KOMPAS.com - Pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang semakin masif di lingkungan kerja diperkirakan akan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam beberapa bulan mendatang.

Pendiri sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Cloudflare, Matthew Prince, memperingatkan bahwa dampak AI terhadap pasar tenaga kerja kemungkinan akan semakin terasa dalam enam hingga 12 bulan ke depan.

Dilansir dari Yahoo Finance, Kamis (25/6/2026), Prince mengatakan banyak pemimpin perusahaan saat ini telah mempertimbangkan pengurangan jumlah karyawan seiring meningkatnya kemampuan AI dalam mengerjakan berbagai tugas yang sebelumnya dilakukan manusia.

"Saat saya berbicara dengan rekan-rekan sesama pemimpin perusahaan, hampir semuanya mengatakan, 'Ya, saya akan melakukan itu (PHK massal).' Namun mereka juga mengatakan akan melakukannya ketika perusahaan lain mulai melakukannya," kata Prince, Rabu (24/6/2026).

Menurut dia, pendekatan tersebut justru menunjukkan kepemimpinan yang kurang baik. Karena semakin lama perusahaan menunda keputusan, semakin sulit bagi pekerja yang terkena PHK untuk mendapatkan pekerjaan baru ketika gelombang pemangkasan tenaga kerja terjadi secara bersamaan.

"Dalam enam hingga 12 bulan ke depan, ketika kita mulai melihat lebih banyak PHK seperti ini, akan jauh lebih sulit bagi mereka yang kehilangan pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan baru," ujar Prince.

Cloudflare Pangkas 20 Persen Karyawan

Pernyataan Prince muncul tidak lama setelah Cloudflare melakukan restrukturisasi besar-besaran.

Pada Mei 2026, perusahaan penyedia layanan keamanan dan infrastruktur internet tersebut mengumumkan pengurangan sekitar 20 persen tenaga kerjanya secara global. Langkah itu berdampak pada lebih dari 1.100 karyawan dan menjadi PHK terbesar dalam sejarah perusahaan.

Saat itu, Cloudflare menyebut kebijakan tersebut sebagai bagian dari transformasi menuju era "agentic AI", yaitu penggunaan sistem AI yang mampu menjalankan tugas dan mengambil keputusan secara lebih mandiri.

Perusahaan juga mengungkapkan penggunaan alat AI secara internal melonjak hingga 600 persen, yang menjadi salah satu faktor pendorong perubahan struktur organisasi.

Prince mengatakan keputusan tersebut diambil lebih awal karena dianggap sebagai langkah yang paling adil bagi karyawan.

"Begitu kami menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang harus dilakukan, kami memutuskan bahwa tindakan paling baik bagi tim adalah melakukannya secepat mungkin," kata dia.

Sejumlah Raksasa Teknologi Ikut Pangkas Karyawan

Cloudflare bukan satu-satunya perusahaan teknologi yang melakukan pengurangan tenaga kerja di tengah meningkatnya produktivitas berbasis AI.

Sejumlah perusahaan besar lainnya seperti Amazon, Oracle, Coinbase, Robinhood, Salesforce, Meta, dan Microsoft juga dilaporkan melakukan PHK dengan alasan peningkatan efisiensi yang didukung teknologi AI.

Fenomena tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa otomatisasi berbasis AI akan mengurangi kebutuhan tenaga kerja di sejumlah fungsi pekerjaan, terutama pekerjaan administratif dan operasional yang bersifat rutin.

FREEPIK/PCH.VECTOR Ilustrasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kinerja Cloudflare Tetap Tumbuh

Meski melakukan PHK dalam jumlah besar, Cloudflare menegaskan langkah tersebut bukan disebabkan oleh tekanan keuangan perusahaan.

Pada laporan kuartalan terbarunya, Cloudflare mencatat pendapatan sebesar 639,8 juta dollar AS, naik 34 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh meningkatnya investasi perusahaan-perusahaan pada infrastruktur keamanan digital di tengah perkembangan teknologi AI.

Selain itu, jumlah kontrak bernilai lebih dari 1 juta dollar AS meningkat 73 persen secara tahunan. Sementara itu, jumlah pelanggan korporasi besar yang membayar lebih dari 100.000 dollar AS per tahun bertambah 25 persen.

Laba per saham Cloudflare juga melampaui perkiraan para analis pasar.

Sejalan dengan kinerja tersebut, harga saham Cloudflare telah menguat sekitar 13 persen sejak awal tahun hingga saat ini.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) segera mengeluarkan 12 pedoman bagi pengusaha maupun pekerja dalam memitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kita sedang siapkan untuk bagaimana mengantisipasi mitigasi kemungkinan PHK," kata Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Apindo Darwoto di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pedoman yang sedang disusun oleh asosiasi bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada para pihak yang berkaitan baik dari pengusaha maupun pekerja.

Darwoto mengatakan bahwa pedoman atau langkah yang sedang disusun tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada para pihak.

Ia menjelaskan, untuk 12 pedoman pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja jika semua kondisi terpenuhi dan sudah tidak memungkinkan untuk diselamatkan.

"12 pedoman itu di antaranya mulai dari perusahaan mengurangi jam kerja, melakukan efisiensi, selain itu perusahaan sudah ada penurunan order," ujar dia.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa ketika level atau pedoman tersebut telah terpenuhi, maka diharapkan pemerintah dapat membantu perusahaan melalui stimulas ketika terjadi krisis.

Namun, lanjut dia, ketika memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi baru perusahaan dapat memberhentikan karyawan. Semu pedoman yang sedang disusun itu diharapkan dapat mengantisipasi PHK terhadap karyawan.

"Padahal sekarang secara bisnis PHK itu sebenarnya hal yang biasa," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, bakal mengusulkan PT Feng Tay mendapatkan relaksasi pajak untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK).

PT Feng Tay merupakan produsen sepatu olahraga, khususnya merk Nike di Bandung, Jawa Barat yang saat ini berpotensi melakukan PHK terhadap 4.000 karyawannya.

Said mengatakan, usulan itu bakal disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

“Bisa nggak ada relaksasi pajak ke PT Feng Tay Ini kan 4.000 buruh yang bekerja (terancam PHK),” kata Said dalam konferensi pers virtual, Minggu (11/6/2026).

Berdasarkan informasi awal yang Said terima, PT Feng Tay mempekerjakan sekitar 14.000 karyawan.

Perusahaan itu kemudian merumahkan 4.000 karyawannya setelah pesanan produksi sepatu dari PT Nike selesai.

“(PT Feng Tay) menunggu orderan berikutnya ini belum ada kepastian sehingga 4.000 karyawan yang orderannya sudah selesai memproduksi sepatu Nike ini dirumahkan,” ujar Said.

Menurut Said, dengan kebijakan relaksasi pajak beban biaya produksi PT Feng Tay diharapkan bisa lebih ringan dan tetap mempekerjakan 4.000 karyawan yang dirumahkan.

“Misal pajaknya ada relaksasi, ongkos produksi turun, kan yang 4.000 karyawan ini bisa kerja. Nah, itu namanya mitigasi,” tutur Said.

Selain itu, pemerintah juga bakal mendorong sejumlah serikat pekerja untuk bersurat ke PT Nike agar kembali memesan produksi sepatu di PT Feng Tay.

Sebagai orang yang pernah berkecimpung di organisasi buruh internasional, Said mengaku memiliki jalur komunikasi ke PT Nike.

“Saya bisa membuat surat langsung ke manajemen PT Nike. Saya punya jalur melalui industrial ya, organisasi serikat buruh dunia. Kita akan meyakinkan PT Nike ordernya jangan dikurangi,” kata Said.

“Kalau bisa tetap diperpanjang, karena kan bagus perusahaannya. Itu mitigasi kedua agar tidak terjadi yang dirumahkan 4.000 orang ini di-PHK,” tambahnya.

Di luar itu, pemerintah juga tetap akan memastikan hak 4.000 karyawan yang dirumahkan tetap dipenuhi.

Menurutnya, PT Feng Tay merupakan perusahaan yang terbukti bagus dan dipercaya memproduksi brand ternama seperti Nike, Puma, dan Adidas.

Namun, ia mendapatkan informasi 4.000 karyawan yang saat ini dirumahkan hanya digaji 50 persen.

Padahal, dalam kode etik atau code of conduct ketenagakerjaan di dunia telah disepakati ketentuan kontrak perusahaan seperti Nike dengan produsen untuk memenuhi upah karyawan per tahun.

“Jadi andaikata baru 10 bulan, satu tahun 12 bulan, misal 10 bulan sudah di-cut oleh PT Nike, upah buruhnya harus tetap dibayar satu tahun. Itu aturannya begitu. Nah, kalau tidak dibayar satu tahun, berarti melanggar aturan itu,” kata dia.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyampaikan pihaknya sedang mengkaji penutupan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) dan memastikan tak akan ada karyawan yang dikenakan PHK.

"Sedang dilakukan assessment (kajian penutupan PT INTI). Sedang dicek. Sebagaimana yang saya sampaikan mengenai streamline," ujar Dony ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Dalam kesempatan tersebut, Dony menyampaikan bahwa saat ini Danantara sedang melakukan proses verifikasi untuk PT INTI.

Di sisi lain, ia juga menjamin bahwa tidak akan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi karyawan INTI.

Dony berprinsip penataan ulang BUMN tidak menghilangkan pekerjaan bagi karyawan di perusahaan terkait.

"Pekerjanya aman. Kan kami sudah bilang, semua nggak ada yang di-PHK," ujar Dony.

BP BUMN bersama Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan sinergi melalui rencana kerja sama strategis guna memastikan proses transformasi BUMN berjalan dengan prinsip no one left behind serta tetap menjamin tidak adanya pengurangan hak pegawai.

Sinergi antara BP BUMN bersama Kementerian Ketenagakerjaan menjadi bagian dari upaya menjaga transformasi BUMN tetap berjalan sehat, profesional, dan berkelanjutan dengan mengedepankan perlindungan terhadap seluruh insan perusahaan.

BP BUMN bersama Danantara menegaskan komitmennya untuk memastikan transformasi BUMN tidak hanya memperkuat kinerja perusahaan, tetapi juga tetap memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pegawai.

Pada pertengahan Mei 2026, Dony menyampaikan telah menata 180 perusahaan di bawah payung BUMN sebagai langkah transformasi dan penataan BUMN agar semakin efektif, efisien, serta fokus pada lini bisnis inti.

Penataan tersebut menjadi bagian dari transformasi menyeluruh untuk menyederhanakan struktur korporasi, mengurangi tumpang tindih bisnis, serta memastikan setiap entitas memiliki peran yang jelas dalam menciptakan nilai ekonomi dan mendukung penguatan daya saing nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) memastikan penutupan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan para karyawan PT INTI tetap dalam kondisi aman meski perusahaan sedang dalam proses evaluasi.

“Enggak ada (PHK). Pekerjanya aman. Kan kita sudah bilang, kan. Semua enggak ada yang di PHK,” ujarnya ditemui Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026). PT INTI merupakan BUMN yang bergerak di bidang produksi peralatan telekomunikasi dan teknologi.

Perusahaan pelat merah ini sudah berumur hampir 52 tahun sejak didirikan pada 30 Desember 1974.

Menurut Dony, Danantara saat ini masih melakukan proses penilaian dan verifikasi terhadap kondisi PT INTI, sebelum mengambil keputusan final terkait masa depan perusahaan tersebut.

“Sedang dilakukan assessment, sedang dicek. Sebagaimana yang saya sampaikan mengenai streamline (penataan BUMN), semuanya masih dalam proses verifikasi,” ungkap dia.

Sebelumnya, Dony menyebut Danantara membuka peluang untuk menutup sejumlah BUMN yang bermasalah akibat tata kelola yang tidak optimal, termasuk berjalan sendiri-sendiri. Salah satu yang dipertimbangkan adalah PT INTI.

“Mungkin kita mengenal dulu banyak BUMN-BUMN terkenal, kalau di Bandung itu ada PT INTI yang sangat terkenal sekarang menghadapi permasalahan mungkin akan kita tutup juga,” ujarnya dalam Jogja Financial Festival (Finfest) 2026 di Yogyakarta, Jumat (22/5/2026).

PT INTI yang berdiri sejak 1974, tercatat sempat menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur telekomunikasi nasional.

Pada periode 1985 hingga 1998, PT INTI bahkan ditunjuk pemerintah sebagai pemasok tunggal Sentral Telepon Digital Indonesia (STDI). Pada masa kejayaannya, perusahaan tersebut menguasai sekitar 60 persen pangsa pasar infrastruktur telekomunikasi nasional.

Saat ini perusahaan sedang menjalankan beberapa lini bisnis, di antaranya pembuatan kabel serat optik, smart energy devices, dan tabung liquid petroleum gas (elpiji) composite.

Perusahaan juga merakit perangkat cerdas untuk lini produk broadband dan smart energy, kartu cerdas, dan genuine product.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan bahwa sebanyak 350 karyawan perusahaan manufaktur elektronik PT Xacti Indonesia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah operasional perusahaan tutup di tengah berbagai tantangan.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan PHK tersebut merupakan bagian dari gelombang tekanan industri manufaktur yang mulai terasa dalam beberapa bulan terakhir.

“Benar telah terjadi PHK sekitar 350 orang karyawan PT Xacti Indonesia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Perusahaan tutup total operasional,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Senin (25/5/2026).

Dia mengemukakan perusahaan tersebut kehilangan daya saing akibat kenaikan biaya bahan baku impor dan pelemahan pasar global, lebih lagi di tengah konflik geopolitik yang berkecamuk di Timur Tengah.

Said menyebut bahwa perusahaan yang sebelumnya dikenal sebagai PT Sanyo Indonesia dan memproduksi alat elektronik seperti kamera itu turut terdampak lesunya permintaan global, sehingga penjualan untuk pasar ekspor ikut terdampak.

Dia juga menggarisbawahi dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang dinilai membuat ongkos produksi perusahaan makin tinggi karena transaksi impor yang menggunakan mata uang asing.

“Kalau begini terus, perang terus, harga rupiah ambruk terhadap dolar, ongkos produksi meningkat,” ujar Said.

Kendati terjadi PHK, dia memastikan bahwa serikat pekerja PT Xacti Indonesia telah menyepakati hasil perundingan dengan manajemen perusahaan.

Dalam kesepakatan tersebut, pekerja Xacti Indonesia yang terdampak PHK disebut memperoleh pesangon sebesar dua kali ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Dengan demikian, Said menyebut advokasi PHK di PT Xacti Indonesia yang dilakukan pihaknya telah selesai setelah tercapai kesepakatan antara serikat pekerja dan perusahaan.

“Terkecuali nanti ada laporan dari beberapa karyawan yang mungkin yang belum mendapatkan pesangon misalnya, atau belum mendapatkan hak-haknya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) mengumumkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan mulai 12 Mei 2026 mendatang.

Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (24/4/2026), manajemen INRU menyatakan telah melakukan sosialisasi kebijakan PHK terhadap karyawan perseroan pada 23 April–24 April 2026.

“Pemutusan hubungan kerja akan berlaku efektif 12 Mei 2026,” demikian bunyi pernyataan tersebut, dikutip pada Senin (27/4/2026).

Lebih lanjut, manajemen Toba Pulp Lestari menyampaikan bahwa PHK dilakukan sebagai akibat dari pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perseroan, yang berdampak pada penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal tersebut.

Terkait dengan dampak keputusan ini, Toba Pulp Lestari mengetahui adanya potensi timbulnya gugatan perselisihan hubungan industrial dari karyawan yang terkena PHK.

Namun, manajemen INRU menyatakan tidak ada dampak dari sisi kondisi keuangan dan kelangsungan usaha perseroan.

Berdasarkan catatan Bisnis, PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) telah menerima surat keputusan pencabutan Perizinan PBPH oleh Kementerian Kehutanan pada Februari 2026 lalu.

Hal ini termaktub dalam salinan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.87/2026 tanggal 26 Januari 2026 tentang Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Provinsi Sumatera Utara.

Keputusan tersebut mengatur penghentian kegiatan pemanfaatan hutan dalam areal PBPH, penyelesaian kewajiban perseroan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, serta penyesuaian pengelolaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan pemerintah tersebut diambil terhadap 28 perusahaan termasuk Toba Pulp terkait bencana di kawasan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Bisnis.com, JAKARTA — Nike, produsen alas kaki asal Amerika Serikat, kembali melakukan langkah besar dengan memangkas sekitar 1.400 posisi kerja, terutama di bidang teknologi dan operasional.

Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemulihan perusahaan bertajuk Win Now, yang bertujuan membuat organisasi lebih efisien dan siap menghadapi perkembangan industri olahraga yang semakin cepat.

Sebagian besar pengurangan karyawan terjadi di divisi teknologi. Hal ini sejalan dengan upaya perusahaan untuk menyederhanakan sistem dan mengurangi kompleksitas operasional.

Nike kini memusatkan aktivitas teknologinya di dua lokasi utama, yakni Kampus Philip H. Knight Campus dan pusat teknologi di India, agar operasional berjalan lebih fokus dan cepat.

Dalam penjelasannya, Kepala Operasi Venkatesh Alagirisamy menyebutkan perubahan ini bertujuan membentuk organisasi global yang lebih terintegrasi dengan kebutuhan bisnis. Perusahaan ingin meningkatkan kecepatan kerja sekaligus memastikan mampu mengikuti dinamika dunia olahraga yang terus berubah.

“Sebagian pekerjaan sudah berjalan dan akan terus berlanjut seiring penyelarasan tim, kemampuan, dan operasional dengan kebutuhan masa depan perusahaan,” kata Alagirisamy dikutip dari Retail Dive, Senin (27/4/2026).

Langkah ini juga berkaitan dengan restrukturisasi internal yang lebih luas. Selain pemangkasan karyawan, Nike melakukan penyesuaian pada berbagai tim dan lokasi kerja. Beberapa fasilitas produksi dan inovasi turut dirampingkan, termasuk pemindahan sebagian fungsi manufaktur dan teknik agar lebih dekat dengan mitra pabrik.

Di sisi lain, rantai pasokan material kini digabungkan ke dalam tim rantai pasokan alas kaki dan pakaian untuk meningkatkan efisiensi.

Para karyawan yang terdampak telah diberi pemberitahuan dan akan mendapatkan dukungan selama masa transisi. Perusahaan menegaskan keputusan ini bukan langkah sesaat, melainkan bagian dari rencana jangka panjang untuk memperkuat fondasi bisnis.

“Perubahan ini dimaksudkan untuk membuat perusahaan menjadi lebih sederhana dan responsif,” jelas Alagirisamy.

Sejak Elliott Hill menjabat sebagai CEO pada Oktober 2024, Nike memang aktif melakukan berbagai perubahan. Sebelumnya, perusahaan juga sempat melakukan PHK dalam jumlah lebih kecil, yakni kurang dari 1%, serta merombak struktur kepemimpinan.

Bahkan sebelum Hill memimpin, Nike sudah lebih dulu mengurangi tenaga kerja sebagai bagian dari upaya penghematan biaya. Sekitar 1.600 pekerjaan dipangkas pada masa itu. (Nur Amalina)

PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan imbas dicabutnya izin operasi perusahaan oleh pemerintah.

Pemangkasan karyawan bakal dilakukan pada 12 Mei mendatang. Toba Pulp Lestari sudah menyosialisasikan soal PHK ini kepada karyawan pada 23-24 April 2026.

"Pada tanggal 23 April 2026-24 April 2026, Perseroan melakukan sosialisasi kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadapkaryawan Perseroan. Pemutusan Hubungan Kerja akan berlaku efektif 12 Mei 2026," tulis manajemen Toba Pulp Lestari dalam keterbukaan informasi, Jumat (24/4).

Manajemen Toba Pulp Lestari menyebut PHK karyawan dilakukan setelah pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Sumatera pada awal 2026.

Pencabutan izin usaha itu mengakibatkan terhentinya seluruh kegiatan operasional pemanfaatan hutan di dalam areal tersebut.

"Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan sebagai akibat dari pencabutan PBPH Perseroan yang berdampak pada penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal PBPH Perseroan," imbuh Toba Pulp Lestrari.

Toba Pulp Lestari masuk dalam daftar 28 perusahaan yang dicabut izinnya karena melakukan pelanggaran operasional dan menyebabkan banjir Sumatra yang menimpa tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (PKH) telah melakukan penguasaan kembali lahan 167.912 hektare milik PT Toba Pulp Lestari Tbk di Sumatra Utara.

[Gambas:Youtube]

KOMPAS.com - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan teknologi raksasa (big tech) dinilai bukan sekadar efisiensi biasa, melainkan sinyal peringatan bagi kondisi ekonomi, terutama bagi pekerja kantoran.

Jika menjadi pilihan nomor satu dalam draft NFL adalah impian yang menjanjikan, realitas berbeda kini dihadapi banyak pekerja profesional. Prospek karier di perusahaan besar, khususnya sektor teknologi, dinilai semakin menantang.

Untuk pertama kalinya sejak 2016, perusahaan-perusahaan dalam indeks S&P 500 tercatat mempekerjakan lebih sedikit karyawan pada akhir 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Data ini disampaikan oleh ahli strategi Bank of America, Michael Hartnett.

Dengan kata lain, peluang kerja bagi pekerja kantoran, yang selama ini menjadi tulang punggung korporasi besar di Amerika Serikat (AS), berada dalam kondisi paling sulit dalam satu dekade terakhir.

Tekanan di pasar tenaga kerja terus terasa. Laporan Beige Book dari bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), menunjukkan perusahaan mulai menyadari bahwa mereka bisa menekan biaya dengan merekrut pekerja sementara atau kontrak, tanpa harus berkomitmen jangka panjang.

Strategi ini menjadi alternatif untuk menjaga fleksibilitas sekaligus mengurangi beban biaya tenaga kerja tetap.

KOMPAS.com/BILL CLINTEN ilustrasi logo microsoft

Meta dan Microsoft pangkas karyawan

Mengutip Yahoo Finance, Minggu (26/4/2026), langkah efisiensi terlihat dari dua raksasa teknologi, Meta Platforms dan Microsoft, yang sama-sama mengumumkan rencana pengurangan tenaga kerja.

Meta menyampaikan akan melakukan PHK terhadap sekitar 8.000 karyawan atau sekitar 10 persen dari total tenaga kerja, serta menghapus 6.000 posisi yang sebelumnya masih lowong.

Sementara itu, Microsoft menawarkan program buyout kepada sekitar 7 persen karyawan di bawah level manajemen puncak.

Program ini menyasar karyawan dengan kombinasi usia dan masa kerja tertentu, yakni jika total keduanya melebihi 70.

Baik melalui pendekatan halus seperti buyout maupun pemangkasan langsung, langkah kedua perusahaan ini mencerminkan perubahan strategi di tengah transformasi industri berbasis kecerdasan buatan (AI).

Paradoks: saham naik, lapangan kerja menyusut

Fenomena ini memunculkan paradoks. Di satu sisi, pasar saham mencatat rekor tertinggi dan kemampuan model AI terus berkembang pesat.

Namun di sisi lain, peluang kerja di perusahaan-perusahaan besar yang berada di pusat revolusi ini justru semakin menyempit.

Kondisi tersebut mempertegas bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi tidak selalu berjalan seiring dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

KOMPAS.com – Walt Disney dikabarkan sedang bersiap memangkas hingga 1.000 posisi pekerjaan dalam beberapa pekan ke depan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) ini disebut akan banyak menyasar divisi pemasaran sebagai bagian dari langkah efisiensi perusahaan.

Dilansir dari Reuters, Kamis (9/4/2026), yang mengutip laporan The Wall Street Journal, rencana pemangkasan karyawan tersebut sebenarnya telah disusun sebelum Josh D'Amaro resmi menjabat sebagai chief executive officer (CEO) pada Maret lalu.

Dengan demikian, kebijakan ini bukan keputusan mendadak, melainkan bagian dari agenda restrukturisasi yang sudah dirancang sebelumnya di internal perusahaan.

Dari sisi skala, jumlah karyawan yang terdampak diperkirakan relatif kecil jika dibandingkan dengan total tenaga kerja Disney.

Hingga akhir tahun fiskal 2025, perusahaan ini tercatat memiliki sekitar 231.000 karyawan di seluruh dunia. Artinya, jumlah PHK yang direncanakan kurang dari 1 persen dari total tersebut.

Meski secara persentase tergolong terbatas, langkah ini tetap mencerminkan upaya perusahaan dalam merampingkan struktur organisasi, khususnya di lini pemasaran yang dinilai perlu disederhanakan.

Sejalan dengan itu, chief marketing officer (CMO) Disney, Asad Ayaz, tengah mendorong konsolidasi fungsi pemasaran ke dalam satu organisasi terpadu di tingkat perusahaan.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi sekaligus efisiensi operasional.

Inisiatif tersebut dijalankan melalui proyek internal bertajuk “Project Imagine”, yang difokuskan pada penyatuan tim pemasaran sekaligus penekanan biaya.

Ayaz sendiri diketahui mulai memimpin organisasi pemasaran terpadu ini sejak Januari lalu, menandai langkah awal perubahan struktur di divisi tersebut.

Hingga saat ini, laporan mengenai rencana PHK tersebut belum dapat diverifikasi secara independen oleh Reuters.

Sementara itu, Disney juga belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan konfirmasi yang diajukan di luar jam kerja.

Bisnis.com, JAKARTA — Meta dilaporkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada sekitar 700 karyawan, terutama dari divisi Facebook dan unit virtual reality (VR) mereka, Reality Labs.

Langkah ini diambil karena perusahaan mulai mengalihkan fokus dari proyek metaverse ke pengembangan kecerdasan buatan (AI).

Sebelumnya, pada Januari lalu Meta juga telah memangkas sekitar 1.500 pekerja, sebagian besar dari Reality Labs divisi yang mengembangkan headset VR Quest dan platform Horizon Worlds. Saat ini, total karyawan Meta mencapai sekitar 78.000 orang.

Pihak Meta menyebut perubahan ini merupakan bagian dari penyesuaian internal agar perusahaan bisa lebih efektif mencapai tujuannya.

“Jika memungkinkan, kami mencari peluang lain bagi karyawan yang posisinya mungkin terpengaruh.” kata juru bicara Meta yang dikutip dari Gizmodo, Kamis (26/3/2026).

Sejak tahun 2021 ketika CEO Mark Zuckerberg mengganti nama Facebook menjadi Meta, perusahaan berambisi besar mengembangkan metaverse sebagai masa depan internet.

Namun, adopsi teknologi ini ternyata tidak semudah yang diharapkan. Salah satu kendalanya adalah penggunaan perangkat VR yang masih dianggap kurang praktis bagi banyak orang.

Meski begitu, Meta tetap merilis produk lain seperti kacamata pintar Ray Ban Meta, yang justru lebih diminati karena bentuknya menyerupai kacamata biasa.

Selama beberapa tahun terakhir, Reality Labs telah menghabiskan sekitar US$73 miliar atau sekitar Rp1 kuadriliun untuk pengembangan metaverse. Bahkan, Meta sempat mengumumkan akan menutup Horizon Worlds, meski keputusan tersebut kemudian dibatalkan.

Saat ini Meta mulai serius mengembangkan teknologi AI. Bahkan dilaporkan Mark Zuckerberg tengah merancang agen AI pribadi yang dapat membantu pekerjaan karyawan di dalam perusahaan.

Di sisi lain, Meta juga menghadapi tekanan hukum. Dalam waktu berdekatan, perusahaan ini mengalami dua kekalahan di pengadilan. Salah satunya terjadi di New Mexico, di mana Meta didenda sekitar US$375 juta atau sekitar Rp6,34 triliun karena dianggap menyesatkan pengguna terkait keamanan platform dan berisiko bagi anak-anak.

Kasus lainnya melibatkan gugatan dari seorang wanita yang mengaku mengalami kecanduan Instagram dan YouTube sejak kecil hingga berdampak pada kesehatan mentalnya. Dalam kasus ini, juri memutuskan Meta dan Google harus membayar ganti rugi sebesar US$3 juta sekitar Rp50 miliar.

Saat ini, Meta masih menghadapi sekitar 2.000 gugatan lain yang berkaitan dengan keselamatan anak dan dampak media sosial.

Ke depan, PHK di Meta kemungkinan belum akan berhenti. Laporan lain menyebutkan perusahaan bisa memangkas hingga 20% tenaga kerjanya, atau sekitar 15.000 karyawan, sebagai bagian dari upaya efisiensi dan untuk menutup biaya besar investasi di bidang AI. (Nur Amalina)