PAPUA - Pemerintah terus memperkuat Koperasi Desa Merah Putih di Papua. Program prioritas nasional tersebut diharapkan mampu memperluas akses usaha masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga di berbagai wilayah Papua.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Papua Barat, Legius Wanimbo, mengatakan sekitar Rp194,1 miliar atau 58,03% dari total alokasi Dana Desa 2026 sebesar Rp334,5 miliar akan diarahkan untuk mendukung pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih.

"Sekitar 58,03% Dana Desa 2026 diarahkan untuk mendukung pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih," ujar Legius, Selasa (30/6/2026).

Menurut Legius, anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat kelembagaan koperasi, penyediaan modal usaha, pembangunan sarana pendukung, hingga pengembangan layanan logistik desa. Program itu juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memperluas pemasaran produk unggulan kampung agar memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

"Dana itu juga termasuk pengembangan layanan logistik desa, penguatan ketahanan pagan, dan pemasaran produk unggulan desa atau kampung," ujarnya

Lihat video: Pemerintah Beri 58,03 Persen Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih



Legius menambahkan setiap kampung memperoleh Dana Desa dengan besaran berbeda karena disesuaikan dengan sejumlah indikator, seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, kondisi geografis, dan kinerja pemerintah kampung.

Karena itu, pemerintah kampung diminta menyiapkan pengelolaan koperasi secara profesional agar program berjalan efektif dan akuntabel.

Sebelumnya, Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan koperasi menjadi bagian penting dalam membangun rantai ekonomi masyarakat dari tingkat kampung. Menurutnya, program tersebut merupakan strategi pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan secara terpadu.

"Semua program strategis nasional yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo itu cuma-cuma, syaratnya tanah. Tanah dikasih gratis untuk dibangun. Jadi tanah tetap milik masyarakat," katanya

Fakhiri juga mengajak masyarakat meningkatkan produksi komoditas unggulan agar koperasi mampu menjadi pusat distribusi hasil panen sekaligus menggerakkan ekonomi keluarga.

"Tanamlah kelapa banyak-banyak. Nanti di sini mungkin urus mangga, di bawah pisang, di bawah lagi jambu. Supaya koperasi ini hidup dan ekonomi keluarga bisa jalan," ucapnya.

PAPUA - Pembangunan di Papua menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai program yang dijalankan pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan konektivitas antarwilayah.

Langkah tersebut dinilai menjadi bukti nyata komitmen negara dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua. Meski demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian fisik dan ekonomi semata.

Penggiat demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), Erik Fitriadi, dalam Diskusi Publik Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) bertema "Perlindungan Warga Sipil, Stigmatisasi Konflik, dan Tantangan Pembangunan Papua" yang berlangsung di Graha MPSI, Jakarta Timur, Jumat, 12 Juni 2026.

Menurut Erik, pembangunan akan semakin kuat dan berkelanjutan apabila disertai dengan penguatan rasa aman, kepercayaan masyarakat, serta perlindungan terhadap warga sipil.

"Saya mengapresiasi berbagai langkah pemerintah yang terus berupaya mempercepat pembangunan Papua. Infrastruktur semakin berkembang, akses layanan publik semakin terbuka, dan perhatian terhadap pembangunan sumber daya manusia juga semakin besar," ujarnya, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Erik, capaian tersebut merupakan modal penting untuk mendorong Papua menjadi kawasan yang semakin maju dan kompetitif. "Namun, pembangunan juga perlu memperhatikan aspek sosial yang menjadi fondasi bagi terciptanya stabilitas dan kemajuan jangka panjang," ujarnya.

Lihat video: Wajah Baru Papua! Otonomi Khusus & Asta Cita Dorong Pembangunan



Erik menilai kehadiran negara akan semakin dirasakan masyarakat apabila pembangunan berjalan beriringan dengan upaya memperkuat kepercayaan publik. Oleh karena itu, ruang dialog, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal perlu terus diperluas.

"Pembangunan yang berhasil bukan hanya yang terlihat secara fisik, tetapi juga yang mampu menghadirkan rasa aman, rasa memiliki, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara," katanya.

Erik juga mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dalam membuka komunikasi dengan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan berbagai elemen masyarakat Papua. "Pendekatan kolaboratif dilakukan tersebut sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat", tegasnya.

Erik juga mengingatkan pentingnya menghindari berbagai bentuk stigmatisasi terhadap masyarakat Papua.

"Kita harus hindari stigmatisasi konflik Papua, sebab mayoritas masyarakat Papua menginginkan kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera sehingga pendekatan yang mengedepankan penghormatan, dialog, dan kebersamaan akan lebih efektif dalam memperkuat persatuan nasional", imbuhnya.

Menurut Erik, Papua memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan Indonesia di kawasan timur. Karena itu, seluruh pihak perlu menjaga suasana yang kondusif agar agenda pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

"Papua memiliki masa depan yang cerah. Dengan pembangunan yang terus berlanjut, perlindungan warga sipil yang semakin kuat, serta tumbuhnya kepercayaan antara masyarakat dan negara, saya optimistis Papua akan semakin maju, aman, dan sejahtera," tuturnya.

Erik menegaskan pembangunan Papua pada akhirnya bukan hanya tentang membangun jalan, jembatan, atau fasilitas publik, melainkan juga membangun harapan, kepercayaan, dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

"Ketika pembangunan fisik berjalan seiring dengan pembangunan sosialnya, maka fondasi kemajuan Papua akan menjadi semakin kokoh," ucapnya.

Ketahanan pangan juga merupakan upaya membangun martabat, menciptakan kesempatan, dan memperluas ruang bagi masyarakat untuk menentukan masa depannya sendiri

Jakarta (ANTARA) - Ketahanan pangan sering kali dibicarakan melalui angka-angka statistik yang tak jarang terlalu rumit.

Luas lahan yang dibuka, jumlah produksi yang dihasilkan, hingga nilai investasi yang ditanamkan menjadi ukuran yang paling sering digunakan untuk menilai keberhasilan sebuah program.

Di balik seluruh angka tersebut, ada satu hal mendasar yang tidak kalah penting, yakni tentang siapa yang sesungguhnya menikmati hasil pembangunan itu.

Isu itu menjadi semakin kuat manakala dikaitkan dengan Papua. Selama puluhan tahun, Papua dikenal sebagai wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Hamparan lahan yang luas, kekayaan hayati yang beragam, serta komoditas lokal yang unik merupakan modal besar untuk mendukung pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan nasional.

Namun, pengalaman di banyak daerah menunjukkan bahwa keberlimpahan sumber daya tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal.

Pembangunan dapat berjalan, investasi dapat masuk, dan produksi dapat meningkat, tetapi manfaatnya belum tentu dirasakan secara merata oleh mereka yang hidup dan bekerja di wilayah tersebut.

Anggota Komite Eksekutif Presiden Republik Indonesia untuk Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Billy Mambrasar pun menemui Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan jajaran Kementerian Pertanian, untuk menyampaikan aspirasi agar petani muda Orang Asli Papua (OAP) memperoleh ruang yang lebih besar dalam program-program pertanian nasional.

Aspirasi yang disampaikan sesungguhnya mengandung pesan yang melampaui urusan sektor pertanian semata.

Di dalamnya terdapat pertanyaan yang lebih besar tentang bagaimana pembangunan seharusnya dirancang agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama.

Di berbagai kampung di Papua, tidak sulit menemukan masyarakat yang memiliki semangat untuk bertani.

Banyak keluarga menggantungkan kehidupan pada lahan yang mereka kelola secara turun-temurun. Mereka mengenal tanahnya, memahami musimnya, dan memiliki pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Akan tetapi, potensi tersebut sering berhadapan dengan berbagai keterbatasan. Akses terhadap pelatihan masih belum merata.

Pendampingan teknis belum menjangkau seluruh wilayah. Teknologi pertanian modern belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan. Akses pembiayaan masih menjadi tantangan.

Sementara jalur pemasaran sering kali menjadi hambatan terbesar bagi petani untuk memperoleh nilai ekonomi yang optimal.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kondisi tersebut dikenal sebagai kegagalan pasar. Bukan karena masyarakat tidak memiliki kemampuan, melainkan karena terdapat hambatan yang membuat mereka sulit mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk berkembang.

Akses sumber daya

Dalam situasi seperti itu, kehadiran negara menjadi penting. Negara bukan sekadar pemberi bantuan, melainkan fasilitator yang membuka akses, memperkuat kapasitas, dan menciptakan ekosistem yang memungkinkan masyarakat tumbuh secara mandiri.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menilai, Papua memiliki modal yang sangat besar, mulai dari potensi lahan, generasi muda yang produktif, hingga kekayaan komoditas lokal.

Karena itu, pemberdayaan petani muda Papua tidak boleh berhenti pada program-program jangka pendek. Hal yang dibutuhkan adalah penguatan kapasitas, akses teknologi, pendampingan berkelanjutan, dan keterhubungan dengan pasar.

Pendekatan tersebut menjadi penting karena pertanian masa kini telah mengalami perubahan yang sangat besar. Bertani tidak lagi sekadar menanam dan memanen.

Pertanian modern menuntut kemampuan manajemen usaha, literasi digital, pemanfaatan teknologi, hingga kemampuan membaca kebutuhan pasar.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Idha Widi Arshanti menekankan bahwa pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan pembangunan pertanian di Papua.

Petani muda perlu memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan agar mampu bersaing dan berkembang dalam ekosistem pertanian modern.

Pada saat yang sama, dukungan infrastruktur juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Hermanto mengingatkan bahwa Papua memiliki karakter wilayah yang sangat beragam. Oleh sebab itu, pembangunan lahan dan irigasi harus disesuaikan dengan kondisi lokal agar produktivitas pertanian dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Sementara itu, sektor peternakan rakyat juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan. Pengembangan peternakan tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan protein hewani, tetapi juga membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat perdesaan.

Dengan dukungan kesehatan hewan, pembibitan, manajemen pakan, dan penguatan kelembagaan peternak, sektor ini berpotensi menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal di Papua.

Dampak ekonomi

Lebih jauh lagi, pelibatan petani asli Papua sesungguhnya memiliki dampak ekonomi yang jauh lebih luas daripada sekadar peningkatan produksi pangan.

Ketika masyarakat lokal menjadi bagian dari rantai produksi, manfaat ekonomi akan berputar di wilayah tersebut. Pendapatan petani meningkat, daya beli masyarakat bertambah, usaha-usaha kecil tumbuh, dan lapangan kerja baru tercipta.

Dalam teori ekonomi, kondisi ini dikenal sebagai efek pengganda ekonomi. Setiap peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat akan menciptakan aktivitas ekonomi lanjutan yang memperkuat kesejahteraan komunitas secara keseluruhan.

Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan pertanian Papua tidak seharusnya diukur hanya dari jumlah hektare yang ditanami atau tonase hasil panen yang diproduksi.

Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat asli Papua terlibat dalam proses tersebut dan memperoleh manfaat yang nyata dari pembangunan yang berlangsung.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pembangunan yang paling berkelanjutan adalah pembangunan yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat menjadi pelaku utama, mereka akan memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadap program yang dijalankan.

Mereka tidak hanya menjaga keberlangsungannya, tetapi juga terus mengembangkan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal.

Papua sesungguhnya tidak kekurangan potensi untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Hal yang dibutuhkan adalah keberpihakan kebijakan, pendampingan yang konsisten, serta kemauan untuk menempatkan masyarakat asli Papua sebagai subjek pembangunan.

Sebab ketahanan pangan bukan hanya soal memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Ketahanan pangan juga merupakan upaya membangun martabat, menciptakan kesempatan, dan memperluas ruang bagi masyarakat untuk menentukan masa depannya sendiri.

Ketika petani asli Papua diberi akses, kepercayaan, dan kesempatan untuk berkembang, yang tumbuh bukan sekadar produksi pangan, tetapi juga sebuah kemandirian ekonomi, optimisme generasi muda, dan harapan bahwa pembangunan benar-benar hadir untuk mereka yang selama ini menjadi bagian penting dari Tanah Papua.

Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan jalan dan jembatan di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua untuk memperkuat konektivitas, membuka akses wilayah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp337,83 miliar untuk pembangunan jaringan jalan dan jembatan di wilayah DOB Papua.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan jalan dan jembatan menjadi fondasi penting dalam mempercepat konektivitas antarkawasan, mendukung mobilitas masyarakat, serta membuka akses menuju pusat pemerintahan dan sentra ekonomi baru di Papua.

“Konektivitas yang baik akan memperlancar distribusi logistik, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta memperkuat integrasi wilayah di daerah-daerah yang masih menghadapi tantangan geografis,” kata Dody dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Hingga 18 Mei 2026, realisasi anggaran pembangunan jalan dan jembatan di DOB Papua mencapai Rp56,03 miliar atau 16,58 persen, dengan progres fisik sebesar 20,56 persen.

Salah satu proyek yang tengah dikerjakan adalah rekonstruksi Jalan Simpang Kuprik–Kampung SP 9–SP 3 Salor di Papua Selatan. Pekerjaan meliputi Segmen 3 sepanjang 5 kilometer dan Segmen 4 sepanjang 6,8 kilometer yang menjadi akses strategis menuju kawasan pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Selain itu, Kementerian PU membangun Jalan Kali Bumi–Bandara Karadiri sepanjang 1,27 kilometer dengan progres fisik 29,48 persen serta Jalan Waroki–Kali Bumi (Bandara Baru) sepanjang 4,13 kilometer di Papua Tengah.

“Kehadiran ruas jalan tersebut akan meningkatkan aksesibilitas menuju infrastruktur transportasi udara sekaligus memperkuat keterhubungan antarwilayah,” ujar Dody.

Untuk meningkatkan kapasitas jaringan jalan eksisting, Kementerian PU juga melakukan pelebaran Jalan Batas Kota Nabire–Wanggar sepanjang 7,25 kilometer dengan progres fisik mencapai 39,64 persen. Ruas tersebut menjadi koridor penting bagi mobilitas masyarakat dan distribusi barang di kawasan Nabire dan sekitarnya.

Selain pembangunan jalan, pemerintah membangun Jembatan Kali Bumi Bawah sepanjang 100 meter guna meningkatkan keandalan jaringan transportasi dan memperlancar konektivitas antarwilayah yang selama ini terkendala kondisi geografis.

“Secara keseluruhan, anggaran pembangunan DOB Papua TA 2026 yang dikelola Kementerian PU mencapai Rp1,17 triliun,” kata Dody.

Selain melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, dukungan pembangunan DOB Papua juga dilakukan melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dody berharap peningkatan konektivitas di DOB Papua dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka peluang investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

JAKARTA - Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, menilai film Pesta Babi : Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale merupakan bentuk kritik sosial terhadap kebijakan pembangunan di Papua . Menurut Velix, pemerintah menghormati film tersebut sebagai karya jurnalistik yang memuat narasi dan sudut pandang tertentu mengenai Papua.

"Bagi pemerintah, kami melihat bahwa ini adalah sebuah karya jurnalis yang tentu kita hargai dengan semua konten maupun narasi yang telah dibangun," kata Velix dalam program Rakyat Bersuara bertajuk "Ada Apa di Balik Film Pesta Babi?" yang disiarkan iNews, Selasa (19/5/2026).

Ia mengatakan, film tersebut dapat dipandang sebagai kritik terhadap pendekatan pembangunan pemerintah. Menurut dia, kritik tersebut bisa menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan ke depan.

"Ini bisa menjadi sebuah bagian di dalam bagaimana sebuah kritikan sosial di dalam mencermati setiap langkah kebijakan pemerintah di hari ini maupun hari ke depan," ujarnya.

Meski demikian, Velix menilai terdapat sejumlah aspek dalam film yang juga perlu dikritisi, terutama terkait pilihan narasi, sudut pandang, dan tokoh yang ditampilkan dalam dokumenter tersebut. Ia mengatakan pembuat film juga dinilai tidak memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah untuk menjelaskan arah kebijakan pembangunan di Papua.

"Tapi kami juga melihat mungkin narasi dari sisi pilihan bahasa, kemudian angle-nya, kemudian pilihan orang diwawancara, yang memang kami melihat tidak ada satu segmen dari pemerintah," katanya.

Dalam kesempatan itu, Velix mengakui terdapat sejumlah fakta dalam film yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah, termasuk terkait pendekatan sosial dan humanis dalam pembangunan Papua.

"Ini menjadi fakta yang harus kita lihat sebagai sebuah masukan bagi pemerintah dalam semua konteks, apakah ekonomi, kemudian kerangka politik, hubungan kebangsaan, cara pendekatan sosial dan humanis," ujarnya.

Di sisi lain, Velix menegaskan pemerintah juga memiliki agenda percepatan pembangunan Papua yang disebut berbasis pendekatan budaya dan kewilayahan. Velix menyebut pemerintahan Prabowo Subianto mengedepankan pendekatan masyarakat adat dalam pembangunan Papua, termasuk melalui kebijakan pembentukan enam provinsi dan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2024.

"Pemerintah, Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan, mengutamakan cara pendekatan budaya, masyarakat adat dalam konteks agenda percepatan pembangunan," katanya.

Di acara yang sama, aktivis perempuan dan kemanusiaan Musdah Mulia menyebut film Pesta Babi merupakan menggambarkan semacam gunung es dari fakta yang ada.



Musdah Mulia. Foto/Tangkapan layar iNews

"Film ini cuma menggambarkan semacam gunung es dari fakta. Ada tiga hal, fakta peminggiran masyarakat adat, pengerusakan alam, dan orientasi pembangunan yang semakin tidak manusia," ujarnya.

Menurut Musdah, dia tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, tapi dari dekade ke dekade berikutnya perbaikan untuk Papua itu belum signifikan. Dia melihat dari perspektif perempuan dan anak., karena itulah kelompok paling terdampak dari kegiatan pembangunan seperti diungkapkan dalam film.

"Jadi, film itu sebenarnya hanya mengungkap satu titik di antara mungkin ratusan titik di Indonesia. Di Jawa misalnya bagaimana masyarakat Kendeng, masyarakat Samin mengalami proses-proses perusakan alam, di Jambi, di Sumatera Utara yang kemarin banjir, Aceh, coba perhatikan seperti apa kondisi perusakan alam di sana," tuturnya.

Dia menerangkan, persoalan di Papua itu sangat menarik lantaran merupakan sebuah wilayah yang secara geopolitik itu sangat seksi. Dan, itu problemnya. Maka itu, dirinya mendorong pemerintah supaya mengubah paradigma pembangunan.

"Karena semua kerusakan-kerusakan alam yang terjadi atas dasar pembangunan, kadang saya bertanya pembangunan itu untuk siapa. Karena kalau saya lihat Freeport saja yang sudah puluhan tahun di sana itu tidak mengubah apa-apa terhadap orang Papua asli," katanya.

Bisnis.com, SURABAYA – Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya mengambil langkah berani dengan menggelar diskusi terbuka dan bedah film dokumenter "Pesta Babi", di tengah maraknya aksi pembubaran agenda tersebut di sejumlah daerah penjuru tanah air.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Himpunan Mahasiswa Studi Pembangunan (HIMADEV) ITS tersebut difokuskan sebagai bagian dari pengayaan mata kuliah Kajian Agraria. ITS menilai diskursus mengenai konflik agraria dan kebijakan publik perlu dilihat dari perspektif akademik yang multidimensional.

Dosen Studi Pembangunan ITS Khairun Nisa mengungkapkan bahwa film yang mengangkat isu pembangunan di Papua tersebut merupakan studi kasus yang relevan untuk membedah kebijakan strategis nasional. Menurutnya, setiap kebijakan publik idealnya dirumuskan melalui pendekatan bottom-up.

"Kebijakan tidak bisa hanya dinilai dari sisi ekonomis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai moral, sosial, budaya, dan keadilan bagi masyarakat," ujar Nisa, Jumat (15/5/2026).

Ia menekankan bahwa dalam setiap kebijakan strategis, pemerintah wajib menjunjung tinggi mandat konstitusi, khususnya Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. Ia menyoroti adanya trade-off dalam setiap kebijakan yang mustahil memuaskan semua pihak, tetapi prinsip keadilan sosial harus tetap menjadi kompas utama.

Merujuk pada konsep Nancy Fraser, dirinya menjelaskan tiga dimensi keadilan yang harus dipenuhi dalam pembangunan. Di antaranya, keadilan distribusi atau pemerataan hasil pembangunan, keadilan representasi yakni keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan keadilan rekognisi, yang berarti pengakuan terhadap identitas dan hak masyarakat lokal.

“Film ini sangat relevan dijadikan studi kasus untuk menilai sejauh mana kebijakan nasional memenuhi ketiga dimensi keadilan tersebut,” tegasnya.

Dirinya berharap mahasiswa mampu memiliki kemampuan argumentasi serta pola pikir kritis ketika nantinya diposisikan sebagai pengambil kebijakan.

“Kebijakan tidak bisa hanya dinilai dari sisi ekonomis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai moral, sosial, budaya, dan keadilan bagi masyarakat,” ucapnya.

Di sisi lain, jurnalis Ambrosius Harto Manumoyoso, yang hadir sebagai pembedah, menilai bahwa film dokumenter investigatif memang seringkali bersifat provokatif untuk mendorong publik menentukan sikap.

“Provokasi di sini bukan untuk menyulut emosi, tetapi sesuatu yang mampu mendorong kita untuk menentukan sikap terhadap suatu persoalan," jelasnya.

Menurut Ambrosius, langkah ITS untuk menyediakan panggung bagi film ini adalah upaya menjaga marwah akademik. Ia menegaskan bahwa kampus harus menjadi benteng terakhir kebebasan berpikir dari segala bentuk intervensi.

"Segala bentuk intervensi terhadap kebebasan berpikir justru dapat melemahkan marwah akademik itu sendiri," pungkasnya.

Melalui forum tersebut, ITS menegaskan komitmennya untuk mencetak lulusan yang tidak hanya mumpuni secara teknokratis, tetapi juga memiliki sensitivitas sosial dalam membaca dinamika pembangunan di tanah air.

pengalaman menunjukkan bahwa kebijakan yang lahir tanpa mendengar suara masyarakat lokal sering kali sulit berjalan efektif di lapangan

Jakarta (ANTARA) - Selama bertahun-tahun, pembangunan Papua sering dibicarakan dalam angka-angka besar tentang investasi, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, hingga berbagai program percepatan pembangunan nasional.

Jalan dibangun, bandara diperluas, jaringan konektivitas diperkuat, dan dana otonomi khusus terus digelontorkan.

Namun di balik seluruh upaya itu, masih tersisa satu pertanyaan mendasar yang belum sepenuhnya terjawab, yakni apakah pembangunan benar-benar tumbuh dari cara hidup, pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat Papua sendiri.

Pertanyaan itu menjadi semakin penting ketika Papua menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding sekadar persoalan infrastruktur fisik.

Ketimpangan pembangunan antara wilayah pesisir dan pegunungan masih terjadi, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan belum merata, sementara perubahan global seperti transformasi digital, perubahan iklim, dan transisi menuju ekonomi hijau mulai menghadirkan tekanan baru bagi masyarakat lokal.

Dalam situasi seperti itu, pembangunan tidak lagi cukup hanya mengandalkan pendekatan yang seragam dan datang dari atas ke bawah.

Oleh karena itu, munculnya gagasan pembangunan berbasis etnosains di Papua menjadi sesuatu yang menarik untuk dicermati.

Gagasan ini mencoba menempatkan pengetahuan lokal, budaya, dan pengalaman masyarakat adat sebagai bagian penting dalam merancang masa depan Papua.

Pendekatan tersebut akan menjadi salah satu bahasan utama dalam Konferensi Analisis Papua Strategis (APS) III Tahun 2026 yang segera digelar pada 27–29 Mei 2026 di Gedung Papua Youth Creative Hub Kota Jayapura dengan tema “Inovasi Pembangunan Papua Berbasis Etnosains”.

Mengubah cara pandang

Konferensi itu bukan sekadar forum diskusi biasa. Di balik tema yang diangkat, tersimpan upaya untuk mengubah cara pandang terhadap pembangunan Papua.

Selama ini, pembangunan sering dipahami sebagai proses menghadirkan modernitas dari luar ke dalam Papua. Padahal masyarakat adat Papua sesungguhnya telah memiliki sistem pengetahuan yang berkembang selama ratusan tahun dan terbukti mampu menjaga keseimbangan hidup dengan alam.

Jadi memang kompleksitas tantangan pembangunan di Tanah Papua tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan konvensional yang bersifat top-down dan seragam. Pendekatan berbasis etnosains menjadi alternatif solusi yang akan mampu menjembatani kearifan lokal dengan inovasi modern.

Wacana itu sangat relevan dengan realitas pembangunan global saat ini. Dunia mulai menyadari bahwa modernisasi yang mengabaikan budaya lokal sering kali justru melahirkan masalah baru, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga hilangnya identitas masyarakat adat.

Di banyak negara, pendekatan pembangunan berbasis komunitas mulai dipandang lebih berkelanjutan karena masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, melainkan pelaku utama yang menentukan arah perubahan.

Papua memiliki modal sosial dan budaya yang sangat besar untuk menjalankan pendekatan tersebut.

Masyarakat adat Papua selama ini telah mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis ekologi, sistem pertanian tradisional yang berkelanjutan, hingga tata kelola sosial yang menjunjung keseimbangan dan keadilan.

Pengetahuan seperti ini sering dianggap sederhana karena tidak lahir dari laboratorium modern, padahal sesungguhnya mengandung nilai universal yang relevan dengan tantangan global saat ini.

Di tengah ancaman perubahan iklim misalnya, dunia justru mulai belajar dari komunitas adat tentang bagaimana menjaga hutan, mengelola air, dan mempertahankan keseimbangan alam. Dalam hal ini, etnosains bukan sekadar romantisme budaya, melainkan sumber pengetahuan alternatif yang dapat menjadi bagian dari solusi pembangunan masa depan.

Konferensi APS III juga memperlihatkan upaya menghadirkan ruang dialog yang lebih luas antara pemerintah, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, perempuan, pemuda, hingga komunitas internasional.

Sebanyak 10 forum tematik akan dibuka, mulai dari Forum Masyarakat Adat Papua, Forum Agama, Forum Perempuan Papua, Forum Kesehatan, Forum Pendidikan, hingga Forum Perikanan dan Kelautan serta Forum Ekonomi dan Bisnis.

Kehadiran forum-forum tersebut penting karena pembangunan Papua selama ini sering dibicarakan dalam ruang-ruang birokrasi yang jauh dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Padahal pengalaman menunjukkan bahwa kebijakan yang lahir tanpa mendengar suara masyarakat lokal sering kali sulit berjalan efektif di lapangan.

Merumuskan kebijakan

Ketua Panitia Konferensi APS III Richard Patty mengatakan konferensi ini hadir sebagai platform strategis untuk mendialogkan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih kontekstual dan berbasis bukti.

Pendekatan berbasis bukti atau evidence-based policy menjadi sangat penting karena Papua tidak bisa lagi dipahami hanya melalui asumsi-asumsi umum dari luar daerah.

Setiap wilayah di Papua memiliki tantangan geografis, sosial, dan budaya yang berbeda. Apa yang berhasil di wilayah pesisir belum tentu relevan diterapkan di pegunungan. Oleh karena itu, pembangunan membutuhkan riset yang benar-benar memahami konteks lokal.

Konferensi ini juga akan melibatkan jejaring global dari Jepang, Malaysia, Australia, hingga organisasi internasional seperti Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO-UN) dan Sasakawa Peace Foundation.

Kehadiran mereka menunjukkan bahwa isu Papua tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan domestik, tetapi juga bagian dari diskusi global tentang pembangunan berkelanjutan, masyarakat adat, dan masa depan kawasan Pasifik.

Namun yang paling penting sesungguhnya bukanlah seberapa besar konferensi itu, melainkan apakah semangat yang dibawa benar-benar mampu mengubah cara pembangunan dijalankan di Papua.

Sebab, pembangunan yang berhasil bukan hanya tentang tingginya angka pertumbuhan ekonomi atau banyaknya proyek fisik yang dibangun. Pembangunan yang berhasil adalah ketika masyarakat merasa dilibatkan, dihargai, dan memiliki masa depan di tanahnya sendiri.

Papua selama ini terlalu sering dipandang hanya dari persoalan konflik, keamanan, atau eksploitasi sumber daya alam. Padahal Papua juga menyimpan kekayaan pengetahuan, budaya, dan nilai-nilai sosial yang sangat besar.

Ketika masyarakat adat diberi ruang menjadi bagian dari proses pembangunan, sesungguhnya yang sedang dibangun bukan hanya ekonomi, tetapi juga rasa percaya, rasa memiliki, dan harapan bersama.

Di tengah dunia yang semakin homogen akibat globalisasi, pendekatan pembangunan berbasis etnosains memberi pesan penting bahwa kemajuan tidak harus menghilangkan identitas lokal.

Modernitas dan budaya tidak perlu dipertentangkan. Keduanya justru bisa berjalan berdampingan untuk menciptakan pembangunan yang lebih manusiawi, berkelanjutan, dan relevan bagi kehidupan masyarakat Papua sendiri.

*) Penulis adalah Ketua Umum Analisis Papua Strategis.

Copyright © ANTARA 2026

PAPUA - Wajah Kampung Tanah Rubuh, Distrik Manokwari Utara Provinsi Papua Barat, mulai berubah. Jalan akses menuju pantai yang sebelumnya sulit dilalui kini mulai dicor, sementara bangunan SD Inpres 62 Asai yang selama ini membutuhkan perbaikan juga mulai tampak lebih layak dan nyaman untuk kegiatan belajar mengajar.

Perubahan itu hadir melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Kodim 1801/Manokwari yang dikerjakan bersama masyarakat setempat dengan semangat gotong royong. Di tengah proses pengerjaan, Dansatgas TMMD ke-128 Kodim 1801/Manokwari, Letkol Inf Davit Sutrisno Sirait, turun langsung melihat progres pembangunan di lapangan.

"Peninjauan langsung kegiatan pengecoran jalan akses pantai sepanjang 600 meter hingga ke kawasan pesisir untuk memastikan pekerjaan berjalan baik dan memberi manfaat nyata bagi warga Papua", katanya, Jumat (8/5/2026).

Bagi masyarakat Kampung Tanah Rubuh, jalan tersebut bukan sekadar akses biasa. Jalan itu menjadi penghubung aktivitas warga menuju kawasan pantai, termasuk untuk kegiatan ekonomi dan mobilitas sehari-hari.

“Harapannya, pembangunan ini benar-benar bisa membantu masyarakat, mempermudah aktivitas warga, dan memberikan manfaat dalam jangka panjang,” ujar Davit di sela kegiatan.

Tak hanya pembangunan jalan, perhatian juga diberikan pada dunia pendidikan melalui perehaban SD Inpres 62 Asai. Menurutnya sejumlah ruang kelas kini mulai tampak lebih rapi setelah dikerjakan personel Satgas TMMD bersama warga.

Lihat video: Dari Desa untuk Negeri, TMMD ke-128 Kodim 0420/Sarko Dimulai



"Kehadiran bangunan sekolah yang lebih baik dan layak diharapkan mampu menghadirkan suasana belajar yang lebih nyaman bagi para siswa. Di wilayah yang masih terus berkembang, fasilitas pendidikan yang layak menjadi harapan penting bagi masa depan anak-anak kampung", jelasnya.

Davit bahagia melihat suasana kebersamaan yang terlihat kuat selama pengerjaan pengecoran jalan dan sekolah yang berlangsung. "Warga dan personel TNI bekerja berdampingan, saling membantu menyelesaikan setiap tahapan pembangunan. Semangat gotong royong itulah yang menjadi kekuatan utama TMMD di Kampung Tanah Rubuh, Manokwari Utara ini,” tuturnya.

Melalui TMMD ke-128, Davit mengungkapkan TNI tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi masyarakat desa di Papua.

"Kebersamaan TNI dan masyarakat Papua dalam sama-sama membangun mulai dari akses jalan yang lebih baik hingga ruang belajar yang lebih layak bagi generasi muda, semoga jadi harapan baru pembangunan Papua yang lebih baik,” ucapnya.

PT Freeport Indonesia (PTFI) terus menunjukkan komitmen kuatnya terhadap pembangunan Papua.Tak hanya menjadi motor utama penggerak ekonomi daerah, perusahaan tambang raksasa ini juga berperan besar dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan di Bumi Cenderawasih.Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, menegaskan komitmen perusahaan untuk selalu berkontribusi terhadap pembangunan Papua melalui pembayaran bagi hasil yang transparan dan akuntabel.Sepanjang tahun 2024, PTFI menyetorkan total Rp 7,78 triliun dari keuntungan bersih perusahaan kepada pemerintah pusat dan daerah.Dari jumlah tersebut, Rp 4,63 triliun dialokasikan untuk pemerintah daerah yang terbagi antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebesar Rp 1,16 triliun, Kabupaten Mimika Rp 1,92 triliun, dan tujuh kabupaten lainnya-Nabire, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya-dengan total Rp 1,55 triliun.

"Pembayaran bagian daerah dari keuntungan bersih merupakan bukti nyata komitmen kami untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah," ujar Tony Wenas dalam keterangannya.Selain kontribusi finansial, PTFI juga menjalankan berbagai program sosial yang fokus pada pembangunan berkelanjutan masyarakat Papua. Pada 2024, nilai investasi sosial perusahaan mencapai lebih dari Rp 2 triliun, dan akan terus bertambah sekitar US$ 100 juta atau Rp 1,5 triliun per tahun hingga 2041."Keberhasilan PTFI bukan hanya soal kinerja bisnis, tetapi juga ketika masyarakat di sekitar area operasi kami mampu hidup lebih sejahtera. Kami tumbuh dan berkembang bersama Papua," tegas Tony.Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Potensi LokalKomitmen PTFI terhadap Papua diwujudkan melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan bersama Yayasan Pembangunan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK). Program unggulan di antaranya:

Pembangunan SDM Papua, Pilar Masa DepanDi sisi lain, pembangunan sumber daya manusia menjadi fokus utama PTFI. Chairman dan CEO Freeport-McMoRan, Richard C. Adkerson, menyebutkan bahwa sejak 1996, mayoritas tenaga kerja PTFI berasal dari Papua. Hingga Juni 2022, sekitar 41,36 persen dari 6.001 karyawan perusahaan adalah orang asli Papua, dan jumlah ini terus meningkat.Selain lapangan kerja, PTFI juga aktif mendukung pendidikan melalui program beasiswa yang telah diberikan kepada lebih dari 12.000 pelajar Papua dan Indonesia sejak awal 1990-an. Setiap tahun, antara 1.000 hingga 1.500 beasiswa disalurkan bagi siswa dan mahasiswa berprestasi, termasuk untuk studi ke luar negeri.Dengan kontribusi ekonomi, sosial, dan pendidikan yang berkelanjutan, PTFI menegaskan posisinya sebagai katalis pembangunan Papua yang inklusif dan berorientasi jangka panjang.Sinergi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat terwujudnya Papua yang mandiri dan berdaya saing.

JAKARTA - Suku Besar Meyah di Papua menerima bantuan berupa kendaraan. Bantuan itu untuk mempermudah mobilitas masyarakat suku adat Meyah dalam melakukan berbagai kegiatannya yang positif.

"Kendaraan mobil ini diberikan sebagai komitmen dalam berperan dan berkontribusi untuk masyarakat, yang mana kendaraan itu diperuntukkan sebagai kendaraan operasional kepala adat untuk berinteraksi dan berkegiatan dengan masyarakat serta melakukan kegiatan positif masyarakat," ujar Direktur Utama PT Cidata Citra Papua, Teguh A. Herlambang pada, Selasa (10/2/2026).

Menurutnya, kendaraan tersebut diberikan langsung oleh SPV Operasional Site PT Cidata Citra Papua, Abdul Rifai kepada Kepala Adat Suku Besar Meyah, Musa Mandacan di Desa Amban, Kecamatan Manokwari Barat, Papua Barat, Papua sebagai kendaraan operasional dan kegiatan masyarakat adat. Bantuan itu diberikan sebagai Program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan pula pada masyarakat.

"Selaku kepala adat, tugas beliau menjadi jembatan antara perusahaan dan masyarakat dalam memberikan dampak nyata perusahaan kepada masyarakat melalui program CSR (Corporate Social Responsibility)," tuturnya.

Dia menambahkan, pihaknya telah melakukan berbagai bantuan pada masyarakat Papua selama ini, seperti melakukan renovasi tempat ibadah dan kegiatan bermanfaat lainnya untuk masyarakat. Maka itu, telah terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan Suku Besar Meyah yang menaungi 7 suku adat lainnya di Manokwari tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, PAPUA — AnggotaKomite Eksekutif PapuaPaulus WaterpauwmemintaKementerian Perencanaan Pembangunan Nasionalatau Bappenas mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan di Tanah Papua. Pasokan listrik dinilai menjadi fondasi utama bagi percepatan pembangunan dan masuknya investasi.

“Keterbatasan pasokan listrik selama ini menjadi salah satu penghambat utama optimalisasi potensi sumber daya alam Papua,” kata Paulus dalam keterangan pers yang diterima diJayapura, Rabu (21/1/2026).

Paulus menilai banyak potensi ekonomi di Papua belum tergarap optimal karena belum ditopang sistem kelistrikan yang memadai dan berkelanjutan. Kondisi tersebut membuat pengembangan industri dan kegiatan ekonomi masyarakat berjalan lambat. “Untuk itu, pembangunan sistem kelistrikan menjadi kebutuhan mendasar,” ujarnya.

Ia menyebut Komite Eksekutif Papua telah melakukan koordinasi dengan Bappenas di Jakarta pada Senin (19/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, isu kelistrikan menjadi pembahasan utama. “Pembahasan utama dalam koordinasi tersebut terkait listrik,” kata Paulus.

Menurut Paulus, dukungan serius pemerintah pusat dalam penyediaan sumber kelistrikan akan membuka ruang masuknya investasi. Papua memiliki banyak sumber daya alam yang belum dimanfaatkan karena keterbatasan energi. “Dengan listrik, industri skala besar hingga industri rumah tangga bisa berkembang,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan pembangkit listrik perlu masuk prioritas nasional di Papua. Listrik tidak hanya berfungsi sebagai penerangan, tetapi juga menjadi penggerak sektor industri, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat.

Penguatan infrastruktur energi dinilai berpengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan.Selain kelistrikan, Paulus juga menyoroti perlunya pembenahan mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan agar berjalan secara bottom up. Ia menilai musrenbang perlu benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dari tingkat kampung hingga provinsi.

“Musrenbang harus dijauhkan dari kepentingan politik dan fokus pada kebutuhan riil masyarakat,” katanya.

Paulus menegaskan pembangunan harus menjawab kebutuhan dasar warga. “Jika masyarakat membutuhkan air bersih, bangun air bersih. Jika membutuhkan jalan, listrik, sekolah, dan puskesmas, maka itu yang harus diwujudkan,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat sekitar 60 pemerintah daerah (pemda) yang telah mengajukan usulan pengembangan kawasan transmigrasi di wilayahnya masing-masing.

“Kemungkinan akan ada tambahan kawasan transmigrasi yang baru, karena hari ini kami mendapatkan usulan 60 kawasan transmigrasi dari 60 kepala daerah,” tutur M Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, Minggu malam (18/1).

Ia menuturkan bahwa paradigma transmigrasi saat ini telah bergeser, yakni tidak lagi sekadar memindahkan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, tapi berfokus pada pengembangan kawasan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Konkretnya, kami harus lebih banyak menyediakan lapangan kerja, kemudian pendapatan yang layak sehingga tidak ada lagi masyarakat yang miskin, serta menjaga kelestarian lingkungan Kami ingin tidak ada lagi masyarakat miskin di seluruh wilayah Indonesia,” jelasnya.

Iftitah mengakui bahwa banyak kawasan transmigrasi yang telah terbentuk justru menjadi kawasan yang terbelakang karena tidak bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

“Kami juga harus jujur mengakui ada beberapa tempat yang memang belum berkembang, apalagi karena (kekurangan) infrastruktur dan sebagainya,” katanya.

Agar permasalahan tersebut tidak terjadi kembali, pihaknya akan mengkaji berbagai usulan kawasan transmigrasi baru tersebut secara mendalam untuk memastikan tersedianya potensi ekonomi yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah, khususnya di wilayah Papua.

Iftitah menyampaikan bahwa pengembangan ekonomi Papua menjadi salah satu prioritas utama dalam strategi pembangunan nasional ke depan.

"Arahan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto), transmigrasi untuk penciptaan ekonomi baru. Itu fokus yang terbesar justru ada di Papua. Kami ingin di Papua lebih banyak lapangan kerja, lebih banyak melibatkan masyarakat," ujarnya.

Tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi, pihaknya juga berupaya untuk meningkatkan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua dengan mendirikan Kampus Patriot di Merauke, Papua Selatan, agar program transmigrasi dapat bermanfaat bagi warga transmigran maupun masyarakat lokal.

“Kami ingin masyarakat tersebut pada saatnya dilakukan investasi dan pembangunan ekonomi, mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan ekonomi tersebut, sehingga tidak terasing di negerinya sendiri,” ucap Iftitah.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026