Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan bahwa sebanyak 350 karyawan perusahaan manufaktur elektronik PT Xacti Indonesia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah operasional perusahaan tutup di tengah berbagai tantangan.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan PHK tersebut merupakan bagian dari gelombang tekanan industri manufaktur yang mulai terasa dalam beberapa bulan terakhir.

“Benar telah terjadi PHK sekitar 350 orang karyawan PT Xacti Indonesia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Perusahaan tutup total operasional,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Senin (25/5/2026).

Dia mengemukakan perusahaan tersebut kehilangan daya saing akibat kenaikan biaya bahan baku impor dan pelemahan pasar global, lebih lagi di tengah konflik geopolitik yang berkecamuk di Timur Tengah.

Said menyebut bahwa perusahaan yang sebelumnya dikenal sebagai PT Sanyo Indonesia dan memproduksi alat elektronik seperti kamera itu turut terdampak lesunya permintaan global, sehingga penjualan untuk pasar ekspor ikut terdampak.

Dia juga menggarisbawahi dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang dinilai membuat ongkos produksi perusahaan makin tinggi karena transaksi impor yang menggunakan mata uang asing.

“Kalau begini terus, perang terus, harga rupiah ambruk terhadap dolar, ongkos produksi meningkat,” ujar Said.

Kendati terjadi PHK, dia memastikan bahwa serikat pekerja PT Xacti Indonesia telah menyepakati hasil perundingan dengan manajemen perusahaan.

Dalam kesepakatan tersebut, pekerja Xacti Indonesia yang terdampak PHK disebut memperoleh pesangon sebesar dua kali ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Dengan demikian, Said menyebut advokasi PHK di PT Xacti Indonesia yang dilakukan pihaknya telah selesai setelah tercapai kesepakatan antara serikat pekerja dan perusahaan.

“Terkecuali nanti ada laporan dari beberapa karyawan yang mungkin yang belum mendapatkan pesangon misalnya, atau belum mendapatkan hak-haknya,” pungkasnya.