bisnis.com, JAKARTA - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan yang dapat terjadi karena berbagai alasan. Meski keputusan awal sering kali datang dari pengusaha, PHK tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau sepihak tanpa dasar hukum yang jelas.

Hal ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya, khususnya PP Nomor 35 Tahun 2021.

Dalam praktiknya, PHK juga mencakup kondisi ketika pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri atau tidak memperpanjang kontrak kerja meskipun ditawari perpanjangan. Apa pun bentuknya, PHK selalu membawa konsekuensi hukum, terutama terkait hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan.

Dasar Hukum PHK dalam UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja membawa sejumlah perubahan penting dibandingkan UU Ketenagakerjaan sebelumnya (UU No. 13 Tahun 2003). Salah satu perubahan utama adalah penambahan alasan sah PHK serta penyesuaian besaran kompensasi yang berhak diterima pekerja.

Pasal 154A UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa PHK hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu dan harus melalui mekanisme yang sah, termasuk perundingan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila tidak tercapai kesepakatan.

Alasan PHK yang Diperbolehkan Menurut UU Cipta Kerja

Berdasarkan Pasal 154A UU Cipta Kerja, terdapat 15 alasan sah yang dapat dijadikan dasar PHK, baik oleh pengusaha maupun pekerja/buruh, yaitu:

1. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan, dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau perusahaan tidak dapat mempekerjakan pekerja.
2. Perusahaan melakukan efisiensi karena mengalami kerugian.
3. Perusahaan tutup akibat mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut.
4. Perusahaan tutup karena keadaan memaksa (force majeure).
5. Perusahaan dalam kondisi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
6. Perusahaan dinyatakan pailit.
7. Pekerja mengajukan permohonan PHK karena pelanggaran pengusaha, seperti kekerasan, keterlambatan pembayaran upah, atau dipaksa melakukan pekerjaan di luar perjanjian kerja.
8. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menyatakan dalil pekerja tidak terbukti, dan perusahaan memilih melakukan PHK.
9. Pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri.
10. Pekerja mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut tanpa keterangan dan telah dipanggil secara patut dan tertulis sebanyak 2 kali.
11. Pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
12. Pekerja tidak dapat bekerja selama 6 bulan berturut-turut karena ditahan pihak berwajib akibat tindak pidana.
13. Pekerja mengalami cacat atau sakit berkepanjangan sehingga tidak dapat bekerja selama 12 bulan.
14. Pekerja memasuki usia pensiun.
15. Pekerja meninggal dunia, dengan hak-hak yang diberikan kepada ahli waris.

Prosedur PHK dan Perlindungan Pekerja

Meskipun alasan PHK telah diperluas, prosedurnya tetap wajib mengikuti ketentuan hukum, antara lain:

1. Perundingan bipartit antara pengusaha dan pekerja sebagai langkah awal.
2. Jika perundingan gagal, perselisihan harus diselesaikan melalui mekanisme hubungan industrial hingga memperoleh penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
3. PHK sepihak tanpa alasan sah atau tanpa prosedur yang benar dinyatakan batal demi hukum, dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja.

Hak-Hak Pekerja yang Terkena PHK

Setiap pekerja yang di-PHK berhak memperoleh kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 UU Cipta Kerja dan PP 35 Tahun 2021, yang meliputi:

1. Uang Pesangon (UP)

Besaran uang pesangon ditentukan berdasarkan masa kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

• Masa kerja kurang dari 1 tahun: 1 bulan upah
• Masa kerja 1–<2 tahun: 2 bulan upah
• Masa kerja 2–<3 tahun: 3 bulan upah

Perhitungan ini berlaku secara bertahap hingga masa kerja 8 tahun atau lebih, dengan maksimal 9 bulan upah.

2. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

UPMK diberikan sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas pekerja, dengan perhitungan:

• 3–<6 tahun: 2 bulan upah
• 6–<9 tahun: 3 bulan upah
• 9–<12 tahun: 4 bulan upah
• 12–<15 tahun: 5 bulan upah
• 15–<18 tahun: 6 bulan upah
• 18–<21 tahun: 7 bulan upah
• 21–<24 tahun: 8 bulan upah
• 24 tahun atau lebih: 10 bulan upah

3. Uang Penggantian Hak (UPH)

UPH merupakan penggantian dalam bentuk uang atas hak-hak pekerja yang belum diterima, meliputi:

• Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
• Ongkos atau biaya pulang pekerja dan keluarganya ke tempat diterima bekerja.
• Hak lain yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.
• Total Kompensasi PHK

Dalam kondisi tertentu, total kompensasi PHK dapat mencapai 9 kali uang pesangon dan jika ditambah UPMK serta UPH, total keseluruhan bisa mencapai hingga 19 kali upah, tergantung masa kerja dan alasan PHK.

• Ketentuan Jika Diatur dalam PK, PP, atau PKB
• Jika Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau PKB mengatur besaran pesangon dan nilainya lebih besar dari ketentuan UU Cipta Kerja, maka ketentuan yang lebih menguntungkan pekerja wajib digunakan.
• Jika tidak diatur, pengusaha dan pekerja dapat merundingkan besaran kompensasi secara bipartit.
• Sebagai rujukan sementara, perhitungan dapat menggunakan batas maksimal Pasal 156 ayat (2) dan (3) UU Cipta Kerja.
• Peran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Selain kompensasi dari perusahaan, pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan juga berhak atas manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), berupa:

• Bantuan dana tunai,
• Bimbingan karier,
• Pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja baru.

PHK memang menjadi situasi sulit, baik bagi pekerja maupun perusahaan. Namun, UU Cipta Kerja memastikan bahwa PHK tidak boleh dilakukan sewenang-wenang dan pekerja tetap mendapatkan perlindungan hukum serta hak finansial yang layak. Dengan memahami hak-hak ini, pekerja memiliki posisi yang lebih kuat untuk menuntut keadilan dan mempersiapkan langkah ke depan, termasuk membuka usaha atau mencari peluang kerja baru

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyinggung rencana pemerintahan Presiden Prabowo untuk membentuk BUMN tekstil di tengah langkah penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex yang mandek.

Presiden KSPI Said Iqbal memandang bahwa angka pemutusan hubungan kerja (PHK) akan bertambah banyak pada tahun ini. Menurutnya, hal ini disebabkan pelemahan daya beli masyarakat hingga kebijakan yang tidak berpihak kepada sektor usaha khususnya padat karya.

“Sritex yang tadinya mau dihidupkan [kembali oleh pemerintah], enggak bisa. Bagaimana mau membangun BUMN tekstil kalau yang ada saja dimatikan,” kata Said dalam unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).

Dia melanjutkan, tenaga kerja Sritex yang mengalami PHK hingga saat ini belum menerima pesangon PHK maupun hak lain seperti tunjangan hari raya (THR).

Said menyampaikan bahwa hal ini perlu menjadi pelajaran agar pola serupa tak terjadi terhadap perusahaan lainnya. Dia menyinggung permasalahan yang terjadi di industri kertas, yakni di PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) yang berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur.

Menurutnya, sebanyak 2.500 pekerja PT Pakerin telah tidak menerima upah selama tiga bulan terakhir dan terancam PHK imbas operasional perusahaan yang berhenti. Pemerintah pusat dituding keliru menafsirkan putusan pengadilan yang membekukan kepengurusan perseroan, sehingga dana operasional untuk membayar upah tertahan di perbankan.

“Oleh karena itu kita mendesak Presiden Prabowo mengambil alih. Persoalan ini seperti Sritex, janji-janji saja padahal Presiden minta diselamatkan. Jangankan pesangon, [pekerja] Sritex THR-nya juga enggak dibayar,” ujar Said.

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah saat ini masih berada dalam tahap proses penyelesaian skema penyelesaian masalah industri tekstil usai Sritex dinyatakan pailit.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berharap seluruh tahapan dapat dirampungkan dalam waktu dekat agar aktivitas ekonomi di sektor tekstil tidak terganggu.

Dia menegaskan, penyelamatan Sritex menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat besarnya dampak ekonomi dan sosial perusahaan tersebut. PT Sritex diketahui mempekerjakan sekitar 10.000 karyawan dan memiliki peran penting dalam rantai industri tekstil nasional.

“Kita harapkan dalam waktu dekat semua proses sudah bisa diselesaikan sehingga PT Sritex bagaimanapun kita harus selamatkan, dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan,” kata Prasetyo saat memberikan keterangan pers di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengatur kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara perusahaan dan pekerja, termasuk kewajiban pembayaran pesangon. Saat Anda mengalami PHK, maka jangan lupa untuk cek kembali hak-hak yang wajib Anda dapatkan.

Dikutip dari UU Ciptaker, Kamis (18/12/2025), pesangon merupakan hak normatif pekerja yang wajib dipenuhi perusahaan ketika terjadi PHK dengan alasan tertentu. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta peraturan turunannya, terutama Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021.

Apa Itu Pesangon PHK?

Pesangon PHK adalah kompensasi finansial yang wajib diberikan perusahaan kepada pekerja ketika hubungan kerja berakhir. Pemberian pesangon bertujuan untuk membantu pekerja memenuhi kebutuhan hidup sementara waktu sekaligus memberikan ruang adaptasi sebelum memperoleh pekerjaan baru. Karena itu, pesangon menjadi salah satu bentuk perlindungan utama bagi pekerja yang terdampak PHK.

Dalam regulasi ketenagakerjaan Indonesia, pesangon PHK terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

• Uang Pesangon
  Uang pesangon merupakan kompensasi utama yang dihitung berdasarkan masa kerja karyawan. Semakin lama masa kerja, semakin besar nilai pesangon yang wajib dibayarkan perusahaan sesuai ketentuan pemerintah.
• Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
  UPMK diberikan sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas karyawan yang telah bekerja dalam jangka waktu tertentu. Komponen ini umumnya diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal tiga tahun.
• Uang Penggantian Hak
  Uang penggantian hak mencakup hak-hak normatif pekerja yang belum terpenuhi, seperti sisa cuti tahunan, biaya kepulangan, atau hak lain yang tercantum dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan.

Meski demikian, tidak semua PHK memberikan hak yang sama. Besaran pesangon yang diterima pekerja sangat bergantung pada alasan terjadinya PHK serta masa kerja karyawan. PHK karena efisiensi, perusahaan tutup, atau pensiun memiliki ketentuan berbeda dibandingkan PHK akibat pelanggaran berat.

Aturan Pesangon PHK Berdasarkan UU Cipta Kerja

Ketentuan pesangon PHK diatur secara resmi dalam beberapa regulasi pemerintah, yakni:

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Melalui regulasi tersebut, pemerintah menegaskan sejumlah prinsip penting dalam pelaksanaan PHK dan pembayaran pesangon, antara lain:

• Perusahaan wajib membayar pesangon apabila PHK dilakukan bukan karena kesalahan berat pekerja. Ketentuan ini bertujuan melindungi pekerja dari pemutusan hubungan kerja sepihak yang merugikan.
• Besaran pesangon tidak boleh lebih rendah dari ketentuan minimum pemerintah, sehingga perusahaan tidak diperkenankan menetapkan nilai pesangon di bawah standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
• PHK harus menjadi upaya terakhir, setelah perusahaan menempuh langkah lain seperti pengaturan ulang jam kerja, efisiensi operasional, atau relokasi tenaga kerja.

Dengan pengaturan tersebut, pemerintah berupaya menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha, sekaligus memastikan bahwa proses PHK dilakukan secara adil dan sesuai hukum.

Komponen Pesangon PHK

1. Uang Pesangon

Uang pesangon dihitung berdasarkan masa kerja pekerja. Semakin lama masa kerja, semakin besar nominal pesangon.

Contoh ketentuan:

• Masa kerja < 1 tahun: 1 bulan upah
• 1–2 tahun: 2 bulan upah
• 2–3 tahun: 3 bulan upah

Hingga maksimal 9 bulan upah untuk masa kerja ≥ 8 tahun.

2. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

UPMK diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal 3 tahun sebagai bentuk apresiasi loyalitas.

Besaran UPMK:

• 3–6 tahun: 2 bulan upah
• 6–9 tahun: 3 bulan upah
• Hingga maksimal 10 bulan upah.

3. Uang Penggantian Hak

• Sisa cuti tahunan yang belum diambil
• Ongkos pulang pekerja dan keluarganya
• Hak lain yang tercantum dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan

Cara Hitung Pesangon PHK

Perhitungan pesangon PHK dilakukan dengan rumus dasar berikut:

• Pesangon PHK = Uang Pesangon + UPMK + Uang Penggantian Hak
• Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah:
• Upah pokok + tunjangan tetap

Tunjangan tidak tetap (seperti uang makan harian atau transport) tidak dihitung, kecuali telah ditetapkan sebagai tunjangan tetap dalam perjanjian kerja.

Perhitungan Pesangon PHK Karyawan Tetap 2026

Pada 2026, ketentuan pesangon karyawan tetap masih mengacu pada PP 35/2021. Namun, besarannya bisa berbeda tergantung alasan PHK, antara lain:

• PHK karena efisiensi: pekerja berhak atas pesangon + UPMK
• PHK karena perusahaan tutup: pesangon penuh
• PHK karena pelanggaran berat: pesangon dapat tidak diberikan
• PHK karena pensiun: mengikuti program pensiun atau ketentuan perusahaan

Artinya, tidak semua PHK memberikan pesangon penuh, meskipun masa kerja panjang.

Hak Pekerja Jika Terjadi Sengketa Pesangon

• Jika pekerja tidak menerima pesangon sesuai ketentuan:
• Pekerja dapat mengajukan perundingan bipartit dengan perusahaan.
• Jika gagal, dilanjutkan ke mediasi Dinas Ketenagakerjaan.
• Sebagai langkah terakhir, sengketa dapat dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
• Negara menjamin hak pekerja untuk memperjuangkan pesangon sesuai aturan.

Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi atas Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), terkait pengenaan pajak progresif terhadap uang pensiun dan pesangon.

Dalam putusan Perkara Nomor 186/PUU-XXIII/2025, Ketua MK Suhartoyo menilai permohonan uji materi tidak jelas atau obscuur. Ketidakjelasan itu membuat Mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap kedudukan hukum maupun pokok perkara para pemohon.

“Karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur atau obscuur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut,” ujarnya dalam sidang pengucapan putusan, Kamis (13/11/2025), dikutip situs resmi MK.

Mahkamah menilai argumentasi para pemohon mengenai frasa “tunjangan dan uang pensiun” dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh tidak sesuai dengan rumusan pasal yang sebenarnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Suhartoyo, frasa tersebut tidak terdapat dalam ketentuan dimaksud, melainkan terpisah menjadi kata “tunjangan” dan “uang pensiun”.

Selain itu, Mahkamah menilai permohonan yang diajukan juga tidak konsisten. Dalam petitum pertama, pemohon mencampurkan alasan permohonan ke dalam bagian permintaan, sedangkan pada petitum kedua, pemohon meminta agar Pasal 17 ayat (1) huruf a dinyatakan konstitusional bersyarat, tetapi dalam alasan permohonan justru menyebutkan pertentangan pasal secara keseluruhan.

Dengan demikian, MK memutuskan permohonan para pemohon yang tercatat dalam perkara Nomor 186/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

Sebagai informasi, Pasal 4 ayat (1) UU PPh mengatur bahwa penghasilan yang menjadi objek pajak mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak, termasuk gaji, upah, komisi, bonus, gratifikasi, serta uang pensiun. Adapun Pasal 17 mengatur lapisan tarif progresif PPh berdasarkan besaran penghasilan.

Permohonan ini diajukan oleh 12 pekerja bank swasta, termasuk seorang ketua umum serikat karyawan. Mereka mempersoalkan pengenaan pajak terhadap pesangon dan manfaat pensiun yang dinilai bertentangan dengan hak konstitusional pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Para pemohon berpendapat bahwa pesangon dan pensiun merupakan hak normatif dan bentuk penghargaan atas masa kerja, bukan tambahan penghasilan baru. Karena itu, mereka meminta MK menafsirkan ketentuan pajak secara konstitusional bersyarat agar tidak mencakup dana jaminan sosial seperti uang pensiun, Jaminan Hari Tua (JHT), dan Tunjangan Hari Tua (THT).

Penolakan Serupa

Sebelumnya, permohonan serupa juga sudah sempat ditolak MK. Dalam putusan Nomor 170/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menyatakan permohonan uji materi pajak pesangon dan pensiun tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil dan substansi.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan para pemohon yaitu Rosul Siregar dan Maksum Harahap, dua karyawan swasta, tidak cermat dalam menyusun permohonan. MK menilai adanya ketidakkonsistenan dan kekeliruan dalam menyebut norma undang-undang yang diuji, serta petitum yang tidak jelas.

“Ketidakkonsistenan serta kekeliruan tersebut membuat permohonan tidak jelas atau kabur mengenai pasal atau ketentuan mana yang sebenarnya dimaksud untuk diuji,” ujar Arsul dalam sidang pembacaan putusan di Jakarta, Kamis (30/10/2025), seperti dikutip dari laman resmi MK.

Mahkamah menilai petitum para pemohon juga tidak lazim karena tidak memberikan alternatif permintaan. Ketiadaan pilihan tersebut menyebabkan permohonan tidak memenuhi asas kejelasan dan kepastian hukum sebagaimana prinsip yang diatur dalam hukum acara MK.

Sebelumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

Keduanya berpendapat bahwa pesangon, uang pensiun, tunjangan hari tua (THT), dan jaminan hari tua (JHT) seharusnya dikecualikan dari objek pajak penghasilan karena merupakan hak sosial yang berfungsi sebagai jaminan pasca kerja.

Hanya saja, MK menilai permohonan tersebut obscuur libel atau kabur sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, pesangon, pensiun, THT, dan JHT tetap termasuk objek PPh sesuai Pasal 4 ayat (1) UU PPh yang menyebut setiap tambahan kemampuan ekonomis—termasuk uang pensiun dan imbalan kerja—sebagai penghasilan kena pajak.

Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Pajak Penghasilan terkait pengenaan pajak progresif terhadap pesangon dan pensiun.

Dalam putusan Nomor 170/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil dan substansi.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan para pemohon yaitu Rosul Siregar dan Maksum Harahap, dua karyawan swasta, tidak cermat dalam menyusun permohonan. MK menilai adanya ketidakkonsistenan dan kekeliruan dalam menyebut norma undang-undang yang diuji, serta petitum yang tidak jelas.

“Ketidakkonsistenan serta kekeliruan tersebut membuat permohonan tidak jelas atau kabur mengenai pasal atau ketentuan mana yang sebenarnya dimaksud untuk diuji,” ujar Arsul dalam sidang pembacaan putusan di Jakarta, Kamis (30/10/2025), seperti dikutip dari laman resmi MK.

Mahkamah menilai petitum para pemohon juga tidak lazim karena tidak memberikan alternatif permintaan. Ketiadaan pilihan tersebut menyebabkan permohonan tidak memenuhi asas kejelasan dan kepastian hukum sebagaimana prinsip yang diatur dalam hukum acara MK.

Sebelumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

Keduanya berpendapat bahwa pesangon, uang pensiun, tunjangan hari tua (THT), dan jaminan hari tua (JHT) seharusnya dikecualikan dari objek pajak penghasilan karena merupakan hak sosial yang berfungsi sebagai jaminan pasca kerja.

Hanya saja, MK menilai permohonan tersebut obscuur libel atau kabur sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, pesangon, pensiun, THT, dan JHT tetap termasuk objek PPh sesuai Pasal 4 ayat (1) UU PPh yang menyebut setiap tambahan kemampuan ekonomis—termasuk uang pensiun dan imbalan kerja—sebagai penghasilan kena pajak.

Perbaikan Uji Materi Pajak Pesangon & Pensiun

Dalam perkembangan lain, sejumlah karyawan bank swasta mengajukan perbaikan permohonan uji materiil terhadap ketentuan pajak progresif atas pesangon dan pensiun dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Permohonan ini teregistrasi dengan Nomor 186/PUU-XXIII/2025 dan disidangkan di MK pada Kamis (30/10/2025).

Dalam sidang dengan agenda pembacaan perbaikan permohonan, salah satu pemohon, Wahyuni Indrijanti, membacakan petitum di hadapan majelis hakim.

“Untuk perbaikan hampir semuanya, Yang Mulia. Saya bacakan petitumnya saja,” ujar Wahyuni di ruang sidang MK, Jakarta, seperti dikutip dari laman resmi MK.

Para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, sebagaimana diubah terakhir dengan UU HPP, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “tunjangan dan uang pensiun” dimasukkan sebagai objek pajak penghasilan.

Mereka menilai dana seperti pensiun, JHT dan THT bukan tambahan kemampuan ekonomis, melainkan hak sosial pekerja yang dijamin oleh konstitusi.

Selain itu, para pemohon juga memohon agar Pasal 17 UU PPh jo. UU HPP tentang tarif progresif hanya dinyatakan konstitusional bersyarat jika tidak mencakup dana kompensasi pascakerja seperti pesangon dan pensiun.

“Pengecualian pajak atas dana pascakerja harus dianggap sebagai jaminan konstitusional, bukan kebijakan fiskal yang bisa diubah sewaktu-waktu,” demikian dalil para pemohon dalam berkas perbaikan.

Pemohon perkara ini terdiri atas 12 pekerja bank swasta dari berbagai institusi perbankan serta satu ketua serikat karyawan. Mereka berpendapat pengenaan pajak terhadap pesangon dan pensiun telah mengaburkan makna Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tentang hak atas penghidupan yang layak.

Menurut para pemohon, pesangon dan manfaat pensiun merupakan hasil jerih payah puluhan tahun bekerja, bukan tambahan penghasilan baru seperti laba usaha atau keuntungan modal. Karena itu, mereka meminta MK menafsirkan ulang ketentuan pajak agar hak sosial pekerja pascakerja terlindungi.

Bisnis.com, JAKARTA - Besaran pesangon karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali disorot setelah dua karyawan swasta mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap ketentuan pajak penghasilan (PPh) yang menjadikan uang pesangon dan pensiun sebagai objek pajak progresif. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak adil bagi pekerja yang telah mengabdi puluhan tahun.

Permohonan diajukan oleh Rosul Siregar dan Maksum Harahap terhadap Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) juncto UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kedua pasal itu dinilai menempatkan pesangon dan pensiun sebagai tambahan penghasilan baru, padahal menurut pemohon, keduanya merupakan hak normatif pekerja yang terkumpul selama masa kerja.

Kuasa hukum pemohon, Ali Mukmin, menyebut negara seharusnya tidak memperlakukan pesangon dan pensiun sebagai tambahan kemampuan ekonomis. “Pajak pesangon, pajak pensiun, itu sudah puluhan tahun dikumpulkan oleh para pekerja tiba-tiba kok disamakan dengan pajak penghasilan progresif,” ujarnya dalam sidang di Jakarta, belum lama ini (6/10/2025).

Pemohon berpendapat bahwa penerapan pajak progresif tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Beban pajak menjelang pensiun dinilai mencederai prinsip keadilan karena menyamakan kelompok rentan dengan kelompok pekerja produktif.

Dalam petitumnya, pemohon meminta MK menyatakan pasal-pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap pesangon, uang pensiun, tabungan hari tua (THT), dan jaminan hari tua (JHT). Mereka juga meminta pemerintah menyesuaikan sistem perpajakan agar selaras dengan konstitusi.

Sidang perdana perkara Nomor 170/PUU-XXIII/2025 itu dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo bersama Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah. Majelis memberi waktu 14 hari bagi pemohon untuk memperbaiki berkas permohonan sesuai PMK No. 7/2025 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.

Besaran Pesangon PHK Karyawan dan Buruh 2025

Dengan kondisi ini, lalu sebenarnya berapa pesangon yang menjadi hak karyawan jika terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan baik dalam rangka pensiun ataupun di tengah jalan? Regulasi PHK mencatat perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak berdasarkan upah terakhir yang diterima pekerja.

Upah yang menjadi dasar perhitungan adalah upah pokok dan tunjangan tetap. Hak itu mencakup tunjangan istri, anak, hingga perumahan jika dibayarkan secara tetap setiap bulan.

Sedangkan besaran perhitungan terdiri dari komponen pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak:

Berikut rincian lengkap pesangon dan tunjangan yang masih berlaku sesuai UU Cipta Kerja:

1. Pesangon bagi Pekerja yang Kena PHK atau Pensiun

• Masa kerja <1 tahun → 1 bulan upah
• Masa kerja 1–<2 tahun → 2 bulan upah
• Masa kerja 2–<3 tahun → 3 bulan upah
• Masa kerja 3–<4 tahun → 4 bulan upah
• Masa kerja 4–<5 tahun → 5 bulan upah
• Masa kerja 5–<6 tahun → 6 bulan upah
• Masa kerja 6–<7 tahun → 7 bulan upah
• Masa kerja 7–<8 tahun → 8 bulan upah
• Masa kerja ≥8 tahun → 9 bulan upah

2. Uang Penghargaan Masa Kerja

• Masa kerja 3–<6 tahun → 2 bulan upah
• Masa kerja 6–<9 tahun → 3 bulan upah
• Masa kerja 9–<12 tahun → 4 bulan upah
• Masa kerja 12–<15 tahun → 5 bulan upah
• Masa kerja 15–<18 tahun → 6 bulan upah
• Masa kerja 18–<21 tahun → 7 bulan upah
• Masa kerja 21–<24 tahun → 8 bulan upah
• Masa kerja ≥24 tahun → 10 bulan upah

3. Uang Penggantian Hak

• Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
• Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat asal.
• Ketentuan lain sesuai perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.