Ketahanan pangan juga merupakan upaya membangun martabat, menciptakan kesempatan, dan memperluas ruang bagi masyarakat untuk menentukan masa depannya sendiri

Jakarta (ANTARA) - Ketahanan pangan sering kali dibicarakan melalui angka-angka statistik yang tak jarang terlalu rumit.

Luas lahan yang dibuka, jumlah produksi yang dihasilkan, hingga nilai investasi yang ditanamkan menjadi ukuran yang paling sering digunakan untuk menilai keberhasilan sebuah program.

Di balik seluruh angka tersebut, ada satu hal mendasar yang tidak kalah penting, yakni tentang siapa yang sesungguhnya menikmati hasil pembangunan itu.

Isu itu menjadi semakin kuat manakala dikaitkan dengan Papua. Selama puluhan tahun, Papua dikenal sebagai wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Hamparan lahan yang luas, kekayaan hayati yang beragam, serta komoditas lokal yang unik merupakan modal besar untuk mendukung pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan nasional.

Namun, pengalaman di banyak daerah menunjukkan bahwa keberlimpahan sumber daya tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal.

Pembangunan dapat berjalan, investasi dapat masuk, dan produksi dapat meningkat, tetapi manfaatnya belum tentu dirasakan secara merata oleh mereka yang hidup dan bekerja di wilayah tersebut.

Anggota Komite Eksekutif Presiden Republik Indonesia untuk Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Billy Mambrasar pun menemui Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan jajaran Kementerian Pertanian, untuk menyampaikan aspirasi agar petani muda Orang Asli Papua (OAP) memperoleh ruang yang lebih besar dalam program-program pertanian nasional.

Aspirasi yang disampaikan sesungguhnya mengandung pesan yang melampaui urusan sektor pertanian semata.

Di dalamnya terdapat pertanyaan yang lebih besar tentang bagaimana pembangunan seharusnya dirancang agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama.

Di berbagai kampung di Papua, tidak sulit menemukan masyarakat yang memiliki semangat untuk bertani.

Banyak keluarga menggantungkan kehidupan pada lahan yang mereka kelola secara turun-temurun. Mereka mengenal tanahnya, memahami musimnya, dan memiliki pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Akan tetapi, potensi tersebut sering berhadapan dengan berbagai keterbatasan. Akses terhadap pelatihan masih belum merata.

Pendampingan teknis belum menjangkau seluruh wilayah. Teknologi pertanian modern belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan. Akses pembiayaan masih menjadi tantangan.

Sementara jalur pemasaran sering kali menjadi hambatan terbesar bagi petani untuk memperoleh nilai ekonomi yang optimal.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kondisi tersebut dikenal sebagai kegagalan pasar. Bukan karena masyarakat tidak memiliki kemampuan, melainkan karena terdapat hambatan yang membuat mereka sulit mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk berkembang.

Akses sumber daya

Dalam situasi seperti itu, kehadiran negara menjadi penting. Negara bukan sekadar pemberi bantuan, melainkan fasilitator yang membuka akses, memperkuat kapasitas, dan menciptakan ekosistem yang memungkinkan masyarakat tumbuh secara mandiri.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menilai, Papua memiliki modal yang sangat besar, mulai dari potensi lahan, generasi muda yang produktif, hingga kekayaan komoditas lokal.

Karena itu, pemberdayaan petani muda Papua tidak boleh berhenti pada program-program jangka pendek. Hal yang dibutuhkan adalah penguatan kapasitas, akses teknologi, pendampingan berkelanjutan, dan keterhubungan dengan pasar.

Pendekatan tersebut menjadi penting karena pertanian masa kini telah mengalami perubahan yang sangat besar. Bertani tidak lagi sekadar menanam dan memanen.

Pertanian modern menuntut kemampuan manajemen usaha, literasi digital, pemanfaatan teknologi, hingga kemampuan membaca kebutuhan pasar.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Idha Widi Arshanti menekankan bahwa pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan pembangunan pertanian di Papua.

Petani muda perlu memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan agar mampu bersaing dan berkembang dalam ekosistem pertanian modern.

Pada saat yang sama, dukungan infrastruktur juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Hermanto mengingatkan bahwa Papua memiliki karakter wilayah yang sangat beragam. Oleh sebab itu, pembangunan lahan dan irigasi harus disesuaikan dengan kondisi lokal agar produktivitas pertanian dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Sementara itu, sektor peternakan rakyat juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan. Pengembangan peternakan tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan protein hewani, tetapi juga membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat perdesaan.

Dengan dukungan kesehatan hewan, pembibitan, manajemen pakan, dan penguatan kelembagaan peternak, sektor ini berpotensi menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal di Papua.

Dampak ekonomi

Lebih jauh lagi, pelibatan petani asli Papua sesungguhnya memiliki dampak ekonomi yang jauh lebih luas daripada sekadar peningkatan produksi pangan.

Ketika masyarakat lokal menjadi bagian dari rantai produksi, manfaat ekonomi akan berputar di wilayah tersebut. Pendapatan petani meningkat, daya beli masyarakat bertambah, usaha-usaha kecil tumbuh, dan lapangan kerja baru tercipta.

Dalam teori ekonomi, kondisi ini dikenal sebagai efek pengganda ekonomi. Setiap peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat akan menciptakan aktivitas ekonomi lanjutan yang memperkuat kesejahteraan komunitas secara keseluruhan.

Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan pertanian Papua tidak seharusnya diukur hanya dari jumlah hektare yang ditanami atau tonase hasil panen yang diproduksi.

Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat asli Papua terlibat dalam proses tersebut dan memperoleh manfaat yang nyata dari pembangunan yang berlangsung.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pembangunan yang paling berkelanjutan adalah pembangunan yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat menjadi pelaku utama, mereka akan memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadap program yang dijalankan.

Mereka tidak hanya menjaga keberlangsungannya, tetapi juga terus mengembangkan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal.

Papua sesungguhnya tidak kekurangan potensi untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Hal yang dibutuhkan adalah keberpihakan kebijakan, pendampingan yang konsisten, serta kemauan untuk menempatkan masyarakat asli Papua sebagai subjek pembangunan.

Sebab ketahanan pangan bukan hanya soal memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Ketahanan pangan juga merupakan upaya membangun martabat, menciptakan kesempatan, dan memperluas ruang bagi masyarakat untuk menentukan masa depannya sendiri.

Ketika petani asli Papua diberi akses, kepercayaan, dan kesempatan untuk berkembang, yang tumbuh bukan sekadar produksi pangan, tetapi juga sebuah kemandirian ekonomi, optimisme generasi muda, dan harapan bahwa pembangunan benar-benar hadir untuk mereka yang selama ini menjadi bagian penting dari Tanah Papua.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan Kawasan Industri Pupuk (KIP) Fakfak di Papua Barat dinilai akan membawa perubahan langsung bagi petani Papua melalui kemudahan akses pupuk dan peningkatan produktivitas pertanian.

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otonomi Khusus Papua, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, atau yang akrab dipanggil Billy Mambrasar, menyebut selama ini tingginya biaya pengiriman pupuk menjadi tantangan utama sektor pertanian di Papua.

Billy menjelaskan bahwa dengan hadirnya pabrik pupuk di wilayah tersebut, efisiensi logistik dinilai dapat dicapai.

“Cost biaya pengiriman pupuk itu kan menjadi hampir lebih sepertiga dari biaya pertanian selain biaya tenaga kerja. Jadi bayangkan ketika terjadi hilirisasi pupuk dan biaya logistiknya lebih murah,” ujar Billy dalam keterangan tertulis, Senin (19/1/2026).

Menurut Billy, efisiensi logistik tersebut akan berdampak langsung pada daya saing sektor pertanian di Papua.

“Maka kita bisa menekan biaya hingga sepertiga dari yang sekarang. Artinya lebih kompetitif produk pertaniannya,” imbuh Billy.

Selain efisiensi biaya, Billy juga menilai kedekatan akses pupuk berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas petani, terutama di wilayah dengan tantangan geografis dan jarak distribusi yang panjang.

“Petani-petani lokal yang ada di wilayah-wilayah yang selama ini ketika mendatangkan pupuk harus nunggu berjam-jam. Itu bisa terbantu dengan availability yang ada. Jadi produktivitasnya naik,” jelas Billy.

Ia menambahkan bahwa peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya produksi pertanian akan berdampak pada harga komoditas pertanian yang lebih kompetitif, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Sejalan dengan itu, Billy juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem industri pertanian secara menyeluruh di Papua agar manfaat pembangunan pabrik pupuk dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

“Jika industri hulu seperti benih unggul, pupuk, dan alat mesin pertanian diperkuat, serta industri hilir seperti pengolahan, pengemasan, dan distribusi dibangun di dekat sentra produksi, maka dampaknya akan sangat besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan petani,” ujar Billy.

Lebih jauh, Billy menilai bahwa pembangunan Pabrik Pupuk di Fakfak, Papua Barat juga dapat memperkuat hilirisasi sumber daya alam, khususnya gas alam sebagai salah satu bahan utama produksi pupuk.

Menurut dia, pemanfaatan gas alam untuk kebutuhan industri pupuk di dalam negeri dapat menciptakan dampak ekonomi yang luas.

“Misalnya dari gas alam yang ada di situ, itu yang tadinya 100 persen di-export bisa terjadi hilirisasi gas alam juga. Sebagiannya dialokasi untuk pabrik pupuk,” tutur Billy.

Ia menambahkan, pengembangan industri pupuk di Papua berpotensi menghadirkan multiplier effect bagi perekonomian daerah.

“Jadi bayangkan dampak bergandanya itu luar biasa dari sisi income, revenue, sampai ke penyerapan tenaga kerja,” pungkas Billy.

Sebagai informasi, PT Pupuk Indonesia (Persero) menggelontorkan dana Rp 116 miliar untuk membangun pabrik.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menjelaskan, salah satu pabrik pupuk tersebut berlokasi di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

Pabrik yang dibangun nantinya diberi nama Kawasan Industri Pupuk Fakfak untuk menambah kapasitas produksi pupuk di Indonesia.

“Pupuk Indonesia akan melakukan investasi sebesar Rp 116 miliar untuk mengembangkan kapasitas produksinya. Sebagian dari dana investasi itu akan kami gunakan untuk membuka kawasan industri pupuk baru, yaitu mega proyek kami di Fakfak, Papua Barat dan itu Insya Allah akan menambah kapasitas produksi kami,” ucap dia tahun lalu.