GAZA - Putra Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Yasser Abbas, mengamankan kursi di badan kepemimpinan tertinggi Fatah, seiring munculnya hasil awal dari Kongres pertama gerakan tersebut di Tepi Barat yang diduduki dalam satu dekade.

Konferensi Umum Kedelapan selama tiga hari di Ramallah, yang dimulai pada hari Kamis dan berakhir pada hari Minggu, berlangsung ketika Fatah menghadapi tantangan eksistensial setelah perang genosida Israel di Gaza.

Siapa Yasser Abbas? Putra Presiden Palestina yang Diprediksi Meneruskan Kepemimpinan Ayahnya

1. Pengusaha yang Menghabiskan Hidupnya di Kanada

Yasser Abbas, 64, seorang pengusaha yang menghabiskan sebagian besar waktunya di Kanada, bergabung dengan komite pusat setelah diangkat sekitar lima tahun lalu sebagai "perwakilan khusus" ayahnya.

Dengan beberapa anggota yang ada mempertahankan kursi mereka, hasil Kongres sudah dikritik.

Marwan Barghouti, seorang pemimpin Palestina populer yang ditahan di penjara Israel sejak 2002, mempertahankan kursinya di komite dengan jumlah suara tertinggi, menurut angka yang dilihat oleh kantor berita AFP.

Jibril Rajoub terpilih kembali sebagai sekretaris jenderal komite, sementara Wakil Presiden Palestina Hussein Al-Sheikh mempertahankan posisinya.

Kongres tersebut dihadiri 2.507 pemilih dan tingkat partisipasi sebesar 94,6 persen, kata penyelenggara.

Lima puluh sembilan kandidat bersaing untuk 18 kursi di komite pusat, sementara 450 kandidat bersaing untuk 80 kursi di dewan revolusioner, parlemen partai.

Penghitungan suara untuk dewan revolusioner masih berlangsung.

2. Mahmoud Abbas Masih Populer

Mahmoud Abbas, yang terpilih kembali sebagai kepala gerakan pada hari Kamis, berjanji dalam pidato pembukaannya untuk mereformasi Otoritas Palestina (PA), dan mengadakan pemilihan presiden dan parlemen yang telah lama tertunda.

Abbas dan PA berada di bawah tekanan internasional yang meningkat untuk menerapkan reformasi dan mengadakan pemilihan, di tengah tuduhan korupsi dan stagnasi politik yang meluas, yang telah mengikis legitimasi mereka di kalangan warga Palestina.

Presiden AS Donald Trump telah menuntut reformasi besar-besaran sebagai syarat agar PA dapat memainkan peran yang berarti di Gaza pasca-perang.

Fatah secara historis merupakan kekuatan dominan dalam Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), satu-satunya perwakilan rakyat Palestina di forum internasional. Organisasi ini mengelompokkan sebagian besar faksi Palestina, tetapi tidak termasuk Hamas dan Jihad Islam.

Dalam beberapa dekade terakhir, popularitas dan pengaruh Fatah telah menurun di tengah perpecahan internal dan meningkatnya frustrasi publik atas stagnasi proses perdamaian Israel-Palestina.

Hal ini menyebabkan lonjakan dukungan untuk Hamas, saingan Fatah, yang memenangkan pemilihan legislatif 2006 di Tepi Barat yang diduduki, sebelum mengusir Fatah dari Gaza hampir sepenuhnya setelah pertempuran antar faksi.

Komite pusat Fatah diharapkan memainkan peran penting di era pasca-Abbas, dengan tokoh-tokoh kunci, termasuk Rajoub dan Sheikh, yang sudah bersaing untuk menggantikan pemimpin berusia 90 tahun itu.

3. Memuluskan Jalan Menuju Kursi Kepresidenan

Terpilihnya Yasser Abbas ke komite saja tidak menempatkannya pada jalur yang jelas menuju kursi kepresidenan, kata Ali Jarbawi, profesor ilmu politik di Universitas Birzeit.

“Ini dapat dilihat sebagai awal dari sebuah fase – jika bukan suksesi turun-temurun, maka sebagai upaya mengamankan posisi di masa depan,” katanya.

Jarbawi mengatakan Abbas senior tetap memegang kendali penuh, dan Kongres gagal menjelaskan siapa yang akan memimpin gerakan tersebut setelahnya.

GAZA - Kabinet keamanan Israel menyetujui serangkaian langkah yang secara signifikan memperluas kendali Israel atas Tepi Barat yang diduduki.

Meskipun teks lengkapnya masih dirahasiakan, para menteri senior telah secara terbuka menguraikan perubahan tersebut, yang tidak memerlukan persetujuan legislatif lebih lanjut dan diharapkan akan segera berlaku.

Melansir Gulf News, para pejabat Israel, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Menteri Pertahanan Israel Katz, dan Menteri Energi Eli Cohen, menggambarkan langkah-langkah tersebut sebagai upaya untuk menetapkan “kedaulatan de facto” atas wilayah tersebut.

5 Pemicu Mimpi Berdiri Negara Palestina Kian Terancam

1. Warga Yahudi Bisa Membeli Tanah di Tepi Barat

Perubahan yang paling luas jangkauannya adalah pencabutan pembatasan lama terhadap pembelian tanah oleh warga Yahudi Israel di Tepi Barat.

Hingga saat ini, para pemukim biasanya bergantung pada perantara dan memerlukan izin negara untuk membeli tanah. Berdasarkan peraturan baru:

Individu dan perusahaan Israel dapat membeli tanah secara langsung

Izin khusus tidak lagi diperlukan

Catatan pendaftaran tanah yang dirahasiakan akan dideklasifikasi, memudahkan akuisisi properti

2. Israel Akan Membeli Tanah-tanah di Tepi Barat

Pemerintah juga menghidupkan kembali komite negara yang diberi wewenang untuk melakukan pembelian tanah "proaktif", yang secara efektif mencadangkan tanah untuk perluasan pemukiman di masa depan.

Israel telah menyetujui pertumbuhan pemukiman yang memecahkan rekor, termasuk 52 pemukiman hanya pada tahun 2025. Lebih dari 700.000 warga Israel kini tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, bersama dengan sekitar 3,4 juta warga Palestina.

3. Perubahan Kesepakatan Oslo

Berdasarkan Kesepakatan Oslo, Tepi Barat dibagi menjadi:

Area A – Kontrol sipil dan keamanan Palestina

Area B – Kontrol sipil Palestina, kontrol keamanan Israel

Area C – Kontrol penuh Israel

Langkah-langkah baru memperluas kekuasaan penegakan hukum Israel ke Area A dan B, khususnya terkait:

Penggunaan dan perencanaan lahan

Pelanggaran air dan lingkungan

Situs arkeologi dan "taman nasional"

4. Otoritas Palestina Tak Lagi Punya Kuasa

Para kritikus mengatakan ini akan semakin melemahkan Otoritas Palestina, mengesampingkan pengaturan era Oslo, dan mendorong warga Palestina ke kantong-kantong perkotaan yang terfragmentasi.

Israel akan mengambil kendali yang lebih besar atas situs-situs keagamaan yang sensitif, termasuk:

Gua Para Leluhur (Masjid Ibrahimi) di Hebron

Makam Rachel di dekat Betlehem

Di Hebron, wewenang izin pembangunan di sekitar situs tersebut akan beralih ke COGAT, badan administrasi militer Israel. Makam Rachel akan dipindahkan dari kotamadya Betlehem ke otoritas Israel yang baru.

Para pejabat Palestina memperingatkan bahwa ini dapat mempercepat aktivitas pemukiman dan penggusuran di sekitar situs-situs suci.

5. Aneksasi Israel untuk Melenyapkan Negara Palestina

Para pemimpin Palestina, negara-negara Arab, dan kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa langkah-langkah tersebut sama dengan aneksasi dalam praktiknya, meskipun tidak secara resmi dinyatakan.

Menteri Energi Eli Cohen mengatakan langkah-langkah tersebut "menetapkan fakta di lapangan bahwa tidak akan ada negara Palestina," sebuah pernyataan yang mencerminkan peringatan para kritikus.

Otoritas Palestina mengatakan langkah-langkah tersebut melanggar hukum internasional dan perjanjian yang ditandatangani dengan Organisasi Pembebasan Palestina.