Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan bahwa jumlah buruh yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang periode Januari-Mei 2026 mencapai 23.470 orang.

Mengutip tabulasi Satu Data Ketenagakerjaan, jumlah tersebut terdiri dari PHK pada Januari 2026 yang sebanyak 5.730 orang, Februari 2026 sejumlah 7.443 orang, Maret 2026 sebanyak 5.729 orang, serta April 2026 sejumlah 3.739 orang, dan Mei sebanyak 829 orang ter-PHK.

"Tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 21,49% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan," jelas Kemnaker dalam data pada laman resminya, dikutip pada Senin (8/6/2026).

Secara terperinci, jumlah tenaga kerja ter-PHK di Jawa Barat tercatat sebanyak 5.044 orang dalam lima bulan awal tahun ini.

Provinsi dengan tenaga kerja ter-PHK terbanyak kedua adalah Banten dengan 2.596 orang, disusul Jawa Timur sebanyak 2.332 orang.

Lebih lanjut, pada urutan keempat dan kelima, terdapat Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dengan tenaga kerja terdampak PHK masing-masing 1.841 orang dan 1.831 orang.

Sementara itu, provinsi lainnya mencatatkan jumlah tenaga kerja terdampak PHK yang bervariasi, antara lain 1.746 orang di DKI Jakarta hingga sedikitnya 11 orang di Papua Barat. Sebanyak 1 kasus PHK tidak teridentifikasi lokasinya.

Adapun, puluhan ribu tenaga kerja terdampak PHK di Tanah Air itu merupakan yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2025 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.2/2025, tenaga kerja yang mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia dikecualikan dari perhitungan data tersebut.

Selain itu, Kemnaker juga menyebut tenaga kerja yang terkena PHK dapat melaporkan status PHK dan mengajukan klaim melalui aplikasi JKP paling lambat 6 bulan setelah tanggal PHK.

Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang ter-PHK dalam periode 6 bulan terakhir dapat mengalami perubahan, tergantung pada pelaporan yang dilakukan sejak data dipublikasikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan bahwa sebanyak 350 karyawan perusahaan manufaktur elektronik PT Xacti Indonesia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah operasional perusahaan tutup di tengah berbagai tantangan.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan PHK tersebut merupakan bagian dari gelombang tekanan industri manufaktur yang mulai terasa dalam beberapa bulan terakhir.

“Benar telah terjadi PHK sekitar 350 orang karyawan PT Xacti Indonesia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Perusahaan tutup total operasional,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Senin (25/5/2026).

Dia mengemukakan perusahaan tersebut kehilangan daya saing akibat kenaikan biaya bahan baku impor dan pelemahan pasar global, lebih lagi di tengah konflik geopolitik yang berkecamuk di Timur Tengah.

Said menyebut bahwa perusahaan yang sebelumnya dikenal sebagai PT Sanyo Indonesia dan memproduksi alat elektronik seperti kamera itu turut terdampak lesunya permintaan global, sehingga penjualan untuk pasar ekspor ikut terdampak.

Dia juga menggarisbawahi dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang dinilai membuat ongkos produksi perusahaan makin tinggi karena transaksi impor yang menggunakan mata uang asing.

“Kalau begini terus, perang terus, harga rupiah ambruk terhadap dolar, ongkos produksi meningkat,” ujar Said.

Kendati terjadi PHK, dia memastikan bahwa serikat pekerja PT Xacti Indonesia telah menyepakati hasil perundingan dengan manajemen perusahaan.

Dalam kesepakatan tersebut, pekerja Xacti Indonesia yang terdampak PHK disebut memperoleh pesangon sebesar dua kali ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Dengan demikian, Said menyebut advokasi PHK di PT Xacti Indonesia yang dilakukan pihaknya telah selesai setelah tercapai kesepakatan antara serikat pekerja dan perusahaan.

“Terkecuali nanti ada laporan dari beberapa karyawan yang mungkin yang belum mendapatkan pesangon misalnya, atau belum mendapatkan hak-haknya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengungkapkan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi sepanjang tahun ini sampai dengan April 2026 didominasi terjadi di wilayah Jawa Barat.

Saiful menyampaikan, berdasarkan informasi dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian, PHK terjadi mayoritas di lapangan industri yang mengandalkan bahan baku minyak maupun plastik, yang saat ini terdampak tensi geopolitik Timur Tengah.

"Yang pasti di daerah Jawa Barat, tentunya [industri] bahan-bahan bakunya tergantung dengan minyak dan plastik," ujarnya kepada wartawan di kawasan Kuningan, Senin (11/5/2026).

Sementara detail perusahaan yang melakukan PHK, Saiful enggan memerincinya. Dirinya memastikan untuk proaktif dan segera memberikan hak-hak bagi para pekerja yang terdampak PHK.

Pihaknya pun saat ini tengah mendata dan memastikan kepada pemberi kerja terkait potensi perusahaan-perusahaan yang akan melakukan PHK di kemudian hari.

"Tugas kami adalah memastikan bahwa pekerja yang akan terdampak oleh PHK itu segera dapat dilayani dan mendapatkan haknya," tambahnya.

Mengutip laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan melalui Satu Data Ketenagakerjaan, jumlah buruh yang terdampak PHK mencapai 15.425 orang pada periode Januari hingga April 2026.

Jumlah tersebut terdiri dari PHK pada Januari 2026 yang sebanyak 5.424 orang, Februari 2026 sejumlah 6.610 orang, Maret 2026 sebanyak 2.863 orang, serta pada April 2026 sejumlah 528 orang.

Kemenaker mencatat tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 21,65% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan.

Secara terperinci, jumlah tenaga kerja ter-PHK di Jawa Barat tercatat sebanyak 3.339 orang dalam 4 bulan awal tahun ini.

Provinsi dengan tenaga kerja ter-PHK terbanyak kedua adalah Kalimantan Selatan dengan total 1.581 orang, disusul Banten sebanyak 1.536 orang.

Lebih lanjut, pada urutan keempat dan kelima, terdapat Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Timur dengan tenaga kerja terdampak PHK masing-masing 1.367 orang dan 1.237 orang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan bahwa jumlah buruh yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang periode Januari-April 2026 mencapai 15.425 orang.

Mengutip tabulasi Satu Data Ketenagakerjaan, jumlah tersebut terdiri dari PHK pada Januari 2026 yang sebanyak 5.424 orang, Februari 2026 sejumlah 6.610 orang, Maret 2026 sebanyak 2.863 orang, serta pada April 2026 sejumlah 528 orang.

"Tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 21,65% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan," bunyi pernyataan Kemnaker dalam data tersebut, dikutip pada Minggu (10/5/2026).

Secara terperinci, jumlah tenaga kerja ter-PHK di Jawa Barat tercatat sebanyak 3.339 orang dalam 4 bulan awal tahun ini.

Provinsi dengan tenaga kerja ter-PHK terbanyak kedua adalah Kalimantan Selatan dengan total 1.581 orang, disusul Banten sebanyak 1.536 orang.

Lebih lanjut, pada urutan keempat dan kelima, terdapat Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Timur dengan tenaga kerja terdampak PHK masing-masing 1.367 orang dan 1.237 orang.

Sementara itu, provinsi lainnya mencatatkan jumlah tenaga kerja terdampak PHK yang bervariasi, paling banyak 1.140 orang di DKI Jakarta hingga sedikitnya 9 orang di Papua Barat.

Adapun, belasan ribu tenaga kerja terdampak PHK di Tanah Air itu merupakan yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2025 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.2/2025, tenaga kerja yang mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia dikecualikan dari perhitungan data tersebut.

Selain itu, Kemnaker juga menyebut tenaga kerja yang terkena PHK dapat melaporkan status PHK dan mengajukan klaim melalui aplikasi JKP paling lambat 6 bulan setelah tanggal PHK.

Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang ter-PHK dalam periode 6 bulan terakhir dapat mengalami perubahan, tergantung pada pelaporan yang dilakukan sejak data dipublikasikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 8.389 orang sepanjang periode Januari-Maret 2026.

Berdasarkan tabulasi Satu Data Ketenagakerjaan, jumlah tersebut terdiri dari angka PHK pada Januari 2026 yang sebanyak 4.590 orang, pada Februari 2026 sejumlah 3.273 orang, serta pada Maret 2026 yang sebanyak 526 orang.

“Tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 20,51% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” demikian penjelasan dalam data tersebut, dikutip pada Senin (13/4/2026).

Lebih lanjut, jumlah tenaga kerja ter-PHK di Jawa Barat itu tercatat sebanyak 1.721 orang pada tiga bulan awal tahun ini.

Provinsi dengan tenaga kerja ter-PHK terbanyak kedua adalah Kalimantan Selatan dengan akumulasi 1.071 orang, disusul Kalimantan Timur sebanyak 915 orang.

Berikutnya, pada urutan keempat dan kelima, terdapat Provinsi Banten dan Jawa Timur dengan tenaga kerja terdampak PHK masing-masing 707 orang dan 649 orang.

Sementara itu, provinsi lainnya mencatatkan jumlah tenaga kerja terdampak PHK yang bervariasi, paling sedikit 2 orang hingga 707 orang.

Adapun, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2025 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.2/2025, tenaga kerja yang mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia dikecualikan dari perhitungan data tersebut.

Selain itu, Kemnaker juga menyebut tenaga kerja yang terkena PHK dapat melaporkan status PHK dan mengajukan klaim melalui aplikasi JKP paling lambat 6 bulan setelah tanggal PHK.

Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang ter-PHK dalam periode 6 bulan terakhir dapat mengalami perubahan, tergantung pada pelaporan yang dilakukan sejak data dipublikasikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi gelombang PHK di industri dalam negeri imbas memanasnya kondisi geopolitik.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan dinas ketenagakerjaan di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Selain itu, Kemnaker juga membahas upaya-upaya terkait pencegahan PHK dengan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) yang beranggotakan perwakilan serikat pekerja dan pengusaha.

“Berikutnya, Kementerian Keuangan sendiri punya satgas debottlenecking bisnis itu. Kalau ada pengaruh katakanlah yang berdampak ke PHK, kami selalu dilibatkan untuk membahas. Jadi kami pantau,” kata Indah di DPR, Kamis (9/4/2026).

Sementara itu, sepanjang periode Januari-April 2026, Kemnaker mencatat jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 8.389 orang. Data ini berdasarkan laporan dari Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang).

“Januari sampai April 2026 sudah ada, datanya [PHK] 8.389 orang dari Barenbang, sampai hari ini,” ujarnya.

Namun demikian, pihaknya belum memiliki perincian jumlah PHK per provinsi maupun terkait sektor penyumbang PHK terbanyak hingga pekan pertama April 2026.

Adapun, mengacu pada laman Satu Data Ketenagakerjaan di situs web Kemnaker, data PHK teranyar yang dipublikasikan masih mencakup periode Januari 2026.

Pada bulan pertama tahun ini, Kemnaker mencatat total pekerja terdampak PHK mencapai 359 orang, yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

PHK paling banyak terjadi di Jawa Barat dan Sumatra Selatan yang masing-masing tercatat sebanyak 49 orang, atau mencakup 13,65% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan.

Ancaman PHK Besar-besaran

Sebelumnya, Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperkirakan adanya potensi PHK besar-besaran dalam 3 bulan mendatang, lantaran kenaikan harga komoditas energi akibat konflik geopolitik global hingga kebijakan perekonomian dalam negeri.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa perang antara Iran dan Amerika Serikat (AS)-Israel telah membuat harga bahan bakar minyak (BBM) industri melambung. Meningkatnya harga energi disebutnya membuat biaya produksi juga membengkak, sehingga perusahaan akan punya pertimbangan untuk menekan biaya ketenagakerjaan.

“Kalau dia sudah menekan labor cost atau biaya buruh, maka ujung-ujungnya efisiensi. Ini yang sudah disampaikan oleh para pimpinan perusahaan kepada serikat-serikat pekerja di tingkat perusahaan. Ancaman PHK sudah di depan mata, besar-besaran,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, dikutip pada Selasa (7/4/2026).

Dia melanjutkan, risiko ini kian besar mengingat BBM industri tidak bersubsidi, di samping pemerintah yang memutuskan belum akan meningkatkan harga BBM baik subsidi maupun nonsubsidi.

Apabila perang berlangsung lebih panjang, maka Said menyebut biaya bahan bakar untuk menggerakkan mesin-mesin di industri akan lebih besar dibandingkan keuntungan suatu perusahaan dari sisi penjualan produk.

Pihaknya lantas menyinggung kebijakan dalam negeri yakni impor ratusan ribu mobil operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dari India. Menurut Said, apabila pengadaan unit kendaraan itu dikerjakan oleh industri otomotif dalam negeri, maka justru akan menyerap 20.000 hingga 50.000 tenaga kerja.

“Kalau mobil impor yang dari India tadi dikerjakan di Indonesia, maka akan memperpanjang kontrak, juga menambah tenaga kerja yang baru. Di tengah ancaman perang ini, ancaman PHK akan terjadi besar-besaran dalam 3 bulan ke depan,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Januari 2026 tercatat jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Merujuk Satu Data Ketenagakerjaan, dikutip pada Minggu (8/3/2026), total pekerja yang terkena PHK pada Januari 2026 mencapai 359 orang, turun drastis dibandingkan Januari 2025 yang mencapai 10.026 orang. Adapun, tenaga kerja yang ter-PHK ini merupakan yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Pada Januari 2026, PHK paling banyak terjadi di Jawa Barat dan Sumatera Selatan yang masing-masing tercatat sebanyak 49 orang.

“Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Selatan yaitu sekitar 13,65% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” demikian yang dikutip dari Satu Data Ketenagakerjaan.

Selanjutnya, pada Januari 2026, Kalimantan Utara mencatat 46 orang, Kalimantan Timur sebanyak 35 orang, serta Jawa Timur sebanyak 34 orang ter-PHK.

Beberapa provinsi lain juga mencatat PHK dengan jumlah relatif kecil, seperti Banten dan Jawa Tengah masing-masing 27 orang, DKI Jakarta sebanyak 19 orang, serta Kalimantan Barat sebanyak 13 orang.

Berbeda dengan kondisi pada awal 2026, jumlah PHK pada Januari 2025 tercatat jauh lebih tinggi dan terkonsentrasi di sejumlah provinsi dengan basis industri besar.

Data menunjukkan, Banten menjadi wilayah dengan PHK tertinggi mencapai 2.604 orang atau sekitar 25,97% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan pada Januari tahun lalu.

Pada Januari 2025, Jawa Tengah mencatatkan tenaga kerja yang ter-PHK sebanyak 1.756 orang dan Jawa Barat sebanyak 1.738 orang. Selain itu, angka PHK yang cukup besar juga tercatat di Riau sebanyak 794 orang, DKI Jakarta sebanyak 671 orang, serta Jawa Timur sebanyak 483 orang.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara soal tingginya realisasi investasi di Jawa Barat pada 2025, namun pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat tetap marak. Data menunjukkan realisasi investasi di provinsi tersebut mencapai Rp296,8 triliun, sementara jumlah pekerja yang terkena PHK tercatat 18.815 orang.

Dedi menegaskan kedua indikator tersebut tidak dapat dilihat sebagai satu variabel yang saling meniadakan.

“PHK kangini lho harus dibedakan. PHK itu adalah perusahaan yang sudah berdiri itu mem-PHK karyawan. Itu beda. Kalau investasi adalah dana masuk merekrut karyawan,” ucap dia di Bandung, Kamis (22/1/2026).

Dedi menjelaskan, pekerja yang terkena PHK memiliki peluang untuk kembali bekerja, meskipun tidak semuanya dapat terserap kembali dalam waktu singkat. Menurutnya, investasi berperan dalam membuka lapangan kerja baru, sementara PHK merupakan penghentian hubungan kerja dari perusahaan yang telah beroperasi.

"Perusahaan yang mem-PHK berarti dari data investasi keluar dong. Tetapi kan ada masuk yang baru,” kata dia.

Ia menegaskan realisasi investasi tahun 2025 merupakan data penanaman modal baru, bukan berasal dari perusahaan yang menghentikan usaha atau menutup operasionalnya. Dengan demikian, investasi dan PHK berasal dari dua dinamika yang berbeda.

Dedi juga menyoroti persoalan lain di Jawa Barat, yakni tenaga kerja yang terserap di industri tidak seluruhnya berasal dari daerah setempat. Menurutnya, kondisi ini bukan disebabkan keterbatasan kemampuan angkatan kerja Jawa Barat.

“Itu tergantung kadang-kadang kelas menengah atau manajer di perusahaan. Kalau manajer perusahaannya orang Garut, pasti orang Garut banyak dibawa. Tapi kalau manajer perusahaan nya ada orang luar Jawa Barat, dia juga pasti bawa dari kampungnya,” kata dia.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Jawa Barat menyiapkan strategi penguatan tenaga kerja pada level menengah. Salah satunya melalui program pendidikan vokasi D3 yang dibiayai pemerintah daerah, serta pengembangan sekolah kejuruan bertajuk Sekolah Maung. “Itu kan sebenarnya untuk menjawab angkatan kerja kelas menengah,” kata dia.

Dedi menegaskan pemerintah daerah tidak dapat membuat kebijakan yang mewajibkan perusahaan merekrut tenaga kerja asal Jawa Barat, karena hal itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan berpotensi diskriminatif.

“Jadi yang berlangsung sekarang ini kan sebenarnya lebih pendekatan sosial, bukan pendekatan undang-undang. Misalnya, memprioritaskan warga sekitar. Itu pendekatan sosial. Kalau dari sisi aspek undang-undang enggak boleh,” kata dia.

Seperti diketahui,Provinsi Jawa Barat masih menjadi tujuan investasi terbesar di Indonesia sepanjang 2025. Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM RI, realisasi investasi di Jawa Barat sepanjang 2025 mencapai Rp 296,8 triliun atau 109,9 persen dari target yang ditetapkan.

Pencapaian itu menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia. Capaian investasi 2025 tersebut naik 18,21 persen dibandingkan 2024 yang berada di angka Rp 251,14 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Tingginya angka pengangguran dan meledaknya jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Sayangnya, investasi yang diharapkan mampu mengurangi jumlah pengangguran dan meredam aksi PHK, kualitasnya setiap tahun justru menurun.

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi setidaknya mencatat bahwa selama 2025, kenaikan investasi tidak sebanding dengan kenaikan penyerapan tenaga kerja.

Sekadar catatan, realisasi investasi mencapai Rp1.931,2 triliun sepanjang 2025. Namun demikian, dari realisasi investasi itu, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 2.710.532 orang. Artinya, setiap 1 tenaga kerja yang terserap memerlukan investasi sekitar Rp712,48 juta.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau sepanjang 2024, realisasi investasi 'hanya' mencapai Rp1.714,2 triliun (lebih rendah Rp217 triliun atau 12,66% dibandingkan realisasi tahun ini). Kendati demikian, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 2.456.130 orang. Dengan demikian, setiap 1 orang tenaga kerja terserap 'hanya' memerlukan investasi sekitar Rp698,1 juta.

Angka itu mengonfirmasi telah terjadi penurunan rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi: serapan tenaga kerja malah memburuk ketika nilai investasi langsung tumbuh positif.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengakui bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan tujuan utama dari investasi. Nyatanya, investasi yang terealisasi malah semakin 'tidak berkualitas'.

"Saya sampaikan penyerapan pekerjaan ini adalah yang paling esensial, yang menjadi parameter kami atas investasi yang masuk kurang lebih 2.710.532 orang atau peningkatan 10,4% dari tahun sebelumnya," terangnya pada konferensi pers di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Pemandangan Kontras

Adapun penurunan kapasitas investasi untuk menyerap tenaga kerja itu berbanding terbalik dengan tren pemutusan hubungan kerja alias PHK. Pada tahun 2025 lalu, jumlah PHK justru pecah rekor atau tertinggi pasca pandemi Covid-19 2020-2021.

Data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan alias Kemnaker, mencatat jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 88.519 orang pada periode Januari–Desember 2025.

Kalau dilihat tren, angka PHK 2025 adalah yang tertinggi sejak tahun 2022 atau dua tahun pasca implementasi UU Ciptaker. Pada tahun 2022 jumlah PHK mencapai 25.114 orang. Pada tahun 2023 jumlah pekerja yang terkena PHK sebanyak 64.855 orang.

“Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 21,26% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” tulis Kemnaker dalam keterangan data tersebut, dikutip pada Rabu (14/1/2025).

Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus PHK tertinggi. Kemnaker mencatat total tenaga kerja yang kena PHK di Jabar sebanyak 18.815 orang selama tahun 2025. Kemudian, Jawa Tengah menempati posisi kedua PHK terbanyak nasional dengan jumlah 14.700 orang, disusul Banten dengan 10.376 pekerja.

Selanjutnya, di DKI Jakarta, sebanyak 6.311 pekerja terkena PHK, sedangkan Jawa Timur mencatatkan PHK sebanyak 5.949 pekerja. Sejumlah provinsi yang termasuk dalam 10 besar jumlah PHK terbanyak adalah Sulawesi Selatan di urutan ke-6 dengan 4.297 orang, disusul Kalimantan Timur dengan 3.917 pekerja, Kepulauan Riau (3.265), Kalimantan Barat (2.577), serta Riau (2.546).

Pengangguran Risiko Terbesar

Sementara itu, laporan terbaru World Economic Forum (WEF) menempatkan ketiadaan peluang ekonomi atau pengangguran sebagai risiko terbesar ekonomi Indonesia dalam dua tahun ke depan (2026—2028).

Dalam dokumen bertajuk Global Risks Report 2026 yang dirilis pekan ini, kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran (lack of economic opportunity or unemployment) bertengger di posisi puncak dalam daftar risiko ancaman perekonomian Indonesia. Temuan ini didasarkan pada Executive Opinion Survey 2025 yang menjaring persepsi para pimpinan bisnis di dalam negeri maupun luar negeri.

Indonesia menjadi satu dari 27 negara yang mana kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran menempati peringkat pertama ancaman perekonomian pada dua tahun ke depan menurut para pemimpin bisnis. WEF memperingatkan bahwa masalah kesempatan kerja ini berpotensi merambat ke persoalan lain.

"Kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran dapat mendorong ekstremis, ketidakpercayaan terhadap institusi yang berkaitan dengan misinformasi dan disinformasi, dan pengawasan berlebihan," jelas laporan tersebut, dikutip Sabtu (17/1/2026).

Adapun, WEF menjelaskan kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran merupakan kondisi merosotnya prospek pekerjaan secara struktural atau standar kerja.

Kemerosotan tersebut tampak dari terkikisnya hak-hak pekerja, stagnasi upah, meningkatnya pengangguran dan setengah menganggur, perpindahan tenaga kerja akibat otomatisasi atau transisi hijau, mobilitas sosial yang mandek, serta akses yang tidak setara terhadap peluang pendidikan, teknologi, dan ekonomi.

Risiko ini berkelindan erat dengan ancaman di peringkat kedua, yakni layanan publik dan perlindungan sosial yang tidak memadai (insufficient public services and social protections). Lemahnya bantalan sosial bagi masyarakat rentan dinilai dapat memicu ketimpangan yang kian melebar, terutama saat guncangan ekonomi terjadi.

Di peringkat ketiga, para pemimpin bisnis menilai ancaman dampak buruk teknologi akal imitasi (adverse outcomes of AI technologies) juga akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Menurut WEF, ancaman mengindikasikan bahwa kalangan pelaku usaha mengkhawatirkan adopsi teknologi tinggi tanpa kesiapan sumber daya manusia justru akan memperparah krisis pengangguran struktural.

Sementara di peringkat keempat dan kelima, ada risiko makroekonomi klasik yaitu penurunan perekonomian (economic downturn) dan inflasi (inflation) yang menandakan kerentanan daya beli dan pertumbuhan ekonomi.

Adapun, Executive Opinion Survey 2025 dari WEF ini bertujuan mengidentifikasi risiko-risiko yang menjadi ancaman paling serius bagi setiap negara dalam dua tahun ke depan, sebagaimana diidentifikasi oleh lebih dari 11.000 pemimpin bisnis di 116 perekonomian.

Menurut WEF, data hasil survei tersebut memberikan wawasan mengenai kekhawatiran dan prioritas di masing-masing negara serta menunjukkan potensi titik rawan (hot spot) secara regional dari risiko-risiko global.

Bisnis.com, JAKARTA — Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) masih melanda sektor ketenagakerjaan Tanah Air dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan angka PHK cenderung kembali terjadi usai memuncak pada masa pandemi Covid-19.

Terbaru, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah tenaga kerja yang mengalami PHK mencapai 88.519 orang sepanjang Januari–Desember 2025.

Mengutip portal Satu Data Kemnaker, jumlah tersebut merupakan tenaga kerja terdampak PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 21,26% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” tulis Kemnaker dalam keterangan data tersebut, dikutip pada Rabu (14/1/2025).

Apabila dikalkulasi, maka jumlah tenaga kerja yang terkena PHK pada 2025 naik sebesar 13,54% dibandingkan 2024. Sepanjang Januari–Desember 2024, Kemnaker melaporkan jumlah tenaga kerja ter-PHK sebanyak 77.965 orang.

Jumlah PHK pada 2024 itu lebih tinggi dibandingkan pada 2023 yang terdapat 64.885 pekerja ter-PHK. Secara persentase, kenaikan PHK pada periode itu adalah sebesar 20,16%.

Lonjakan PHK tertinggi terjadi pada akhir 2023 dibandingkan akhir 2022 yang sebesar 158,35%. Kemnaker mencatat 25.114 pekerja terdampak PHK pada 2022.

Adapun, data PHK Kemnaker pada 2021 terbilang fluktuatif imbas pandemi Covid-19. Dalam catatan Bisnis, Kemnaker sempat melaporkan data PHK Januari–Agustus 2021 sebanyak 538.305 orang berdasarkan jumlah klaim Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.

Namun demikian, dalam laporan tenaga kerja ter-PHK periode 2022, jumlah 25.114 orang ter-PHK itu disebut menurun sekitar 80,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, perkiraan jumlah PHK pada akhir 2021 mencapai 127.100 orang.

Berikut tren PHK lima tahun terakhir berdasarkan data Kemnaker:

2025: 88.519 orang

2024: 77.965

2023: 64.885

2022: 25.114

2021: 127.100 (perkiraan)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 88.519 orang sepanjang Januari–Desember 2025.

Mengutip portal Satu Data Kemnaker, jumlah tersebut merupakan tenaga kerja terdampak PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 21,26% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” tulis Kemnaker dalam keterangan data tersebut, dikutip pada Rabu (14/1/2025).

Menilik perinciannya, Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus PHK tertinggi. Kemnaker mencatat total tenaga kerja yang kena PHK di Jabar sebanyak 18.815 orang sepanjang 2025.

Kemudian, Jawa Tengah menempati posisi kedua PHK terbanyak nasional dengan jumlah 14.700 orang, disusul Banten dengan 10.376 pekerja.

Selanjutnya, di DKI Jakarta, sebanyak 6.311 pekerja terkena PHK, sedangkan Jawa Timur mencatatkan PHK sebanyak 5.949 pekerja.

Sejumlah provinsi yang termasuk dalam 10 besar jumlah PHK terbanyak adalah Sulawesi Selatan di urutan ke-6 dengan 4.297 orang, disusul Kalimantan Timur dengan 3.917 pekerja, Kepulauan Riau (3.265), Kalimantan Barat (2.577), serta Riau (2.546).

Kemnaker juga melaporkan jumlah tenaga kerja ter-PHK yang tidak teridentifikasi menurut provinsinya sebanyak 19 orang selama dua belas bulan terakhir.

Adapun, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2025 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 2/2025, tenaga kerja yang mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia dikecualikan dari perhitungan data tersebut.

Selain itu, Kemnaker juga menyebut tenaga kerja yang terkena PHK dapat melaporkan status PHK dan mengajukan klaim melalui aplikasi JKP paling lambat 6 bulan setelah tanggal PHK.

Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang ter-PHK dalam periode 6 bulan terakhir dapat mengalami perubahan, tergantung pada pelaporan yang dilakukan sejak data dipublikasikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa keberadaan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) akan difokuskan pada penciptaan lapangan kerja.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membentuk Satgas PHK, yang disampaikan saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 pada 1 Mei 2025.

“Terkait dengan Satgas [PHK], yang utama dari pencegahan PHK adalah penciptaan lapangan kerja,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

Airlangga menyebut, Satgas tersebut tengah menjalankan tugasnya untuk mempercepat atau mempermudah proses yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan, khususnya pencegahan PHK.

Pemerintah juga menyiapkan sistem online yang memungkinkan setiap perusahaan melaporkan secara langsung permasalahan yang menyangkut tenaga kerja, PHK, maupun isu lain.

“Jadi company per company, jadi kami sudah menyelesaikan dan membahas persoalan sektoral tetapi detail, ini yang kami akan dorong ke depan,” imbuhnya.

Adapun, sepanjang Januari—November 2025, terdapat 79.302 tenaga kerja yang ter-PHK dan tercatat sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus PHK tertinggi.

Data juga menunjukkan bahwa total tenaga kerja yang kena PHK di Jawa Barat sebanyak 17.234 orang atau sekitar 21,73% dari total PHK di Indonesia.

Kemudian, Jawa Tengah menempati posisi kedua PHK terbanyak nasional dengan jumlah 14.005 orang, disusul Banten dengan 9.216 pekerja yang ter-PHK.

Kemnaker menyebut bahwa tenaga kerja yang terkena PHK dapat melaporkan status PHK dan mengajukan klaim melalui aplikasi JKP paling lambat 6 bulan setelah tanggal PHK.

Terlebih, jumlah tenaga kerja yang ter-PHK dalam periode 6 bulan terakhir dapat mengalami perubahan, tergantung pada pelaporan yang dilakukan sejak data dipublikasikan.