TEPI BARAT - Pasukan Israel melepaskan tembakan ke sebuah mobil di Tepi Barat yang diduduki, menewaskan seorang bayi laki-laki berusia tujuh bulan dan melukai orang tuanya.

"Sam Fahd Abou Haikal tewas dan orang tuanya terluka di kota Hebron pada hari Jumat setelah pasukan pendudukan menembaki mereka”, kata Kementerian Kesehatan Palestina.

3 Fakta Penembakan Bayi Palestina Berusia 7 Bulan oleh Tentara Israel

1. Bayi Meninggal karena Luka

Tareq Barbarawi mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa bayi tersebut dibawa ke rumah sakit tetapi meninggal karena luka-lukanya.

Ferial Abu Haikal, nenek dari bayi tersebut, mengatakan kepada kantor berita Wafa bahwa mereka “terkejut” ketika tentara Israel menembaki mereka meskipun kendaraan mereka “benar-benar berhenti”.

“Tidak ada bahaya atau alasan untuk menembak,” katanya.

2. Israel Selalu Menyangkal

Militer Israel mengatakan dalam sebuah unggahan di X bahwa selama "aktivitas operasional", para tentara "merasakan sebuah kendaraan berakselerasi ke arah mereka”.

Disebutkan bahwa tentara membalas dengan “tembakan tunggal ke arah kendaraan” dan akibatnya, “tiga warga Palestina terluka dan dievakuasi untuk perawatan medis”.

Penyelidikan awal menemukan “mereka yang terluka adalah warga sipil yang tidak terlibat”, kata militer Israel, menambahkan bahwa insiden tersebut sedang ditinjau.

3. Ribuan Warga Tepi Barat Sudah Dibantai Israel

Kekerasan di Tepi Barat yang diduduki telah meningkat sejak Israel memulai perangnya di Gaza pada Oktober 2023.

Pasukan Israel dan pemukim telah membunuh setidaknya 1.080 warga Palestina di Tepi Barat sejak saat itu, menurut perhitungan AFP berdasarkan data Kementerian Kesehatan Palestina.

GAZA - Putra Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Yasser Abbas, mengamankan kursi di badan kepemimpinan tertinggi Fatah, seiring munculnya hasil awal dari Kongres pertama gerakan tersebut di Tepi Barat yang diduduki dalam satu dekade.

Konferensi Umum Kedelapan selama tiga hari di Ramallah, yang dimulai pada hari Kamis dan berakhir pada hari Minggu, berlangsung ketika Fatah menghadapi tantangan eksistensial setelah perang genosida Israel di Gaza.

Siapa Yasser Abbas? Putra Presiden Palestina yang Diprediksi Meneruskan Kepemimpinan Ayahnya

1. Pengusaha yang Menghabiskan Hidupnya di Kanada

Yasser Abbas, 64, seorang pengusaha yang menghabiskan sebagian besar waktunya di Kanada, bergabung dengan komite pusat setelah diangkat sekitar lima tahun lalu sebagai "perwakilan khusus" ayahnya.

Dengan beberapa anggota yang ada mempertahankan kursi mereka, hasil Kongres sudah dikritik.

Marwan Barghouti, seorang pemimpin Palestina populer yang ditahan di penjara Israel sejak 2002, mempertahankan kursinya di komite dengan jumlah suara tertinggi, menurut angka yang dilihat oleh kantor berita AFP.

Jibril Rajoub terpilih kembali sebagai sekretaris jenderal komite, sementara Wakil Presiden Palestina Hussein Al-Sheikh mempertahankan posisinya.

Kongres tersebut dihadiri 2.507 pemilih dan tingkat partisipasi sebesar 94,6 persen, kata penyelenggara.

Lima puluh sembilan kandidat bersaing untuk 18 kursi di komite pusat, sementara 450 kandidat bersaing untuk 80 kursi di dewan revolusioner, parlemen partai.

Penghitungan suara untuk dewan revolusioner masih berlangsung.

2. Mahmoud Abbas Masih Populer

Mahmoud Abbas, yang terpilih kembali sebagai kepala gerakan pada hari Kamis, berjanji dalam pidato pembukaannya untuk mereformasi Otoritas Palestina (PA), dan mengadakan pemilihan presiden dan parlemen yang telah lama tertunda.

Abbas dan PA berada di bawah tekanan internasional yang meningkat untuk menerapkan reformasi dan mengadakan pemilihan, di tengah tuduhan korupsi dan stagnasi politik yang meluas, yang telah mengikis legitimasi mereka di kalangan warga Palestina.

Presiden AS Donald Trump telah menuntut reformasi besar-besaran sebagai syarat agar PA dapat memainkan peran yang berarti di Gaza pasca-perang.

Fatah secara historis merupakan kekuatan dominan dalam Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), satu-satunya perwakilan rakyat Palestina di forum internasional. Organisasi ini mengelompokkan sebagian besar faksi Palestina, tetapi tidak termasuk Hamas dan Jihad Islam.

Dalam beberapa dekade terakhir, popularitas dan pengaruh Fatah telah menurun di tengah perpecahan internal dan meningkatnya frustrasi publik atas stagnasi proses perdamaian Israel-Palestina.

Hal ini menyebabkan lonjakan dukungan untuk Hamas, saingan Fatah, yang memenangkan pemilihan legislatif 2006 di Tepi Barat yang diduduki, sebelum mengusir Fatah dari Gaza hampir sepenuhnya setelah pertempuran antar faksi.

Komite pusat Fatah diharapkan memainkan peran penting di era pasca-Abbas, dengan tokoh-tokoh kunci, termasuk Rajoub dan Sheikh, yang sudah bersaing untuk menggantikan pemimpin berusia 90 tahun itu.

3. Memuluskan Jalan Menuju Kursi Kepresidenan

Terpilihnya Yasser Abbas ke komite saja tidak menempatkannya pada jalur yang jelas menuju kursi kepresidenan, kata Ali Jarbawi, profesor ilmu politik di Universitas Birzeit.

“Ini dapat dilihat sebagai awal dari sebuah fase – jika bukan suksesi turun-temurun, maka sebagai upaya mengamankan posisi di masa depan,” katanya.

Jarbawi mengatakan Abbas senior tetap memegang kendali penuh, dan Kongres gagal menjelaskan siapa yang akan memimpin gerakan tersebut setelahnya.

GAZA - Warga Palestina di Tepi Barat dan wilayah tengah Gaza menuju tempat pemungutan suara pada hari Sabtu untuk pemilihan kota dalam pemilu pertama sejak perang Gaza. Itu ditandai dengan persaingan politik yang ketat dan kekecewaan yang meluas.

Hampir 1,5 juta orang terdaftar untuk memilih di Tepi Barat yang diduduki Israel, serta 70.000 orang di wilayah Deir al-Balah di Gaza, menurut Komisi Pemilihan Pusat yang berbasis di Ramallah.

Melansir Al Arabiya, sebagian besar daftar pemilih selaras dengan partai Fatah sekuler-nasionalis Presiden Mahmud Abbas atau mencalonkan diri sebagai independen.

Tidak ada daftar calon yang berafiliasi dengan Hamas, musuh bebuyutan Fatah, yang menguasai hampir separuh Jalur Gaza.

Di sebagian besar kota, calon yang didukung Fatah akan bersaing dengan daftar calon independen yang dipimpin oleh kandidat dari faksi-faksi seperti Front Populer untuk Pembebasan Palestina (Marxis-Leninis).

Mahmud Bader, seorang pengusaha dari kota Tulkarem di Tepi Barat utara, tempat dua kamp pengungsi yang berdekatan berada di bawah kendali militer Israel selama lebih dari setahun, mengatakan bahwa ia akan tetap memilih meskipun memiliki sedikit harapan untuk perubahan yang berarti.

“Apakah kandidat independen atau partisan, itu tidak berpengaruh dan tidak akan berpengaruh atau bermanfaat bagi kota ini,” katanya kepada AFP.

“Pendudukan (Israel) adalah pihak yang memerintah Tulkarem. Itu hanya akan menjadi citra yang ditunjukkan kepada media internasional – seolah-olah kita mengadakan pemilihan, negara, atau kemerdekaan.”

Di banyak kota, termasuk Nablus dan Ramallah, pusat pemerintahan Otoritas Palestina, hanya satu daftar yang diajukan, yang berarti daftar tersebut menang secara otomatis tanpa perlu pemungutan suara.

Tempat pemungutan suara di Tepi Barat akan dibuka mulai pukul 07.00 pagi (04.00 GMT) hingga pukul 19.00 malam, sementara di Deir al-Balah, pemungutan suara akan ditutup pukul 17.00 untuk mempermudah penghitungan suara di siang hari karena kurangnya aliran listrik di Jalur Gaza yang dilanda perang, demikian disampaikan komisi pemilihan kepada AFP.

Koordinator PBB Ramiz Alakbarov memuji komisi tersebut karena telah menyelenggarakan “proses yang kredibel.”

“Pemilihan hari Sabtu ini merupakan kesempatan penting bagi warga Palestina untuk menjalankan hak-hak demokrasi mereka selama periode yang sangat menantang,” kata Alakbarov dalam sebuah pernyataan.

Gaza, yang telah berada di bawah kendali Hamas sejak tahun 2007, akan menyelenggarakan pemungutan suara pertamanya sejak pemilihan legislatif tahun 2006 yang dimenangkan oleh gerakan militan tersebut.

Otoritas Palestina pimpinan Abbas hanya mengadakan pemilihan di Deir al-Balah “sebagai eksperimen (untuk menguji) keberhasilan atau kegagalannya sendiri, karena tidak ada jajak pendapat pasca-perang,” kata Jamal al-Fadi, seorang ilmuwan politik di Universitas al-Azhar Kairo, kepada AFP.

Abbas, yang kini berusia 90 tahun dan telah berkuasa selama lebih dari 20 tahun tanpa pernah terpilih kembali, sering menjanjikan pemilihan legislatif dan presiden yang belum pernah terjadi.

Deir al-Balah dipilih karena merupakan salah satu dari sedikit tempat di Gaza di mana “penduduknya sebagian besar tetap tinggal di tempatnya dan tidak mengungsi” akibat perang lebih dari dua tahun antara Hamas dan Israel, kata Fadi.

Farah Shaath, 25 tahun, sangat gembira dapat memberikan suara untuk pertama kalinya.

“Meskipun tidak seperti pemilihan apa pun di dunia, ini merupakan konfirmasi atas keberadaan kami yang berkelanjutan di Jalur Gaza terlepas dari segalanya,” katanya kepada AFP.

Komisi pemilihan mengatakan telah merekrut petugas pemungutan suara dari organisasi masyarakat sipil dan menyewa "perusahaan keamanan swasta untuk mengamankan pusat-pusat pemungutan suara" untuk pemilu Gaza, kata juru bicara Fareed Taamallah kepada AFP.

Namun, sebuah sumber dari komisi di Gaza, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan bahwa "polisi Hamas bersikeras untuk mengamankan proses pemilu di Deir al-Balah."

Sumber tersebut menambahkan bahwa "ini akan dilakukan dengan menempatkan personel keamanan tanpa senjata dengan pakaian sipil di sekitar pusat-pusat pemungutan suara," yang berjumlah 12 di Deir al-Balah.

Bergabungnya Indonesia ke Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian menuai kritik dari berbagai kalangan. Bersama Indonesia, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Pakistan, dan sejumlah negara Timur Tengah turut bergabung. Amerika Serikat (AS) mengklaim BoP sebagai lembaga yang bertujuan mendorong perdamaian Palestina–Israel sekaligus rekonstruksi Gaza.

Muncul skeptisisme apakah organisasi ini benar-benar berorientasi pada penyelesaian konflik atau justru menjadi instrumen strategi politik tertentu. Mengapa AS memilih membentuk BoP alih-alih memanfaatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai mediator perdamaian?

Perubahan Posisi AS dalam Politik Global

Kebijakan luar negeri Donald Trump memiliki ciri menjadikan AS sebagai pusat tatanan internasional. Negara lain diarahkan untuk bergantung dan datang kepada AS. Pendirian BoP sejatinya mencerminkan upaya tersebut.

Sebelum Trump, sejak era George W. Bush hingga Joe Biden, AS cenderung berperan sebagai “polisi dunia” yang aktif dalam berbagai konflik global, seperti sengketa Laut Cina Selatan, Musim Semi Arab, konflik Korea, invasi Irak, dan intervensi Afghanistan.

Pada periode pertama pemerintahannya, Trump keluar dari Perjanjian Trans-Pasifik dan Perjanjian Iklim Paris, menekan NATO menaikkan anggaran pertahanan, serta memulai perang dagang dengan Cina. Sejumlah kebijakan sempat dipulihkan Biden, namun dibatalkan kembali ketika Trump berkuasa lagi.

Pada periode kedua, Trump menaikkan tarif dagang secara sepihak, menarik AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan kerap mengabaikan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Langkah-langkah ini menegaskan pesan bahwa negara lain membutuhkan AS, bukan sebaliknya. Hal ini sejalan dengan doktrin America First.

Perubahan pendekatan ini dipengaruhi dua faktor. Pertama, dominasi Partai Republik di Kongres memperkuat posisi politik domestik Trump. Kedua, karakter kepemimpinannya yang cenderung solipsis, sebuah karakter yang menganggap kebenaran berpusat pada dirinya sendiri (Hickson, 2019).

Konsekuensinya, pelanggaran terhadap norma internasional menjadi lebih mungkin terjadi, seperti pengabaian aturan perdagangan WTO, serangan AS ke Iran, serta tindakan yang melangkahi PBB. Tanpa penyeimbang dari negara kuat berideologi tegas, AS berpotensi membentuk tatanan global yang semakin hegemonik, sebagaimana tercermin dalam pembentukan BoP.

BoP: Untuk Siapa?

BoP mengklaim dirinya sebagai langkah historis yang membuka jalan perdamaian di Gaza (White House, 2026). Namun, struktur di dalamnya perlu dibaca secara lebih fair. Pertama, dalam Piagam BoP, tertulis bahwa perdamaian selama ini dipandang gagal karena selalu mengandalkan solusi yang tidak masuk akal dari institusi yang terlalu sering gagal.

Meskipun tidak disebutkan eksplisit mengenai solusi ataupun institusi yang dimaksud, bagaimana AS berusaha membangun unilateralisme dengan mengabaikan inisiatif-inisiatif multilateral menunjukkan bahwa AS sedang dan perlu mencari legitimasi baru bagi hegemoninya.

Sejak kebijakan Perang Israel di Gaza 2023, AS mendapatkan banyak tekanan internasional. Trump frustasi dengan PBB karena selama dua tahun perang, PBB, dan termasuk negara-negara Eropa yang notabene sekutu AS, lebih condong untuk kritis terhadap AS dan Israel. Ditambah AS direpotkan oleh draf-draf Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB dalam penyelesaian krisis di Gaza, hingga tercatat setidaknya enam veto AS sejak Oktober 2023 hingga September 2025 untuk melindungi Israel.

Bahkan pada 11 Maret 2026, Belanda dan Islandia bergabung dalam kasus gugatan genosida kepada Israel di ICJ. Maka dari itu, BoP menjadi langkah strategis AS untuk kembali mendapatkan dukungan internasional, terlebih dari negara-negara yang notabene dianggap mendukung Palestina seperti Indonesia, Pakistan, dan Arab Saudi, serta negara-negara yang bergabung dalam Abraham Accords.

Kedua, masih dalam Piagam BoP, ternyata tidak ada satupun kata “Palestine”, “Palestinian”, “Gaza”, ataupun “Gazan”. Tujuan normatif mengenai jalan perdamaian di Gaza menjadi patut dipertanyakan. Terlebih jika melihat politik luar negeri AS di Timur Tengah. Dalam National Security Strategy, jelas disebutkan bahwa kepentingan AS adalah menjamin keberadaan Israel. Sebagai hegemon, komposisi anggota BoP seperti saat ini akan menjadi daya dukung bagi setiap agenda unilateral AS.

Ketiga, sebagai negara yang selama ini mampu menentukan perang dan damai, AS tidak pernah benar-benar serius untuk mewujudkan perdamaian bagi warga Palestina. AS bersama Israel, dengan alasan ancaman keamanan, tidak mengindahkan Resolusi Majelis Umum PBB nomor 194 yang menyatakan hak kembali pengungsi Palestina. Kemudian, AS juga membiarkan Israel untuk terus melanggar Resolusi DK PBB nomor 242 yang mengharuskan Israel kembali ke perbatasan 1967.

Artinya, sulit membayangkan BoP akan berfungsi untuk kepentingan keadilan dan bina damai. Juga, sulit mengandalkan AS untuk bertindak melampaui kepentingan Israel. Justru, BoP menjadi lebih dekat sebagai alat legitimasi baru bagi AS untuk mengontrol politik global. Dengan dominasi keputusan BoP di tangan Trump, AS bisa semakin leluasa untuk menentukan arsitektur dunia dengan dilabeli kata “damai”.

Langkah Indonesia

Bulan lalu, Presiden Prabowo menyatakan bahwa jika Indonesia diserang, belum tentu ada negara yang membantu. Pernyataan ini mencerminkan konsekuensi politik luar negeri bebas aktif yang tidak terikat pada aliansi militer mana pun.

Namun, bebas aktif seharusnya tidak sekadar dimaknai sebagai sikap netral maupun berkiblat pada salah satu kekuatan dunia berdasarkan pragmatisme, melainkan keberpihakan pada nilai anti-kolonialisme sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Keikutsertaan Indonesia dalam BoP dapat dipahami jika bertujuan memperjuangkan prinsip tersebut. Meski demikian, terdapat risiko Indonesia terjebak dalam struktur yang menempatkan AS sebagai hegemon tunggal, alih-alih melawan praktik penjajahan.

Karena itu, Indonesia perlu mendorong kesetaraan hubungan antarnegara sekaligus memperkuat kerja sama dengan negara-negara non-blok. Independensi dalam menyuarakan kesetaraan dan anti-kolonialisme hanya dapat terwujud melalui penguatan bersama di bidang politik, militer, dan ekonomi dengan negara yang memiliki visi serupa.

Pada akhirnya, semoga Indonesia tetap konsisten menjalankan cita-cita negara-bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

GAZA - Meskipun mendapat kecaman global dan hukum internasional, Israel tetap melanjutkan aneksasi de facto Tepi Barat awal bulan ini, rumah bagi lebih dari tiga juta warga Palestina dan wilayah yang telah diduduki secara ilegal sejak 1967.

Kritik internasional yang menyertai pengumuman tersebut bukanlah hal baru. Selama dua tahun genosida di Gaza, Israel telah menempatkan dirinya pada jalur untuk menjadi, dalam kata-kata beberapa anggota parlemennya sendiri, sebuah "negara paria". Perdana menteri dan mantan menteri pertahanannya dicari karena kejahatan perang oleh Mahkamah Pidana Internasional, sementara kebencian global atas tindakannya di Gaza telah mendorong boikot barang-barang Israel ke garis depan pikiran konsumen.

4 Alasan Tekanan Global Tak Berpengaruh pada Israel, dari Perang Narasi hingga Mentalitas Pengepungan

1. Isolasi Israel Tak Berdampak

Empat negara – Spanyol, Slovenia, Belanda, dan Republik Irlandia – menolak untuk berpartisipasi dalam kompetisi lagu populer Eurovision sebagai protes atas kehadiran Israel. Kampanye global juga sedang berlangsung untuk menangguhkan Israel dari kompetisi sepak bola UEFA Eropa dan FIFA internasional, sementara kasus Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan genosida di Mahkamah Internasional masih berlangsung.

Namun di Israel, isolasi internasional ini – dan pembunuhan lebih dari 72.000 warga Palestina – tidak secara signifikan mengubah opini tentang bagaimana negara itu seharusnya berperilaku. Bahkan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu masih memiliki peluang besar untuk memenangkan pemilihan yang akan diadakan tahun ini, dan sebagian besar penentangan terhadapnya berasal dari kebijakan domestiknya, bukan dari ketidaksepakatan tentang bagaimana ia memperlakukan warga Palestina, yang masih ditanggapi oleh banyak orang dengan acuh tak acuh.

“Sebagian besar orang bahkan tidak tahu bahwa kita sebagian besar telah mencaplok Tepi Barat,” kata Orly Noy, editor situs berita berbahasa Ibrani Local Call. “Hanya saja tidak dilaporkan seperti itu.”

“Mereka mungkin menyadari bahwa beberapa aturan pemerintahan telah berubah, tetapi mereka mungkin tidak akan tahu bahwa wilayah itu telah dianeksasi secara de facto sampai ada respons internasional yang memengaruhi mereka, seperti Eurovision,” katanya, seraya mencatat bahwa penarikan empat negara sebagai bentuk protes terhadap genosida Israel telah dibingkai di Israel sebagai dimotivasi terutama oleh anti-Semitisme.

2. Dalih Anti-Semit

Bagi banyak warga Israel, Palestina hampir tidak ada, kata para pengamat, dengan kekerasan ekstrem yang dilakukan pemukim terhadap mereka sebagian besar tidak dilaporkan atau dianggap sebagai sesuatu yang pantas diterima.

“Media tidak pernah benar-benar melaporkan penentangan terhadap apa pun yang dilakukan Israel,” lanjut Noy. “Media hanya menganggapnya sebagai anti-Semit, dan menampilkan dunia sebagai terdiri dari mereka yang mendukung kita, atau menentang kita.”

“Mengapa mereka [orang Israel] harus merenungkan tindakan pemerintah mereka?” tanyanya secara retoris. “Mereka sudah memiliki jawabannya: anti-Semitisme, status korban, dan pembangkangan.”

Sedikit sekali pembantaian yang dilakukan Israel di Gaza yang sampai ke televisi Israel – yang merupakan cara paling populer untuk menerima berita – selama perang berlangsung. Sebaliknya, saluran berita Israel yang meliput konflik tersebut berfokus pada jumlah “teroris” yang tewas, atau membingkai kekhawatiran tentang sifat perang sepenuhnya melalui prisma sekitar 250 tawanan yang diambil oleh Hamas dan kelompok lain pada tahun 2023.

Dalam bentuk cetak, kritik terhadap pemerintah atau perangnya sebagian besar diserahkan kepada media kecil di sayap kiri.

3. Perang Narasi

Dalam lanskap politik di mana tindakan Israel sebagian besar tidak dilaporkan, kritik terhadap perilaku pemerintahnya dengan mudah dianggap oleh para pembuat undang-undang sebagai anti-Semit, dengan tuduhan itu sendiri berfungsi sebagai "Iron Dome" kedua – merujuk pada sistem pertahanan anti-rudal Israel – dalam menangkis kritik terhadap negara tersebut, kata Neve Gordon, seorang profesor hukum internasional dan hak asasi manusia Israel di Queen Mary University of London.

“Israel selalu harus menjadi korban, dan status korban itu membenarkan segala tingkat kekerasan dalam pembelaannya,” kata Gordon.

“Saya mengunjungi Israel sekitar 10 kali selama satu setengah tahun pertama perang,” katanya, menggambarkan periode perang ketika Israel telah membunuh puluhan ribu pria, wanita, dan anak-anak di Gaza dan membuat ribuan lainnya kelaparan.

“Yang Anda dengar hanyalah tentang sandera. Anda tidak pernah mendengar tentang apa yang terjadi di Gaza,” katanya, “Ini adalah pengulangan trauma yang menghapus segalanya, termasuk rasa empati.”

4. Mentalitas Pengepungan

Menurut Netanyahu – berbicara di sebuah konferensi pada bulan Januari – anti-Semitisme yang dihadapi Israel lebih dalam daripada sekadar rasisme.

Sebaliknya, pertempuran melawan anti-Semitisme adalah pertempuran atas masa depan peradaban, kata Netanyahu.

“Rasisme telah ada sepanjang sejarah. Itu bukan anti-Semitisme,” katanya kepada para hadirin. “Anti-Semitisme dimulai sebagai sebuah kepercayaan 2.500 tahun yang lalu, 500 tahun sebelum kelahiran Kekristenan, dengan serangan ideologis terhadap orang Yahudi yang terus bermetamorfosis selama berabad-abad.”

Puluhan tahun pernyataan serupa dari berbagai politisi telah meninggalkan jejaknya, kata Daniel Bar-Tal, profesor psikologi sosial-politik di Universitas Tel Aviv, seraya mencatat bahwa seluruh bangsa kini telah "diindoktrinasi" ke dalam pandangan dunia yang menempatkan sejarahnya sendiri sebagai penyeimbang utama terhadap tindakan apa pun yang dipilihnya atau kritik terhadapnya.

“Banyak orang Yahudi Israel memiliki semacam mentalitas terkepung,” kata Bar-Tal, menggambarkan bagaimana kritik terhadap Israel disambut dengan bentuk "pembungkaman moral" yang dipersenjatai dan disebarluaskan oleh pemerintah. “Mereka membayangkan bahwa seluruh dunia hanya ingin Israel lenyap.”

“Mereka berpikir, kalian orang Eropa tidak mengatakan apa pun tentang kami selama Perang Dunia II,” tambahnya. “Kalian tidak melakukan apa pun untuk menghentikan Holocaust, dan sekarang kalian ingin menyerang satu-satunya tempat di mana orang Yahudi merasa aman?”

GAZA - Lebih dari 80 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengutuk rencana Israel untuk memperluas kendali atas Tepi Barat yang diduduki dan mengklaim sebagian besar wilayah Palestina sebagai "milik negara" Israel.

“Kami mengutuk keras keputusan dan tindakan sepihak Israel yang bertujuan untuk memperluas kehadiran ilegal Israel di Tepi Barat,” kata Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, pada hari Selasa, berbicara atas nama koalisi 85 negara anggota dan beberapa organisasi internasional, dilansir Al Jazeera.

“Keputusan tersebut bertentangan dengan kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional dan harus segera dibatalkan. Dalam hal ini, kami menggarisbawahi penentangan keras kami terhadap segala bentuk aneksasi,” kata Mansour.

“Kami menegaskan kembali penolakan kami terhadap semua tindakan yang bertujuan untuk mengubah komposisi demografis, karakter, dan status wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur,” katanya.

“Tindakan tersebut melanggar hukum internasional, merusak upaya yang sedang berlangsung untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan ini, bertentangan dengan Rencana Komprehensif, dan membahayakan prospek tercapainya kesepakatan perdamaian yang mengakhiri konflik,” tambahnya.

Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza adalah kesepakatan November antara Israel dan Hamas untuk mengakhiri perang genosida tersebut.

Para penandatangan pernyataan bersama pada hari Selasa termasuk Australia, Kanada, Tiongkok, Prancis, Pakistan, Rusia, Korea Selatan, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Uni Eropa, Liga Arab, dan Organisasi Kerja Sama Islam.

Pernyataan bersama tersebut menyusul keputusan Israel untuk menerapkan pendaftaran tanah di Area C Tepi Barat untuk pertama kalinya sejak 1967, ketika Israel memulai pendudukan wilayah Palestina.

Area C mencakup sekitar 60 persen wilayah Tepi Barat, menurut organisasi pemantau pemukiman ilegal Peace Now.

Dapatkan peringatan dan pembaruan instan berdasarkan minat Anda. Jadilah yang pertama mengetahui ketika berita besar terjadi.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, awal pekan ini, memperingatkan bahwa rencana pendaftaran tanah Israel dapat menyebabkan "perampasan properti warga Palestina dan berisiko memperluas kendali Israel atas tanah di daerah tersebut".

Guterres memperingatkan bahwa proses tersebut dapat "mengganggu stabilitas" dan melanggar hukum, mengutip putusan penting tahun 2024 oleh Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyatakan pendudukan Israel atas Tepi Barat dan Gaza adalah melanggar hukum dan harus diakhiri.

"Penyalahgunaan status Israel sebagai kekuatan pendudukan" menjadikan "kehadirannya di wilayah Palestina yang diduduki melanggar hukum", kata ICJ dalam putusannya.

“Permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, dan rezim yang terkait dengannya, telah didirikan dan dipertahankan dengan melanggar hukum internasional,” tambah pengadilan tersebut.

Menurut ICJ, sekitar 465.000 pemukim Israel tinggal di Tepi Barat yang diduduki, tersebar di sekitar 300 permukiman dan pos terdepan, yang ilegal menurut hukum internasional.

Secara terpisah pada hari Selasa, seorang anak Palestina berusia 13 tahun tewas, dan dua anak lainnya terluka parah, di daerah Lembah Yordania tengah Tepi Barat yang diduduki akibat amunisi yang dibuang oleh militer Israel, lapor kantor berita Palestina Wafa.

GAZA - Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada hari Senin mengutuk penerapan langkah-langkah baru Israel terkait lahan yang memungkinkan Israel memperkuat kendalinya atas Tepi Barat, dengan mengatakan bahwa langkah-langkah ini bertujuan untuk “memaksakan realitas hukum dan administratif baru di Tepi Barat yang diduduki.”

Kementerian tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa langkah-langkah baru-baru ini “merusak upaya yang sedang berlangsung untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.”

Arab Saudi menegaskan “bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas wilayah Palestina yang diduduki,” sambil memperbarui “penolakan mutlak terhadap tindakan ilegal ini, yang merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional, merusak solusi dua negara, dan merupakan serangan terhadap hak sah rakyat Palestina yang bersaudara untuk mendirikan negara berdaulat independen mereka di perbatasan 4 Juni 1967, dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur.”

Kabinet Israel pada hari Minggu menyetujui langkah-langkah lebih lanjut untuk memperketat kendali Israel atas Tepi Barat yang diduduki dan mempermudah para pemukim untuk membeli tanah, sebuah langkah yang disebut Palestina sebagai “aneksasi de facto.”

Tepi Barat termasuk di antara wilayah yang diinginkan Palestina untuk negara merdeka di masa depan. Sebagian besar wilayah tersebut berada di bawah kendali militer Israel, dengan pemerintahan mandiri Palestina yang terbatas di beberapa daerah yang dikelola oleh Otoritas Palestina yang didukung Barat.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang akan menghadapi pemilihan umum akhir tahun ini, menganggap pembentukan negara Palestina sebagai ancaman keamanan.

Koalisi yang berkuasa, yang memiliki basis pemilih besar di permukiman, mencakup banyak anggota yang menginginkan Israel untuk mencaplok Tepi Barat, tanah yang direbut dalam perang Timur Tengah 1967 yang oleh Israel disebut-sebut memiliki ikatan alkitabiah dan historis.

Para menteri memberikan suara mendukung dimulainya proses pendaftaran tanah untuk pertama kalinya sejak 1967, seminggu setelah menyetujui serangkaian langkah lain di Tepi Barat yang menuai kecaman internasional.

“Kita melanjutkan revolusi pemukiman dan memperkuat cengkeraman kita di seluruh wilayah kita,” kata Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich, dilansir Al Arabiya.

Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan pendaftaran tanah adalah langkah keamanan yang vital, sementara kabinet mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa itu adalah “tanggapan yang tepat terhadap proses pendaftaran tanah ilegal yang dipromosikan oleh Otoritas Palestina.”

Kementerian luar negeri mengatakan langkah tersebut akan meningkatkan transparansi dan membantu menyelesaikan sengketa tanah.

Kepresidenan Palestina mengutuk langkah tersebut, dengan mengatakan bahwa itu merupakan “aneksasi de facto wilayah Palestina yang diduduki dan deklarasi dimulainya rencana aneksasi yang bertujuan untuk memperkuat pendudukan melalui aktivitas pemukiman ilegal.”

Lembaga pengawas pemukiman Israel, Peace Now, mengatakan bahwa langkah tersebut dapat menyebabkan pengusiran warga Palestina dari hingga setengah wilayah Tepi Barat.

Presiden AS Donald Trump telah menolak aneksasi Tepi Barat oleh Israel, tetapi pemerintahannya tidak berupaya untuk mengekang percepatan pembangunan pemukiman Israel.

Mahkamah tertinggi PBB dalam opini penasihat yang tidak mengikat pada tahun 2024 menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah dan pemukiman Palestina di sana adalah ilegal dan harus diakhiri sesegera mungkin. Israel membantah pandangan ini.

GAZA - Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina Varsen Aghabekian Shahin menyatakan bahwa mencapai perdamaian dengan Israel "tidak mungkin" selama hak-hak Palestina dilanggar oleh rezim pendudukan. Dia menekankan bahwa hukum internasional perlu ditegakkan dan tindakan sepihak harus dihentikan.

"Perdamaian dengan Israel dalam kondisi pelanggaran hak-hak Palestina yang terus-menerus tidak mungkin," kata Shahin di sela-sela Konferensi Keamanan Munich pada hari Minggu, dilansir Press TV.

Palestina Tak Mau Berdamai dengan Israel, Ini 4 Motifnya

1. Israel Akan Mencaplok Tepi Barat dan Yerusalem Timur

Ia berpendapat bahwa tindakan sepihak Israel di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Tepi Barat dan Yerusalem Timur, seperti perluasan dan legalisasi pemukiman ilegal, menghambat peluang untuk penyelesaian melalui negosiasi.

“Segala sesuatu yang dilakukan Israel secara sepihak di wilayah yang diduduki harus dianggap batal dan tidak berlaku,” kata Shahin, dilansir Press TV. Dia menekankan bahwa aneksasi “melanggar hukum internasional, dan itu adalah kejahatan yang perlu dihentikan.”

2. Israel Selalu Melanggar Gencatan Senjata di Gaza

Diplomat Palestina terkemuka itu juga berbicara tentang proses gencatan senjata Gaza, yang dimulai pada 10 Oktober, menyatakan bahwa kemajuan ke fase berikutnya bergantung pada kepatuhan penuh terhadap perjanjian awal.

“Kami ingin memasuki fase kedua, tetapi kami perlu memastikan bahwa kewajiban fase pertama dipenuhi,” katanya.

Fase awal berakhir setelah pertukaran tawanan Israel dengan warga Palestina yang diculik, sementara fase kedua melibatkan pembangunan kembali wilayah yang dihancurkan Israel selama dua tahun serangan udara.

“Kita masih melihat bahwa kita belum memiliki gencatan senjata yang lengkap. Kita memiliki gencatan senjata parsial. Bantuan kemanusiaan tidak sampai ke tempat yang dibutuhkan. Penyeberangan perbatasan Rafah sebagian dibuka,” tambahnya, seraya mencatat bahwa langkah-langkah tambahan diperlukan untuk transisi yang lancar.

3. Israel Tak Ingin Perdamaian

Shahin menganjurkan langkah-langkah global yang lebih kuat dan merujuk pada struktur hukum dan diplomatik saat ini.

“Yang kami inginkan adalah agar dunia berdiri dan berkata, ‘Lihat, sudah cukup. Hukum internasional sangat jelas,’” katanya, merujuk pada putusan internasional dan resolusi PBB yang menyatakan pemukiman dan pendudukan ilegal.

Shahin menyatakan bahwa serangan-serangan baru-baru ini menekankan pandangannya bahwa Israel "tidak menginginkan perdamaian," dan menunjukkan bahwa jika Israel benar-benar menginginkan perdamaian, mereka akan berhenti melanggar hukum internasional dan hak-hak Palestina.

4. Israel Melegalkan Kriminalitas

Sebaliknya, ia menyatakan bahwa Israel terus melakukan "tindakan kolonialisme aneksasi" dan bertujuan untuk "melegalkan kriminalitas."

Ia menyerukan kepada komunitas global untuk menyatakan "cukup sudah" dan menegakkan hukum internasional, termasuk putusan Mahkamah Internasional (ICJ) dan Resolusi PBB 2334, yang menurutnya menyatakan pemukiman dan pendudukan sebagai tindakan ilegal.

Ketika ditanya tentang seruannya kepada Jerman dan Finlandia untuk bergabung dengan negara-negara Eropa lainnya dalam pengakuan negara Palestina, ia berkata, "Mereka akan mempertimbangkannya pada waktu yang tepat. Visi pengakuan itu ada, tetapi mereka perlu bergerak ke arah itu sesuai dengan kenyamanan mereka."

"Tetapi bagi saya, masalahnya sangat jelas. Jika Anda adalah pendukung solusi dua negara, jika Anda percaya pada hukum internasional, jika Anda ingin mematuhi hukum internasional, Anda perlu mengakui, karena tidak ada alasan sama sekali untuk tidak mengakui," tambahnya.

Pada hari Minggu, rezim Israel menyetujui rencana untuk mendaftarkan sebagian besar wilayah Tepi Barat yang diduduki sebagai "milik negara," menandai tindakan pertama semacam ini sejak Israel mengambil alih wilayah tersebut pada tahun 1967.

Menurut Perjanjian Oslo II yang ditandatangani pada tahun 1995, Area A di Tepi Barat sepenuhnya dikendalikan oleh Palestina, Area B memiliki pemerintahan sipil Palestina dengan pengawasan Israel, dan Area C, yang mencakup sekitar 61% dari Tepi Barat, sepenuhnya dikendalikan oleh rezim Israel.

Langkah terbaru ini merupakan bagian dari serangkaian keputusan oleh apa yang disebut Kabinet Keamanan Israel pekan lalu, yang dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan pemukiman ilegal dan meningkatkan dominasi Tel Aviv atas Tepi Barat yang diduduki.

Media Israel melaporkan bahwa tindakan tersebut melibatkan pencabutan undang-undang yang melarang penjualan tanah di Tepi Barat kepada pemukim ilegal Israel, membuka dokumen kepemilikan tanah, dan mentransfer kendali izin pembangunan di area pemukiman dekat al-Khalil dari kotamadya Palestina ke administrasi sipil Israel.

GAZA - Berdasarkan pengalaman 75 tahun operasi perdamaian PBB dan 30 tahun operasi stabilisasi NATO, beberapa faktor penting memengaruhi apakah negara-negara bersedia secara politik mendukung, secara finansial mendukung, dan berpartisipasi dalam misi tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah: legitimasi dan kredibilitas, keunggulan politik dan kejelasan misi, persepsi ketidakberpihakan dan persetujuan pihak-pihak yang berkonflik, serta persepsi penduduk setempat.

Bagaimana Masa Depan Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza?

1. Mengakhiri Perang Gaza

Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), yang merupakan pilar inti dari Rencana Komprehensif untuk mengakhiri Konflik Gaza, saat ini tidak memenuhi persyaratan minimum untuk sebagian besar faktor-faktor ini. Ini menjelaskan mengapa pembentukannya mengalami kesulitan. Tanpa peningkatan signifikan di seluruh faktor-faktor ini, kemungkinan besar ISF tidak akan pernah dibentuk.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 mengesahkan ISF pada 17 November 2025. Hal ini memberikan legitimasi formal berdasarkan hukum dan praktik internasional yang telah mapan.

"Namun, legitimasi ini melemah karena kurangnya kejelasan resolusi mengenai tujuan politik operasi dan cara untuk mencapainya. Pelajaran inti dari sejarah operasi perdamaian dan stabilisasi adalah bahwa operasi semacam itu tidak dapat menggunakan kekuatan untuk mencapai di lapangan apa yang tidak dapat disepakati secara politik di meja perundingan. Operasi perdamaian bukanlah pengganti perjanjian politik; itu adalah alat untuk mengimplementasikan perjanjian," ungkap Cedric de Coning dan Erik Skare, dilansir Global Policy Journal.

2. Melucuti Senjata Hamas

Menurut Cedric de Coning dan Erik Skare, implikasinya bagi ISF adalah tidak realistis untuk mengharapkannya melucuti senjata dan mendemiliterisasi Gaza secara paksa, tetapi ISF dapat menyediakan lingkungan yang aman dan stabil serta memfasilitasi dan mengawasi proses tersebut, jika Israel dan Hamas setuju untuk mendemiliterisasi Gaza secara sukarela.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 2083 mengatur agar ISF 'menggunakan semua tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan mandatnya', yang merupakan rumusan yang secara luas konsisten dengan bahasa yang biasanya digunakan Dewan Keamanan untuk mengesahkan penggunaan kekuatan.

Namun, frasa lain yang biasanya digunakan untuk menandakan dasar hukum penggunaan kekuatan, yaitu ‘bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB’, telah dihilangkan. Tujuannya mungkin untuk mengurangi persepsi bahwa ISF adalah operasi penegakan hukum, sekaligus mengizinkan penggunaan kekuatan jika diperlukan untuk menahan pertempuran dan kejahatan di Gaza.

Meskipun ambiguitas ini mungkin berguna secara operasional, hal itu kurang jelas bagi negara-negara penyumbang pasukan dan pemangku kepentingan lainnya dalam membuat penilaian tentang kelayakan operasional misi tersebut. Israel belum mampu mengalahkan dan melucuti senjata Hamas dan faksi bersenjata lainnya meskipun telah menggunakan kekuatan yang luar biasa selama dua tahun.

Tidak ada skenario realistis di mana ISF akan berhasil di mana Israel gagal. Dengan demikian, sikap penegakan perdamaian kemungkinan besar tidak efektif tetapi akan menimbulkan korban jiwa di antara negara-negara penyumbang pasukan dan penduduk sipil.

"Hal ini menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima bagi calon penyumbang pasukan. Penting untuk mengklarifikasi dalam keadaan apa ISF akan menggunakan kekuatan. Sebagian besar calon penyumbang pasukan akan merasa nyaman menggunakan kekuatan untuk melindungi warga sipil dan untuk membela diri, tetapi tidak untuk melucuti senjata Hamas dan faksi lainnya secara paksa," ujar Cedric de Coning dan Erik Skare.

3. Siapa yang Kirim Pasukan?

Kekhawatiran penting lainnya adalah siapa yang berwenang untuk membuat dan mengubah aturan yang mengatur penggunaan kekuatan Pasukan Keamanan Irak (ISF) dalam parameter yang disetujui oleh Dewan Keamanan.

Menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, wewenang tersebut berada di tangan Dewan Perdamaian, tetapi belum ada cukup informasi yang tersedia tentang bagaimana Dewan akan membuat keputusan tersebut untuk memungkinkan negara-negara penyumbang pasukan potensial untuk mempercayakan Dewan dalam membuat keputusan yang tidak memihak mengenai bagaimana tentara mereka harus menggunakan kekuatan.

"Negara-negara penyumbang pasukan potensial yang juga merupakan anggota Dewan, dan yang dengan demikian akan memiliki suara dalam proses tersebut, kemungkinan akan lebih percaya pada Dewan daripada mereka yang bukan anggota. Bahkan, kemungkinan besar negara yang bukan anggota Dewan tidak akan mempertimbangkan untuk menyumbangkan pasukan ke ISF," jelas Cedric de Coning dan Erik Skare.

4. Rakyat Palestina Menentang Pelucutan Senjata

Baik Hamas maupun PIJ—dua faksi bersenjata terbesar di Gaza—telah secara eksplisit menyatakan bahwa pihak mana pun yang mencoba melucuti senjata mereka dengan kekerasan akan berubah dari pihak netral menjadi pihak yang berperang. Hamas dan faksi-faksi bersenjata lainnya menolak pelucutan senjata sepihak terhadap gerakan tersebut yang terlepas dari penarikan Israel dari Jalur Gaza dalam jangka pendek, dan pembentukan negara Palestina dalam jangka panjang.

"Hal ini, sampai batas tertentu, sejalan dengan sentimen populer Palestina (Oktober 2025), karena 69% warga Palestina menentang pelucutan senjata Hamas (78% Tepi Barat, 55% Gaza) dan tetap terpecah pendapat mengenai rencana perdamaian itu sendiri (47% mendukung vs. 49% menentang), dengan perbedaan regional yang mencolok (59% Gaza vs. 39% Tepi Barat mendukung)," jelas Cedric de Coning dan Erik Skare.

Pada dasarnya, sementara Hamas akan menolak ISF jika mandatnya melampaui prinsip-prinsip perdamaian seperti persetujuan, ketidakberpihakan, dan penggunaan kekuatan minimum, ISF tidak berguna bagi Israel kecuali jika dapat menegakkan demiliterisasi Jalur Gaza. Jika tidak bisa, maka Israel lebih memilih situasi di mana mereka dapat menggunakan kekuatan di Jalur Gaza tanpa terhalang oleh kehadiran pasukan internasional.

Opini publik Israel (November 2025) kurang terpecah mengenai ISF, dengan 62% mendukung pengerahan pasukan internasional untuk menstabilkan keamanan (52% lebih memilih pasukan AS saja atau pasukan Barat saja), sementara 26% bersikeras keamanan harus tetap berada di bawah kendali militer Israel secara eksklusif.

GAZA - Kabinet keamanan Israel menyetujui serangkaian langkah yang secara signifikan memperluas kendali Israel atas Tepi Barat yang diduduki.

Meskipun teks lengkapnya masih dirahasiakan, para menteri senior telah secara terbuka menguraikan perubahan tersebut, yang tidak memerlukan persetujuan legislatif lebih lanjut dan diharapkan akan segera berlaku.

Melansir Gulf News, para pejabat Israel, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Menteri Pertahanan Israel Katz, dan Menteri Energi Eli Cohen, menggambarkan langkah-langkah tersebut sebagai upaya untuk menetapkan “kedaulatan de facto” atas wilayah tersebut.

5 Pemicu Mimpi Berdiri Negara Palestina Kian Terancam

1. Warga Yahudi Bisa Membeli Tanah di Tepi Barat

Perubahan yang paling luas jangkauannya adalah pencabutan pembatasan lama terhadap pembelian tanah oleh warga Yahudi Israel di Tepi Barat.

Hingga saat ini, para pemukim biasanya bergantung pada perantara dan memerlukan izin negara untuk membeli tanah. Berdasarkan peraturan baru:

Individu dan perusahaan Israel dapat membeli tanah secara langsung

Izin khusus tidak lagi diperlukan

Catatan pendaftaran tanah yang dirahasiakan akan dideklasifikasi, memudahkan akuisisi properti

2. Israel Akan Membeli Tanah-tanah di Tepi Barat

Pemerintah juga menghidupkan kembali komite negara yang diberi wewenang untuk melakukan pembelian tanah "proaktif", yang secara efektif mencadangkan tanah untuk perluasan pemukiman di masa depan.

Israel telah menyetujui pertumbuhan pemukiman yang memecahkan rekor, termasuk 52 pemukiman hanya pada tahun 2025. Lebih dari 700.000 warga Israel kini tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, bersama dengan sekitar 3,4 juta warga Palestina.

3. Perubahan Kesepakatan Oslo

Berdasarkan Kesepakatan Oslo, Tepi Barat dibagi menjadi:

Area A – Kontrol sipil dan keamanan Palestina

Area B – Kontrol sipil Palestina, kontrol keamanan Israel

Area C – Kontrol penuh Israel

Langkah-langkah baru memperluas kekuasaan penegakan hukum Israel ke Area A dan B, khususnya terkait:

Penggunaan dan perencanaan lahan

Pelanggaran air dan lingkungan

Situs arkeologi dan "taman nasional"

4. Otoritas Palestina Tak Lagi Punya Kuasa

Para kritikus mengatakan ini akan semakin melemahkan Otoritas Palestina, mengesampingkan pengaturan era Oslo, dan mendorong warga Palestina ke kantong-kantong perkotaan yang terfragmentasi.

Israel akan mengambil kendali yang lebih besar atas situs-situs keagamaan yang sensitif, termasuk:

Gua Para Leluhur (Masjid Ibrahimi) di Hebron

Makam Rachel di dekat Betlehem

Di Hebron, wewenang izin pembangunan di sekitar situs tersebut akan beralih ke COGAT, badan administrasi militer Israel. Makam Rachel akan dipindahkan dari kotamadya Betlehem ke otoritas Israel yang baru.

Para pejabat Palestina memperingatkan bahwa ini dapat mempercepat aktivitas pemukiman dan penggusuran di sekitar situs-situs suci.

5. Aneksasi Israel untuk Melenyapkan Negara Palestina

Para pemimpin Palestina, negara-negara Arab, dan kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa langkah-langkah tersebut sama dengan aneksasi dalam praktiknya, meskipun tidak secara resmi dinyatakan.

Menteri Energi Eli Cohen mengatakan langkah-langkah tersebut "menetapkan fakta di lapangan bahwa tidak akan ada negara Palestina," sebuah pernyataan yang mencerminkan peringatan para kritikus.

Otoritas Palestina mengatakan langkah-langkah tersebut melanggar hukum internasional dan perjanjian yang ditandatangani dengan Organisasi Pembebasan Palestina.

GAZA - Mesir mendorong percepatan pengerahan pasukan stabilisasi internasional yang bertugas memajukan gencatan senjata di Gaza di tengah laporan tentang terus berlanjutnya korban sipil akibat serangan militer Israel dan upaya Tel Aviv untuk memperketat cengkeramannya di Tepi Barat.

Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty melakukan panggilan telepon pada hari Minggu dengan Menteri Luar Negeri Yunani, George Gerapetritis, menyerukan pengerahan segera pasukan stabilisasi internasional untuk memantau gencatan senjata di Jalur Gaza.

Abdelatty juga menekankan pentingnya untuk maju ke fase kedua rencana perdamaian yang diusulkan Amerika Serikat dan menegaskan kembali dukungan Mesir untuk Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG) yang baru dibentuk.

Permohonannya menyusul laporan Al Jazeera bahwa Israel telah membunuh lebih banyak warga sipil daripada pejuang meskipun ada gencatan senjata.

Khaled Meshaal, pemimpin politik Hamas di luar negeri, mencatat dalam forum Al Jazeera bahwa perlu untuk menyediakan lingkungan yang memungkinkan rekonstruksi dan bantuan, dan agar Israel mengakhiri pendudukan, memastikan bahwa konflik tidak akan berkobar kembali di Gaza jika Hamas melucuti senjata.

Dalam perkembangan terbaru, pasukan Israel menahan lebih dari 20 warga Palestina selama operasi penahanan skala besar di seluruh Tepi Barat pada hari Senin, lapor kantor berita WAFA.

"Lebih lanjut, kabinet keamanan Israel menyetujui keputusan pada hari Minggu untuk memperdalam kendali Israel atas Tepi Barat yang diduduki dan perluasan pemukiman Yahudi di sana," lapor kantor berita Xinhua.

Di antara langkah-langkah kontroversial yang disetujui adalah pencabutan undang-undang era Yordania yang melarang penjualan tanah kepada orang Yahudi, penghapusan persyaratan izin transaksi khusus, dan pembaruan komite akuisisi tanah negara yang berhenti beroperasi sekitar 20 tahun yang lalu, menurut pernyataan dari kantor Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.

Dalam sebuah pernyataan, Kepresidenan Palestina mengecam apa yang disebutnya sebagai "keputusan berbahaya" yang disetujui oleh kabinet Israel, yang "bertujuan untuk memperdalam upaya untuk mencaplok Tepi Barat yang diduduki".

Hussein Al Sheikh, wakil presiden Negara Palestina, telah menyerukan kepada Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam, dan Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan sesi darurat untuk membahas keputusan pemerintah Israel.

Selain Mesir, para menteri luar negeri Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, Indonesia, Pakistan, dan Turki mengutuk keputusan Israel yang bertujuan untuk memaksakan kedaulatan Israel yang melanggar hukum, memperkuat aktivitas pemukiman, dan memberlakukan "realitas hukum dan administrasi baru di Tepi Barat".

Para menteri juga memperingatkan terhadap kelanjutan kebijakan ekspansionis Israel dan memperbarui seruan mereka kepada komunitas internasional untuk memenuhi tanggung jawab hukum dan moralnya serta memaksa Israel untuk menghentikan eskalasi berbahaya dan "pernyataan provokatif para pejabatnya".

Nagapushpa Devendra, seorang analis Timur Tengah dan peneliti di Universitas Erfurt di Jerman, mengatakan bahwa apa yang sedang terjadi mengungkapkan masalah struktural, bukan masalah taktis.

"Masalah intinya bukanlah gencatan senjata, pasukan, atau urutan; melainkan insentif di lapangan bergerak ke arah yang berlawanan. Satu jalur mengarah pada de-eskalasi dan stabilisasi, jalur lainnya diam-diam mengunci fakta yang tidak dapat diubah," kata Devendra kepada China Daily.

"Ini mencerminkan kelelahan, bukan konsensus. Penolakan di dalam (PBB) menunjukkan kekhawatiran bahwa akuntabilitas diabaikan demi pengaturan yang terkelola. Itu tidak membangun perdamaian, tetapi mempersempit tanggung jawab dan melemahkan legitimasi," tambahnya.

GAZA - Indonesia dan tujuh negara Muslim lainnya pada hari Senin mengecam tindakan baru Israel untuk memperketat kontrol atau mencaplok Tepi Barat dan membuka jalan bagi lebih banyak pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki.

"Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, Indonesia, Pakistan, Mesir, dan Turki mengecam dengan keras keputusan dan tindakan ilegal Israel yang bertujuan untuk memaksakan kedaulatan Israel yang melanggar hukum", kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi, dilansir Al Jazeera.

Kabinet keamanan Israel menyetujui serangkaian langkah pada hari Minggu yang akan mempermudah para pemukim di Tepi Barat yang diduduki untuk membeli tanah sekaligus memberikan otoritas Israel lebih banyak wewenang penegakan hukum atas warga Palestina, demikian dilaporkan media Israel.

Tepi Barat termasuk di antara wilayah yang diinginkan Palestina untuk negara merdeka di masa depan. Sebagian besar wilayah tersebut berada di bawah kendali militer Israel, dengan otonomi Palestina yang terbatas di beberapa daerah yang dikelola oleh Otoritas Palestina (PA).

Mengutip pernyataan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz, situs berita Israel Ynet dan Haaretz mengatakan bahwa langkah-langkah tersebut termasuk menghapus peraturan yang telah berlaku selama beberapa dekade yang mencegah warga sipil Yahudi membeli tanah di Tepi Barat.

Langkah-langkah tersebut juga dilaporkan termasuk mengizinkan otoritas Israel untuk mengelola beberapa situs keagamaan, dan memperluas pengawasan dan penegakan hukum di daerah-daerah di bawah administrasi PA dalam hal bahaya lingkungan, pelanggaran air, dan kerusakan situs arkeologi.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan langkah-langkah baru tersebut berbahaya, ilegal, dan sama saja dengan aneksasi de facto.

Para menteri Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Langkah-langkah baru ini muncul tiga hari sebelum Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu di Washington dengan Presiden AS Donald Trump.

Dalam pernyataannya, Abbas mendesak Trump dan Dewan Keamanan PBB untuk campur tangan.

Kementerian Luar Negeri Yordania mengutuk keputusan tersebut, yang menurut mereka "bertujuan untuk memaksakan kedaulatan Israel yang ilegal" dan memperkuat pemukiman. Kelompok Hamas menyerukan kepada warga Palestina di Tepi Barat untuk "mengintensifkan konfrontasi dengan pendudukan dan para pemukimnya."

Trump telah menolak aneksasi Tepi Barat oleh Israel, tetapi pemerintahannya belum berupaya untuk mengekang pembangunan pemukiman Israel yang dipercepat, yang menurut Palestina menghalangi mereka untuk memiliki negara potensial dengan menggerogoti wilayah mereka.

Netanyahu, yang akan menghadapi pemilihan umum akhir tahun ini, menganggap pembentukan negara Palestina sebagai ancaman keamanan.

Koalisi pemerintahannya mencakup banyak anggota pro-pemukim yang menginginkan Israel mencaplok Tepi Barat, tanah yang direbut dalam perang Timur Tengah 1967 yang oleh Israel disebut-sebut memiliki ikatan alkitabiah dan historis.

Mahkamah tertinggi PBB dalam opini penasihat yang tidak mengikat pada tahun 2024 menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah dan pemukiman Palestina di sana ilegal dan harus diakhiri sesegera mungkin. Israel membantah pandangan ini.

Tepi Barat terbagi antara bagian yang dikendalikan Israel tempat pemukiman berada dan bagian yang setara dengan 40% dari wilayah tersebut di mana Otoritas Palestina memiliki otonomi.

Warga Palestina tidak diizinkan untuk menjual tanah secara pribadi kepada warga Israel. Para pemukim dapat membeli rumah di tanah yang dikendalikan oleh pemerintah Israel.

Lebih dari 700.000 warga Israel tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki, wilayah yang direbut Israel pada tahun 1967 dari Yordania dan diinginkan oleh Palestina untuk negara masa depan mereka. Komunitas internasional secara luas menganggap pembangunan pemukiman Israel di daerah-daerah ini ilegal dan sebagai penghalang perdamaian.

Smotrich, yang sebelumnya merupakan pemimpin pemukim yang berapi-api dan sekarang menjabat sebagai menteri keuangan, telah diberikan wewenang setingkat kabinet atas kebijakan pemukiman dan berjanji untuk menggandakan populasi pemukim di Tepi Barat.

Pada bulan Desember, Kabinet Israel menyetujui proposal untuk 19 pemukiman Yahudi baru di Tepi Barat karena pemerintah terus mendorong pembangunan besar-besaran yang semakin mengancam kemungkinan terbentuknya negara Palestina.

Dan Israel telah melewati rintangan terakhir sebelum memulai pembangunan proyek pemukiman kontroversial di dekat Yerusalem yang secara efektif akan membagi Tepi Barat menjadi dua, menurut tender pemerintah yang dilaporkan pada bulan Januari.