Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 70.244 orang sepanjang Januari–Oktober 2025.

Mengutip portal Satu Data Kemnaker, jumlah tersebut merupakan tenaga kerja terdampak PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 22,29% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” demikian keterangan data tersebut yang dikutip pada Selasa (25/11/2025).

Menilik perinciannya, Provinsi Jawa Barat melaporkan total tenaga kerja dirumahkan sebanyak 15.657 orang sepanjang sepuluh bulan 2025.

Jawa Tengah bertengger di posisi kedua PHK terbanyak dengan jumlah 13.545 orang, disusul Banten dengan 6.863 pekerja.

Kemudian, di DKI Jakarta sebanyak 5.149 pekerja terkena PHK dan Jawa Timur sebanyak 4.142 pekerja.

Sejumlah provinsi yang termasuk dalam 10 besar jumlah PHK terbanyak adalah Kalimantan Timur di urutan ke-6 dengan 3.125 pekerja, disusul Sulawesi Selatan dengan 2.486 orang, Kepulauan Riau (2.355), Riau (2.267), serta Kalimantan Barat (2.220).

Kemnaker juga melaporkan jumlah tenaga kerja ter-PHK yang tidak teridentifikasi menurut provinsinya sebanyak 15 orang hingga bulan kesepuluh tahun ini.

Adapun, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2025 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 2/2025, tenaga kerja yang mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia tidak termasuk dalam perhitungan data tersebut.

Selain itu, Kemnaker juga menyebut tenaga kerja yang terkena PHK dapat melaporkan status PHK dan mengajukan klaim melalui aplikasi JKP paling lambat 6 bulan setelah tanggal PHK.

Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang ter-PHK dalam periode 6 bulan terakhir dapat mengalami perubahan, tergantung pada pelaporan yang dilakukan sejak data dipublikasikan.